Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Gandeng Menkop dan Muhammadiyah Dorong Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid

    Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Gandeng Menkop dan Muhammadiyah Dorong Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid

    “Acara ini menjadi tonggak sejarah, kerjasama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, serta doa untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Semoga ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi,” ucap Setiawan Ichlas.

    Kegiatan refleksi ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat penting, antara lain Menteri Koperasi Indonesia Ferry Juliantono, Ustadz Adi Hidayat, serta Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fathurrahman Kamal.

    Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengatakan, penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting untuk menjalankan amanat Presiden Prabowo agar koperasi mengejar ketertinggalan dengan BUMN dan swasta. “Koperasi harus bisa menjadi soko guru ekonomi kembali,” katanya dalam acara yang sama.

    Untuk itu pihaknya akan terus melakukan transformasi kelembagaan dan digitalisasi koperasi. Koperasi diharapkan tidak hanya bergerak di bidang konsumsi, namun juga bisa ke bidang produksi, dan perkreditan rakyat sebagai lembaga keuangan mikro.

    “Koperasi pembiayaan syariah bisa membantu masyarakat agar tidak terjebak pinjol dan bank emok,” kata Ferry.

    Apalagi menurut Ferry, selain ekonomi kerakyatan berbasis masjid, ada potensi yang besar penguatan koperasi pondok pesantren.

    Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fathurrahman Kamal dalam kesempatan yang sama mengatakan, masjid tidak boleh hanya sebagai pusat ritual. “Masjid juga harus bisa menjadi pusat gerakan ilmu, dakwah, dan kesejahteraan umat,” katanya.

  • Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyorot tajam ke sebuah foto pertemuan pimpinan tertinggi beberapa partai.

    Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu membagikan foto yang memperlihat keempat pimpinan partai itu.

    Diantaranya ada Bahlil Lahadalia perwakilan dari Partai Golkar, kemudian ada Muhaimin Iskandar perwakilan dari PKB.

    Terlihat juga kehadiran dari Zulkifli Hasan perwakilan dari Partai PAN dan ada juga Sugiono selaku perwakilan dari Partai Gerinda.

    Kemudian pertemuan para petinggi para ini guna membahas soal Pilkada Langsung-DPRD.

    Ini yang kemudian disorot tajam oleh Said Didu dengan memberikan sindiran soal pertemuan ini.

    “Kembali ke Laptop,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Ia memberikan sindiran soal ruang untuk tidak percaya ke para politisi. Karena menurutnya kebijakan yang diambil justru kerap merugikan rakyat.

    “Selalu sisakan ruang ketidakpercyaan kepada politisi. Mereka pernah pikirkan rakyat ????,” sindirnya.

    Beberapa waktu lalu, memang muncul wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Partai Gerindra jadi motor
    wacana ini, ada juga beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak keras usulan politik ini.

  • Buat Utang untuk Bayar Utang, Pengamat Sebut Pemerintah Kurang Kreatif

    Buat Utang untuk Bayar Utang, Pengamat Sebut Pemerintah Kurang Kreatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto punya pernyataan menarik soal beban utang negara yang kian hari kian membengkak.

    Hal ini menyusul beban bunga utang pemerintah kembali menjadi sorotan.

    Porsinya yang kian besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal Indonesia dalam jangka panjang.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto menyebut Pemerintah memang makin giat untuk beruntang.

    Di sisi lain ada dampak nyata yang tentunya menanti, apalagi giat utang ini dilakukan untuk membayar utang lama.

    “Makin giat berutang untuk membayar utang lama,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Karena sistem gali lubang tutup lubang inilah yang disebut Gigin sebagai suatu kemunduran.

    Belum lagi, Pemerintah yang dianggap kurang kreatif untuk melakukan hal lain selain membuat utang untuk membayar utang lama.

    “Ini namanya kemunduran sekaligus mempertegas pemerintah makin tidak kreatif,” tuturnya.

    Sebelumnya dalam APBN 2025, alokasi pembayaran bunga utang tercatat telah menembus Rp 500 triliun.

    Nilai itu mendekati 20 persen dari total belanja pemerintah pusat dan sekitar 15 persen dari penerimaan negara.

