Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Prosesi pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025.)

    Sebelumnya Fraksi NasDem telah bersurat kepada Ketua DPR RI perihal pergantian tersebut melalui surat bernomor F.NasDem.758.DPR-RI/VIII/2025, bahwa terhitung tanggal 29 Agustus 2025, Ahmad Sahroni yang sebelumnya merupakan Pimpinan Komisi III menjadi Anggota Komisi I DPR RI.

    Sedangkan penggantinya, Rusdi Masse Mappasessu semula merupakan Anggota Komisi IV DPR RI.

    Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    “Apakah saudara Rudi Masse Mappasessu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III?” tanya Dasco kepada seluruh Anggota Komisi III yang diikuti persetujuan seluruh Anggota Komisi III.

    RMS, demikian akronim namanya merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Ia telah duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2019. Artinya, ini adalah periode keduanya di DPR.

    Rusdi Masse berasal dari Daerah pemilihan Sulawesi Selatan III meliputi sebagian besar wilayah utara Sulawesi Selatan, yang terdiri atas 8 kabupaten dan Kota Palopo.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Sidenreng Rappang selama dua periode, 2008 hingga 2018.

    Pada Pemilu 2024, Nasdem di bawah kepemimpinan RMS mencatatkan rekor membanggakan. Untuk pertama kalinya Nasdem mendudukkan kadernya di posisi puncak Ketua DPRD Sulsel.

    Nasdem Sulsel berhasil mengalahkan kedigdayaan Golkar sebagai Ketua DPRD Sulsel.

  • Sri Mulyani: Penjarah Seperti Berpesta, Hilang Empati dan Moral

    Sri Mulyani: Penjarah Seperti Berpesta, Hilang Empati dan Moral

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan keprihatinannya terkait aksi penjarahan yang terjadi saat gelombang kerusuhan akhir Agustus kemarin.

    Termasuk yang menimpa kediaman pribadinya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

    Lewat akun Instagram pribadinya @smiindrawati, Sri Mulyani menyoroti fenomena penjarahan yang kini seolah dianggap hal biasa, bahkan dirayakan.

    “Bagi penjarah, rumah dan barang-barang tersebut hanyalah sekadar target operasi. Para penjarah seperti berpesta,” kata Sri Mulyani dikutip pada Kamis (4/9/2025).

    Ia juga menyinggung bagaimana momen penjarahan justru diliput media dan viral di media sosial, lengkap dengan wawancara terhadap pelaku.

    “Dapat barang apa, Mas? dijawab ringan, pelaku dengan nada sedikit bangga tanpa rasa bersalah,” lanjutnya

    Kata Sri Mulyani, respons seperti ini menunjukkan lunturnya rasa bersalah, hilangnya empati, dan rapuhnya nilai dasar kebangsaan.

    “Tak peduli rasa luka yang tergores dan harga diri yang dikoyak yang ditinggalkan,” ungkapnya.

    Aksi penjarahan di rumah pribadinya terjadi pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

    Dari berbagai barang yang raib, ada satu yang sangat berkesan bagi Sri Mulyani, sebuah lukisan bunga hasil karya tangannya sendiri.

    Dalam unggahannya, ia merasa sangat kehilangan atas lukisan tersebut.

    “Lukisan bunga itu bagi penjarah pasti dibayangkan bernilai sekadar seperti lembaran uang. Lukisan Bunga yang saya lukis 17 tahun lalu adalah hasil dan simbol perenungan serta kontemplasi diri, sangat pribadi,” imbuhnya.

  • Ferry Irwandi Pertanyakan Klaim TNI Soal Prajurit Ditangkap Polisi: Siapa yang Harus Kita Percaya?

    Ferry Irwandi Pertanyakan Klaim TNI Soal Prajurit Ditangkap Polisi: Siapa yang Harus Kita Percaya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Malaka Institute, Ferry Irwandi, blak-blakan mengenai simpang siur informasi terkait prajurit TNI yang disebut ditangkap polisi karena diduga menjadi salah satu perusuh aksi unjuk rasa.

