Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Arief Puyouno ke Prof Sofian Effendi: Terbelakang Sekali Ngomongnya sebagai Profesor

    Arief Puyouno ke Prof Sofian Effendi: Terbelakang Sekali Ngomongnya sebagai Profesor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu aktivis seniorr, Arief Poyuono memberi respons terkait pernyataan dari mantan Rektor UGM, Prof. Sofian Effendi.

    Pernyataan dari Prof. Sofian Effendi membahas terkait isu ijazah palsu Joko Widodo yang memang sedang panas-panasnya.

    Namun, dalam selang waktu sehari usai menyampaikan pernyataannya itu, mantan rektor UGM itu justru menarik pernyataannya.

    Hal inilah yang coba direspons oleh aktivis senior senior, Arief Poyuono.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut isu ijazah palsu ini tidak ada bosan-bosannya dibahas.

    Apalagi menurut Arief, ini merupakan fitnah untuk mantan Presiden Jokowi Widodo.

    “Aduh kok bosan2 sih bahas fitnah Ijasah Palsu bung Joko Widodo sih Prof,” tulisnya dikutip Jumat (18/7/2025).

    Terkait pernyataan dari Prof. Sofian Effendi, ia menyebut pernyataan tersebut terbelakang.

    Dari pernyataan inilah yang menurut Arief membuat mutu dari kampus UGM itu sendiri menurun.

    “Terbelakang banget sih omongannya sbg profesor,” tuturnya.

    “Ini yg buat UGM jd kaga ada mutunya deh. Untung aja aku lulusan prof dari Univ Praja Muda Karangan ( Pramuka) @jokowi @jhonsitorus_19 @BosPurwa @Dennysiregar7,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Musda Golkar Sulsel Memanas, 16 Ketua DPD II Pendukung Appi Kumpul di Rumah Jusuf Kalla, Game Over?

    Musda Golkar Sulsel Memanas, 16 Ketua DPD II Pendukung Appi Kumpul di Rumah Jusuf Kalla, Game Over?

    Ia menggarisbawahi, pembahasan dalam pertemuan itu tidak khusus mengenai Musda Golkar Sulsel.

    “Tidak, tidak ada. Beliau sangat objektif saja,” jelas mantan Wakil Bupati Tana Toraja dua periode itu.

    JK menurut Victor, hanya menitipkan satu pesan agar dinamika internal Partai Golkar di Sulsel tetap dijaga dan tidak menimbulkan perpecahan.

    “Beliau bilang, jangan ada riak-riak soal Golkar di Sulsel. Partai ini sudah bagus, jangan diganggu dengan dinamika yang tak perlu,” ungkapnya.

    Menurut Victor, seluruh DPD II yang hadir telah menyatakan komitmen mendukung Appi sebagai calon Ketua DPD I.

    “Ada 17 DPD II yang hadir. Dua di antaranya diwakili oleh sekretaris atau wakil karena ketua berhalangan hadir. Tapi mereka tetap aktif berkoordinasi. Tapi secara keseluruhan, yang sudah nyatakan sikap (dukung Pak Appi) sudah 20 DPD II,” jelasnya.

    Adapun Ketua DPD II yang ikut mendampingi Appi dalam pertemuan tersebut diantaranya: Ketua Golkar Makassar (Appi), Maros (Suhartina Bohari), Jeneponto (Iksan Iskandar), Soppeng (Kaswadi Razak), Bulukumba (Nirwan Arifuddin), Bantaeng, Palopo, dan Luwu hadir.

    “Andi Kartini Ottong tidak ada, tapi Ketua Golkar Bantaeng Ibu Liestiaty Fachrudin hadir. Ketua Maros hadir, Pangkep juga ada, Ketua Wajo juga hadir,” terangnya.

    Diprediksi, ketokohan Jusuf Kalla, ditambah Aksa Mahmud sebagai figur senior dan Erwin Aksa sebagai Wakil Ketua Umum DPP Golkar dapat sangat mempengaruhi restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang saat ini dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.

    JK, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa dianggap masih memiliki pengaruh kuat di internal DPP Golkar, yang tentunya akan menjadi faktor penting dalam penentuan kepemimpinan Golkar Sulawesi Selatan ke depan. (*)

  • IPOT Luncurkan Wealth Creation Platform Pertama di Indonesia untuk Segala Gaya Investasi

    IPOT Luncurkan Wealth Creation Platform Pertama di Indonesia untuk Segala Gaya Investasi

    IPOT dirancang bukan hanya sebagai platform transaksi, melainkan sebagai platform wealth creation yang komprehensif, mendukung siapa pun dalam membangun dan mengembangkan aset keuangan. IPOT memahami bahwa setiap perjalanan investasi itu unik, dan karena itu, IPOT hadir dengan serangkaian fitur unggulan yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas, kontrol, dan kemudahan bagi setiap investor.

