Author: Fajar.co.id

  • Jumhur Hidayat soal Pemblokiran Rekening Nganggur: Ini kan Logika Sontoloyo Namanya

    Jumhur Hidayat soal Pemblokiran Rekening Nganggur: Ini kan Logika Sontoloyo Namanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), resmi menghentikan sementara transaksi atau pemblokiran rekening dormant atau rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu.

    PPATK menemukan sebanyak 140 ribu rekening dormant hingga lebih dari 10 tahun, dengan nilai Rp428, 612 juta. Rekening itu tanpa ada pembaruan data nasabah.

    PPATK lantas mengklaim, pemblokiran rekening nganggur tiga bulan itu dilakukan untuk melindungi nasabah dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Alasannya, ada rekening yang digunakan untuk transaksi melawan hukum.

    Meski memberi alasan yang cukup masuk akal, namun kebijakan PPATK memblokir rekening yang tiga bulan tidak aktif menuai sorotan dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai merugikan masyarakat.

    Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat bahkan dengan tegas menolak kebijakan pembekuan rekening rakyat oleh PPATK. Dia mengatakan deteksi kejahatan tidak bisa dilakukan secara pukul rata seperti itu.

    “Jangan gara-gara melacak segelintir orang jahat lalu mengorbankan jutaan rakyat lainnya. Ini sama saja ada 100 pisau dapur dipakai membunuh orang, puluhan juta pisau dapur untuk sementara disita negara. Ini kan logika sontoloyo namanya,” papar Jumhur, Rabu (30/7).

    Dia mengatakan PPATK itu fungsinya adalah mengurusi transaksi mencurigakan. Kemudian, yang sudah dicurigai segera ditindaklanjuti.

    Menurut dia ketimbang melakukan pemblokiran rekening nganggur, PPATK fokus menelusuri rekening gendut. Misalnya rekening yang menampung aliran proyek strategis nasional (PSN). Dia menegaskan yang ditunggu rakyat dari kinerja PPATK adalah, tindaklanjut dari temuannya.

  • Negara Makin Ribet? Transfer ke Rekening Lama, Wanita Ini Syok: Duit Sendiri Gak Bisa Diambil

    Negara Makin Ribet? Transfer ke Rekening Lama, Wanita Ini Syok: Duit Sendiri Gak Bisa Diambil

    Masalahnya, uang yang ia salah kirim itu saat ini sangat dibutuhkan, namun tidak bisa diambil tanpa persetujuan PPATK.

    Ia pun harus mengisi formulir untuk pengajuan buka blokir dan menunggu ACC dari pusat.

    “Itu pasti banget mbak tujuh hari?,” tanya Nuralita.

    Namun, jawaban dari petugas bank tetap belum memberi kepastian.

    “Belum pasti yah ibu, tunggu ACC dari pusat. Yang bisa saya bantu hanya membiarkan formulir pembukaan blokiran,” jelasnya.

    Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea, angkat suara soal kabar adanya aturan baru yang disebut-sebut memungkinkan pembekuan rekening bank yang tidak aktif bertransaksi selama 3 hingga 12 bulan.

    Hotman menegaskan bahwa jika kabar tersebut benar, maka hal itu adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

    “Katanya ada peraturan baru, apabila nyimpan uang di bank, tidak dipakai transaksi dalam 3 sampai 12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK,” kata Hotman dikutip dari videonya yang beredar, Selasa (29/7/2025).

    Dikatakan Hotman, jika aturan tersebut benar-benar diterapkan, maka akan menyulitkan banyak rakyat kecil.

    Bahkan, bisa berdampak serius bagi masyarakat yang awam terhadap dunia perbankan.

    “Nanti untuk mencari kerja bakal repot. Saya belum jelas, apakah dasarnya peraturan apa? Bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat?,” Hotman menuturkan.

    Hotman mencontohkan seorang ibu di kampung yang membuka rekening dengan bantuan anaknya, namun jarang menggunakannya.

    “Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya. Masa rekeningnya harus dibekukan?,” ucapnya.

  • Bu Mega ke Kader PDIP: Kita Pernah Dijajah 3,5 Abad, Mau Dijajah Lagi? Jangan

    Bu Mega ke Kader PDIP: Kita Pernah Dijajah 3,5 Abad, Mau Dijajah Lagi? Jangan

    Dia juga menyebut, idealnya sebuah partai harus makin besar bukan malah menjadi lebih kecil. “Kalian harus merasa sebagai satu keluarga besar yang bergotong royong. Dengan cara ini, rakyat akan terus bersama kita,” pesannya.

    Peserta menerima berbagai materi strategis termasuk penguatan peran fraksi di lembaga legislatif, evaluasi RKPD dan APBD 2025, strategi komunikasi politik di daerah.

