Author: Fajar.co.id

  • Mengoptimalkan Distribusi: Mengatasi Kompleksitas Logistik dengan Inovasi

    Mengoptimalkan Distribusi: Mengatasi Kompleksitas Logistik dengan Inovasi

    Pilar-Pilar Solusi Logistik Komprehensif

    1. Layanan Transportasi Armada (Trucking Services)

    Pengiriman darat memerlukan fleksibilitas armada yang luas, dari kendaraan ringan hingga truk tronton, disesuaikan dengan kebutuhan muatan.

    Jaminan Kualitas: Keahlian dalam mengelola beragam unit, termasuk layanan khusus muatan dengan suhu terkendali (chiller cargo dan frozen cargo) untuk produk sensitif seperti vaksin, obat-obatan, atau makanan beku, menjamin kualitas barang tetap prima.

    Pengelolaan Cerdas: Adopsi teknologi Fleet Management Solution yang canggih memungkinkan pemantauan posisi kendaraan dan kondisi muatan secara real-time. Sistem ini mendukung pengelolaan transportasi yang efektif, meminimalkan downtime, menganalisis kinerja pengemudi, dan membuat biaya operasional kendaraan lebih efisien. Solusi ini telah terbukti sukses dalam berbagai lini bisnis yang dijalankan oleh PT Serasi Autoraya (SERA).

    2. Pengendalian Inventori (Warehousing Services)

    Layanan pergudangan yang andal harus memastikan visibilitas dan kontrol penuh atas inventori. Seluruh proses, mulai dari penerimaan (incoming), penempatan (binning), hingga pengambilan (picking), harus termonitor dengan baik.

    Akurasi Maksimal: Didukung oleh Warehouse Management System (WMS), pelacakan inventori berkelanjutan menjamin akurasi stok antara data aktual dan sistem secara real time dengan Zero discrepancy.

    3. Logistik Multimoda (Freight Forwarding & Shipping)

    Untuk pengiriman alat berat atau kargo domestik dan internasional, layanan logistik harus menjamin tiga aspek utama: keamanan (safety), ketepatan waktu (on time), dan kualitas (zero defect). Layanan port-to-port delivery yang efisien, didukung rencana pengiriman bulanan dan pemantauan operasional 24/7, memastikan kelancaran setiap pengiriman.

  • Tren PHK Menurun, Guru Besar UGM Soroti Kebijakan ‘Koboi’ Purbaya

    Tren PHK Menurun, Guru Besar UGM Soroti Kebijakan ‘Koboi’ Purbaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi menanggapi menurunnya tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Menurutnya, salah satu faktor pendorongnya adalah gembrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperketat impor pakaian bekas ilegal

    “Belakangan ini justru dengan adanya gebrakan dari Menteri Keuangan yang melarang masuknya pakaian bekas dan sebagainya, itu sudah mulai menurun. Malah sekarang sudah mulai terjadi titik balik terutama di UMKM tekstil,” ujarnya, dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (22/11).

    Prof. Tadjuddin menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat dalam skala kecil, perubahan itu sudah mengindikasikan perbaikan daya serap tenaga kerja.

    Kebijakan pengetatan impor ini juga dibarengi dengan langkah penguatan pengawasan terkait penyelundupan, bea cukai, serta pembatasan barang-barang impor tertentu.

    “Dan juga ada dorongan untuk UMKM lewat pemberian kredit melalui perbankan dengan dana stimulus Rp 200 triliun, itu harapan dia untuk berkembang. Tidak boleh diberikan kredit itu kepada konglomerat,” katanya.

    Pakar Ketenagakerjaan itu menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal yang lebih bersih turut memberikan dampak positif bagi stabilitas industri.

    “Arahnya sekarang sudah relatif, mulai bagus perkembangan ekonomi karena selama ini yang menjadi ladang korupsi mulai diberhentikan dengan adanya kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan,” tegasnya.

    Menurutnya, banyaknya perusahaan yang sebelumnya kesulitan memperoleh kredit, menghadapi rendahnya daya beli, serta menurunnya produksi menjadi pemicu PHK massal.

  • Ahmad Ali PSI: Siapa Tahu 10 Tahun yang akan Datang Kaesang Jadi Presiden

    Ahmad Ali PSI: Siapa Tahu 10 Tahun yang akan Datang Kaesang Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, KENDARI — Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep terbang ke Kendari, Sulawesi Tenggara guna menghadiri langsung Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI se-Sultra, Jumat (21/11/2025).

    Pada kesempatan itu, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali memerintahkan kepada seluruh kader PSI memperkenalkan sosok Kaesang kepada masyarakat.

