Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Roy Suryo: Apakah Pembuat LISA UGM Jadi Korban Tersangka Ke-9?

    Roy Suryo: Apakah Pembuat LISA UGM Jadi Korban Tersangka Ke-9?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Telematika Roy Suryo angkat bicara soal polemik jawaban sistem kecerdasan buatan Universitas Gadjah Mada (UGM), LISA (Lean Intelligent Service Assistant), yang sempat viral karena menjawab bahwa Presiden ke-7 RI, Jokowi, bukan lulusan UGM.

    Dikatakan Roy, respons publik yang muncul menggambarkan keresahan yang telah lama mengendap terkait kontroversi status akademik Jokowi.

    Roy menggambarkan bahwa publik seolah dihadapkan pada situasi mengejutkan, layaknya kisah pewayangan ketika peristiwa besar mengguncang.

    “Bumi gonjang-ganjing, langit kerlap-kerlip, kalau dalam kisah Pewayangan, setelah LISA mesin terminal AI kebanggaan terbaru UGM yang bulan ini menyongsong Dies Natalisnya ke-76disebut-sebut malah memberikan jawaban yang jujur,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Minggu (7/12/2025).

    Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, masyarakat yang kritis menilai jawaban LISA sejalan dengan dugaan publik mengenai kontroversi kelulusan Jokowi.

    “Setidaknya itu kata mayoritas masyarakat yang masih waras tentang status kelulusan Jokowi yang memang 99,9 persen kontroversial tersebut,” ucapnya.

    Ia menjelaskan bahwa LISA merupakan bagian dari layanan terpadu kampus yang diluncurkan pada tahun 2025.

    “LISA adalah bagian dari sistem layanan terpadu kampus yang bernama UGM University Services,” sebutnya.

    Lanjut Roy, sistem ini diluncurkan secara soft launching pada 26 Juni 2025 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK UGM), alias Gedung Hitam yang disebut-sebut sebagai ‘Kampus nDeso’.

  • Dokter Tifa: Jika RRT Dibungkam, akan Lahir 10 Ribu Lagi

    Dokter Tifa: Jika RRT Dibungkam, akan Lahir 10 Ribu Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifauzia Tyassuma kembali bicara terkait proses hukum terhadap dirinya dan tujuh tersangka lainnya dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Khususnya dua rekannya, Roy dan Rismon yang kini makin dikenal publik dengan singkatan RRT.

    Tifa menuturkan, proses hukum yang sedang berjalan merupakan bentuk kriminalisasi dan pembungkaman suara publik yang kritis.

    Tifa menyebut bahwa tindakan memenjarakan dirinya dan kedua rekannya sama saja dengan menutup ruang kesadaran masyarakat luas.

    Ia menilai, langkah tersebut menunjukkan bahwa pihak yang berkuasa tidak memahami dinamika bangsa yang tengah berada pada titik penting menuju perubahan.

    “Memenjarakan RRT (Roy, Rismon, dan Tifa) berarti memenjarakan kesadaran, mereka benar-benar tidak mengerti dinamika sebuah bangsa di ambang kebangkitan,” ujar Tifa di X @DokterTifa, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Tifa menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi tuntutan maupun tekanan.

    “Karena hari ini saya katakan sekali lagi, dengan mantap, dengan penuh kesadaran, dan dengan seluruh keberanian yang diberikan Allah,” ucapnya.

    Ia menekankan, upaya pembungkaman justru akan melahirkan lebih banyak suara perlawanan.

    “Jika RRT dibungkam, maka akan muncul bukan hanya 1000 RRT, tapi 10.000. Jika RRT dikriminalisasi, maka setiap orang yang dulu diam akan mulai bicara,” imbuhnya.

    Kata Tifa, gelombang kesadaran publik sudah mulai terlihat dan tidak lagi bisa dibendung.

    “Jika RRT ditekan, maka tanah ini sendiri akan melahirkan generasi pembawa kebenaran berikutnya,” terangnya.

