Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Wapres Gibran: Kemarin Menyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus

    Wapres Gibran: Kemarin Menyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus

    FAJAR.CO.ID, PEKANBARU — Isu penugasan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Tanah Papua dan Ibu Kota Nusantara (IKN), sempat ramai jadi perbincangan publik.

    Namun, isu itu tampaknya sekadar dilempar untuk menjadi perbincangan hangat dari masyarakat, bukan sebuah keputusan yang telah ditetapkan pemerintah.

    Atas informasi yang sempat ramai jadi perbincangan itu, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka pun angkat suara.

    Sebagai wakil presiden, dirinya menyatakan siap menjalankan tugas di mana pun jika hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan Gibran itu disampaikan saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Senin (28/7).

    Putra dari Jokowi itu menanggapi wacana pemindahan lokasi kerja Wapres ke Papua maupun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    “Kemarin menyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujar Gibran kepada awak media.

    Gibran menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas di mana saja, termasuk di Papua atau IKN. Dia menyebut bahwa sebagai wakil presiden, dirinya siap mengikuti perintah dan penempatan.

    “Saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, mau di Papua, atau di IKN, saya menunggu perintah,” katanya.

    Gibran menambahkan bahwa dirinya bisa bekerja secara fleksibel dari berbagai lokasi karena lebih sering turun langsung ke lapangan.

    “Sebagai pembantu presiden harus siap. Dan kalau saya, minggu lalu juga sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi-misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” katanya.

  • Tunjangan Sertifikasi Guru PAI, Ini Kabar Terbaru dari Kemenag

    Tunjangan Sertifikasi Guru PAI, Ini Kabar Terbaru dari Kemenag

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tunjangan sertifikasi guru, menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap para guru baik yang mengabdi di bawah Kementerian Agama (Kemenag), maupunKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Namun, untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru itu, tentu saja pemerintah menetapkan syarat khusus atau tertentu begitu juga syarat umum. Artinya, sangat berpeluang ada guru tidak mendapat tunjangan sertifikasi yang cukup menjanjikan itu.

    Nah, bagi guru yang berada di bawa Kementerian Agama (Kemenag), ada kabar penting yang ditujukan kepada guru Pendidikan Agama Indonesia (PAI) di seluruh Indonesia.

    Kabar penting dimaksud tidak lain terkait dengan tunjangan sertifikasi bagi guru PAI.

    Untuk tunjangan sertifikasi guru PAI, Kemenag telah menetapkan tiga kriteria khusus bagi guru PAI penerima tunjangan sertifikasi atau Tunjangan Profesi Guru (TPG) dilansir pojoksatu.

    Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan penyaluran tunjangan yang lebih tepat sasaran.

    Kemenag melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam menekankan bahwa pemberian TPG dilakukan berdasarkan prinsip profesionalitas, kinerja, dan kepatuhan administratif.

    Aturan terkait dengan kriteria guru PAI penerima tunjangan sertifikasi juga sudah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 697 Tahun 2025.

    Dalam regulasi tersebut dijelaskan ada tiga kriteria khusus guru PAI yang berhak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, di antaranya:

  • Penyebab Kematian Diplomat Muda ADP, Choirul Anam: Tinggal Diumumkan Polda Metro Jaya

    Penyebab Kematian Diplomat Muda ADP, Choirul Anam: Tinggal Diumumkan Polda Metro Jaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini belum mengumumkan apa sebenarnya yang menyebabkan diplomat muda, Arya Daru Pangayunan (ADP) tewas.

    Meski belum diumumkan ke publik soal penyabab kematian ADP, namun dipastikan kasus ini mulai memiliki titik terang.

    Keyakinan bahwa penyebab kematian staf Kementerian Luar Negeri (Kemlu) itu mulai ada titik terang dan makin jelas, setelah melalui berbagai proses penyelidikan di lapangan dan bukti-bukti yang ditemukan.

    Titik terang soal kematian ADP itu disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam usai mengikuti rapat dengan Polda Metro Jaya serta Komnas HAM di Mapolda Metro Jaya, Senin.

    “Hari ini makin jelas penyebab kematian dari Arya Daru. Tinggal diumumkan aja sama Polda Metro Jaya,” kata Choirul Anam di Mapolda Metro Jaya, Senin.

