Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Janji Perkuat Kemitraan Strategis ILUNI UI, Boni Hargens Resmi jadi Caketum

    Janji Perkuat Kemitraan Strategis ILUNI UI, Boni Hargens Resmi jadi Caketum

    FAJAR.CO.ID JAKARTA — Analis Politik Bonifasius Hargens atau yang akrab dikenal publik sebagai Boni Hargens mengaku siap memenangkan pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028 secara demokratis setelah resmi ditetapkan salah satu dari 7 Calon Ketua Umum (Caketum) ILUNI UI.

    Salah satu gagasan penting Boni Hargens sebagai Caketum ialah memperkuat kemitraan Strategis ILUNI UI di masa datang. Kehadiran Boni Hargens yang mendapat nomor urut 1 membawa visi transformatif sebagai powerhouse inovasi dan kolaborasi untuk mendorong perubahan positif di Indonesia.

    Boni memandang ILUNI UI bukan sebagai organisasi alumni biasa, karena itu Boni memiliki visi transformatif untuk menjadikan ILUNI UI sebagai powerhouse inovasi dan kolaborasi untuk mendorong perubahan positif di Indonesia.

    “Saya menawarkan program kerja konkret dan terukur bagi ILUNI UI termasuk pusat kajian strategis, talent pool yang efektif dan kemitraan strategis,” ungkap Boni di Sky Lounge IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba UI, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2025).

    Dengan adanya pusat kajian strategis, Boni akan menjadikan ILUNI UI sebagai tempat riset dan analisis mendalam untuk menghasilkan solusi inovatif bagi tantangan pembangunan nasional, memberikan masukan kebijakan yang berdampak langsung.

    “Saya juga akan menciptakan kemitraan strategis untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan dan dampak positif ILUNI UI,” tutur Boni.

  • Dasco Singgung Pergantian Logo Partai Berbentuk Binatang, Chusnul Chotimah: PSI Ditertawakan Se-Indonesia

    Dasco Singgung Pergantian Logo Partai Berbentuk Binatang, Chusnul Chotimah: PSI Ditertawakan Se-Indonesia

    Fajar.co.id, Jakarta — Politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berkelakar saat menutup Kongres Pertama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), pada Sabtu (19/7/2025).

    Wakil Ketua DPR RI itu menyebut, di saat yang bersamaan ada partai politik yang juga tengah melakukan kongres pertama.

    “Kongres pertama ya, saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama,” kata Dasco dalam video yang beredar, dikutip Minggu (20/7/2025).

    Dasco kemudian menyinggung apakah Gekrafs juga melakukan perubahan logo atau tidak. Kebetulan, PSI juga baru-baru ini mengubah logo mereka dari bunga mawar menjadi gambar gajah.

    “Saya lihat-lihat apakah lambangnya Gekrafs berubah jadi kancil atau nggak. Ternyata nggak, masih ” ujar Dasco yang disambut gelak tawa peserta kongres.

    Dasco mengaku teringat pada parpol yang juga sedang menggelar kongres dan mengganti logonya.

    Video Dasco tersebut kini beredar luas di media sosial. Salah satunya diunggah Chusnul Chotimah di medsosnya.

    “Apa yang dilakukan pak @sufmi_dasco ini adalah kebenaran soal pergantian logo PSI,” tulis Chusnul Chotimah, sembari membagikan video Dasco.

    “Saat Jokowi, PSI dan ternak Jokowi bangga dengan hal itu, di saat yang sama mereka sedang ditertawakan seluruh Indonesia,” tutupnya. (sam/fajar)

  • Wapres Gibran Disarankan Berkantor di IKN, Kader PKB: Setuju, Biar Berkantor di Kota Idaman Bapaknya

    Wapres Gibran Disarankan Berkantor di IKN, Kader PKB: Setuju, Biar Berkantor di Kota Idaman Bapaknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disarankan untuk berkantor ke IKN di Kalimantan Timur.

    Saran ini datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem yang meminta langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

    Tak sendiri, Wakil Presiden dan beberapa Kementerian atau lembaga juga disarankan lebih dulu berkantor di IKN.

    Merespons hal ini, salah satu kader PKB, Umar Hasibuan mengungkap pendapatnya dengan saran ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengaku setuju dengan saran ini.

    Umar memberikan sindiran dan mengaku setuju jika Wapres Gibran benar bakal bertuga di IKN karena merupakan kota idaman dari sang ayah, Joko Widodo.

    “Gue setuju banget biar dia berkantor di ibukota idaman bapaknya,” tulisnya dikutip Minggu (20/7/2025).

    “Kalian setuju gak ges?,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, mengatakan opsi itu disarankan partainya jika memang pemerintah mengambil keputusan menetapkan IKN sebagai ibu kota negara.

    “Jika IKN ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara maka pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” kata Saan.