  • Dokter Tifa: Jika RRT Dibungkam, akan Lahir 10 Ribu Lagi

    Dokter Tifa: Jika RRT Dibungkam, akan Lahir 10 Ribu Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifauzia Tyassuma kembali bicara terkait proses hukum terhadap dirinya dan tujuh tersangka lainnya dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Khususnya dua rekannya, Roy dan Rismon yang kini makin dikenal publik dengan singkatan RRT.

    Tifa menuturkan, proses hukum yang sedang berjalan merupakan bentuk kriminalisasi dan pembungkaman suara publik yang kritis.

    Tifa menyebut bahwa tindakan memenjarakan dirinya dan kedua rekannya sama saja dengan menutup ruang kesadaran masyarakat luas.

    Ia menilai, langkah tersebut menunjukkan bahwa pihak yang berkuasa tidak memahami dinamika bangsa yang tengah berada pada titik penting menuju perubahan.

    “Memenjarakan RRT (Roy, Rismon, dan Tifa) berarti memenjarakan kesadaran, mereka benar-benar tidak mengerti dinamika sebuah bangsa di ambang kebangkitan,” ujar Tifa di X @DokterTifa, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Tifa menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi tuntutan maupun tekanan.

    “Karena hari ini saya katakan sekali lagi, dengan mantap, dengan penuh kesadaran, dan dengan seluruh keberanian yang diberikan Allah,” ucapnya.

    Ia menekankan, upaya pembungkaman justru akan melahirkan lebih banyak suara perlawanan.

    “Jika RRT dibungkam, maka akan muncul bukan hanya 1000 RRT, tapi 10.000. Jika RRT dikriminalisasi, maka setiap orang yang dulu diam akan mulai bicara,” imbuhnya.

    Kata Tifa, gelombang kesadaran publik sudah mulai terlihat dan tidak lagi bisa dibendung.

    “Jika RRT ditekan, maka tanah ini sendiri akan melahirkan generasi pembawa kebenaran berikutnya,” terangnya.

  • Sosiolog Hukum Ini Yakini Ijazah Jokowi Palsu: Kalau Asli, Pasti Berani Menunjukkan

    Sosiolog Hukum Ini Yakini Ijazah Jokowi Palsu: Kalau Asli, Pasti Berani Menunjukkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru besar dan sosiolog hukum Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof Ciek Julyati Hisyam, meyakini bahwa ijazah S1 Universitas Gadjah Mada (UGM) milik mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah palsu.

    Menurut Prof Ciek Julyati Hisyam, jika ijazah Jokowi asli maka seharusnya ia berani menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik.

    “Kalau saya meyakini (ijazah Jokowi) itu palsu. Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkan,” kata Ciek, dikutip dari tayangan di kanal YT tvOneNews, Sabtu (6/12/2025).

    Guru besar UNJ tersebut juga menyoroti materai berwarna hijau yang berada di ijazah Jokowi yang salinannya dibawa oleh wakil ketua umum Jokowi Mania (JoMan), Andi Azwan.

    Menurut dia, hal tersebut merupakan janggal karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tidak pernah dinyatakan ada materai seperti di ijazah Jokowi itu.

    “Yang didasarkan di sana adalah bahwa materai itu tadi cetakan utamanya itu adalah ungu,” kata Ciek.

    “Warna hijau yang dikemukakan di situ adalah hanya untuk gambar Garuda. Jadi bukan keseluruhannya,” sambungnya.

    Ciek mengungkap bahwa dirinya juga lulusan tahun 1985 seperti Jokowi, tetapi berbeda kampus.

    Dia merupakan lulusan IKIP Jakarta dan menurutnya saat itu tidak ada materai yang berwarna hijau pada ijazah.
    “Saya juga lulusan tahun itu, tapi enggak tuh, warnanya enggak hijau,” beber Ciek.