    Ini tentunya menjadi tanda rigiditas anggaran makin tinggi, sementara kualitas belanja negara justru tergerus.

    Dari sisi ekonomi politik fiskal, situasi ini berisiko karena mengurangi kemampuan pemerintah merespons kebutuhan pembangunan dan gejolak ekonomi.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Saiful Mujani Tunjukan Survei: Rakyat Sangat Tidak Setuju Kepala Daerah Tidak Dipilih Langsung Oleh Rakyat!

    Saiful Mujani Tunjukan Survei: Rakyat Sangat Tidak Setuju Kepala Daerah Tidak Dipilih Langsung Oleh Rakyat!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ilmu Politik, Prof Saiful Mujani menegaskan rakyat tak sepakat dengan wacana beredar. Terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak tipilih langsung oleh rakyat.

    Dia membuktikannya dengan hasil survei yang dilakukan lembaganya, Saiful Mujai Research and Consulting alias SMRC.

    “Rakyat: tidak setuju kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat,” tulis Saiful dikutip dari unggahannya di X, Selasa (30/12/2025).

    Tidak hanya itu, melalui survei yang sama, Saiful juga membeberkan bahwa rakyat tak setuju jika kepala daerah di semua tingkatan tidak dipilih langsung rakyat.

    “Rakyat: sangat tidak atau tidak setuju gubernur, bupati, walikota tidak dipilih langsung oleh rakyat,” terangnya.

    Di sisi lain, survei itu menunjukkan rakyat ingin kepala daerah di tingkar kabupaten atau kota dipilih langsung oleh rakyat.

    “Rakyat: bupati, walikota dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.

    Begitu pula dengan gubernur, Saiful menegaskan rakyat ingin memilih sendiri pemimpinnya.

    ⁩”Rakyat: tidak setuju gubernur dipilih oleh presiden,” pungkas Saiful.

    Saiful juga menyentil seluruh pimpinan partai. Menegaskan bahwa rakyat menolak wacana tersebut, selain itu juga melabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Adapun wacana ini makin menguat setelah Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

  • Pemerintah Target Serapan Beras Capai 2,5 Juta Ton pada Panen Raya 2026

    Pemerintah Target Serapan Beras Capai 2,5 Juta Ton pada Panen Raya 2026

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan penyerapan beras sebesar 2 hingga 2,5 juta ton pada panen raya 2026 sebagai bagian dari penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sekaligus upaya menjaga harga gabah tetap menguntungkan petani.

    “Di panen raya nanti, minimal kita serap 2 juta ton, kalau bisa sampai 2,5 juta ton,” kata Mentan Amran usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penetapan CPP Tahun 2026 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

    Menurut Mentan Amran, target serapan tersebut sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional yang diperkirakan meningkat pada 2026, serta kesiapan pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan nasional. Pemerintah sendiri berencana menambah Cadangan Beras Pemerintah naik dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton.

    Mentan Amran menambahkan bahwa Perum Bulog akan menjadi ujung tombak penyerapan hasil panen petani, sebagaimana peran strategis Bulog selama ini dalam menjaga stabilitas harga gabah dan beras.

    “Bulog yang pegang stoknya. Ini sama seperti beras, minyak goreng, dan pangan lainnya. Negara hadir sebagai stabilisator,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, penguatan serapan beras menjadi kunci agar panen raya yang diperkirakan datang lebih awal pada 2026 tidak berdampak pada penurunan harga di tingkat petani. Dengan cadangan yang kuat, pemerintah dapat memastikan produksi petani terserap optimal.

    Saat ini, kondisi stok nasional dinilai sangat kuat. Per akhir Desember 2025, stok beras nasional tercatat mencapai 3,39 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia sejak merdeka.

  • Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas Bertemu Gagas Koalisi Permanen, Demokrat Tak Nampak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan pertemuan pada Minggu (28/12/2025).

    Berdasarkan foto yang dikirim politikus Golkar Arief Rosyid Hasan, tampak Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas duduk bersama di sebuah ruang tamu.