    Menurut dia, pertemuan bersama Polda Metro Jaya dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) membahas terkait perkembangan kematian Arya Daru.

    “Bagaimana cara mereka menangani kasus ini terus apa saja yang mereka dapatkan, termasuk merespons beberapa concern dari publik. Misalnya, concernpublik itu soal perbedaan waktu di CCTV itu juga dijelaskan. Kedua, soal bagaimana sebenarnya peristiwa di rooftop,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, dirinya juga diperlihatkan hasil autopsi dari Arya Daru dan sebagainya sampai menarik kesimpulan atas peristiwa tersebut.

    “Tapi yang paling penting dari segi bagaimana prosedur itu dilakukan, autopsi dilakukan dengan detail bagaimana kondisi tubuh di luar yang kelihatan kasat mata, sampai bagaimana tubuh di dalam yang tidak kasat mata,” katanya.

  • Kepemimpinan Baru di Tengah Momentum Strategis: PT Vale Mengumumkan Perubahan Susunan Pengurus Melalui RUPSLB

    Kepemimpinan Baru di Tengah Momentum Strategis: PT Vale Mengumumkan Perubahan Susunan Pengurus Melalui RUPSLB

    Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Adriansyah Chaniago, Bapak Muhammad Rachmat Kaimuddin, Bapak Edi Permadi, dan Bapak Yusuke Niwa atas kontribusinya yang berharga dan dedikasinya terhadap Perseroan.

    Sejalan dengan apresiasi tersebut, kepemimpinan baru Perseroan berkomitmen untuk melanjutkan fondasi yang telah dibangun serta memperkuat arah transformasi di masa depan. Bernardus Irmanto, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale, menegaskan “Dengan kepercayaan yang diberikan, saya bertekad untuk memastikan keberlanjutan praktik pertambangan terbaik (best mining practices) yang telah menjadi fondasi PT Vale. Kami akan terus menjaga kelangsungan proyek-proyek strategis yang tengah berjalan, mendorong

    hilirisasi yang bertanggung jawab, serta menciptakan nilai bersama bagi negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui disiplin, integritas, dan pengabdian, kami ingin memastikan kontribusi nyata PT Vale terhadap kedaulatan energi dan pembangunan berkelanjutan Indonesia”.

    Dengan pengangkatan ini, susunan lengkap Direksi dan Dewan Komisaris PT Vale adalah sebagai berikut:

    Direksi:

    Presiden Direktur dan Chief Executive Officer : Bernardus Irmanto

    Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer: Abu Ashar

    Direktur dan Chief Human Capital Officer : Heriyanto Agung Putra

    Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer : Budiawansyah

    Direktur dan Chief Financial Officer : Rizky Andhika Putra

  • Bangun Sutoto Tuding Reuni Fakultas Kehutanan UGM Penuh Rekayasa

    Bangun Sutoto Tuding Reuni Fakultas Kehutanan UGM Penuh Rekayasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang digelar mendadak pada Sabtu (26/7/2025) menuai sorotan publik.

    Salah satu komentar datang dari Koordinator Relagama Bergerak, Bangun Sutoto.

    Ia secara terbuka mengomentari acara tersebut yang disebut-sebut melibatkan angkatan 1980, tahun masuk mantan Presiden Jokowi di fakultas itu.

    “Reuni yang lucu di hari Sabtu. Reuni siapa itu? Reuni dadakan di Fakultas Kehutanan UGM oleh angkatan 1980,” ujar Bangun kepada fajar.co.id, Senin (28/7/2025).

    Ia mengaku mengetahui kabar soal reuni tersebut dari media online saat siang hari.

    “Kabar reuni yang terkesan dadakan di Sabtu pagi itu saya tahu dan baca di kanal media online menjelang siang hari. Heran, aneh, dan merasa geli seketika tahu ada kabar itu,” ucapnya.

    Bangun juga menilai acara tersebut tertutup dan tidak transparan.

    “Reuni yang terkesan disembunyikan dari civitas akademika UGM dan alumni lainnya. Bagi saya, kabar itu tidak lebih dari sekedar hiburan di akhir pekan. Hiburan yang tidak lucu dan malah menggelikan,” lanjutnya.

    Ia juga menyebut kejanggalan dalam acara tersebut justru menambah rasa penasaran publik.