    “Kalau memang semua ijazah pada tahun itu harus menggunakan materai, tentu sama materainya,” jelasnya. (bs-sam/fajar)

  • Berani Ungkap Kejanggalan Ijazah Mantan Presiden, Dokter Tifa Ternyata Kader Muhammadiyah

    Berani Ungkap Kejanggalan Ijazah Mantan Presiden, Dokter Tifa Ternyata Kader Muhammadiyah

    Dan salah satu alumni paling mulianya adalah KH. AR Fachruddin (Pak AR), Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disegani, dihormati, dan dikenang sebagai sosok bersahaja penuh hikmah.

    Menyadari bahwa aku pernah duduk dan dididik di sekolah yang sama dengannya menghadirkan rasa haru yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata.

    Bukan soal sejajar dan setara, karena tentu aku tak sehebat beliau, tetapi soal garis sejarah yang diam-diam, ternyata menghubungkan murid kecil ini dengan sosok teladan besar.

    Aku masih ingat kebiasaan lamaku: menengadah ke langit-langit kelas, memandangi kasau-kasau kayu jati kuno yang beberapa di antaranya ditulisi angka 1917.

    Ada rasa kagum sekaligus kecil:
    “Ternyata tempat ini lebih dulu hidup, jauh sebelum aku datang mempelajari huruf pertama.”
    Namun, perjalanan waktu tak selalu lembut.
    Gempa besar yang melanda Yogyakarta tahun 2006 meluluhlantakkan bangunan bersejarah itu , runtuh menjadi puing, tanpa bisa diselamatkan.

    Dan yang kutemui tahun 2025 adalah bangunan baru, struktur baru, cat baru, ruang baru. Tetapi getaran itu tetap sama. Kesuciannya tidak hilang. Kenangannya tidak rubuh bersama tembok-tembok tua itu. Justru ia berdiri lebih utuh: di hati.

    Di halaman sekolah, aku berbincang sejenak dengan Ibu Supartiningsih, kepala sekolah hari ini, sementara dari kejauhan terdengar latihan marching band.

    Sekilas, seperti melihat bayangan diri sendiri tahun 1980: seragam gagah berumbai melekat di tubuh kecilku, tongkat komando bergemerincing di tangan, dan langkah maju yang sedikit gugup, namun tetap maju. Aku pernah jadi majorette marching band SD Muhammadiyah ketika itu.

  • Banjir Sumatera Membuka Mata tentang Bahaya Deforestasi, Pakar UGM: Kontributor Dosa Ekologis Itu Sudah Saatnya Berhenti

    Banjir Sumatera Membuka Mata tentang Bahaya Deforestasi, Pakar UGM: Kontributor Dosa Ekologis Itu Sudah Saatnya Berhenti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih jadi perhatian luas masyarakat. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia.

    Arus deras yang menerjang pemukiman warga membawa kayu, lumpur, dan bongkahan tanah yang selama bertahun-tahun terakumulasi pada lereng-lereng curam Bukit Barisan.

    Peristiwa ini tampak hadir secara mendadak, namun akar penyebabnya tersusun dari lapisan geologi, dinamika iklim, dan perubahan ekologis yang berlangsung sejak lama. Ditambah dengan ulah manusia yang melakukan penggundulan hutan.

    Dalam diskusi Pojok Bulaksumur yang berlangsung Kamis (4/12), Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., dosen dan peneliti Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, mengurai terkait peristiwa itu.

    Menurutnya, struktur geomorfologi Sumatera membuat wilayah ini memang rentan terhadap luapan besar saat hujan turun.

    Lereng-lereng terjal dari Aceh hingga Lampung mengalirkan air langsung ke dataran rendah, sementara kipas vulkanik menjadi area yang kini banyak ditempati masyarakat. Jalur alami ini mempercepat aliran dan membawa material dalam jumlah besar ketika intensitas hujan meningkat.

    “Dengan pola seperti itu, hujan deras pasti membawa material dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi,” ujar Hatma, dikutip dari website resmi UGM, Sabtu (6/12/2025).

    Menurutnya, banjir bandang yang membawa kayu-kayu dan sedimen itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekologis yang kian menurun. Pembukaan lahan di daerah hulu, pemukiman yang merangkak naik ke dataran tinggi, serta perubahan fungsi hutan memperbesar limpasan permukaan.