    “Kami berharap bimtek ini memperkuat kesatuan visi dan aksi seluruh kader PDIP dalam mengawal pembangunan nasional,” tutup Megawati mengakhiri orasinya yang penuh semangat.

    Adapun Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan pentingnya kerja politik nyata bagi kader partai dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Dewan Fraksi PDIP 2024-2029 di Denpasar, Bali, Rabu (30/7).

    “Kami tidak cukup hanya bermodalkan teriak ‘Merdeka!’ lalu rakyat akan memilih PDIP. Kami harus punya kerja politik di setiap tingkatan dengan cara yang sesuai zaman,” kata Puan dalam keterangannya.

    Mantan Menko PMK ini menekankan PDIP harus kembali memperkuat kedekatan dengan masyarakat kecil dan generasi muda. Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya terletak pada jumlah kursi legislatif, tetapi pada soliditas internal.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat. Inilah kekuatan kami yang sesungguhnya,” ujar Ketua DPR RI tersebut.

    Puan juga mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap program pemerintah. “Bimtek ini menjadi momentum untuk menjaga soliditas partai dalam mengawasi program pemerintah agar benar-benar dirasakan rakyat,” jelasnya.

  • Brankas Tahan Bongkar: Solusi Perlindungan Aset untuk UMKM

    Brankas Tahan Bongkar: Solusi Perlindungan Aset untuk UMKM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah tantangan dan kompetisi pasar, pelaku UMKM dituntut untuk tidak hanya fokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap aset bisnis mereka. Salah satu aspek penting yang sering kali diabaikan adalah keamanan fisik aset, seperti uang tunai, dokumen penting, dan perangkat digital penyimpan data.

    Kejahatan seperti pencurian, perampokan, hingga risiko kerusakan akibat kebakaran atau bencana lainnya, bisa menyebabkan kerugian besar bagi pelaku UMKM. Maka dari itu, pemilihan brankas tahan bongkar yang tepat menjadi langkah strategis untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap aset usaha.

    UMKM dan Risiko Kehilangan Aset

    Banyak UMKM yang belum memiliki sistem keamanan profesional dalam operasional bisnisnya. Uang hasil penjualan harian, dokumen transaksi, hingga barang berharga sering kali disimpan dalam laci biasa, lemari kayu, atau tempat tersembunyi di toko. Sayangnya, metode tersebut sangat rentan terhadap pencurian atau kehilangan akibat kebakaran.

    Selain itu, sebagian UMKM yang menyewa ruang usaha juga tidak memiliki fleksibilitas untuk memasang sistem keamanan permanen seperti CCTV yang terhubung dengan pusat pengawasan. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan brankas menjadi solusi yang praktis, efektif, dan bisa diandalkan.

    Chubbsafes Viper: Perlindungan Optimal untuk Pelaku Usaha

    Salah satu solusi yang sangat cocok untuk pelaku UMKM adalah Chubbsafes Viper. Brankas ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan ganda terhadap pencurian dan api, namun tetap mempertahankan bentuk yang kompak dan mudah ditempatkan di ruang usaha skala kecil.

  • Brankas Tahan Bongkar: Solusi Perlindungan Aset untuk UMKM

    Brankas Tahan Bongkar: Solusi Perlindungan Aset untuk UMKM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah tantangan dan kompetisi pasar, pelaku UMKM dituntut untuk tidak hanya fokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap aset bisnis mereka. Salah satu aspek penting yang sering kali diabaikan adalah keamanan fisik aset, seperti uang tunai, dokumen penting, dan perangkat digital penyimpan data.

    Kejahatan seperti pencurian, perampokan, hingga risiko kerusakan akibat kebakaran atau bencana lainnya, bisa menyebabkan kerugian besar bagi pelaku UMKM. Maka dari itu, pemilihan brankas tahan bongkar yang tepat menjadi langkah strategis untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap aset usaha.

    UMKM dan Risiko Kehilangan Aset

    Banyak UMKM yang belum memiliki sistem keamanan profesional dalam operasional bisnisnya. Uang hasil penjualan harian, dokumen transaksi, hingga barang berharga sering kali disimpan dalam laci biasa, lemari kayu, atau tempat tersembunyi di toko. Sayangnya, metode tersebut sangat rentan terhadap pencurian atau kehilangan akibat kebakaran.

    Selain itu, sebagian UMKM yang menyewa ruang usaha juga tidak memiliki fleksibilitas untuk memasang sistem keamanan permanen seperti CCTV yang terhubung dengan pusat pengawasan. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan brankas menjadi solusi yang praktis, efektif, dan bisa diandalkan.