    Oleh karena itu ia meminta kader-kader PSI untuk memajang foto wajah Kaesang dalam baliho-baliho yang dipasang pada setiap kegiatan PSI yang diselenggarakan di seluruh wilayah tanah air.

    “Nanti kalau saya lihat ketum keliling, begitu masuk perbatasan, bandara, semua gambar ketum. Siapa tahu ketum kita (PSI) ini 10 tahun yang akan datang jadi presiden kita. Siapa tahu,” kata Ahmad Ali.

    Menurutnya, saat ini Kaesang boleh saja belum tertarik untuk menjadi seorang presiden. Bahkan dalam beberapa kesempatan muncul dorongan dari kader, tetapi Kaesang mengaku belum bersedia.

    Namun, kata dia manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang akan menentukan.

    “Manusia boleh berencana, Allah yang menentukan. Hari ini belum tentu mau, dipaksa juga dia tidak mau. Namun, kalau takdir Allah yang menentukan, siapa yang mau tolak? Jadi, sebelum itu kita (PSI) sudah harus memperkenalkan kepada masyarakat,” ujar Ali.

    Mantan petinggi Partai Nasdem itu optimis bahwa PSI ke depan akan menjadi partai besar yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin besar di negeri.

    Ia pun menggarisbawahi bahwa PSI bukan sekedar partai pengikut.

    “Kami tentu juga mau melahirkan pemimpin, sampai kapan mau hanya menjadi pengikut. Kalau hanya sekeder jadi follower dan bagi-bagi kekuasaan, ya ngapain,” pungkas Ahmad Ali. (Pram/fajar)

  • Mahasiswa Minta MK Restui Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR, PDIP: Akan Terjadi Kekacauan

    Mahasiswa Minta MK Restui Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR, PDIP: Akan Terjadi Kekacauan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto tak sepakat dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal rakyat bisa pecat langsung anggota DPR.

    Itu menanggapi gugatan empat mahasiswa terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke MK.

    Menurut Darmadi, kepentingan rakyat tentu berbeda satu sama lain terhadap legislator. Ada yang mendukung dan menolak.

    “Jadi artinya ada yang mendukung ada yang menolak. Ada yang nanti mendukung anggota DPR yang sudah mereka pilih ada juga yang menolak,” kata Darmadi kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).

    Dia mengatakan pengambilan keputusan memecat legislator juga membingungkan apabila rakyat punya hak langsung memecat anggota DPR. 

    “Nah, ini, kan, tentu menyulitkan nanti dalam pengambilan keputusan. Bagaimana mengambil keputusannya rakyat. Jadinya nanti agak confused juga,” ujarnya.

    Dia bahkan menilai konflik antara masyarakat bisa terjadi. Jika rakyat punya hak langsung memecat legislator. 

    “Ya nanti rakyat ini memecat, rakyat ini mempertahankan. Jadi, terjadi keributan juga begitu, ya,” kata Darmadi.

    Menurutnya, aturan saat ini sebenarnya sudah tepat. Karena bisa mengevaluasi anggota DPR yang tak berkerja maksimal.

    Rakyat di daerah pemilihan, kata Darmadi, tinggal tak mencoblos anggota DPR yang tak maksimal. Jika kembali maju ke kontestasi politik berikutnya.

  • Permudah Kebutuhan Transaksi Warga, AgenBRILink di Riau Ini Hadirkan Layanan “Jemput Bola”

    Permudah Kebutuhan Transaksi Warga, AgenBRILink di Riau Ini Hadirkan Layanan “Jemput Bola”

    FAJAR.CO.ID, RIAU – Inovasi layanan keuangan tak selalu lahir dari gedung-gedung besar di kota. Di Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, semangat itu datang dari sosok Tri Wenita, pemilik AgenBRILink “Mulia Motor”. Melalui inisiatifnya, Wenny mampu menghadirkan kemudahan layanan perbankan bagi warga desa dengan cara yang sederhana namun berdampak besar.

    Ia mengenang, nama AgenBRILink “Mulia Motor” yang masih dipertahankan hingga saat ini berasal dari usaha awalnya di bidang ekspedisi dan bengkel kecil. “Dulu banyak pelanggan ekspedisi yang ingin membayar paket tapi tidak membawa uang tunai, saat itu mereka hanya bawa kartu ATM. Kemudian, lama kelamaan makin banyak yang isi saldo rekening, tarik tunai di sini,” kenang perempuan yang kerap disapa Wenny tersebut.