    Hal itu ia sampaikan saat hadir di program ‘Rakyat Bersuara’ yang tayang di I News TV.

    Ferry mengaku heran dengan perbedaan informasi yang muncul di publik.

    “Siapa yang harus kita percaya? Berita bilang polisi nangkep, Puspen TNI bilang hoax,” ujarnya dikutip pada Kamis (4/9/2025).

    Dikatakan Ferry, informasi soal dugaan keterlibatan prajurit TNI tidak bisa dianggap sepele.

    “Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul ternyata yang ditangkap salah satu perusuh aksi itu, dengan segala risiko saya bicara, pegang identitas tentara,” lanjutnya.

    Namun, Puspen TNI membantah isu tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks. Ferry pun kembali mempertanyakan hal ini.

    “Dikatakan hoax oleh Puspen TNI, itu yang saya mau tanyakan. Siapa yang harus kita percaya, polisi atau TNI?” tegasnya.

    Ia menilai situasi ini menunjukkan masih ada masalah serius dalam tata kelola keamanan.

    “Artinya mengidentifikasi perusuh pun bisa siapapun. Kita gak usah ngomong soal teori asing, mafia, dan segala macam,” Ferry menuturkan.

    “Ada loh yang benar-benar harus diberesin sekarang. Kalau pemerintah berjalan dengan baik, sesuai harapan masyarakat, kita gak perlu takut dengan ancaman seperti ini,” kuncinya.

    (Muhsin/fajar)

  • Masuk Jajaran Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 100, BRI Pimpin Industri Keuangan Nasional di Peringkat Teratas

    Masuk Jajaran Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 100, BRI Pimpin Industri Keuangan Nasional di Peringkat Teratas

    Kemudian, langkah kedua adalah melakukan optimalisasi cost of credit bisnis UMKM, yang selama ini telah menjadi kekuatan inti BRI. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan proses bisnis, pengembangan modelling bagi para mantri, serta penguatan sistem monitoring risiko kredit agar pertumbuhan sektor UMKM tetap sehat dan terkelola secara optimal.

    Selanjutnya, BRI juga melakukan re-branding yang lebih menyeluruh, yang bertujuan untuk memperkuat positioning BRI sebagai universal banking yang relevan bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha.

    Keempat adalah dari sisi culture, di mana BRI menciptakan budaya kerja yang dapat meningkatkan performance, transformasi people agar lebih produktif dan berdaya saing dan menciptakan leader yang mampu nata, nuntun dan nagih.

    Sebagaimana diketahui, Fortune Indonesia 100 adalah daftar yang dirilis secara tahunan. Daftar ini merupakan potret korporasi yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

    Tahun ini, ambang batas pendapatan untuk masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 meningkat dari Rp10,54 triliun pada 2023 menjadi Rp11,42 triliun pada 2024. Total pendapatan dari 100 perusahaan terbesar ini menyumbang 26,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadikan daftar ini sebagai barometer penting dalam membaca denyut nadi perekonomian nasional. “Pencapaian ini bukan hanya angka di atas kertas, melainkan bukti dari strategi, eksekusi, dan resistensi perusahaan Anda di tengah dinamika pasar,” tulis Fortune yang dikutip pada Senin (25/8/2025).

  • Ramai di Media Sosial, Apa Saja Isi Tuntutan 17 + 8? Bagaimana Maknanya?

    Ramai di Media Sosial, Apa Saja Isi Tuntutan 17 + 8? Bagaimana Maknanya?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ramai di media sosial tuntutan 17 + 8. Apa sebenarnya itu?

    Di media sosial, tuntutan tersebut dibuat dengan poster berwarna hitam, pink, dan hijau. Dengan narasi tuntutan dari rakyat untuk transparansi, reformasi, dan empati.

    Tuntutan itu diunggah bukan hanya netizen. Tapi juga public figure.

    Mulai dari artis, penyanyi, konten kreator, aktivis, mahasiswa, sampai sutradara ternama.

    Aspek yang melatarbelakangi munculnya tuntutan ini tidak terlepas dari rangkaian aksi protes yang dimulai sejak 25 Agustus 2025.