    Chubbsafes Viper: Perlindungan Optimal untuk Pelaku Usaha

    Salah satu solusi yang sangat cocok untuk pelaku UMKM adalah Chubbsafes Viper. Brankas ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan ganda terhadap pencurian dan api, namun tetap mempertahankan bentuk yang kompak dan mudah ditempatkan di ruang usaha skala kecil.

  • Senator Lalita Salurkan Beasiswa untuk Siswa Papua yang Berprestasi

    Senator Lalita Salurkan Beasiswa untuk Siswa Papua yang Berprestasi

    FAJAR.CO.ID, JAYAPURA — Bentuk kepedulian terhadap pendidikan kembali ditunjukkan oleh Senator DPD RI asal Papua, Lalita. Ia menyalurkan beasiswa kepada siswa berprestasi dari dua sekolah menengah atas di Jayapura.

    Penyerahan bantuan pendidikan itu dilakukan langsung di SMA Negeri 2 Jayapura dan SMA Gabungan Jayapura. Para penerima adalah siswa-siswi yang dinilai memiliki prestasi membanggakan namun berasal dari keluarga kurang mampu.

    “Semua stakeholder wajib mendukung generasi masa depan Papua, tanpa terkecuali, itu tanggung jawab kita bersama,” ujar Lalita dalam keterangannya.

    Beasiswa ini diberikan bersama Kepala Sekolah SMAN 2 Jayapura, Yan Ayomi. Menariknya, sumber dana beasiswa ini berasal dari gaji pribadi Senator Lalita.

    “Saya berkomitmen untuk terus mendukung anak-anak Papua punya pendidikan yang cemerlang dan memiliki daya saing tinggi,” harapnya.

  • Fraksi Golkar Sulsel Bahas Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Pasca Putusan MK

    Fraksi Golkar Sulsel Bahas Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Pasca Putusan MK

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi se Sulsel. Kegiatan digelar Jumat- Minggu (1-3/Agustus 2025) di Hotel Claro Makassar.

    Ketua Panitia Bimtek Lukman B Kady mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai penguatan wawasan dan peran anggota fraksi Partai Golkar dalam mengawal pemerintahan. Sebagai pengusung utama, Partai Golkar wajib menyukseskan semua program.pasangan Prabowo- Gibran.

    “Kita gelar bimtek fraksi selama tiga hari di Hotel Claro, ini untuk penguatan kualitas anggota fraksi sehingga bisa berperan lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya,” ujar Lukman yang juga Ketua Fraksi Golkar Sulsel, Selasa 29 Juli 2025.

    Ia mengatakan, kegiatan bakal dihadiri ratusan anggota fraksi Golkar, ketua DPD II, dan perwakilan ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar. “Selain anggota fraksi, kita undang juga ketua- ketua DPD II dan ketua ormas Partai Golkar,” terang dia.

    Panitia pun menghadirkan elit- elit DPP sebagai pemateri. Mulai dari Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Asse Sadikin hingga Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily.

    “Dari DPP Partai Golkar kita hadirkan pak Zulfikar Asse Sadikin dan pak Ace Hasan Syadzily, keduanya akan berbicara kepemiluan dan sinergitas fungsi DPRD dan asta cita pemerintahan Prabowo Gibran,” sambung Lukman.

    Lukman menambahkan, panitia juga menghadirkan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Pengamat politik itu akan membahas sistem kepemiluan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

  • Rekening Nganggur 3 Bulan akan Dibekukan, Hilmi Firdausi: di Mana Bumi Dipijak, di Situ Kita Dipajak

    Rekening Nganggur 3 Bulan akan Dibekukan, Hilmi Firdausi: di Mana Bumi Dipijak, di Situ Kita Dipajak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah heboh penerima amplop di acara hajatan bakal dikenakan pajak, kini heboh juga terkait rekening yang menganggur tiga bulan bakal dibekukan.

    Masyarakat semakin dibikin kaget, sebab tanah yang dianggurkan selama dua tahun pun terancam diambil alih negara.

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan, kebijakan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan tindak kejahatan keuangan.

    PPATK menyebut, banyak rekening dormant yang disalahgunakan, seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010

    Menanggapi hal tersebut, Ustaz Hilmi Firdausi, Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah, memberikan komentar menohok.

    “Melihat kecenderungan akhir-akhir ini banyak yang akan kena pajak,” kata Hilmi di X @hilmi28 (30/7/2025).

    Hilmi kemudian mengingatkan peribahasa yang menyinggung kebijakan pemerintah yang terus menguras rakyatnya.

    “Saya jadi ingat peribahasa di mana bumi dipijak, di situ kita dipajak,” kuncinya.

    Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea, angkat suara soal kabar adanya aturan baru yang disebut-sebut memungkinkan pembekuan rekening bank yang tidak aktif bertransaksi selama 3 hingga 12 bulan.

