Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Resmikan 80.081 Koperasi Merah Putih, Presiden Prabowo Tegaskan sebagai Alat Perjuangan Rakyat kecil

    Resmikan 80.081 Koperasi Merah Putih, Presiden Prabowo Tegaskan sebagai Alat Perjuangan Rakyat kecil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sedikitnya 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang telah dibentuk di seluruh Indonesia, resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Peluncuran Koperasi Merah Putih ini dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Acara peluncuran kemudian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Prabowo sebagai simbol dimulainya gerakan besar koperasi Merah Putih untuk mewujudkan kemerdekaan ekonomi rakyat Indonesia.

    Presiden Prabowo mengatakan, koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi.

    Menurut Prabowo, peluncuran 80.081 koperasi itu bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.

    “Pada hari ini kita meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, tepatnya 80.081 koperasi. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Prabowo.

    Lebih dari sekadar legalitas kelembagaan, kata Prabowo, koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata, seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik.

    Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman supermikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa. “Kalau punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa, jadi bisa. 80 ribu,” ungkapnya.

  • Koperasi Merah Putih Bertujuan untuk Membangun Ekonomi dari Desa

    Koperasi Merah Putih Bertujuan untuk Membangun Ekonomi dari Desa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Senin, 21 Juli 2025. Kopdes Merah Putih termasuk Asta Cita ke-6 Presiden untuk menggerakkan ekonomi lokal, dengan harapan pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo. Trisula pengentasan kemiskinan diluncurkan sepanjang Juli 2025.

    “Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan.

    Program itu juga terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar seremoni.

    Kopdes Merah Putih diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres dikeluarkan dan berlaku pada 27 Maret 2025.

    Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan 2 badan dilibatkan untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih, termasuk para Gubernur, Walikota/Bupati dan Kepala Desa.

    Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57%. Bahkan, 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

  • Bangun Sutoto Sindir Logo Baru PSI: Gajah Terpenggal, Simbol Kematian Politik

    Bangun Sutoto Sindir Logo Baru PSI: Gajah Terpenggal, Simbol Kematian Politik

    “Logo sebuah partai politik pasti mengandung pesan politik juga. Apalagi parpol itu dengan bangganya menuliskan Partai Super Tbk alias Partai Super Terbuka,” imbuhnya.

    Pertanyaan selanjutnya, kata Bangun Keanggotaan, sumber dana, agenda ke depan dari PSI patut digarisbawahi.

    “Saya jadi teringat dengan salah satu mata kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan saat masih menjadi mahasiswa. Dalam mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan dan Politik (MIPP), dosen saya mengilustrasikan bahwa ilmu politik itu bisa dibilang seperti ilmu perdukunan,” sebutnya.

    “Kita diajak untuk tahu dan paham dengan sesuatu yang tidak tampak mata. Kita juga diajak untuk tahu di balik yang tampak. Menarik bukan?,” tambah Bangun.

    Ia kemudian mengutip salah satu pakar politik Indonesia, Prof. Salim Said yang pernah berkata bahwa politik itu seperti udara.

    “Semua orang butuh udara. Tapi, udara itu tak tampak namun ada. Sebuah teori singkat yang mudah dipahami,” beber Bangun.

    Dijelaskan Bangun, ilustrasi gajah yang mendongak dengan kepala terpisah sah-sah saja jika publik memaknainya sebagai sebuah kematian akibat hukuman.

    “Bisa jadi hukuman dari alam karena melawan hukum Tuhan. Entahlah. Yang jelas, jangan tanya saya,” terangnya.

    Sebagai pengamat, lulusan Fisipol UGM ini mengatakan bahwa pidato politik perdana Kaesang selaku Ketum tampak kurang percaya diri.

    “Mengawali pidato politik dengan permintaan maaf atas kegagalannya di kontestasi pemilu 2024 untuk membawa partai itu ke Senayan. Pidato politik yang nyaris tidak berenergi. Padahal bisa dibilang kongres parpol super terbuka yang dibawanya itu ada di rumahnya sendiri,” bebernya.

  • Paket Gibran-Kaesang Mencuat untuk Pilpres 2029, Said Didu Beri Sentilan

    Paket Gibran-Kaesang Mencuat untuk Pilpres 2029, Said Didu Beri Sentilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyorot terkait kehadiran Presiden Prabowo Subianto ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu menyampaikan sorotannya terkait kunjungan ini.