    Foto selanjutnya menampilkan hanya Zulhas, Cak Imin, dan Bahlil yang berfoto bersama sambil berpegangan tangan. Arief menyebut mereka bertemu di rumah dinas Bahlil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    “Silaturahim elite partai politik di kediaman Ketum Golkar,” kata Arief kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

    Menurut Arief, keempat sosok tersebut bertemu dalam rangka memperkuat koalisi.

    Kendati demikian, saat ditanya lebih jauh perihal isi pertemuan, Arief belum berkomentar. “Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” jelas Arief.

    Diketahui, salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 adalah pembentukan Koalisi Permanen yang diusulkan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya Politisi Golkar, Ilham Permana mengatakan stabilitas politik menjadi kunci agar kebijakan strategis pemerintah tidak terus terganggu oleh fragmentasi kepentingan elektoral.

    “Koalisi permanen adalah jawaban atas politik yang terlalu transaksional. Dengan dukungan politik yang stabil di parlemen, pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan konsisten,” ujarnya.

  • Pilkada Melalui DPRD, Pengamat: Solusinya Bukan Mencabut Hak Rakyat, Tapi Memperbaiki Sistem

    Pilkada Melalui DPRD, Pengamat: Solusinya Bukan Mencabut Hak Rakyat, Tapi Memperbaiki Sistem

    Ras MD

    “Solusinya bukan mencabut hak rakyat, melainkan memperbaiki sistem: pembatasan biaya kampanye, audit dana politik yang lebih ketat, transparansi pendanaan, serta digitalisasi tahapan pilkada agar biaya logistik berkurang,” paparnya.

    Menurutnya, ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, ruang kompetisi politik menjadi sempit dan sangat elitis. Kekuasaan berpindah ke meja perundingan politik antar elite. Proses seperti ini rentan terhadap lobi, kompromi kepentingan, dan transaksi politik yang sulit dikontrol publik.

    “Jika skema seperti ini diterapkan di Sulsel, kita bisa membayangkan bagaimana peta kekuatan politik di DPRD Makassar, Gowa, hingga Luwu menjadi faktor utama bukan lagi aspirasi warga. Kepala daerah berpotensi lebih loyal kepada elite yang mengangkatnya, dibanding kepada masyarakat sebagai pemilik mandat,” ujar Ras.

    Pemimpin yang terpilih oleh rakyat memiliki legitimasi sosial yang kuat. Ia lahir dari partisipasi masyarakat. Inilah modal moralnya untuk memimpin.

    Sebaliknya, jika kepala daerah terpilih lewat forum DPRD, legitimasi publiknya akan lebih rapuh. Warga dapat merasa: “Kami tidak memilihnya. Ia tidak mewakili kami.” Jika ini terjadi, dukungan masyarakat terhadap program pemerintah akan melemah. Pada titik ini, efisiensi yang diperoleh tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar.

    Jika problem pilkada ada pada biaya politik dan gesekan sosial, maka jawabannya adalah reformasi kebijakan:

    Pertama, memperketat pengeluaran kampanye.

    Kedua, menegakkan transparansi pendanaan politik.

  • Pilkada Dipilih DPRD Menguat, Saiful Mujani Serukan Referendrum: Gendrang Perlawanan Terhadap Putusan MK Sudah Ditabuh

    Pilkada Dipilih DPRD Menguat, Saiful Mujani Serukan Referendrum: Gendrang Perlawanan Terhadap Putusan MK Sudah Ditabuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih DPRD makin menguat, setelah Partai Gerindra menyatakan setuju. Hal itu menuai kritik.

    Pakar Ilmu Politik, Saiful Mujani menyoal hal itu. Dia menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan kepala daerah dipilih langsung.

    “MK telah memutuskan kepala daerah wajib dipilih rakyat secara langsung, rakyat juga (di berbagai survei nasional dalam 12 tahun terakhir) bersikap begitu,” kata Saiful dikutip dari unggahannya di X, Selasa (30/12/2025).

    Perbedaan antra elit partai dan kehendak rakyat, menurutnya bisa diselesaikan dengan referendum.

