Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dibimbing Jadi Menteri oleh Rizal Ramli, Kini Tom Lembong Harus Mendekam di Penjara

    Dibimbing Jadi Menteri oleh Rizal Ramli, Kini Tom Lembong Harus Mendekam di Penjara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Cuitan lama mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, mendadak ramai kembali usai ditetapkan tersangka hingga dijatuhi vonis 4 tahun 6 tahun penjara.

    Dalam cuitan tersebut, Tom bercerita bahwa sosok mendiang Rizal Ramli merupakan mentornya saat pertama kali masuk di jajaran pemerintahan.

    “Pak Rizal Ramli pertama kali jadi mentor saya saat beliau MenKo Perekonomian-nya Presiden Wahid,” ujar Tom dikutip pada Jumat (25/7/2025).

    Dikatakan Tom, saat itu ia diberi amanah di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2000 hingga 2001.

    “Kemudian bareng-bareng masuk Kabinet Presiden Jokowi 2015,” ucapnya.

    Blak-blakan, Tom mengatakan bahwa berkat bimbingan dari Rizal Ramli, karirnya bisa menjelit hingga mendapat jabatan Menteri.

    “Sebenarnya berkat beliau saya bisa meraih jabatan Menteri. Selamat jalan seniorku, pejuang yang tak kenal takut, tak kenal lelah,” imbuhnya.

    Pada cuitan tertanggal 3 Juni 2024 itu, Tom memberikan doa terbaik kepada Rizal Ramli.

    “Doa kami menyertaimu selalu, agar bapak menemukan kedamaian di sisi yang maha kuasa,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Rizal Ramli meninggal dunia pada 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

    Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Tom terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

    Akibatnya, Tom dijatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara disertai denda Rp750 juta.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika saat membacakan amar putusan, Jumat (18/7/2025) malam.

  • Jelang Hari Kemerdekaan, BI Bersiap Luncurkan Payment ID, Bisa Pantau Keuangan Warga

    Jelang Hari Kemerdekaan, BI Bersiap Luncurkan Payment ID, Bisa Pantau Keuangan Warga

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bank Indonesia bakal meluncurkan Payment ID 17 Agustus 2025. Bersamaan dengan hari kemerdekaan RI.

    Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Dicky Kartikoyono mengatakan Payment ID saat ini masih dalam tahap uji coba. Agar dapat digunakan pada ‘one use case’ tertentu saja, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial non tunai.

    “Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba/eksperimentasi untuk dapat digunakan pada satu use case tertentu saja yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial nontunai, yang akan dimulai prosesnya di 17 Agustus,” kata Dicky Kartikoyono dikutip ANTARA, Jumat (25/7/2025).

    Payment ID merupakan kode unik transaksi keuangan yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Wacana ini jadi sorotan sebelum diluncurkan.

    Pasalnya, Payment ID disebut bisa memantau keuangan warga. Rencana pengembangan Payment ID sendiri sudah tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

    Pada dasarnya, ada tiga fungsi utama Payment ID. Pertama, sebagai kunci identifikasi profil pelaku sistem pembayaran.

    Kemudian kedua, sebagai alat otentikasi data dalam pemrosesan transaksi. Ketiga, sebagai penghubung antara profil individu dan data transaksi secara rinci.

    Dicky mengklaim, pengembangan dan penggunaan Payment ID sepenuhnya tunduk pada prinsip kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Oleh karenanya, pengembangan dan penggunaan data Payment ID dilindungi dan tunduk sepenuhnya pada kerahasiaan data individu sebagaimana diatur dalam UU PDP,” ujar dia.

  • Menpan-RB Ungkap Estimasi Pendaftaran Formasi CPNS 2025, Ada Kebutuhan 400.000 Posisi

    Menpan-RB Ungkap Estimasi Pendaftaran Formasi CPNS 2025, Ada Kebutuhan 400.000 Posisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejauh ini belum mengumumkan secara resmi pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menyebutkan tampaknya pendaftaran CPNS 2025 belum bisa dibuka pemerintah.

    “Tahun ini nampaknya belum bisa dibuka dulu,” ungkap Rini.

    Bersama BKN, Kemenpan RB sejauh ini masih menyelesaikan proses rekrutmen CPNS 2024.

    “Itu kan butuh waktu. Kan ribuan atau jutaan. Jadi sampai saat ini kami masih fokus menyelesaikan CASN 2024,” ungkap Rini.

    Padahal, seleksi CPNS 2024 telah memasuki masa pengangkatan dan sesuai jadwal paling lambat pada Juni 2025.