    Multi-Account: Memungkinkan pengguna membuat akun untuk memisahkan setiap strategi ataupun tujuan investasi sehingga risiko lebih mudah untuk dikelola.

    Shared Access: Dapat digunakan oleh keluarga dan komunitas untuk berkolaborasi dan berinvestasi bersama.

    Fleksibilitas Advisor: Mendukung advisor formal/informal dengan opsi akses sesuai izin.

    Produk Lengkap: Saham, ETF, reksa dana, Power Fund Series dan obligasi dengan eksekusi transaksi real-time dan harga terbaik.

    “Transformasi ini bukan hanya tentang kemudahan transaksi, tetapi memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada masyarakat Indonesia untuk berinvestasi sesuai dengan gaya dan tujuan mereka, baik secara mandiri maupun kolaboratif,” ujar Moleonoto The, Direktur Utama Indo Premier Sekuritas.

    Sejalan dengan slogan “One Platform, Your Journey” IPOT hadir untuk mendampingi setiap individu, keluarga, komunitas dan profesional dalam membangun masa depan keuangan mereka melalui Wealth Creation Journey yang terstruktur dan fleksibel, memastikan bahwa setiap langkah investasi dapat dilakukan dengan nyaman dan transparan, sejalan dengan semangat dari tagline terbaru IPOT “Together, We Grow”.(*)

  • Bansos Dipakai Main Judol, Bukti Proses Verifikasi Data Penerima Asal-asalan

    Bansos Dipakai Main Judol, Bukti Proses Verifikasi Data Penerima Asal-asalan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan data yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan sebanyak 571.410 penerima bansos melakukan transaksi judi online pada 2024.

    Total nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp957 miliar hingga Rp1 triliun. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring investigasi yang melibatkan bank lainnya.

    Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Pratikno telah merespons temuan ini dengan menyatakan siap memberikan sanksi tegas, mulai dari pemotongan hingga penghentian bansos kepada penerima yang terbukti menyalahgunakannya.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menanggapi bansos bisa dicabut jika terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk judi online.

    Selain aspek moralitas dan ekonomi, fenomena ini juga menyoroti lemahnya sistem verifikasi data penerima bansos. Banyak rekening yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ternyata masih aktif secara ekonomi namun tidak diverifikasi ulang.

    Hal ini membuka peluang bansos diterima pihak yang tidak tepat sasaran, dan lebih rentan terhadap penyalahgunaan.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyebut fenomena ini sebagai ironi besar dan peringatan serius atas rapuhnya sistem perlindungan sosial dan ekonomi rakyat.

    “Pemerintah sudah berupaya keras menyalurkan bansos untuk membantu masyarakat miskin, tapi kalau dana itu justru digunakan untuk judi, ini bukan sekadar penyimpangan, tapi bisa merusak fondasi upaya pengentasan kemiskinan,” kata Sukamta melalui keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (18/7/2025).

  • Kasus Gagal Bayar 2025 Melonjak, Didominasi Pengguna Lama

    Kasus Gagal Bayar 2025 Melonjak, Didominasi Pengguna Lama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus gagal bayar mencuat sepanjang 2025, dengan pemberitaan yang menyoroti komunitas pengguna yang sengaja menghindari tagihan pinjaman online (pinjol).

    Namun, menurut temuan Jakpat, lonjakan kasus ini tidak disebabkan oleh pengguna baru, melainkan berasal dari pengguna lama yang mulai kesulitan mengelola kewajiban finansialnya di tengah tekanan ekonomi.

    Jakpat mengadakan survei untuk mengetahui perilaku dan kebiasaan pengguna fintech di Indonesia pada paruh pertama 2025 dengan melibatkan 2.041 responden yang terdiri dari Generasi Z (39%), Milenial (42%), dan Generasi X (19%).

    Riset ini fokus pada jenis pembayaran digital, yakni e-wallet, platform banking (mobile/internet dan digital), serta Buy Now Pay Later (BNPL) atau biasa dikenal sebagai paylater.

    Bahasan lainnya adalah jenis-jenis fintech, yaitu e-wallet, paylater, pinjaman online (pinjol), urun dana (crowdfunding), dan peer-to-peer (P2P) lending.

    Mayoritas responden menggunakan aplikasi e-wallet (95%), diikuti oleh layanan paylater (29%) dan pinjol berbentuk uang tunai (9%). Sementara itu, 45% responden tercatat menggunakan layanan perbankan, dengan rincian 89% di antaranya memakai mobile/internet banking dan 45% memanfaatkan digital banking.

    Spesifik pada kategori paylater, Jakpat mencatat adanya penurunan kecil pada aplikasi paylater dibanding tahun lalu, yaitu dari 31% di paruh pertama 2024 ke 29% di tahun ini. Sementara, pengguna paylater di e-wallet meningkat tipis dari 12% ke 14% di semester pertama 2025.