    “Justru publik dan Barisan Intelijen Netizen tanpa bayaran semakin penasaran untuk mencari tahu. Terendus oleh polisi cyber tanpa seragam ada beberapa alumni palsu,” ungkapnya.

    Dikatakan Bangun, kehadiran nama-nama yang diduga bukan alumni memperkuat dugaan soal keaslian ijazah Jokowi.

    “Ini justru menghibur sekaligus makin menguatkan keyakinan publik atas kepalsuan ijazah Joko Widodo sendiri,” Bangun menuturkan.

  • Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menanggapi isu yang beredar di ruang publik terkait tuduhan bahwa Partai Demokrat berada di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan klarifikasi.

    Ia menegaskan tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah “partai biru” yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik Partai Demokrat.

    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat,” tegas Herzaky di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Roy Suryo, kata Herzaky lagi, telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.

    Lebih jauh ia menggarisbawahi bahwa hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat.

    Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan Wapres RI, serta Kaesang Pangarep Ketua Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” jelasnya.

    Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD saat kemarin dirawat.

  • Gara-gara Hasto, PDIP Diprediksi Bakal Keok di Pemilu 2029, Ribka Tjiptaning: Mereka Salah Hitung Lawan

    Gara-gara Hasto, PDIP Diprediksi Bakal Keok di Pemilu 2029, Ribka Tjiptaning: Mereka Salah Hitung Lawan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menyebut partainya tengah diintimidasi pihak tertentu. Namun hal ini justru menambah kesolidan di internal kader.

    Pihaknya juga menyatakan sikap perlawanan terhadap upaya pelemahan partai, seperti yang pernah mereka lakukan pada peristiwa Kudatuli, 27 Juli 1996, ketika berhadapan langsung dengan rezim Orde Baru.

    “Kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu justru mengkonsolidasi kekuatan kita. Mereka salah hitung lawan,” ujar Ribka Tjiptaning di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).

    Perlawanan PDIP tersebut, klaim Ribka, justru membuat ciut pihak-pihak tertentu yang berupaya menggerus kesolidan kader partai berlambang kepala banteng tersebut.

    Ia mengungkap adanya pihak yang meremehkan kekuatan PDIP dengan memprediksi perolehan suara partai hanya akan mencapai 7 persen pada Pemilu 2029.

    Ia menegaskan, sejarah membuktikan bahwa tekanan hanya akan memicu kebangkitan partai banteng.

    Sikap ini merupakan buntut dari vonis terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang dianggap menjadi korban kriminalisasi hukum.

    Ribka menilai vonis terhadap Hasto mencerminkan permainan hukum. Sehingga kader PDIP harus melawan kesewenang-wenangan ini. Meski demikian Megawati telah memberi instruksi agar setiap kader taat pada hukum.

    Selain vonis hukuman 3,5 tahun kurungan badan, Hasto juga diberikan hukuman denda sebesar Rp250 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, atau pidana penjara Hasto bakal ditambah.

  • Data Apindo, 50 Persen Perusahaan Kurangi Karyawan saat Minim Lapangan Kerja Baru

    Data Apindo, 50 Persen Perusahaan Kurangi Karyawan saat Minim Lapangan Kerja Baru

    Di sisi lain, kompetisi kawasan semakin ketat. Pemerintah dan semua stakeholder harus memperhatikan peningkatan daya saing.

    Tenaga kerja maupun calon tenaga kerja harus meningkatkan pemahaman literasi digital, pelatihan vokasi (vocational upscaling), dan pembenahan ekosistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan industri.

    Shinta juga mengingatkan beberapa faktor pendorong PHK dalam negeri, seperti aktivitas manufaktur Indonesia terus mengalami tekanan, pelemahan yang terlihat pada kinerja ekspor yang turun 7,53 persen pada kuartal pertama 2025, serta tantangan struktural yang makin terasa.

    Perlu menjadi perhatian soal kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi nasional juga menyusut. Shinta memaparkan terjadi penurunan hingga 9,5 juta orang dalam lima tahun terakhir, mengindikasikan tekanan terhadap segmen ekonomi yang selama ini menopang pertumbuhan.

    Di sisi produksi, pelaku industri dibebani kenaikan harga energi, bahan baku, serta fluktuasi nilai tukar impor.

    Biaya tenaga kerja pun meningkat, tetapi belum dibarengi peningkatan produktivitas yang memadai.