    Hotman menegaskan bahwa jika kabar tersebut benar, maka hal itu adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

    “Katanya ada peraturan baru, apabila nyimpan uang di bank, tidak dipakai transaksi dalam 3 sampai 12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK,” kata Hotman dikutip dari videonya yang beredar, Selasa (29/7/2025).

  • Viral Perempuan Muda Curhat Rekeningnya Diblokir PPATK, Padahal Uangnya Sangat Dibutuhkan

    Viral Perempuan Muda Curhat Rekeningnya Diblokir PPATK, Padahal Uangnya Sangat Dibutuhkan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif selama tiga bulan dikeluhkan. Seorang perempuan di media sosial membagikan ceritanya.

    Cerita itu diunggah sebuah akun X @Disclaimerrrrr. Menunjukkan seorang perempuan mengenakan hijab menceritakan pengalaman memilukannya.

    “Pernah nggak sih lu transfer ke rekening pribadi lu yang udah lama nggak dipake tapi masih aktif. Jadi pribadi ke pribadi. Itu kejadian ke gue,” kata perempuan yang tidak diketahui namanya itu, dikutip Rabu (30/7/2025).

    Kartu ATM rekening tersebut, kata dia tidak dipegang olehnya. Lalu ia menghubungi call center waktu itu, dan menceritakan keluhannya.

    Setelahnya, ia diarahkan ke bank. Lalu kembali menceritakan kronologi hingga menyertakan bukti transfernya.

    “Maaf Bu, ini sudah terblokir dari pusat,” ujar pihak bank tersebut. Sebagaimana ditirukan perempuan itu.

    Ia mulanya berpikir rekeningnya diblokir call center yang sebelumnya ia hubungi. Tapi ternyata bukan.

    “Tidak. Ini diblokir dar pusat ibu. PPATK kalau gak salah namanya. Terus gue langsung kaget dong,” terangnya.

    “Ibu tenang dulu yah, ini bukan kasus korupsi. Ini itu kalau emang gak dipake rekeningnya, tidak ada transaksi, dan meski ada uang yang mengendap di rekeningnya itu bisa dibekukan dari pusat,” tambahnya mengulang perkataan pihak bank.

    Ia kaget waktu itu. Pasalnya, yang tersebut dibutuhkan untuk segera digunakan. Tapi mesti menunggu konfirmasi PPATK untuk mengambilnya.

    “Tidak bisa diambil dong. Nunggu persetujuan PPATK,” ucap perempuan itu.

  • Netizen Ragukan Keaslian Reuni Jokowi: Alumni UGM Asli Reuni Februari

    Netizen Ragukan Keaslian Reuni Jokowi: Alumni UGM Asli Reuni Februari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Seakan tidak ada habisnya, jagat media sosial terus diramaikan dengan polemik baru terkait ijazah mantan Presiden Jokowi.

    Kali ini, kehadirannya dalam acara reuni mendadak Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) memicu beragam reaksi publik.

    Tak sedikit netizen justru semakin meragukan keabsahan ijazah sang kepala negara.

    Akun Twitter @abu_waras membagikan video yang memperlihatkan Jokowi duduk bersama sekelompok orang berpakaian seragam biru.

    “Heboh Jokowi Ikut Hadir Di Acara Reuni Dadakan, Netizen Malah Semakin Yakin Ijazah Jokowi Palsu,” kata akun tersebut, dikutip Rabu (30/7/2025).

    Postingan itu kemudian dikomentari oleh akun @Toto_Loekito yang menegaskan bahwa reuni resmi alumni Fakultas Kehutanan UGM sebenarnya telah digelar pada Februari 2025 lalu.

    “Fakultas Kehutanan UGM yg Aseli Reuni bulan Februari 2025,” tulisnya.

    “Yang ini aslinya alumni UGM kehutanan ya!?!,” sementara akun @donyk menambahkan, “Bukannya angkatan 1980? Bukan 1985,” kata akun @HFaang.

    Tak sedikit pula yang menyindir ekspresi dan gestur peserta reuni dadakan yang dianggap kaku dan kurang natural.

    “Begini lah ekspresi wajar yg memang satu angkatan. Saling kenal,” sindir akun @CrpRusmin6045.

    “Angkatan 80 kok loe samakan angkatan 85,” sahut akun lainnya @MNasrun77737393.

    Netizen lain bahkan mempertanyakan apakah Jokowi benar-benar pernah menjalani perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM.

    “Loe pernah kuliah apa tidak…???,” tulis @MNasrun dalam cuitan lanjutannya.

    Sebelumnya diberitakan,Koordinator Relagama Bergerak Bangun Sutoto, kembali bersuara mengenai reuni dadakan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (26/7/2025) kemarin.