Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Ponsel Belum Ditemukan, Mungkinkah Bisa Jadi Bukti Kematian Diplomat Muda Kemlu?

    Ponsel Belum Ditemukan, Mungkinkah Bisa Jadi Bukti Kematian Diplomat Muda Kemlu?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Teka-teki meninggalnya diplomat muda kementerian Luar Negeri, ADP (39) belum juga terpecahkan.

    ADP ditemukan meregang nyawa di kamar kosnya yang berada di kawasan Gongdangdia, Jakarta Pusat.

    Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Menariknya, jejak-jejak ADP sebelum ditemukan tak bernyawa terbongkar satu demi satu seoalh berurutan.

    Terbaru, terbongkar rekaman cctv, ADP saat berada di atap atau rooftop gedung Kemlu RI.

    Dalam rekaman, mendiang membawa sebuah tas gendong dan tas belanjaan ke lantai 12 gedung.

    Kemudian menjadi pertanyaan saat ADP meninggalkan rooftop, tas tersebut tidak di bawah turun.

    Namun, dibalik semua bukti baru yang bermunculan salah satu barang penting milik ADP belum juga ditemukan.

    Barang tersebut berupa ponsel miliknya yang tidak kunjung ditemukan. Ponsel ini bisa saja menjadi barnag penting dalam penyelidikan sebagai jejak digitalnya.

    Komisioner Komisi Kepolisian masional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, mengungkapkan fakta ini.

    Setelah berkoordinasi dengan pihak yang menangani kasus, benar bahwa ponsel ADP belum ditemukan.

    “Handphone ini memang belum ditemukan,” katanya kepada awak media dikutip Jumat (25/7/2025).

    Anam menilai ini menjadi sebuah pr yang harus diselesaikan guna menelusuri lebih jauh jejak digital ADP.

    “Ng masih ada PR soal jejak digital itu. Jejak digital penting ntuk kontruksi peristiwanya,” jelasnya.

    Namun, jika ponsel itu bisa menentukan penyebab kejadian ini, Anam merasa tidak menjadi penentu.

    Sebelumnya, diplomat muda Kemlu ini ditemukan meninggal dalam kondisi wajah tertutup plastik dam terlilit lakban dan tetrutup selimut. (Elva/Fajar).

  • Menhan Sjafrie Tinjau Fasilitas Pendidikan TNI AD, Mantapkan Dukungan Program Pemerintah

    Menhan Sjafrie Tinjau Fasilitas Pendidikan TNI AD, Mantapkan Dukungan Program Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengapresiasi komitmen TNI AD dalam membentuk prajurit profesional, khususnya melalui program pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) tahun 2025.

    Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke berbagai lembaga pendidikan TNI Angkatan Darat (AD) dan satuan di jajaran Kodam III/Siliwangi, Bandung, Kamis (24/7).

    Kunjungan ini guna meninjau kesiapan pembinaan personel serta mendukung program ketahanan pangan nasional.

    Kunjungan diawali di Pusat Pendidikan Artileri Medan (Pusdik Armed) TNI AD, Bandung, yang disambut Danpussen Armed Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo beserta jajaran.

    Dalam pertemuan tersebut, Menhan menerima paparan evaluasi pendidikan semester pertama serta rencana operasional semester kedua, mencakup capaian dan tantangan dalam pelatihan bintara dan tamtama.

    Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan di sektor administrasi, logistik, dan kurikulum pendidikan untuk memperkuat postur pertahanan nasional.

    Menhan juga meninjau langsung fasilitas pendidikan seperti barak, ruang makan, dan ruang kelas di Pusdik Armed, dilanjutkan ke Pusat Pendidikan Pembekalan Angkutan (Pusdikbekang) serta Konveksi Bekangdam III/Siliwangi.

    Ia menyoroti perlunya peningkatan mutu sarana pendidikan dan pelatihan serta memastikan kesejahteraan peserta didik, termasuk kecukupan gizi dan fasilitas pendukung.