    “Sementara itu, struktur industri manufaktur masih mengalami masalah mendasar di sisi efisiensi logistik dan rantai pasok,” tutup Shinta.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti banyaknya tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Januari-Juni 2025. Salah satunya PT Sritex yang banyak memangkas pekerja pada awal tahun.

    Berdasarkan Satu Data Kemnaker, sepanjang Januari-Juni 2025 terdapat sebanyak 42.385 tenaga kerja terdampak PHK.

  • Gubernur Ini Sudah Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Pemda Lain Takut Salah Langkah

    Gubernur Ini Sudah Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Pemda Lain Takut Salah Langkah

    “Sisa honorer kami masih banyak untuk tahap 1 dan 2 kurang lebih 2000-an. Mereka ini mau diapakan, kami menunggu ketentuan dari pemerintah pusat,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus Putut Winarno kepada JPNN.com, Sabtu (26/7).

    Menurutnya, KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu belum bisa menjadi dasar yang kuat untuk mengusulkan formasi. Sebab, katanya, pemda butuh juknis yang lebih detail agar pemda tidak salah langkah.

    “Aturan teknis perlu banget agar bisa tahu kapan pengajuan pemberkasan, mengusulkannya ke mana dan isi usulannya, persyaratannya apa, kan, belum tahu,” kata Pak Win, sapaan akrab Putut Winarno.

    Dia tegaskan bahwa jika juknisnya sudah ada, maka usulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu segera diajukan.

    Disebutkan, data honorer database BKN dan non-database sebanyak 2000-an sudah dikunci Pemkab Kudus. Untuk honorer non-database BKN, yang dimasukkan masa kerja 2 tahun.

    Saat ditanya apakah Pemkab Kudus akan mengusulkan pengangkatan honorer berstatus R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu, Win mengatakan arahan pemerintah pusat semuanya ke paruh waktu.

    “Ketentuan Ibu MenPAN-RB Rini Widyantini, penggajiannya sesuai UMK atau honorarium yang diterima sebelumnya. Jadi, arahnya ke PPPK paruh waktu,” tegasnya.

    Selanjutnya, nantinya pengajuan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu disesuaikan formasi jabatan yang kosong dan kemampuan keuangan daerah secara bertahap.

    KepmenPANRB 16 Tahun 2025 dan Pembayaran Gaji PPPK Paruh Waktu

  • Mufti Anam Soal Utang Jumbo Danantara: Kami Kaget, Kok Malah Jadi Alat Berutang?

    Mufti Anam Soal Utang Jumbo Danantara: Kami Kaget, Kok Malah Jadi Alat Berutang?

    “Kami hanya mengingatkan, jangan sampai pinjaman 10 miliar USD itu menggunakan jaminan-jaminan yang terkait aset bangsa,” tegasnya.

    Mufti bilang, untuk mendapatkan pinjaman hampir dipastikan selalu menggunakan jaminan. Jika dia masyarakat menengah ke bawah, maka biasanya menggunakan BPKB kendaraan.

    “Karena, mohon izin, kami saja melakukan pinjaman Rp10 juta, harus gadaikan BPKB, Pak. Nah kami pengen tanyakan apa jaminan yang diberikan Danantara untuk meminjam 10 miliar USD yang menjadi salah satu pinjaman terbesar di Asia Tenggara,” kuncinya.

    Hanya saja, meskipun Mufti terkesan kritis, tapi masih ada rekan-rekannya yang memuji langkah Danantara.

    Kawendra Lukistian, anggota Komisi VI, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi Indonesia, sekaligus menunjukkan performa diplomasi ekonomi nasional yang dinilai semakin progresif.

    Selain pendanaan dari bank asing, Danantara juga disebut telah meraih dukungan dari beberapa lembaga investasi milik negara (sovereign wealth fund/SWF), dengan total nilai mencapai USD7 miliar.

    Investor global seperti Qatar Investment Authority, China Investment Corporation, hingga Russian Direct Investment Fund termasuk dalam jajaran mitra strategis yang telah menyatakan komitmennya.

    Di sisi lain, keberhasilan Danantara tak lepas dari pengaruh kebijakan luar negeri dan pendekatan diplomasi ekonomi yang agresif oleh pemerintahan saat ini.

    Dukungan dari kepala negara diyakini turut memperkuat daya tawar Indonesia dalam menarik minat investor asing.