    Saan mengatakan, Prabowo juga perlu menerbitkan keputusan tentang pemindahan Kementerian/Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap. 

    Ia mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang pertama berkantor.

    “Dimulai dari wakil presiden dan beberapa Kementerian/lembaga prioritas,” ujar Saan. (Erfyansyah/Fajar) 

  • Nazlira Alhabsy: Tom Lembong Dikriminalisasi, Grasi Presiden Bisa Jadi Jalan Keluar

    Nazlira Alhabsy: Tom Lembong Dikriminalisasi, Grasi Presiden Bisa Jadi Jalan Keluar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara sekaligus pegiat media sosial, Nazlira Alhabsy, ikut bersuara terkait vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong.

    Ia menilai, kasus hukum yang menjerat Tom sarat kejanggalan dan membuka peluang adanya kriminalisasi.

    “Apakah Prabowo tahu Tom Lembong menteri yang lurus dan bersih? Pasti tahu,” kata Nazlira di X @Naz_lira (20/7/2025).

    Namun, lanjutnya, Prabowo tidak mungkin melakukan intervensi atas proses hukum yang tengah berjalan.

    “Demi menghormati penegakan hukum, tentu tidak. Itu melanggar independensi peradilan dan bisa dianggap melecehkan kekuasaan kehakiman,” tegasnya.

    Meski begitu, ia menyebut ada satu jalur konstitusional yang sah dan bisa digunakan, yaitu grasi dari Presiden.

    “Hanya jika hak grasi Presiden digunakan untuk menyelamatkan orang lurus dan jujur dari perangkap sistem hukum yang korup,” ujarnya.

    Nazlira menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tidak mensyaratkan pengakuan bersalah dari terpidana untuk mengajukan grasi.

    Namun, secara teknis, tetap harus ada permohonan tertulis dari terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

    “Persoalannya, apakah Tom Lembong yang merasa dikriminalisasi bersedia mengajukan grasi atau tidak,” imbuhnya.

    Nazlira bilang, Presiden tetap tidak bisa mencampuri jalannya persidangan. Tapi setelah vonis berkekuatan hukum tetap, presiden bisa menggunakan hak konstitusionalnya.

    Sebelumnya, Tom Lembong dijatuhi vonis dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    Putusan dibacakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa Tom dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

  • Jokowi Mengaku Ingin Bekerja Keras untuk PSI, Gus Umar: Syahwat Berkuasanya Tak Kelar-kelar

    Jokowi Mengaku Ingin Bekerja Keras untuk PSI, Gus Umar: Syahwat Berkuasanya Tak Kelar-kelar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan atau Gus Umar memberi sorotan ke Joko Widodo (Jokowi).

    Hal ini terkait Jokowi menyatakan dukungan penuh terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Mantan Presiden Ketujuh RI itu mengaku berkomitmen bakal bekerja keras untuk PSI.

    Hal itu diungkap Jokowi saat memberikan sambutan di Kongres PSI di Graha Saba Buana, Solo.

    “Saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI,” tutur Jokowi.

    Jokowi juga menceritakan pengalamannya di dunia politik. Ia juga berpesan kepada sang putra yang kembali terpilih sebagai Ketum PSI, Kaesang Pangarep, untuk segera membentuk struktur partai.

    “Sedikit tambahan. Ini dari pengalaman lapangan yang saya punyai. Pesan saya, Mas Ketum dan seluruh ketua DPW-DPD agar yang namanya struktur partai itu segera diselesaikan,” ungkapnya.

    Hal inilah yang kemudian mendapatkan respon dari Umar Hasibuan melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya. 

    Umar memberikan sindiran ke Jokowi yang disebutnya masih haus kekuasaa setelah menjabat sebagai Presiden selama dua periode.

    “Kenapa ya setelah 10 tahun berkuasa ternyata gak cukup baginya?,” tulisnya dikutip Minggu (20/7/2025).

    Bahkan, ia menyebut keinginan Jokowi untuk memegang kekuasaan tidak ada habisnya.

    “Syahwat berkuasaannya gak kelar-kelar ges,” tuturnya. (Erfyansyah/Fajar) 

  • Dibandingkan Tom Lembong, Said Didu Bilang Jokowi Paling Layak Dipenjara

    Dibandingkan Tom Lembong, Said Didu Bilang Jokowi Paling Layak Dipenjara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, mengaku masih sulit menerima keputusan hakim dalam sidang vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, Jumat (18/7/2025) kemarin.

    Bagaimana tidak, kata Said Didu, Tom dihukum 4,5 tahun karena dituduh korupsi dengan menunjuk BUMN melakukan impor gula.

    “Hakim anggap bersalah karena BUMN bekerja sama swasta, melanggar hukum,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (20/7/2025).

    Pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini juga mengatakan bahwa hakim menganggap ada kerugian negara dibalik keuntungan yang didapat pihak swasta.