    Serangkaian demonstrasi yang muncul akibat isu peningkatan tunjangan DPR, persoalan ekonomi, serta insiden meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang ditabrak mobil Brimob, menjadi pemicu utama situasi ini.

    Dari keadaan tersebut, timbul tekanan untuk agar pemerintah secepatnya mengambil tindakan nyata, dan bukan sekadar membuat janji. Istilah “17 + 8 Tuntutan” muncul sebagai sarana terorganisir untuk menggabungkan aspirasi masyarakat yang tersebar.

    Bagian awal mencakup 17 tuntutan jangka pendek dengan batas waktu yang hanya satu minggu. Beberapa di antaranya termasuk:

    Adapun isi 17 tuntutan jangka pendek dengan batas waktu satu minggu, yakni sebagai berikut:

    Tarik TNI dari pengamanan sipil & hindari kriminalisasi demonstran.

    Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan & korban kekerasan aparat.

    Bebaskan demonstran yang ditahan dan hindari kriminalisasi.

    Proses hukum secara transparan terhadap aparat yang melakukan kekerasan.

    Hentikan pelanggaran SOP pengendalian massa oleh Polri.

    Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru.

    Publikasikan anggaran DPR secara transparan dan berkala.

    KPK menyelidiki harta anggota DPR yang mencurigakan.

    Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah.

    Partai pecat kader DPR tak etis.

    Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.

    Libatkan masyarakat sipil dalam dialog DPR.

    Tegakkan disiplin agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

    TNI menyatakan komitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis.

    Pastikan upah layak untuk seluruh pekerja (guru, buruh, nakes, ojol).

    Dialog dengan serikat buruh soal upah minimum dan outsourcing.

    Ambil langkah darurat cegah PHK massal & lindungi buruh kontrak.

    Kemudian ada delapan tuntutan strategis yang memiliki batas waktu satu tahun.

    Di dalamnya terdapat kebutuhan untuk melakukan reformasi total terhadap DPR, memperbaiki sistem partai politik, menyusun pajak secara lebih adil, serta memperkuat lembaga yang menangani korupsi.

    Masyarakat menginginkan TNI untuk kembali berkonsentrasi pada perannya sebagai pelindung negara, sementara masalah sipil harus sepenuhnya dikelola oleh lembaga yang seharusnya.

  • Pemulihan Pasca Insiden Pipa PT Vale di Towuti Masuk Fase Terstruktur, Pemda dan Masyarakat Berkolaborasi

    Pemulihan Pasca Insiden Pipa PT Vale di Towuti Masuk Fase Terstruktur, Pemda dan Masyarakat Berkolaborasi

    FAJAR.CO.ID, LUWU TIMUR – Upaya pemulihan pasca insiden kebocoran pipa minyak di Kecamatan Towuti kini memasuki babak baru. Setelah 12 hari, langkah-langkah darurat yang diterapkan di awal kini bertransformasi menjadi solusi yang lebih terstruktur, berkat sinergi antara Pemerintah Daerah Luwu Timur, masyarakat, dan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale).

    ​Momentum kunci terjadi saat Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, memimpin rapat investigasi pada 2 September 2025. Dalam rapat tersebut, penanganan insiden disepakati akan dibagi dalam tiga tahapan: jangka pendek, menengah, dan panjang. “PT Vale siap dan mau bertanggung jawab, berkomitmen menyelesaikan apa yang menjadi saran, masukan, dan kesepakatan dari rapat kita,” tegas Bupati Irwan. “Kita harus pastikan masyarakat terdampak mendapat solusi konkret sesuai kebutuhan mereka.”

    ​Di lapangan, kemajuan signifikan sudah terlihat. Pembersihan di enam desa—Lioka, Langkea Raya, Baruga, Wawondula, Matompi, dan Timampu—telah menunjukkan hasil nyata. Sungai yang sebelumnya tercemar mulai kembali jernih, lahan pertanian mulai ditangani, dan empang masyarakat masuk dalam daftar pemulihan. Kolaborasi ratusan warga, pekerja PT Vale, dan aparat terkait berjalan efektif, memastikan pemulihan menyentuh aspek lingkungan maupun sosial.

