Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dukung Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Sosial, BRI Salurkan BSU 2025 kepada 3,76 Juta Penerima Senilai Rp2,25 Triliun

    Dukung Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Sosial, BRI Salurkan BSU 2025 kepada 3,76 Juta Penerima Senilai Rp2,25 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat peran strategisnya sebagai mitra utama Pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui peran BRI dalam menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja dan memperkuat pondasi pemulihan ekonomi nasional.

    Pada tahun ini, BRI berhasil menyalurkan BSU kepada 3,76 juta rekening penerima manfaat dengan total nilai mencapai Rp2,25 triliun. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui empat tahap, sesuai data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang menjadi acuan utama pelaksanaan program ini.

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya, menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini merupakan bukti nyata peran BRI yang aktif mendukung program Pemerintah. “Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada BRI dalam program BSU 2025 ini. Lewat jaringan BRI yang tersebar hingga ke pelosok desa serta pemanfaatan digitalisasi perbankan, seperti BRImo dan AgenBRILink, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

    Program BSU 2025 merupakan inisiatif Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Bantuan sebesar Rp300.000,- per bulan diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp600.000,-. Bantuan ini ditujukan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan upah minimum (UMP/UMK) di masing-masing wilayah. Selain pekerja sektor formal, program ini juga menyasar 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

  • Hore! Permasalahan Tunggakan Gaji Pemain Rampung, PSM Makassar Tunggu Pencabutan Sanksi

    Hore! Permasalahan Tunggakan Gaji Pemain Rampung, PSM Makassar Tunggu Pencabutan Sanksi

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Permasalahan tunggakan gaji pemain PSM Makassar dikabarkan sudah rampung.

    Masalah yang dialami oleh tim PSM Makassar disebut sudah selesai jelang berlangsungnya musim kompetisi Super League 2025/2026.

    Manajemen tim berjuluk Juku Eja itu merampungkan permasalahan ini tentunya sebelum mulai kompetisi.

    Kini skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares itu sisa menunggu pencabutan sanksi banned atau larangan transfer pemain dari FIFA.

    Terkait kabar inidisampaikan Manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin.

    Ia menyebut masalah tersebut sudah di selesaikan dan tinggal menunggu pencabutan sanksi.

    “Iya, kita sudah diselesaikan. Sekarang kita lagi tunggu proses administratifnya (pencabutan). Mudah-mudahan bisa selesai segera,” katanya dikutip Senin (4/8/2025).

    Dan untuk saat ini, PSM Makassar memang masih terdaftar di FIFA Registration Banned jelang empat hari bergulirnya kompetisi.

    Mereka dikenai dua sanksi tertera untuk PSM Makassar, dijatuhkan pada 28 Maret 2025 dan 19 Mei 2025.

    Dimana, Juku Eja tidak boleh mendaftarkan pemain baru dalam tiga periode bursa transfer kalau tak menyelesaikan masalah tersebut sebelum kompetisi bergulir.

    Dan untuk saat ini, PSM Makassar belum dihapus dalam daftar FIFA Registration Banned.

    Alasannya karena masih menunggu konfirmasi dari pihak pemain menggugat dan FIFA.

    “Kita tunggu saja,” sebutnya.

    Meski begitu, Fajrin tetap optimis masalah ini bisa selesai secepatnya.

    Hal ini pun tak akan mengganggu persiapan penggawa Juku Eja dan untuk pemain-pemain baru bisa dimaksimalkan sejak laga perdana di musim baru ini.

  • Palti Hutabarat Ungkap Alasan Tetap Setia Dampingi Hasto

    Palti Hutabarat Ungkap Alasan Tetap Setia Dampingi Hasto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Relawan Ganjar Pranowo, Palti Hutabarat membagikan ceritanya setelah ikut mendampingi Hasto Kristiyanto, dalam proses hukum yang tengah dijalaninya.

    Palti menyebut, keterlibatannya dalam pengawalan kasus ini bukan tanpa alasan.

    Sebagai orang yang pernah mengalami kriminalisasi dalam kontestasi Pilpres 2024, ia mengaku memahami benar tekanan yang dirasakan Hasto.

    “Sebagai orang yang pernah mengalami kriminalisasi dan jadi target untuk dibungkam, saya meyakini benar bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengalami hal yang serupa,” kata Palti di X @PaltiWest (4/8/2025).

    Ia mengaku tidak menggubris berbagai tudingan miring terhadap dirinya, termasuk anggapan bahwa dirinya kini membela koruptor.

    Baginya, pendirian dan analisa pribadi jauh lebih penting ketimbang persepsi publik.