    Kunjungan ditutup di Markas Kodam III/Siliwangi, di mana Menhan Sjafrie disambut Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman.

  • BREAKING NEWS: Sekjen PDIP Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara

    BREAKING NEWS: Sekjen PDIP Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara

    FAJAR.CO.ID — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto divonis hukuman penjara 3,5 tahun. Hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah memberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku.

    “Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Hasto juga dibebankan membayar Rp 250 juta. Jika tak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan. (*)

  • Kader PSI Sindir Netizen Indonesia yang Tidak Mau Data Pribadinya Dikelola Amerika

    Kader PSI Sindir Netizen Indonesia yang Tidak Mau Data Pribadinya Dikelola Amerika

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, memberikan komentar menohok kepada warga Indonesia yang tidak mau data pribadinya dikelola Amerika Serikat (AS).

    Komentar ini dibeberkan Dedy setelah banyaknya protes terhadap kabar yang merupakan bagian dari perjanjian tarif 19 persen tersebut.

    Salah satunya dari akun Buaya Eson di X. Ia mengaku secara pribadi tidak memberikan izin jika data pribadinya dikelola asing.

    Menanggapi protes tersebut, Dedy meminta agar berhenti menggunakan Media Sosial (Medsos) yang dimiliki AS.

    “Ya jangan main di platform seperti X, FB, IG, Thread, YouTube, Amazon, dll. Gito aja kok repot,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, meluruskan kabar yang beredar terkait pengelolaan data pribadi warga Indonesia oleh Amerika Serikat usai adanya kesepakatan tarif resiprokal antara kedua negara.

    Hasan menegaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi tetap berada dalam kendali penuh pemerintah Indonesia.

    “Kita sudah punya perlindungan data pribadi, dan perlindungan data pribadi. Ini dipegang oleh pemerintahan kita,” kata Hasan Nasbi dalam pernyataannya dikutip pada Kamis, siang.

    Ia juga menekankan bahwa tidak ada campur tangan negara lain dalam pengelolaan data warga Indonesia.

    Koordinasi intens telah dilakukan bersama pihak-pihak terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    “Kalau soal pengelolaan data, kita masing-masing. Saya sudah koordinasi sama Pak Menko Airlangga yang jadi leader dari negosiasi ini,” lanjut Hasan.

  • Prabowo Gerah Sistem Subsidi Beras Ujung-ujungnya Dijual Premium: Usut, Tindak, Sita!

    Prabowo Gerah Sistem Subsidi Beras Ujung-ujungnya Dijual Premium: Usut, Tindak, Sita!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sektor pangan seperti beras, jagung, dan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok rakyat yang tidak boleh dikuasai oleh mekanisme pasar semata. Sehingga ia memunculkan istilah “serakahnomics”.

    Istilah baru ini menggambarkan fenomena penyimpangan yang terjadi akibat keserakahan sejumlah oknum.

    “Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka?” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada Peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu, 23 Juli 2025 di Jakarta Convention Center.

    Prabowo juga menekankan komitmennya terhadap pelaksanaan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kepala Negara menyatakan bahwa negara wajib menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak demi melindungi kepentingan rakyat.

    “Pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” tegasnya.

    Dalam konteks produksi beras, Presiden menyoroti ironi dari sistem subsidi yang besar, tetapi hasil akhirnya justru dikuasai oleh spekulan.

    Padahal, sarana produksi pertanian mulai dari benih, pupuk, hingga irigasi menurut Presiden menggunakan subsidi uang rakyat.

  • Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Mencuat, Ketua DPR RI Respons Begini

    Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Mencuat, Ketua DPR RI Respons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyampaikan usulan terkait pola pemilihan kepala daerah.

    Dalam usulannya, Cak Imin menyebutkan gubernur sebaiknya dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.

    Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi usulan tersebut. Dia menyatakan, wacana tersebut masih harus didiskusikan secara menyeluruh oleh semua partai politik.