    Selanjutnya untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II akan segera selesai sesuai jadwal paling lambat pada bulan Oktober 2025.

    Meski demikian, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini sempat memberikan gambaran soal peluang dibukanya pendaftaran CPNS 2025.

    Setidaknya kata dia, ada kebutuhan untuk mengisi sekitar 300.000 sampai dengan 400.000 posisi yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan.

    “Yang pertama adalah pemetaan terkait kebutuhan jabatan di kementerian dan lembaga. Adanya beberapa kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih saat ini juga menjadi salah satu faktor jumlah formasi CPNS 2025 yang akan dibuka,” jelas Menteri Rini.

    “Lalu yang kedua posisi yang belum terisi dari seleksi sebelumnya di CPNS 2024. Posisi saat ini, para CPNS 2024 sedang dalam tahap pengangkatan,” urainya lagi. (Pram/fajar)

  • Gantikan Amri Arsyid, Anwar Faruq Jadi Ketua DPW PKS Sulsel

    Gantikan Amri Arsyid, Anwar Faruq Jadi Ketua DPW PKS Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menetapkan susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) se-Indonesia untuk masa bakti 2025–2030 pada Kamis (24/7/2025) di Kantor DPTP PKS, Jakarta.

    Acara penetapan ini dihadiri langsung oleh Presiden PKS, Almuzammil Yusuf, dan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid. Dalam kesempatan tersebut, pengumuman nama-nama yang mengemban amanah di DPTW seluruh Indonesia dibacakan langsung oleh Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid.

    Presiden PKS Almuzammil Yusuf dalam sambutannya menegaskan bahwa penetapan ini merupakan bagian dari proses konsolidasi nasional dalam menyongsong agenda-agenda strategis partai ke depan.

    “Suksesnya transisi kepemimpinan sebuah partai menandai sehatnya proses kaderisasi di partai tersebut,” ujar Almuzammil.

    Dia berharap penetapan DPTW PKS se Indonesia memperkuat struktur dan soliditas partai di seluruh wilayah Indonesia. Adapun susunan pengurus DPTW di provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

    SULAWESI SELATAN

    Ketua MPW: Mallarangan

    Sekretaris MPW: Sri Rahmi

    Ketua DPW: Anwar Faruq

    Sekretaris DPW:Kasman

    Bendahara DPW: Arifianto

    Ketua Bidang Kaderisasi DPW: Kastari

    Ketua DSW: Muhammad Zainal

    Sekretaris DSW: Fathullah

  • Perjanjian Dagang Indonesia-AS, Ray Rangkuti: Ini Menyangkut Privasi Data Jutaan Warga Indonesia

    Perjanjian Dagang Indonesia-AS, Ray Rangkuti: Ini Menyangkut Privasi Data Jutaan Warga Indonesia

    “Publik perlu kejelasan, apakah akses data warga ini hanya terbatas untuk pemerintah AS atau termasuk pihak swasta mereka? Ini menyangkut kedaulatan dan privasi data jutaan warga Indonesia,” lanjut dia.

    Ray mendesak DPR untuk menggunakan hak pengawasan guna meminta penjelasan resmi pemerintah.

    “DPR harus menilai apakah enam poin perjanjian ini menguntungkan atau justru merugikan Indonesia, baik jangka pendek maupun panjang. Ini momentum bagi DPR membuktikan kesetiaannya pada rakyat, bukan sekadar koalisi,” tegas Ray.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pun merespons terkait isu data pribadi Indonesia, yang menjadi kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus,” kata Prabowo di acara Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta Convention Center (JCC), kemarin, Rabu (23/7/2025) dikutip cnbc.

    Sebelum itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan, dalam Pernyataan Bersama tentang Kerangka Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Amerika Serikat-Indonesia, data yang diberikan merupakan data-data komersial, bukan data personal atau individu.

    “Jadi, kalau data pendidikan itu kan kayak nama, umumnya, tapi kalau data umumnya itu kan kayak pengolahannya. Pengolahan bukan data pribadi, atau data strategis milik negara yang berundang-undang,” ujar Haryo. (fajar)

  • Ramai CPNS 2025, BKN Bilang Ini

    Ramai CPNS 2025, BKN Bilang Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Situs SSCASN (Sistem Seleksi Calon ASN) sudah aktif kembali. Dalam pantauan tertulis dia situs resmi “Sistem Seleksi Calon ASN 2025 Persiapan Seleksi ASN 2025 Telah Dimulai! Segera Persiapkan Dokumen Anda dan Ikuti Informasi Resmi dari BKN dan Instansi Terkait”.