    Alhasil, dari peluang sederhana itu, Wenny akhirnya memutuskan untuk fokus menjadi mitra AgenBRILink dengan melayani berbagai kebutuhan warga, seperti menabung, transfer uang, hingga melayani pembayaran berbagai tagihan. Kini, sebagian besar pelanggannya merupakan pelaku usaha sawit, pinang, dan kelapa yang rutin bertransaksi dengan volume mencapai puluhan kali per hari.

    Komitmen untuk terus berinovasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat juga mendorong Wenny untuk menerapkan sistem jemput bola, yakni dengan mendatangi pelanggan dan membantu mereka menyetorkan uang hasil penjualan tanpa harus meninggalkan tempat usaha.

    “Untuk nasabah tertentu, kami layani dengan sistem jemput bola. Misalnya toko-toko sembako yang ingin setor uang hasil penjualan. Jadi mereka tidak perlu meninggalkan toko untuk datang ke tempat kami. Ini juga kita lakukan untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dengan warga sekitar,” tuturnya.

  • Dokter Tifa Tegaskan Tak Ada Negosiasi dalam Ilmu Usai Pemeriksaan Ijazah Jokowi : Kebenaran Itu Diuji, Bukan Dimediasi

    Dokter Tifa Tegaskan Tak Ada Negosiasi dalam Ilmu Usai Pemeriksaan Ijazah Jokowi : Kebenaran Itu Diuji, Bukan Dimediasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Hari keenam setelah pemeriksaannya terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo, dr. Tifa kembali menyampaikan sikap resminya kepada publik. Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambilnya bukan didorong kepentingan politik, melainkan panggilan akademik untuk menjaga marwah ilmu pengetahuan.

    Dalam pernyataan awalnya, dr. Tifa menekankan bahwa ia tidak terlibat dalam bentuk mediasi apa pun terkait rencana pertemuan dengan Komite Reformasi Polri yang batal terlaksana.

    “Ilmu Pengetahuan tidak perlu mediasi dan negosasi; ruang dialog tetap saya hormati,” tulisnya, dikutip X @DokterTifa Sabtu (22/11/2025).

    Ia menjelaskan bahwa di dunia akademik, kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan, melainkan diuji dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia tidak mempermasalahkan apakah dialog jadi digelar atau tidak.

    “Dalam dunia ilmu pengetahuan, kebenaran tidak dinegosiasikan dan tidak dimediasi—ia harus diuji, dibuktikan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

    dr. Tifa merasa bersyukur semakin banyak dukungan dari masyarakat, yang menurutnya memahami bahwa perjuangannya bukan untuk kelompok tertentu.

    “Yang saya bela bukan kepentingan politik, melainkan marwah ilmu pengetahuan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena,” tegas dr. Tifa.
    Dikatakan dr.Tifa, bahwa ia tetap berada di jalur akademik, berbicara berdasarkan data dan analisis objektif. Ia menyebut bahwa posisinya tidak bisa diklaim pihak mana pun, karena ia memilih berdiri di ruang yang bebas dari kepentingan sempit.

  • Gerindra dan PSI Tutup Pintu untuk Budi Arie, Pengamat Singgung Sosok Kutu Loncat

    Gerindra dan PSI Tutup Pintu untuk Budi Arie, Pengamat Singgung Sosok Kutu Loncat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penolakan Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memunculkan banyak dugaan di publik.

    Namun, bagi sebagian kalangan, sikap dua partai itu dianggap sebagai hal wajar dalam dinamika politik, terutama ketika menyangkut proses rekrutmen kader.

    Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan setiap partai memiliki hitungan matang sebelum menerima seseorang bergabung.

    Mulai dari rekam jejak, loyalitas, hingga potensi mendongkrak dukungan publik selalu menjadi pertimbangan utama.

    “Gerindra, kadernya menilai lebih banyak negatifnya bila menerima Budi Arie. Sebagian kader Gerindra setidaknya menilai Budi Arie hanya sosok kutu loncat yang tak banyak manfaatnya bagi partainya,” kata Jamiluddin dalam pernyatannya, dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, penolakan itu bukan sekadar penilaian personal, tapi sudah menjadi suara yang berkembang di internal Gerindra.

    Bahkan, kata dia, ada kekhawatiran bahwa kehadiran Budi Arie justru dapat membawa masalah baru.

    “Budi Arie bisa saja dinilai layaknya virus yang dapat menebar penyakit di Gerindra. Karena itu, kader Gerindra merasa lebih baik menghindar dan bahkan menjauh dari virus,” ujarnya.

    Tidak hanya Gerindra, PSI juga disebut punya alasan tersendiri. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu menilai Budi Arie tidak memiliki nilai jual secara elektoral.