    “Ada teman yang dulu belain saya karena mengalami kriminalisasi saat Pilpres 2024 mengatakan saya pembela koruptor. Saya ga mau berdebat karena apapun kata orang saya selalu percaya dengan apa yang saya analisa dan rasakan,” ungkapnya.

    Bukan hanya itu, Palti juga menyampaikan rasa lega atas keputusan politik PDI Perjuangan yang menyatakan diri sebagai partai penyeimbang.

    Ia menilai posisi tersebut sejalan dengan komitmennya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto selama tetap berpihak kepada rakyat.

    “Senafas dengan keputusan Kongres ke-6 PDI Perjuangan, saya akan terus mendukung pemerintahan Prabowo yang berpihak pada rakyat dan mengkritik keras setiap kebijakan yang tidak pro rakyat,” tandasnya.

  • Terseret Isu Munaslub Golkar Gantikan Bahlil, Nusron Wahid Tegaskan Dua Poin Penting

    Terseret Isu Munaslub Golkar Gantikan Bahlil, Nusron Wahid Tegaskan Dua Poin Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar kepemimpinan Bahlil Lahadalia dipanaskan dengan rumor bakal digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar dengan agenda mengganti jabatan ketua umum.

    Bahkan muncul rumor, gerakan ini telah mendapat restu dari istana. Nama politisi senior Nusron Wahid terseret.

    Merasa namanya dikaitkan dengan gerakan ini, Nusron menampik isu tersebut. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar mengaku tidak tahu menahu sumber isu ini berasal.

    “Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” tegas Nusron di Jakarta, dikutip pada Senin (4/8/2025).

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia tegas menepis isu adanya keretakan di tubuh partai yang dipimpinnya seiring dengan beredarnya kabar Munaslub.

    “Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” tegas Bahlil.

    Sementara itu, Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid menekankan, bahwa tidak ada satu pun alasan yang rasional untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilainya berjalan baik dan sesuai arah organisasi.

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.

  • Prabowo Bukan yang Pertama, Intip Sejarah Pemberian Abolisi dan Amnesti dari Presiden Soekarno hingga Jokowi

    Prabowo Bukan yang Pertama, Intip Sejarah Pemberian Abolisi dan Amnesti dari Presiden Soekarno hingga Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif presiden dalam bidang hukum bukan hal baru. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi, amnesti dan abolisi sudah berkali-kali diberikan.

    Contoh historis seperti Keppres Nomor 449 Tahun 1961 untuk tokoh-tokoh gerakan pasca-kemerdekaan, hingga Keppres Presiden Jokowi pada 2016, 2019, dan 2021 untuk korban jeratan UU ITE.

    Presiden pertama RI Soekarno pernah mengeluarkan Keppres Nomor 449 Tahun 1961 Amnesti dan Abolisi untuk tokoh-tokoh gerakan Pasca-Kemerdekaan, misalnya Daud Buereuh Aceh, Kahar Muzakar PRRI/Permesta Sulsel, Kartosuwiryo (DI TII/Jawa), dan Ibnu Hadjar (DI TII/Kalsel).

    Era Presiden Soekarno, diterbitkan Keppres Nomor 63 tahun 1977 Amnesti dan Abolisi untuk Pelaku Pemberontakan Fretilin di Timor Leste. Keppres Nomor 123 Tahun 1998 Pengampunan bagi tokoh oposisi Orde Baru dan separatis di Aceh, seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan lain-lain.

    Kemudian era Presiden Abdurrahman Wahid, diterbitkan Keppres Nomor 159/1999 dan Nomor 93/2000 Amnesti dan Abolisi untuk Aktivis Orba dan pengkritik pemerintah, seperti Budiman Sudjatmiko, Garda Sembiring, dan lain-lain.

    Presiden SBY pun pernah menerbitkan Keppres Nomor 22 tahun 2005 Pengampunan untuk pihak GAM. Serta Presiden Jokowi memberikan tiga kali, yaitu 2016, 2019, dan 2021 untuk Baiq Nurul dan Saiful Mahdi untuk Korban Jeratan UU ITE, serta Din Minimi eks Pimpinan Kelompok Bersenjata Aceh

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan pelaksanaan hak prerogatif Presiden RI sesuai dengan konstitusi, bukan suatu kebijakan istimewa.

  • Bahlil Akhirnya Jawab Isu Pergantian Dirinya di Munaslub Golkar

    Bahlil Akhirnya Jawab Isu Pergantian Dirinya di Munaslub Golkar

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.

    Lebih jauh, Nurdin menilai sorotan terhadap posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM juga tidak berdasar.

    Nurdin justru mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Bahlil dalam menjalankan tugas, baik sebagai menteri maupun Ketua Satgas Program Hilirisasi.