    Ia berharap kedatangan Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi disebut bukan untuk mendapatkan tugas baru.

    Yaitu menjadi tim sukses untuk pasangan calon Presiden di Pemilu 2029 mendatang yaitu pasangan kedua anak Jokowi Gibran-Kaesang.

    “Semoga kedatangan Pak Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo malam ini bukan untuk mendapatkan tugas dari Jokowi untuk menjadi ketua Tim Sukses pasangan Gibran-Kaesang 2029,” tulisnya dikutip Senin (21/7/2025).

    Sebelumnya, Pengamat Politik Muhammad Huda mengungkapkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpotensi untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2029.

    Prediksi ini mencuat setelah berbagai dinamika politik terkini yang melibatkan kedua tokoh muda ini dalam ranah politik nasional.

    Apalagi saat ini Gibran sudah menduduki posisi nomor dua di Indonesia. Belum lagi kekuatan Ayahnya, Jokowi juga tak bisa diragukan.

    Muhammad Huda menyebut PSI sebagai partai yang telah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dapat melihat potensi elektabilitas yang kuat dari Gibran dan Kaesang.

    “Gibran dan Kaesang adalah figur yang memiliki daya tarik besar di kalangan pemilih muda dan urban, khususnya di era digital seperti sekarang ini,” ujar Muhammad Huda dalam pernyataan kepada wartawan, Minggu (20/7/2025)

  • Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun, Elit Demokrat: dari Dulu Saya Tidak Percaya Hakim itu Wakil Tuhan di Dunia

    Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun, Elit Demokrat: dari Dulu Saya Tidak Percaya Hakim itu Wakil Tuhan di Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Demokrat, Andi Arief, kembali memberikan komentar menohok terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong.

    Andi mempertanyakan dasar ideologis di balik vonis tersebut. Pasalnya, sepanjang perjalanan kasus, Tom tidak didapatkan merugikan negara.

    “Dari dulu saya tidak pernah percaya bahwa hakim itu wakil Tuhan di dunia,” kata Andi di X @Andiarief_ (20/7/2025).

    Dikatakan Andi, vonis terhadap Tom Lembong tidak berdiri di atas pertimbangan hukum semata, melainkan sarat muatan ideologi.

    Ia mengutip bunyi putusan yang menyebut Lembong dihukum karena mengedepankan ekonomi kapitalis.

    “Putusan sangat ideologis, pasti hakimnya marxis,” sindirnya.

    Sebelumnya, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, akhirnya dijatuhi vonis dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    Putusan dibacakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa Tom dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

    Atas dasar itu, pria yang pernah menjabat di era Presiden Jokowi tersebut divonis hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan serta dikenai denda sebesar Rp750 juta, dengan ketentuan pengganti kurungan selama 6 bulan jika tidak dibayar.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika, saat membacakan amar putusan di ruang sidang Tipikor, Jumat (18/7/2025) malam.

  • Sowan ke Jokowi, Presiden Prabowo Beber Hasil Diplomasi dengan AS dan Uni Eropa

    Sowan ke Jokowi, Presiden Prabowo Beber Hasil Diplomasi dengan AS dan Uni Eropa

    FAJAR.CO.ID, SOLO — Presiden RI, Prabowo Subianto membeberkan sejumlah capaian terutama terkait diplomasi luar negeri dengan sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat (AS).

    Hal tersebut dibeberkan Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan dengan mantan Presiden Joko Widodo, Minggu (20/7).

    Ketua Umum Gerindra itu memang memilih menyambangi rumah Jokowi sebelum dilaporkan menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah.

    Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Prabowo menyampaikan langsung sejumlah hasil kunjungan luar negerinya belakangan ini, termasuk capaian diplomasi perdagangan yang menghasilkan penurunan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS) hingga 19 persen.

    Kunjungan Prabowo ke rumah Jokowi itu dilakukan sebelum menghadiri acara penutupan Kongres PSI di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta.

    “Saya, kita baru keliling dari luar negeri, ya beliau juga mengikuti rupanya. Saya ceritakan, terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. 10 tahun perundingan akhirnya tembus,” kata Prabowo kepada wartawan usai sowan ke rumah Jokowi.

    Selain Uni Eropa, Prabowo juga membeberkan hasil pertemuannya di sejumlah negara seperti Brasil, Prancis, hingga Inggris. Dalam lawatannya ke Brasil, Prabowo mengikuti forum BRICS.