    “Karena itu, PSI merasa tidak perlu menawarkan ke Budi Arie untuk bergabung untuk menjadi kadernya,” ujar Jamiluddin.

  • Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Percayakan Gibran Hadiri KTT G20 Afrika Selatan

    Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Percayakan Gibran Hadiri KTT G20 Afrika Selatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan mengapa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel).

    “Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” kata Teddy kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

    Dalam acara KTT G20, kata Teddy, Gibran juga didampingi Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus untuk bertemu dengan Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa.

    “Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramaphosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” ujar dia.

    Diketahui, Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Prabowo sekaligus menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas. Berdasarkan informasi dari Setwapres RI, Gibran berangkat ke Afsel dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (21/11) pukul 09.30 WIB.

    Gibran dan rombongan akan mendarat di Bandar Udara Internasional OR Tambo, Johannesburg.

    KTT G20 Afrika Selatan akan berlangsung pada 22-23 November 2025 di Johannesburg Expo Centre. Gibran juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat untuk menyampaikan pesan Prabowo.

    Sementara itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga, sebagai wakil presiden, Gibran memang sudah seharusnya mewakili Prabowo bila sedang berhalangan. Hal itu memang sudah diatur dalam ketatanegaraan Indonesia.

  • Rapat Syuriyah PBNU Desak Yahya Cholil Taqut Mundur dari Ketua Umum PBNU Atau Dipecat

    Rapat Syuriyah PBNU Desak Yahya Cholil Taqut Mundur dari Ketua Umum PBNU Atau Dipecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghebohkan publik. Itu setelah rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 memutuskan untuk mendesak Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staqut harus mengundurkan diri dari jabatannya.

    Dalam keputusan rapat tersebut, Syuriyah PBNU meminta Yahya Cholil mengundurkan dari dari jabatannya dalam waktu 3 X 24 jam. Namun jika desakan itu tidak dilakukan, maka dengan sendirinya Yahya Cholil Yaqut dinyatakan dipecat sebagai Ketua Umum PBNU.

    Dalam risalah rapat yang beredar di media sosial, salah satu alasan pengurus PBNU mendesak Yahya Cholil mundur sebagai Ketua Umum karena terkait kontroversi sebagai tokoh yang terafiliasi dengan zionis Israel.

    Itu dipicu diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan zionisme internasional dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU), sebagai narasumber kaderisasi tingkat tinggi NU. Itu dinilai telah melanggar nilai dan ajaran ahlussunnah wal jamaan an-nahdlatul ulama.

    Dalam kesimpulan kedua disebutkan bahwa AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan zionisme internasional di tengah praktik genosida dan kacamatan dunia internasional terhadap Israel, Syuriyah PBNU berpendapat bahwa hal tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025, tentang Pemberhentian fungsionaris , PAW dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

    Aturan itu mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan.

  • Herwin Sudikta Semprot Jokowi soal AI: Kamu Sibuk Glorifikasi, Tapi Nggak Paham Cara Kerjanya

    Herwin Sudikta Semprot Jokowi soal AI: Kamu Sibuk Glorifikasi, Tapi Nggak Paham Cara Kerjanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons pernyataan Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang sebelumnya menyebut dirinya tidak sependapat dengan anggapan bahwa lapangan kerja akan hilang di era ekonomi cerdas dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

    Dikatakan Herwin persoalan hilang atau terciptanya lapangan kerja akibat AI tidak sesederhana yang dipahami sebagian pihak.

    Ia menegaskan bahwa teknologi bukanlah penyebab utama, melainkan kesiapan manusia dan negara dalam membangun ekosistem pendukungnya.

    “Ya, memang tidak ada yang senaif itu. Masalahnya cuma satu,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (21/11/2025).

    “Kamu terlalu sibuk mengglorifikasi teknologi AI sementara kamu sendiri tidak paham bagaimana AI bekerja,” tambahnya.

    Lanjut Herwin, AI dapat menghilangkan sekaligus menciptakan lapangan kerja, bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung yang dimiliki negara.

    “Apakah AI bisa menghilangkan lapangan kerja? Bisa kalau manusianya tidak siap. Apakah AI bisa menciptakan lapangan kerja? Juga bisa kalau infrastrukturnya ada,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kunci transformasi teknologi terletak pada pemberdayaan manusia, bukan pemberian bantuan instan yang membuat masyarakat bergantung.

    “Kuncinya simple, empower the people, bukan feed the people,” imbuhnya.

    Herwin juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang menurutnya tidak sejalan dengan pembangunan SDM.

    “Kalau mau AI menciptakan lapangan kerja, bangun infrastrukturnya. Siapkan manusianya,” Herwin menuturkan.