    ​Wendi, salah satu karyawan PT Vale di lokasi, menuturkan progres yang ia lihat langsung. “Kondisi air sudah mulai jernih, hanya tersisa lapisan tipis yang terus kami bersihkan,” ujarnya. Senada, Arifin, nelayan dari Desa Timampu, juga merasakan perbaikan. “Sekarang sudah tidak ada lapisan minyak yang kelihatan di Danau Towuti. Hanya terasa tipis di telapak tangan kalau disentuh,” ungkapnya.

  • Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Asri Tadda Terima Mandat Formatur Ketua DPW Sulsel

    Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Asri Tadda Terima Mandat Formatur Ketua DPW Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tokoh muda Sulawesi Selatan, Asri Tadda, resmi ditunjuk sebagai Formatur Ketua Partai Politik (Parpol) baru di Sulawesi Selatan.

    Mandat tersebut ia terima langsung dari Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam acara penyerahan di Kantor DPP Gerakan Rakyat, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).

    Asri yang juga Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulsel itu diberi tugas menyiapkan struktur kepengurusan partai di seluruh tingkatan, mulai dari DPW, DPD, hingga DPC.

    Keberadaan partai baru ini merupakan amanat Rapimnas I Gerakan Rakyat yang merekomendasikan pembentukan kendaraan politik sebagai alat perjuangan perubahan bangsa.

    Untuk diketahui, partai politik yang dimaksud sebenarnya telah dideklarasikan dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada 27 Juli 2025 lalu. Namun, hingga kini nama resmi partai tersebut masih belum dipublikasikan secara terbuka.

    “Antara ormas Gerakan Rakyat dan partai politik yang akan dibentuk adalah dua entitas berbeda, meskipun semangatnya sama sebagai perjuangan membawa perubahan dan perbaikan bagi bangsa kita,” jelas Asri dalam keterangan persnya.

    Menurutnya, pembedaan wadah ini akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat.

    “Bagi ASN, TNI, dan Polri yang tidak bisa berpolitik praktis, tetap bisa berjuang melalui ormas. Tapi bagi yang siap berjuang lewat jalur politik, silakan bergabung dengan partai,” terangnya.

    Asri menyadari amanah tersebut tidak ringan. Namun, ia optimistis partai baru yang membawa semangat perubahan dan menjadikan Anies Baswedan sebagai tokoh inspiratif akan diminati masyarakat Sulawesi Selatan.

  • Kunjungan Kilat Presiden Prabowo ke China, hanya 8 Jam Bersama Xi Jinping

    Kunjungan Kilat Presiden Prabowo ke China, hanya 8 Jam Bersama Xi Jinping

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kilat ke Tiongkok dalam rangka menghadiri perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok.

    Kunjungan kilat Presiden Prabowo itu dilakukan mengingat kondisi sosial politik di tanah air belum sepenuhnya pulih, akibat aksi protes yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di dalam negeri.

    Dalam kunjungannya ke China, Presiden Prabowo hanya berada di negara tersebut kurang lebih 8 jam. Kunjungan ini menjadi yang paling singat dilakukan Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Presiden RI.

    “Hari ini, hanya dalam waktu kurang dari 8 jam, Presiden Prabowo Subianto berada di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, dalam rangka memenuhi undangan khusus dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk menghadiri rangkaian acara Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya dalam unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (3/9).

    Diketahui, Presiden Prabowo diundang untuk mengikuti rangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) sejak 31 Agustus, tetapi keberangkatan ditunda akibat aksi unjukrasa besar-besaran pada Jumat pekan lalu.

    “Namun, [Prabowo] memutuskan untuk menunda keberangkatan karena mempertimbangkan dinamika situasi di dalam negeri,” ujarnya.

    Ia menambahkan, parade peringatan kemenangan tersebut dihadiri 26 pemimpin dunia setingkat kepala negara maupun kepala pemerintahan. “Indonesia mendapatkan kehormatan khusus untuk berada di kursi utama bersama tuan rumah,” katanya.