    “Untung dinikmati pemilik swasta, menguntungkan orang lain,” ucapnya.

    Merasa aneh, Said Didu yang pernah menjadi pejabat pada masa pemerintahan Jokowi menuturkan bahwa proyek pembangunan kereta api cepat juga sama dengan impor gula.

    “Hal yabg sama sebenarnya terjadi pada pembangunan Kereta Api Cepat dg jumlah sangat besar,” Said Didu menuturkan.

    Melihat bahwa Jokowi merupakan orang yang paling bertanggungjawab, Said Didu berpandangan bahwa mestinya penegak hukum berlaku adil.

    “Berapa seharusnya hukuman buat Jokowi sebagai pengambil keputusan pembangunan Kereta Api Cepat tersebut?,” timpalnya.

    Bukan hanya itu, Said Didu juga menyinggung Ibukota Nusantara (IKN) hingga Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati.

    “Demikian juga IKN, Bandara, penambahan utang dll,” tandasnya.

    Said Didu bilang, jika sederet kasus tersebut disatukan, maka bukan tidak mungkin Jokowi mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari Tom Lembong.

  • Jokowi Prediksi PSI Jadi Partai Besar dan Kuat, Palti Hutabarat: Prediksi Gue, 2029 Gak Bakal Lolos ke Senayan

    Jokowi Prediksi PSI Jadi Partai Besar dan Kuat, Palti Hutabarat: Prediksi Gue, 2029 Gak Bakal Lolos ke Senayan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan relawan Ganjar Pranowo, Palti Hutabarat, memberikan respons terkait prediksi mantan Presiden Jokowi yang menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menjadi partai besar dan kuat di masa depan.

    Palti menilai pernyataan Jokowi soal PSI hanyalah akal-akalan politik yang tak lagi laku di mata publik.

    “Dah lah, PSI itu punya keluarga Mulyono. Semuanya juga tahu akal-akalan ente,” kata Palti di X @PaltiWest (20/7/2025).

    Ia bahkan menyebut rakyat Indonesia tidak semuanya bisa terus dibodohi seperti selama satu dekade terakhir.

    “Emangnya rakyat modelan termul semua, yang dah 10 tahun ditipu masih aja percaya,” sebutnya.

    Soal masa depan PSI, Palti justru melontarkan prediksi sebaliknya.

    “Prediksi gue, 2029 ini partai gak bakalan lolos Senayan,” tegasnya.

    Palti bilang, ketika Jokowi masih berkuasa saja PSI gagal menembus ambang batas parlemen, meski diduga sudah melakukan berbagai kecurangan.

    “Wong waktu Jokowi berkuasa aja gagal lolos, meskipun mencoba curang,” terangnya.

    Mengenai dugaan PSI bakal menggoda kader-kader PDIP yang tidak masuk struktur saat Musyawarah Nasional (Munas), Palti memberikan pandangannya.

    “Biarin aja. Dari dulu PDI Perjuangan pecah berapa partai aja tetap ga berhasil partai pecahannya. Apalagi ini (PSI),” tandasnya.

    Seperti diketahui, PSI saat ini kembali dikomandoi oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu mantan Presiden Jokowi.

    Dukungan terbuka dari Jokowi pun terus mengalir, namun elektabilitas partai tersebut hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan kadernya. (Muhsin/Fajar)

  • DPD Perjuangkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Pengangkatan Rampung Paling Lambat Oktober 2025

    DPD Perjuangkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Pengangkatan Rampung Paling Lambat Oktober 2025

    FAJAR.CO.ID — Pertemuan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberi angin segar bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah diangkat maupun dalam proses pengangkatan.

    Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, mengaku akan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPANRB untuk memperjuankan aspirasi PPPK.

    “Kami koordinasi dengan MenpanRB dan BKN agar semuanya benar-benar diselesaikan tahun 2025. Dari 1,17 juta formasi ASN PPPK, pengangkatannya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Kalaupun setelah Oktober hanya untuk pengangkatan ASN PPPK paruh waktu, tetapi tetap di tahun 2025,” kata Muhdi.

    Penjelasan tentang tenggat waktu pengangkatan PPPK itu disampaikan Komite I DPD usai pertemuan langsung dengan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

    Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu pun mengakui banyaknya keluhan dari PPPK di daerah, termasuk dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang dilaporkan kepadanya.

    “Di antaranya adalah relokasi/mutasi guru ASN PPPK formasi 2021, 2022; pengangkatan ASN PPPK formasi 2024; termasuk menyangkut pengangkatan PPPK paruh waktu; dan pencantuman gelar,” ucapnya.

    DPD RI mendorong agar pengangkatan honorer yang tidak mendapatkan formasi menjadi PPPK Paruh Waktu bisa selesai Oktober 2025.