  • Komentari Pernyataan Prof Sofian Effendi, Loyalis Jokowi Beri Sindiran

    Komentari Pernyataan Prof Sofian Effendi, Loyalis Jokowi Beri Sindiran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris Independen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Kristia Budhyarto bicara terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    Kristia Budhyarto atau yang akrab disapa Dede Budhyarto pun memberikan sindiran ke mantan Rektor UGM, Prof. Sofian Effendi.

    Lewat cuitan di akun sosial media X pribadinya, Dede Budhyarto memberikan sindiran.

    Ia menyinggung terkait kepercayaan mengenai ijazah palsu kepada yang punya data bukan yang punya kamera.

    “Kalau Anda ndak tahu harus percaya siapa, maka percaya saja pada yang punya data, bukan yang punya kamera,” tulisnya dikutip Jumat (18/7/2025).

    Terkait pernyataan dari mantan Rektor UGM, ia menyebut hanya bicara off record dan mengandalkan ingatan.

    “Prof. Sofian Effendi bicara off record, mengandalkan ingatan, bukan dokumen,” ujarnya.

    “Sedangkan pihak kampus, Kemendikbud, KPU, dan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan ijazah sah & terverifikasi,” tuturnya.

    Dede juga menyingung terkait logika sosial media khususnya YouTube yang menurutnya jauh dibandingkan dengan arsip negara.

    “Kalau logika YouTube lebih dipercaya daripada arsip negara. Gerombolan anda bukan sdg bicara akademik, tapi sudah masuk ke wilayah halu kolektif,” terangnya.

    Sebelumnya, Prof. Sofian Effendi, menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya yang menyinggung soal mantan Presiden Jokowi.

    “Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas,” tegasnya dalam pernyataan tertulis itu.

  • Rocky Gerung: Gibran Hadapi Dua Pilihan, Mundur atau 1998 Terulang

    Rocky Gerung: Gibran Hadapi Dua Pilihan, Mundur atau 1998 Terulang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming berpotensi mengundurkan diri dari jabatannya. Itu karena tekanan politik.

    Hal tersebut, seiring usulan pemakzulan Gibran. Kini, Rocky mengatakan Gibran punya dua pilihan, mengundurkan diri atau terjadi peristiwa seperti 1998.

    “Jadi tinggal pilih. Mengundurkan diri atau 98, gitu aja. Kan lebih efisien kan. Begitu jadi fakta politik, ya udah. Ya mungkin Gibran merasa, ya udah saya mengundurkan diri aja,” kata Rocky dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram @hendri.satrio, Kamis (17/7/2025).

    Mendengar pernyataan Rocky itu, Hendri yang dikenal sebagai pengamat komunikasi politik menanyakan apakah pemikiran Gibran bisa sampai ke sana.

    “Ya tetap, kan tekanan politik toh. Kalau dia ada otak atau tidak ada otak. Ya faktanya usah terjadi. Kan tidak perlu pakai otak kan,” timpal Rocky.

    Ia lalu memberi contoh peristiwa 1998. Saat Presiden ke-2 Soeharto mundur dari jabatannya.

    “Karena udah kelihatan sama Pak Harto. Pak Harto sangat cerdas dan berotak dalam politik. Tapi beliau merasa sudah. Saya sudah liat massa sebanyak itu,” tuturnya.

    Jika Gibran mengundurkan diri, Rocky mengatakan siapa yang berpotensi menggantikannya busa dihitung saat ini.

    “Yang punya potensi, ya tinggal dihitung dari sekarang. Siapa punya potensi?” ujqr Rocky ke Hendri. Hendri menjawabnya dengan pertanyaan, apakah dari partai politik atau profesiobal.

    “Pasti partai politik lah. Ya, kalau profesional tidak ada gunanya kita ganti Gibran,” jawab Rocky.

  • Kondisi Ekonomi Indonesia, PPPI: Kita Berlari Tapi Tetap di Tempat

    Kondisi Ekonomi Indonesia, PPPI: Kita Berlari Tapi Tetap di Tempat

    Vietnam menjadi contoh menarik—dulu tertinggal dari Indonesia, kini mampu menyalip lewat konsistensi kebijakan dan keberanian reformasi.

    Umam juga mewanti-wanti ancaman ketidakstabilan global, seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan Timur Tengah, yang dapat memperparah perlambatan ekonomi.

    Ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan sebesar 4,7% masih belum mampu menjawab kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan daya saing industri nasional.

    Di sisi lain, ia menyoroti kelemahan institusional dalam negeri, seperti praktik politik klientelistik dan stagnasi reformasi birokrasi. Demokrasi, katanya, tidak boleh sekadar prosedural. “Negara gagal bukan karena ideologi, tapi karena institusi yang lemah dan politik transaksional,” tegasnya, mengutip Francis Fukuyama.