    Puan menekankan pentingnya forum resmi melalui fraksi-fraksi di DPR maupun pertemuan antarpengurus partai untuk membahas hal ini secara matang.

    “Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Cak Imin, itu masih merupakan wacana. Tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6).

    Usulan itu disampaikan Cak Imin menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

    Menanggapi kemungkinan revisi Undang-Undang Pemilu usai putusan MK terkait pemisahan jadwal pemilu, Puan menyebut hal tersebut juga harus dibahas sesuai dengan mekanisme formal yang berlaku di parlemen.

    “Karena untuk melakukan hal tersebut harus ada mekanisme yang diatur,” tegas Puan.

    Puan juga mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pertemuan antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi untuk membahas kesepakatan menyangkut putusan MK, termasuk apakah pelaksanaan pemilu tetap digelar lima tahun sekali.

    “Belum,” jawabnya singkat.

    Lebih lanjut, Puan menyebut bahwa tidak ada target khusus dalam pembahasan tindak lanjut dari putusan MK. Menurutnya, pembahasan tetap akan mengikuti alur dan dinamika yang berkembang di DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu.

  • Didominasi Grup Agung Sedayu dan Salim, Saham PANI Kian Perkasa

    Didominasi Grup Agung Sedayu dan Salim, Saham PANI Kian Perkasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) menjadi refleksi dari konsolidasi kuat di balik layar emiten properti ini.

    Pada Rabu (23/7), saham PANI melonjak 10,78 persen ke posisi Rp16.700, mencetak rekor tertinggi dalam tiga bulan terakhir sekaligus melampaui target analis.

    Kenaikan ini tak lepas dari posisi dominan pemilik saham mayoritas. Dalam laporan bulanan pemegang saham per 30 Juni 2025, PT Multi Artha Pratama masih menguasai 89,92 persen saham PANI. Entitas ini diketahui berada di bawah kendali Agung Sedayu dan Salim Group.

    “PANI telah melampaui target,” tulis BRI Danareksa Sekuritas dalam riset Sapa Mentari yang sebelumnya memperkirakan saham hanya akan menyentuh Rp16.500.

    Sementara itu, kategori pemodal nasional di bawah 5 persen, termasuk investor ritel yang hanya menggenggam 3,68 persen saham. Pemilik asing dengan kepemilikan kecil tercatat sebesar 6,41 persen.

    Kondisi ini menunjukkan struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi, dengan sebagian besar saham berada di tangan grup besar.

    Jumlah investor juga menurun signifikan dari 48.288 pada Mei menjadi 42.552 pada akhir Juni 2025, yang kemungkinan besar didominasi investor ritel yang keluar pasar.

    Di sisi lain, tingginya transaksi asing dan kenaikan harga yang tajam tetap menunjukkan bahwa saham ini masih menarik bagi pelaku pasar, terutama yang percaya pada potensi jangka panjang kawasan PIK2 sebagai penggerak sektor properti premium. (Pram/fajar)

  • Viral Video Kaesang Disoraki di Harlah PKB, Chusnul Chotimah: Beginilah Aslinya

    Viral Video Kaesang Disoraki di Harlah PKB, Chusnul Chotimah: Beginilah Aslinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menjadi sorotan usai kehadirannya di acara Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuai reaksi tak terduga.

    Kaesang duduk di antara para Ketum Partai di acara Puncak Peringatan Hari Lahir Ke-27 PKB, Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (23/7/2025) kemarin.

    Chusnul Chotimah, melalui unggahannya yang viral di X menyebut Kaesang disoraki hingga dua kali dalam satu rangkaian acara.

    “Detik-detik ketua umum PSI Kaesang disoraki huuu di acara harlah PKB,” kata Chusnul (25/7/2025).

    Dikatakan Chusnul, sorakan pertama terdengar saat pembawa acara menyebut nama Prabowo Subianto.