  • Penolakan Warga Terhadap Rencana Tambang Emas di Enrekang Semakin Menguat

    Penolakan Warga Terhadap Rencana Tambang Emas di Enrekang Semakin Menguat

    FAJAR.CO.ID, ENREKANG — Setelah aliansi masyarakat lingkar tambang menyatakan penolakan tanpa negosiasi, kini warga Desa Pinang, Kecamatan Enrekang, juga memasang spanduk besar bertuliskan “Tolak Tambang Emas, Lebih Baik Jual Jagung daripada Jual Emas. EMAS: Enrekang Masolang #Riso100%Menolak.”

    Hal tersebut menandakan bahwa penolakan terhadap rencana penambangan emas di Kabupaten Enrekang terus menguat di wilayah pegunungan itu.

    Penolakan warga tersebut dinilai sebagai sikap yang wajar karena mereka khawatir terhadap dampak besar yang akan timbul apabila tambang emas beroperasi.

    Masyarakat selama ini sudah hidup sejahtera melalui pertanian dan peternakan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah maupun legislatif untuk tidak mendukung perjuangan warga.

    “Selama ini, tidak ada warga Desa Pinang yang mati kelaparan, mengemis, atau tidur di kolong jembatan. Aktivitas bertani dan beternak sudah cukup untuk menunjang perekonomian kami. Ini harus menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah daerah,” ujar salah seorang warga bernama Syahrul, Jumat (5/12/2025).

    Dia menyesalkan jika pemerintah memberikan “karpet merah” bagi investor di tengah gelombang penolakan masyarakat. Ia menilai masyarakat lebih peka terhadap risiko kerusakan lingkungan dibanding pemerintah dan legislatif.

    Aktivitas tambang emas, kata dia, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, konflik sosial, hingga menggusur warga dari lahan mereka. Kandungan merkuri dan sianida dalam aktivitas tambang juga dapat mengancam kesehatan manusia serta merusak ekosistem. “Untuk memproduksi satu cincin kawin saja, tambang emas bisa menghasilkan hingga 20 ton limbah,” katanya.

  • Aksi Sosial di Bantar Gebang, 98 Resolution Network Serukan Gotong Royong untuk Korban Bencana

    Aksi Sosial di Bantar Gebang, 98 Resolution Network Serukan Gotong Royong untuk Korban Bencana

    FAJAR.CO.ID, BEKASI — Aksi sosial Warga Peduli Warga (WPW) kembali digelar untuk kesebelas kalinya oleh 98 Resolution Network bersama PT Pegadaian (BUMN), Serikat Pekerja Pegadaian, dan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI).

    Kegiatan yang diisi dengan pembagian paket sembako di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, pada Sabtu (6/12/2025) ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong di tengah meningkatnya bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia.

    Juru Bicara 98 Resolution Network, Rahman Toha, dalam pernyataannya menyampaikan rasa duka mendalam atas bencana yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Musibah ini adalah cobaan bagi kita semua, terutama bagi para korban. Kami dari 98 Resolution Network bersama seluruh peserta WPW menyampaikan duka mendalam. Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menegakkan solidaritas dan gotong royong—baik melalui bantuan materiil, imateriil, maupun doa,” tegas Rahman.

    Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap langkah pemerintah dalam penanganan bencana yang terjadi.

    “Kami percaya pemerintah Prabowo bergerak cepat dalam tahap tanggap darurat hingga pemulihan dan rekonstruksi ke depan. Kami yakin upaya terbaik sedang dilakukan demi keselamatan warga,” ujarnya.

    Di balik aksi sosial ini, Rahman menilai bahwa bencana yang terjadi perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola hutan di Tanah Air, khususnya menyangkut perizinan, deforestasi, dan kewajiban reboisasi.

    “Evaluasi ini krusial. Dampak bencana yang luas dan banyaknya korban menunjukkan perlunya penataan ulang pengelolaan hutan. Pemerintah harus memastikan adanya langkah pencegahan dan revitalisasi agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tambah Rahman.