    Namun hingga saat ini belum ada pengumuman Seva resmi dari pemerintah. Dikonfirmasi Kepala Badan Kepala Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh, juga menyampaikan hal serupa.

    “Belum tahu,” singkat Zudan melalui pesan WhatsApp kepada Fajar.co.id, Kamis, (24/7/2025)

    Sistem seleksi kali ini hadir dengan sejumlah perubahan besar, termasuk kebijakan baru yang memungkinkan peserta memilih jadwal ujian mereka sendiri.

    Pengumuman tersebut disampaikan melalui portal resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan situs SSCASN (sscasn.bkn.go.id).

    Ratusan ribu formasi telah disiapkan untuk instansi pusat dan daerah, mencakup posisi tenaga kesehatan, teknis, hingga pendidikan.

    Salah satu inovasi utama pada seleksi CPNS 2025 adalah penghapusan sistem seleksi serentak nasional.

    Kini, peserta dapat memilih jadwal ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) seperti sistem ujian TOEFL. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan fleksibilitas bagi peserta.

    Selain itu, sistem modular juga diperkenalkan. Jika peserta hanya gagal di salah satu subtes, mereka tak perlu mengulang seluruh tahapan, melainkan cukup pada bagian yang belum lolos saja.

    Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya seleksi yang pada tahun lalu mencapai Rp1,1 triliun.

  • Pendaftaran CPNS 2025 Bakal Dibuka dengan Metode Baru, Apa yang Menarik?

    Pendaftaran CPNS 2025 Bakal Dibuka dengan Metode Baru, Apa yang Menarik?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar baik datang untuk para pejuang NIP. Kabarnya seleksi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 bakal segera dibuka.

    Untuk pendaftaran CPNS 2025 ini bakal hadir dengan beberapa hal baru yang akan diberikan.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap bahwa sistem seleksi CPNS 2025 akan mengadopsi model yang mirip dengan tes TOEFL.

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif, membeberkan rencana desain untuk tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

    Prof. Zudan Arif menyebut rencana desain CPNS yang disebut tidak berbarengan seperti tes yang sebelumnya.

    Dimana, disebutnya tes sebelumnya yang sebelumnya angka peserta yang ikut tes mencapai 6,6 juta.

    Namun, untuk peserta yang diterima sebagai ASN hanya sekitar 1 juta orang.

    “Kami bapak ibu sedang mendesain sistem tes CPNS itu tidak berbarengan seperti sekarang,” kata Prof. Zudan Arif

    “Tahun 2024-2025 ini kita mengetes 6,6 juta orang untuk diterima menjadi 1 juta CPNS,” tambahnya.

    Prof. Zudan Arif menyebut untuk biaya untuk tes CPNS saat itu mencapai angka Rp1,1 triliun.

    “Biayanya Rp1,1 triliun yang diterima 1 juta jadi mahal dengan ongkosnya,” ujarnya.

    Karena angka tersebut, Prof. Zudan Arif merencanakan motede baru untuk tes CPNS.

    Ia menyebut untuk tesnya saat ini akan dibuat longgar dengan mengikuti tes CAT pakai di BKN nanti hasil tes ini seperti tes TOEFL.

    Dan untuk hasil tes ini nantinya bisa dipakai oleh peserta selama dua tahun.

    “Kami sedang mendesain yang longgar silakan ikut tes CAT pakai di BKN nanti hasil tes ini seperti tes TOEFL bisa dipakai selama dua tahun,” terangnya.

  • Korps Marinir Beber Alasan Satria Arta Kumbara Gabung Tentara Rusia

    Korps Marinir Beber Alasan Satria Arta Kumbara Gabung Tentara Rusia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Teka-teki tentang alasan mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara bergabung dengan tentara bayaran Rusia akhirnya dibeberkan Korps Marinir TNI AL.

    Dugaan kuat, Satria Arta Kumbara memilih ke Rusia karena masalah beban hidup yang menjeratnya. Dia terlilit utang yang jumlahnya mencapai ratusan juta.

    Hal tersebut diungkapkan Komandan Korps Marinir (Dankormar), Mayjen TNI Endi Supardi. Menurut Endi, bekas anggota Marinir itu memilih ke Rusia karena terlilit utang.

    Endi Superdi menyebut, Satria diketahui memiliki utang pada dua bank yakni BRI dan BNI dengan nilai melebihi setengah miliar.

    “Dia ada utang. Pinjaman di bank ya. Berkaitan dengan bank di BRI dan BNI dengan nilai Rp750 juta,” kata Mayjen Endi di kawasan Kesatriaan Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis.