    Umam menyerukan pentingnya reformasi tata kelola, pembangunan civil service yang profesional, serta pengelolaan anggaran pembangunan yang transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa belanja besar tanpa tata kelola dapat menjadi bumerang yang justru melemahkan ekonomi.

    Ia juga menyesalkan belum dimanfaatkannya pasar domestik Indonesia yang besar untuk membangun basis produksi nasional, terutama dalam menghadapi revolusi kendaraan listrik dan ekonomi hijau. “Ketika saya ke Beijing, semua motor sudah listrik. Di Indonesia, kita masih membicarakan potensi, belum aksi” keluhnya.

    Menurut Umam, Indonesia sebagai negara middle power harus berani menjadi pelopor, bukan sekadar pengikut. Visi kepemimpinan regional yang berdaya saing, berbasis data, dan ditopang oleh institusi kuat menjadi kunci menuju transformasi sejati.

  • Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto angkat suara. Terkait eks Rektor UGM Prof Sofian Effendi yang menarik ucapannya soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi.

    “Komunikasi itu irreversible, tidak bisa dicabut. Kalaupun ditarik agar dianggap tidak ada, keadaan yang terjadi tidak akan kembali seperti semula, sebelum ada pernyataan yang ditarik itu,” kata Henri dikutip dari unggahannya di X, Jumat (18/7/2025).

    Apalagi, kata dia, di era digital dengan medsos yang makin marak sebagai pilar terjadinya mass self communication. Yaitu komunikasi yang menyebar dengan cepat ke jutaan orang lewat self to self communication. Person to person communication dalam jaringan digital yang jejaknya sudah kemana mana.

    “Maka komunikasi yang sudah terjadi tdk bisa ditarik kembali oleh siapapun. Karenanya meniadakan dampak pesan yang tidak diharap, dari suatu pernyataan yang sudah masuk dalam jaringan komunikasi digital, tidak bisa menanggulanginya dengan cara menyuruh orang mencabut pernyataan,” jelasnya.

    “Tak bisa pula menyuruh yang bersangkutan membantah sendiri pernyataannya yang sebelumnya,” tambah Henri.

    Satu satunya yang lebih tepat, kata dia, adalah give the fact. Beri fakta fakta berdasar data apa adanya.

    “Never argue, jangan terlalu banyak memenuhi jaringan digital dengan argumentasi dan narasi tanpa bukti. Justru retorika yang berlebihan akan membuat publik makin tidak percaya,” terangnya.

    Menurut, hanya fakta berdasar kebenaran yang kuat yang bisa menghentikan keraguan dan perdebatan. Namun celaka jika pihak yang ingin memperbaiki citra memang ternyata tidak memiliki data berdasar fakta kebenaran,” ujarnga.

  • Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    Guru Besar Unair Komentari Prof Sofian yang Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi: Itu Irreversible, Tidak Bisa Dicabut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto angkat suara. Terkait eks Rektor UGM Prof Sofian Effendi yang menarik ucapannya soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi.

    “Komunikasi itu irreversible, tidak bisa dicabut. Kalaupun ditarik agar dianggap tidak ada, keadaan yang terjadi tidak akan kembali seperti semula, sebelum ada pernyataan yang ditarik itu,” kata Henri dikutip dari unggahannya di X, Jumat (18/7/2025).

    Apalagi, kata dia, di era digital dengan medsos yang makin marak sebagai pilar terjadinya mass self communication. Yaitu komunikasi yang menyebar dengan cepat ke jutaan orang lewat self to self communication. Person to person communication dalam jaringan digital yang jejaknya sudah kemana mana.

    “Maka komunikasi yang sudah terjadi tdk bisa ditarik kembali oleh siapapun. Karenanya meniadakan dampak pesan yang tidak diharap, dari suatu pernyataan yang sudah masuk dalam jaringan komunikasi digital, tidak bisa menanggulanginya dengan cara menyuruh orang mencabut pernyataan,” jelasnya.

    “Tak bisa pula menyuruh yang bersangkutan membantah sendiri pernyataannya yang sebelumnya,” tambah Henri.

    Satu satunya yang lebih tepat, kata dia, adalah give the fact. Beri fakta fakta berdasar data apa adanya.

    “Never argue, jangan terlalu banyak memenuhi jaringan digital dengan argumentasi dan narasi tanpa bukti. Justru retorika yang berlebihan akan membuat publik makin tidak percaya,” terangnya.

    Menurut, hanya fakta berdasar kebenaran yang kuat yang bisa menghentikan keraguan dan perdebatan. Namun celaka jika pihak yang ingin memperbaiki citra memang ternyata tidak memiliki data berdasar fakta kebenaran,” ujarnga.