  • PSI Murka Tuding La Ode Umar Bonte Sebar Hoaks Kaitkan Jokowi dengan Bandara IMIP Morowali, Ternyata Dulunya Kader PDIP

    PSI Murka Tuding La Ode Umar Bonte Sebar Hoaks Kaitkan Jokowi dengan Bandara IMIP Morowali, Ternyata Dulunya Kader PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keras sejumlah politisi yang diduga menyebar kabar bohong tentang Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mengaitkannya dengan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali Sulawesi Tengah.

    Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan menyoroti sejumlah tokoh politik menyebut Jokowi yang meresmikan bandara khusus milik PT IMIP yang belakangan menuai polemik karena diduga beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi.

    “Misalnya La Ode Umar Bonte, pemilik akun tiktok @umarbonte01, yang juga anggota DPD dari Sulawesi Tenggara. Di akun tiktoknya, Umar menyebut Pak Jokowi meresmikan Bandara IMIP. Faktanya tidak benar. Orang-orang seperti itu menyebar kabar bohong,” kata Wiryawan, dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Sabtu (6/12/2025).

    “Video itu belakangan di-takedown oleh Umar. Tapi sudah di-upload beberapa akun medsos lain. Jadi masih bisa disimak,” ungkapnya melanjutkan.

    Fakta sesungguhnya, tegas Wiryawan, bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali yang merupakan milik pemerintah dan berbeda dengan Bandara IMIP yang dimiliki pihak swasta.

    “Yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial adalah bandara milik swasta yang tidak diresmikan Pak Jokowi. Faktanya terang benderang, gampang juga ditelusuri. Tapi pemilik akun tiktok @umarbonte01 memanipulasi fakta,” tegas Wiryawan.

    Sebelum menjadi anggota DPD, Umar merupakan anggota DPRD Kota Kendari (2014-2019) dari PDI Perjuangan.

    PSI menyatakan, sangat menyedihkan ada senator seperti Umar Bonte yang menyebar kabar bohong.

  • Selain Bandara ‘Ilegal’ Said Didu Ungkap Temuan Mengkhawatirkan di PT IMIP Morowali

    Selain Bandara ‘Ilegal’ Said Didu Ungkap Temuan Mengkhawatirkan di PT IMIP Morowali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam siaran Rakyat Bersuara edisi 2 Desember, Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu memberikan penilaian kritis mengenai keberadaan bandara khusus PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Setelah pemutaran rekaman wawancara eksklusif dengan mantan karyawan PT IMIP yang mengungkap kondisi operasional kawasan tambang tersebut, Said Didu memaparkan bagaimana masalah bandara, pelabuhan, dan arus tenaga kerja asing saling berkaitan dengan lemahnya tata kelola negara.

    Said Didu menguraikan terdapat lima persoalan besar, namun yang paling mencolok adalah legalitas bandara dan arus masuk Tenaga Kerja Asing (TKA). Ia menyoroti perubahan mendadak dalam regulasi yang mengatur status bandara tersebut.

    “Masalah pertama soal airport, isu internasional airport. KM38 dibatalkan dengan KM55,” ujar Said Didu dikutip dari kanal Youtube iNews TV, Sabtu (6/12).

    Ia menganggap pembatalan izin dalam waktu singkat tanpa penjelasan yang jelas menunjukkan adanya persoalan serius pada proses pengawasan dan transparansi.

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN lantas mengkritik kompleks industri PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah wilayah yang selama bertahun-tahun dikabarkan memiliki akses dan pengawasan publik yang sangat terbatas.

    Said Didu menyatakan bahwa persoalan bandara bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan berkaitan dengan kedaulatan negara, keamanan penerbangan, dan arus tenaga kerja asing yang harus diawasi secara ketat.

    “Siapa yang bisa menjamin kalau itu kondisi tertutup? Gak bisa. Mau turun dari manapun nggak bisa ada yang menjamin,” kata Said Didu.