    Terkait alasan Satria Arta memiliki utang sebesar itu, Endi Supardi menduga karena gaya hidup yang bersangkutan, Menurutnya, Satria Arta memiliki gaya hidup yang terbilang hedonisme. Untuk memenuhi kebutuhan akan gaya hidupnya itu, dia lantas meminjam uang.

    Setelah mengalami kendala dalam membayar utang pada dua bank tersebut, Satria Arta bukannya menemukan solusi tetap tetapi justru semakin terjerumus. Dia diketahui terlibat judi online alias judol.

    Satria Arta berharap, dengan bermain judol ini, dirinya bisa mendapatkan uang untuk membayar utang pada bank. Sayangnya, asumsi itu ternyata salah hingga akhirnya dia semakin kesulitan keuangan.

    “Ternyata judi online ini, kan, tidak membantu. Bahkan, akan lebih terjerumus ke dalamnya,” kata Endi.

  • Ekspor-Impor Moncer, Sulsel Diprediksi Jadi Pusat Perdagangan Timur Indonesia

    Ekspor-Impor Moncer, Sulsel Diprediksi Jadi Pusat Perdagangan Timur Indonesia

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Djaka Kusmartata, menegaskan komitmen institusinya untuk memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM yang kini menjadi penggerak utama roda ekonomi Sulawesi Selatan.

    Hal ini disampaikannya dalam acara kolaborasi DJBC dengan BSI UMKM Center, Kamis (24/7/2025).

    Dikatakan Djaka, sinergi lintas sektor sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

    “Kami tingkatkan sinergi dengan semua stakeholder, termasuk dengan BSI UMKM Center. Ini bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Sulsel secara berkelanjutan,” ucapnya.

    Ia mengungkapkan, realisasi penerimaan Bea dan Cukai hingga semester I 2025 telah mencapai 59,19 persen dari target sebesar Rp497,34 miliar.

    Capaian ini disebutnya menjadi indikator positif geliat ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan.

    “Artinya, proses kegiatan ekspor dan impor berjalan lancar. Kami optimis sampai akhir tahun bukan hanya tercapai, bahkan bisa melebihi target,” ujarnya.

    Tak hanya fokus pada penerimaan, pihak Bea Cukai juga terus menjalankan tugas pengawasan, khususnya terhadap peredaran rokok ilegal dan potensi penyelundupan barang impor.

    “Kegiatan penindakan kami lakukan demi melindungi perekonomian regional dan menjaga iklim usaha yang sehat,” tegas Djaka.

    Lebih lanjut, ia menyinggung pentingnya pemberdayaan sektor UMKM sebagai pilar strategis perekonomian, terlebih terbukti tahan banting dalam situasi krisis, termasuk saat pandemi.

  • Tarif AS Turun Jadi 19 Persen, Bea Cukai Sulbagsel: Diplomasi Perdagangan Kita Relatif Berhasil

    Tarif AS Turun Jadi 19 Persen, Bea Cukai Sulbagsel: Diplomasi Perdagangan Kita Relatif Berhasil

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Djaka Kusmartata, menanggapi kebijakan tarif impor 19 persen yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.

    Ia menyebut, sejauh ini belum terlihat dampak langsung terhadap aktivitas ekspor dari wilayahnya ke Negeri Paman Sam.

    Djaka mengatakan, berdasarkan data yang ada saat ini, UMKM binaan di Sulsel belum melakukan ekspor secara langsung ke Amerika Serikat.

    “Kebetulan kalau data UMKM, terutama ekspor, ini sudah ke Thailand, Jepang, Meksiko, dan beberapa bulan lalu ke Spanyol. Artinya, untuk ekspor langsung ke Amerika belum ada di data kami,” kata Djaka, Kamis (24/7/2025).

    Meski begitu, ia tak menampik bahwa secara umum, kebijakan Trump itu bisa mempengaruhi kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.

    “Dari sisi ekonomi, tentu ada pengaruhnya. Tapi kita belum melihat dampaknya secara langsung, karena biasanya butuh waktu dari proses kontrak hingga realisasi impor,” tambahnya.

    Soal kebijakan tarif baru sebesar 19 persen, Djaka menilai Indonesia justru masih diuntungkan. Sebab, sebelumnya tarif yang diberlakukan mencapai 32 persen.

    “Ini tarif yang dibayar oleh penduduk AS atas barang impor dari Indonesia. Jadi justru kita dapat diskon tarif. Dan hasil negosiasi antara Indonesia dan Amerika ini menggembirakan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Djaka juga menyebut barang-barang penting bagi Indonesia seperti bahan bakar minyak (BBM), gandum, dan kedelai tidak terkena bea masuk dari AS.