    Sedangkan di London dan Paris, ia bertemu sejumlah pejabat penting dunia dan bahkan melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump.

    “Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan cukup bagus. Mereka butuh karet kita, mereka butuh rupanya komoditas kita dan ternyata harga cokelat dunia lagi sangat tinggi. Banyak berharap cokelat dari kita dan kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan harus kita lakukan. Sangat nyata,” ujarnya.

  • Kongres PSI di Solo, Ray Rangkuti Soroti Yel-yel Setia

    Kongres PSI di Solo, Ray Rangkuti Soroti Yel-yel Setia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Kongres di Solo yang dimulai pada Sabtu (19/7) dan ditutup pada Minggu (20/7).

    Pada pembukaan kongres, presiden ketujuh RI, Jokowi hadir. Dia bahkan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato kenegaraan saat pembukaan Kongres PSI.

    SementaraPrabowo Subianto residen RI Prabowo Subianto dan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka bakal hadir dalam acara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Solo, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (20/7).

    Menyoroti pelaksanaan kongres tersebut, Pengamat politik, Ray Rangkuti memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Juli 2025.

    Dalam analisisnya, Rangkuti mengungkap lima poin penting yang perlu dicermati publik terkait dinamika internal partai berbasis kaum muda ini.

    “Jumlah peserta pemilihan raya terdaftar sebanyak 187.306 orang. Tidak jelas benar, apakah ini menunjukkan jumlah keseluruhan anggota PSI yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) atau tidak,” kata Rangkuti dalam keterangannya, Minggu (20/7).

    Dia mempertanyakan transparansi keanggotaan partai yang mengklaim sistem satu orang satu suara.

    “Jika memang total pemilih sesuai dengan jumlah KTA yang diterbitkan, maka tingkat partisipasi 80 persen ini sudah menunjukkan kerayaan pemilihan ketum. Meski di sisi lain, jumlah ratusan ribu penerima KTA PSI terasa terlalu kecil untuk partai dengan 2,81 persen suara pada Pemilu 2024,” tambahnya.

    Rangkuti juga menyoroti jargon kesetiaan yang digaungkan PSI. “Yel-yel setia terasa miris mengingat ada luka politik dalam Pilpres 2024, di mana keluarga Jokowi memilih berbeda dengan partai yang membesarkan mereka, PDIP,” ujarnya.

  • Bangun Sutoto: Kasus Ijazah Jokowi Makin Terang, Polisi Jangan Terjebak Narasi

    Bangun Sutoto: Kasus Ijazah Jokowi Makin Terang, Polisi Jangan Terjebak Narasi

    Tapi sebaliknya, kata Bangun, informasi yang didapat berdasarkan perekayasa informasi, akan dijadikan narasi baru selanjutnya.

    “Akademisi akan bertindak dengan menggunakan kaidah teknologi informasi yang ada. Sementara, para pemain narasi justru merekayasa informasi yang tersedia. Akademisi terus mencari data untuk menemukan kebenaran. Sedangkan perekayasa informasi mencari pembenaran. Dua hal yang berbeda dan bertolak belakang,” terangnya.

    Terkait tekanan terhadap Prof Sofian, Bangun menilai itu sebagai tindakan serius yang merusak iklim demokrasi.

    Bahkan ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu contoh penjajahan akademik hingga penindasan intelektual.

    “Ini sangat berbahaya dan mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Bagi saya, peristiwa yang dialami oleh Prof. Sofian Effendi adalah termasuk pelanggaran HAM berat. Akademisi berbicara berdasar pengalaman empiris, fakta, dan data tapi justru dibungkam. Ini sangat tragis,” imbuhnya.

    Ia menegaskan, cara kerja akademisi dan penyebar narasi sangat berbeda. Akademisi mengumpulkan informasi secara terstruktur lalu disatukan menjadi satu kesatuan gambar atau kesimpulan yang utuh. Sementara, pemain narasi justru memutilasi informasi dan menyebarkannya di banyak tempat.

    Kata Bangun, UGM harus menyikapi dan menempatkan kasus ijazah Jokowi dalam ranah akademisi dengan berbasis data dan fakta.

    Alasannya, karena ijazah merupakan bukti otentik seseorang telah selesai menempuh tahapan akademik.
    Ijazah itu tanda kerja akademik.