  • Kompol Cosmas Dipecat dari Kepolisian, Menangis dan Mengaku Tak Tahu Melindas Ojol

    Kompol Cosmas Dipecat dari Kepolisian, Menangis dan Mengaku Tak Tahu Melindas Ojol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Karier Komandan Batalyon C Resimen IV Pasukan Pelopor Korps Brimob Polda Metro Jaya, Kompol Cosmas Kaju Gae di kepolisian berakhir. Dia dinyatakan melanggar kode etik berat.

    Karena melanggar kode etik berat, Kompol Cosmas pun harus menerima sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), atau dipecat dari dinas kepolisian.

    Putusan PDTH tersebut diambil dalam sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Rabu malam (3/9), Cosmos mendengarkan putusan sidang yang dia jalani.

    ”Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang KEPP ini,” ungkap ketua sidang.

    Mendengar putusan tersebut, Cosmos hanya terdiam. Saat diberikan kesempatan untuk merespons putusan itu, dia menatap langit-langit ruang sidang.

    Sambil menahan tangis, dia kemudian berkata bahwa seluruh insiden tragis yang menyebabkan driver ojek online (ojol), Affa Kurniawan meninggal dunia pada Kamis pekan lalu (28/8), sama sekali tidak pernah terlintas dalam benaknya.

    ”Sesungguhnya (saya) hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi,” imbuhnya.

    Tugas yang dimaksud oleh Cosmas adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam aksi demo buruh di DPR/MPR. Dia pun menegaskan bahwa, dirinya tidak pernah memiliki niat untuk membuat orang lain celaka.

    Apalagi sampai menyebabkan Affan meninggal dunia. Dia mengaku berusaha melindungi dan menyelamatkan seluruh anggotanya yang berada dalam kendaraan taktis (rantis).

    ”Kejadian atau peristiwa (yang menimpa Affan) bukan menjadi niat sungguh-sungguh. Demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban, Affan Kurniawan serta keluarga besar,” ungkap dia.

  • Ketimbang BI Beli SBN untuk Danai Program Asta Cita Prabowo, Pengamat Sarankan Maksimalkan Danantara

    Ketimbang BI Beli SBN untuk Danai Program Asta Cita Prabowo, Pengamat Sarankan Maksimalkan Danantara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendanai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu menuai kritik.

    Pengamat ekonomi, Sutardjo Tui menyebut memang ekonomi dipengaruhi politik. Tapi menurutnya, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan.

    “Memang ada namanya ekonomi politik. Tetapi sepanjang itu ada cover-nya, kemudian penggunaannya jelas,” kata Sutardjo kepada fajar.co.id, Rabu (3/9/2025).

    Jika memang peruntukannya untuk danai program pemerintah. Uang tersebut dialokasikan kemana, apakah ke sektor produktif atau seperti apa.

    “Kalau dia pakai untuk proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai oleh APBN, kemudian dia produktif, misalnya untuk pembangunan kapal ikan, misalnya perbaikan pertanian, itu kan bisa menghasilkan uang kembali itu, kan,” jelasnya.

    Berbeda, kata dia, ketika dialokasikan untuk sektor tidak produktif.

    “Tapi kan kalau kita lihat ya, bayar gaji, sewa, makan bergizi gratis, itu kan,” tambahnya.

    Karenanya, ia mengatakan sebaiknya pemerintah memaksimalkan Badan Pengelola Investasi (BPI). Bisa dengan mengutang lalu dikelola Danantara.

    “Sehingga saya melihatnya bahwa kalau toh pemerintah butuh uang untuk membiayai kepentingan politiknya, kenapa sih nggak bikin pinjam lah, baru simpan di Danantara,” jelasnya.

    Danantara, kata dia, beda dengan SBN. Bisnisnya rill. Uang akan berputar di masyarakat.

    “Di Tanantara dia bisa ada bisnis real di situ. Kalau dia dipakai untuk Dananatara, ya. Dia memang di Danantara dipakai untuk membiayai pemerintah yang vital,” terangnya.