    “Kami mendorong agar yang paruh waktu diupayakan selesai Oktober 2025 juga, setidak-tidaknya tidak jauh dari Oktober, paling tidak tetap di 2025. Karena kami khawatir akan muncul tuntutan-tuntutan setelah yang dapat formasi sudah semua menerima SK (surat keputusan).” ujar.

  • Lisa Mariana Sebut Ada Perintah Tes DNA dari Bareskrim, Begini Respons Ridwan Kamil

    Lisa Mariana Sebut Ada Perintah Tes DNA dari Bareskrim, Begini Respons Ridwan Kamil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bareskrim Polri kabarnya meminta agar dilakukan tes DNA bagi Ridwan Kamil dan Lisa Marian. Hal tersebut karena mereka berkonflik terkait masalah pengakuan anak.

    Hal itu diungkapkan pihak Lisa Mariana usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, beberapa hari lalu. Pihak Lisa bahkan mengaku, pihaknya dan pihak Ridwan Kamil sudah menandatangi surat pernyataan melakukan tes DNA.

    Saat ditanya perihal tersebut, Muslim Jaya Butar Butar selaku kuasa hukum Ridwan Kamil membenarkan arah dari penyidik Bareskrim Polri memang akan melakukan tes DNA.

    “Ya, itu nanti pasti arahnya ke sana semua ya. Revalino pun bersedia untuk dites DNA, itu arahnya ke sana,” ujar Muslim kepada wartawan.

    Namun, dia memberikan penekanan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri. Menurutnya, Lisa Mariana menjadi masalah karena menyampaikan anaknya yang saat ini berusia kurang lebih 3,5 tahun sebagai anak RK tanpa ada bukti kuat melandasinya.

    “Apa itu dugaan tindak pindana pencemaran nama baik ? Bahwa Lisa Mariana menuduh kepada Pak Ridwan Kamil tanpa bukti. Nah, itu dia harus buktikan secara hukum. Kalau baru mengajukan permohonan tes DNA ya berarti selama ini disampaikan ke media bohong donk,” katanya.

    Muslim menegaskan bahwa Ridwan Kamil siap untuk melakukan tes DNA kapan pun dimintakan oleh penyidik Bareskrim Polri, sebagaimana pernyataan awal.

    “Kami nggak bicara menang atau kalah ya, tapi ini soal keadilan. Ini soal adanya perbuatan melanggar hukum. Nah, tentu kami buktikan dan akan selalu menyampaikan bukti-bukti kepada pihak Bareskrim Mabes Polri. Terbukti kan sudah naik statusnya ke penyidikan,” tuturnya. (jpg)

  • Kaesang Kembali Pimpin PSI Hingga 2030, Menang Telak pada Pemilihan Ketua Umum

    Kaesang Kembali Pimpin PSI Hingga 2030, Menang Telak pada Pemilihan Ketua Umum

    Fajar.co.id, Jakarta — Kaesang Pangarep akan kembali memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Itu setelah dia unggul jauh dari dua calon ketum PSI lainnya, Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron dan Agus Mulyono Herlambang.

    Diketahui, PSI menggelar pemilihan ketum dengan mekanisme voting. Secara keseluruhan ada 167.306 anggota PSI yang memiliki hak suara. Namun, hanya 157.579 pemilik hak suara yang melakukan voting. Dari angka tersebut, Kaesang meraih 65,28 suara, Bro Ron 22,23 persen, dan Agus Mulyono Herlambang 12,49 persen.

    Terpilihnya Putra bungsu Joko Widodo (Jokowi) ini
    menjadi ketum PSI periode 2025-2030 diumumkan dalam pembukaan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah (Jateng) pada Sabtu (19/7).

    Kader PSI yang hadir dalam kongres tersebut menyambut kemenangan Kaesang dalam pemilihan yang berlangsung secara terbuka itu.

    ”Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Karena kompetisi ini sangat sehat dan adil,” ungkap Kaesang sebagaimana dikutip dari pemberitaan Radar Solo (Jawa Pos Grup).

    Baca Juga: Sempat Viral di Media Sosial, Gus Miftah Turun Tangan Bantu Guru Madrasah di Demak yang Dituntut Ganti Rugi Rp 25 Juta

    Menurut Kaesang, 157.579 pemilik hak suara dalam pemilihan ketum PSI setara dengan 84 persen. Itu angka partisipasi yang sangat tinggi dalam proses pemilihan ketum lewat mekanisme voting. Sebagai ketum terpilih, Kaesang mengaku puas dengan partisipasi yang sangat besar itu.

    Di atas mimbar yang sama, Kaesang menyampaikan permohonan maaf karena PSI tidak berhasil masuk parlemen melalui pemilu 2024. Namun, dia sangat yakin pada 2029 mendatang, PSI menjadi partai yang diperhitungkan oleh partai-partai peserta pemilu lainnya.