    “Polisi juga harus obyektif berdasar data dan fakta. Polisi harus benar-benar tepat dan presisi seperti slogannya. Polisi harus menggunakan teknologi informasi yang sudah tersedia. Jangan hanya robot saja yang bisa dipamerkan. Sekali lagi polisi harus presisi. Polisi jangan terjebak pada narasi yang sudah dimutilasi,” tandasnya.

  • Uang Duka Korban Meninggal Dunia di Pesta Maula Akbar-Putri Karlina Rp150 Juta, Dedi Mulyadi Juga Siap Jadi Orang Tua Asuh

    Uang Duka Korban Meninggal Dunia di Pesta Maula Akbar-Putri Karlina Rp150 Juta, Dedi Mulyadi Juga Siap Jadi Orang Tua Asuh

    FAJAR.CO.ID, GARUT — Keluarga korban dalam syukuran pesta pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina, mendapat atensi khusus Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Gubernur KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi secara khusus mengaku siap menjadi bapak asuh bagi anak dan keluarga korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

    Diketahui, syukuran putra KDM dengan Putri Karlina di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Jumat (18/7) lalu mengakibatkan tiga pengunjung meninggal dunia. Belasan lainnya pinsang akibat berdesakan di acara tersebut. Korban mengantre pembagian makanan gratis di Pendopo Garut.

    Keinginan Dedi Mulyadi menjadi orang tua asuh bagi keluarga korban meninggal itu disampaikan saat dia menemui keluarga korban.

    Adapun tiga orang meninggal dunia dalam insiden desak-desakan itu yakni; Bripka Cecep Saepul Bahri (39) yang sedang bertugas, Vania Aprilia (8), dan Dewi Jubaeda (61).

    Saat menemui salah satu keluarga korban, yakti orang tua Vania Aprilia di Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Dedi Mulyadi meminta maaf atas peristiwa yang tak terduga tersebut.

    “Ibu abdi nyuhunkeun dihapunteun ya atas nami Maula sareng Putri anu syukuran acara nikahan, hapunteun pisan (Ibu saya memohon maaf atas nama Maula dan Putri yang melaksanakan syukuran pernikahan, memohon maaf sekali),” kata KDM sapaan akrabnya, dikutip dari akun youtube miliknya, Minggu (20/7).

    “Wios bapak tos takdirna panginteun (Tidak apa-apa bapak mungkin sudah takdirnya),” kata Mela yang merupakan ibu dari Vania, menjawab permintaan maaf dari KDM.

  • Janji Perkuat Kemitraan Strategis ILUNI UI, Boni Hargens Resmi jadi Caketum

    Janji Perkuat Kemitraan Strategis ILUNI UI, Boni Hargens Resmi jadi Caketum

    FAJAR.CO.ID JAKARTA — Analis Politik Bonifasius Hargens atau yang akrab dikenal publik sebagai Boni Hargens mengaku siap memenangkan pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028 secara demokratis setelah resmi ditetapkan salah satu dari 7 Calon Ketua Umum (Caketum) ILUNI UI.

    Salah satu gagasan penting Boni Hargens sebagai Caketum ialah memperkuat kemitraan Strategis ILUNI UI di masa datang. Kehadiran Boni Hargens yang mendapat nomor urut 1 membawa visi transformatif sebagai powerhouse inovasi dan kolaborasi untuk mendorong perubahan positif di Indonesia.

    Boni memandang ILUNI UI bukan sebagai organisasi alumni biasa, karena itu Boni memiliki visi transformatif untuk menjadikan ILUNI UI sebagai powerhouse inovasi dan kolaborasi untuk mendorong perubahan positif di Indonesia.

    “Saya menawarkan program kerja konkret dan terukur bagi ILUNI UI termasuk pusat kajian strategis, talent pool yang efektif dan kemitraan strategis,” ungkap Boni di Sky Lounge IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba UI, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2025).

    Dengan adanya pusat kajian strategis, Boni akan menjadikan ILUNI UI sebagai tempat riset dan analisis mendalam untuk menghasilkan solusi inovatif bagi tantangan pembangunan nasional, memberikan masukan kebijakan yang berdampak langsung.

    “Saya juga akan menciptakan kemitraan strategis untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan dan dampak positif ILUNI UI,” tutur Boni.