    “Kalau elite partai umumya ingin mengubahnya menjadi dipilih DPRD, sebaiknya dibuat referendum saja atas benturan politik yang fundamental ini. Itu jalan keluar yang perlu dipertimbangkan,” terangnya.

    Apalagi, kata dia, alasan Pilkada ditunjuk langsung karena biaya mahal. Sehingga menjadi sumber korupsi.

    “Kalau pilkada dan pemilu dianggap mahal, sumber korupsi, biasanya dihububgkan dengan biyaya pribadi calon untuk menang,” ucapnya.

    “Bagaimana kalau biaya pribadi itu dibuat nol? Atau ditekan rendah? Buat UU nya. laksanakan dengan konsekwen. Kenapa jadi susah? Dasar tolol ingin jadi penguasa,” tambahnya.

    Saiful mengatakan, politisi ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD karena pemilihan langsung oleh rakyat membuat pilkada penuh politik uang. Sehingga dianggap merusak persatuan.

    “Ide politisi ini sama dengan menuduh rakyat sebagai sumber politik uang dan korupsi. Padahal yang nyebar uang itu politisi. Calon ga pantas, ga kompeten, makasain diri ingin menang. Politisi itu sumber politik uang, bukan rakyat,” jelasnya.

  • Sikap Partai Demokrat Soal Wacana Pilkada melalui DPRD, Andi Arief Sampaikan Ini

    Sikap Partai Demokrat Soal Wacana Pilkada melalui DPRD, Andi Arief Sampaikan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus sekaligus Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief bersuara soal wacana Pilkada Langsung atau DPRD.

    Bersuaranya Andi Arief ini persoalan sikap dari Partai Demokrat terkait wacana tersebut.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Andi Arief sedikit memberi penjelasan soal sikap Demokrat.

    “Banyak yang bertanya sikap Demokrat soal Pilkada langsung atau DPRD,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Lanjut, ia menyebut saat ini belum ada langkah resmi yang diambil Demokrat menyikapi wacana ini.

    Andi Arief menyebut nantinya ada penjelasan resmi yang tentu sikap yang jelas dan loyal pada konstitusi.

    Sikap ini juga tentu diambil karena loyalitas dengan Presiden Prabowo Subianto dan kesetian terhadap koalisi.

    “Nanti pasti ada penjelasan resmi, yang jelas loyal pada konstitusi, loyal pada Presiden Prabowo dan setia dengan koalisi,” tuturnya.

    Sebelumnya, adanya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Partai Gerindra jadi motor
    wacana ini, ada juga beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak usulan ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Golkar, PAN hingga Gerindra Siap Pilkada melalui DPRD, Loyalis Anies: Bangke

    Golkar, PAN hingga Gerindra Siap Pilkada melalui DPRD, Loyalis Anies: Bangke

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah menyorot tajam ke Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono.

    Sorotan ini muncul usai adanya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Tak hanya Gerindra, ada beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak keras usulan politik ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Geisz Chalifah justru menyorot tajam ke Sekjen Gerindra, Sugiono.

    Ini terkait penjelasan dari Sugiono soal penerapan wacana ini yang dianggapnya kurang baik.

    Bahkan, Geisz sampai memberikan sindiran karena penjelasan sang Sekjen dianggap kurang baik.

    “Sekjen Geridra bicara tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD, jabatannya memang Menlu penjelasannya Tolol. Dari Demokrat yang bicara Anto (Andi Alfian Mallarangeng),” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    “Kapasitas otak keduanya beda jauh. Anto ngerti yang dia bicarakan. Sugiono ini mahluk ajaib muncul dari mana?,” tuturnya.

    Geisz tampaknya begitu muak dengan penjelasan soal mekanisme Pemilihan kepala daerah ini.

    Yang membuat begitu muak bisa saja karena penjelasan dari pihak yang ingin menerapkannya namun memberi penjelasan ke publik dengan kurang baik.

    “Lama-lama ngedengerin para bangsat bicara tentang bencana ujung-ujungnya jadi nafsuin. Ada yang ngomong kopi yang kita minum & gorengan yg kita makan,” tuturnya.