    Sementara sorakan kembali terdengar ketika nama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, disebut.

    “Bukan hanya sekali tapi dua kali. Saat disebut pak Prabowo dan saat disebut Cak Imin ketua umum PKB,” Chusnul menuturkan.

    Tak berhenti di situ, suasana makin riuh ketika nama Kaesang diumumkan.

    Bahkan, kata Chusnul, ada peserta yang nyeletuk mengaitkan nama Kaesang dengan mantan Presiden Jokowi.

    “Bahkan saat disebut ketua umum PSI, ada yang bilang, Jokowi?,” tandasnya.

    Chusnul lantas menyindir PSI dan Kaesang yang menurutnya tak sepenuhnya diterima oleh para kader partai lain.

    “Beginilah aslinya mereka, cuma jadi tertawaan,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)

  • Mengenal ROJALI, Inovasi Vale Kurangi Ketergantungan PLTD dan Tekan Emisi

    Mengenal ROJALI, Inovasi Vale Kurangi Ketergantungan PLTD dan Tekan Emisi

    FAJAR.CO.ID, SOROWAKO — Namanya ROJALI, tapi bukan orang. Ia adalah sebutan untuk Program Jalur Auxiliary Grid untuk Alternatif Hydropower Plant Supply, sebuah inovasi energi dari PT Vale.

    Ketika pertambangan dihantui dengan isu penggunaan energi besar dan sebabkan emisi tinggi. Vale menghadirkan Rojali, membuat operasional pertambangan hemat energi, dan mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2.

    “ROJALI jadi wujud pengamalan prinsip ekonomi sirkular yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan di area operasi kami,” tulis Vale dikutip dari keterangan resminya di Instagram, Jumat (25/7/2025).

    Memang kehadiran ROJALI tidak sepenuhnya membuat Vale tak menggunakan sumber energi dari bahan bakar vosil. Namun dengan ROJALI, bisa mengurangi ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

    Biasanya, PLTD digunakan saat ada perbaikan jaringan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Tapi ROJALI menjawab persoalan itu.

    Melalui Rojali, cadangan saat perbaikan jaringan listrik beralih ke PLTA. PLTD dimatikan, emisi ditekan.

    Meski begitu, tetap bisa menyuplai listrik ke proses penting. Seperti mining, utilities, furnance, dryer, dan sebagainya.

    Berkat ROJALI, Vale mengklaim bisa menekan emisi karbon hingga 75 persen. (Arya/Fajar)

  • Hari Kebudayaan Nasional Dinilai Mendadak, Mahfud MD: Aspek Kehidupan Mana yang Jadi Patokan?

    Hari Kebudayaan Nasional Dinilai Mendadak, Mahfud MD: Aspek Kehidupan Mana yang Jadi Patokan?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD menyorot soal Hari Kebudayaan Nasional.

    Sorotan ini disampaikannya melalui salah satu cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Mahfud MD memberikan sorotan dengan membagikan salah satu tulisan karya dari Butet Kerta Redjasa yang menurutnya menarik.

    Ia menyorot terkait hari Kebudayaan Nasional ini karena menurutnya ditetapkan secara mendadak.

    “Tulisan Butet Kerta Redjasa (KOMPAS, 24 Juli 2025), renyah dan menyentak,” tulisnya dikutip Jumat (25/7/2025).

    “Hari Kebudayaan Nasional ditetapkan secara mendadak,” ujarnya.

    Ia menyebut bicara terkait budaya tentu cakupannya sangat luar dan menyangkut semua aspek kehidupan.

    “Budaya itu menyangkut semua aspek kehidupan yang sangat luas,” sebutnya.

    Mahfud MD pun mengirim pertanyaan bidang atau aspek kehidipan apa yang jadi titik atau patolan ditentukannya hari kebudayaan ini.

    “Sektor atau bidang kehidupan dan momen apa yang dijadikan titik penentu hari kebudayaan?,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)