    “Ingat, ESDM itu kementerian vital, seperti halnya pertanian. Dan Pak Bahlil dipercaya memegang dua peran penting oleh Presiden Prabowo, termasuk sebagai Ketua Satgas Hilirisasi,” ungkapnya.

    Nurdin juga mengungkapkan, bahwa Bahlil dipanggil khusus oleh Presiden Prabowo ke Istana pada Senin (28/7/2025) sore, untuk membahas dua hal strategis: target produksi minyak dan strategi mendulang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Pertemuan itu berlangsung selama 3,5 jam dan hanya dihadiri oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menlu Sugiono dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Pertemuan tersebut juga membahas rencana impor energi dari Amerika Serikat senilai USD 15 miliar, mencakup BBM, crude oil, dan LPG, sebagai bagian dari restrategisasi energi nasional.

    “Pak Bahlil adalah menteri kepercayaan Presiden. Tegak lurus dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Fakta-fakta ini membantah keras tudingan bahwa ada dorongan dari Istana untuk mengganti beliau melalui Munaslub,”ujarnya

  • Petani Beras dan Jagung Bakal Menangis Keras, Gigin Praginanto: Amerika Siap Banjiri Pasar Indonesia

    Petani Beras dan Jagung Bakal Menangis Keras, Gigin Praginanto: Amerika Siap Banjiri Pasar Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, menyebut, suatu waktu petani padi dan jagung di Indonesia akan dibuat menangis oleh kebijakan pemerintah.

    Dikatakan Gigin, hal tersebut akan terjadi ketikan terigu dan jagung Amerika bebas masuk ke Indonesia dan membanjiri pasar.

    “Petani padi dan jagung pun akan menangis keras, banyak orang Indonesia bakal berhemat,” kata Gigin di X @giginpraginanto (4/8/2025).

    Gigin bilang, warga Indonesia nantinya akan mulai berhemat dengan mengurangi konsumsi nasi atau bahkan berhenti.

    “Berhemat dengan mengurangi atau berhenti makan nasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan penyesuaian tarif impor terhadap barang-barang asal Indonesia. Tarif yang sebelumnya dikenakan sebesar 32 persen, kini diturunkan menjadi 19 persen.

    Kabar tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosialnya, Selasa (15/7/2025) waktu setempat.

    Dalam unggahannya, ia menyebut bahwa ekspor dari AS ke Indonesia akan dibebaskan dari beban tarif dan hambatan non-tarif.

    Namun, penurunan tarif ini tidak datang tanpa komitmen dari pihak Indonesia. Dalam kesepakatan yang diunggah akun resmi Gedung Putih di Instagram, disebutkan bahwa Indonesia akan melakukan pembelian besar-besaran dari sektor energi, pertanian, dan aviasi Amerika.

    Tercatat, Indonesia berkomitmen untuk membeli produk energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta 50 unit pesawat Boeing—mayoritas berjenis 777.

    Selain itu, kesepakatan ini juga membuka akses langsung bagi petani, peternak, dan nelayan asal Amerika untuk memasarkan produknya ke pasar Indonesia yang dihuni lebih dari 280 juta penduduk.

  • Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut sebagai Cara Presiden Prabowo Kumpulkan Musuh Bubuyutan Jokowi

    Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut sebagai Cara Presiden Prabowo Kumpulkan Musuh Bubuyutan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto terus menjadi diskursus.

    Dianggap cara Presiden Prabowo kumpulkan musuh bubuyutan Presiden ke-7 Jokowi.

    Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah siniar di YouTube Keadilan TV. Obrolan antara Psikolog Forensik Reza Indagiri dengan Yan Kuriawan dari Drone Empirit.

    Mulanya, Yan mengatakan keputusan Prabowo memberi amnesti dan abolisi itu membuat pihak Tom Lembong dan Hasto melebur di dunia maya.

    “Buat saya itu canggih,” kata Yan dikutip Senin (4/8/2025).

    Ia lalu memaparkan visualisasi dari data sentimen di media sosial terkait isu tersebut. Hasilnya, menunjukkan adanya reaksi yang natural.

    “Betul-betul reaktif,” imbuhnya.

    Namun yang menarik, kata dia, dilihat dari visualisasinya berwarna hijau. Dalam artian sentimen kepada yang memberi amnesti dan abolisi positif.

    “Positif kepada yang memberi amnesti dan abolisi. Ke Presiden Prabowo,” terangnya.

    Di sisi lain, disebutkan bahwa isu tersebut disertai dengan kemarahan. Tapi bukan kepada Prabowo, melainkan ke penguasa masa lalu.

    “Terhadap Jokowi udah. Itu tinggi banget,” ucap Yan.

    “Marahnya ke Pak Jokowi dan penegak hukum di era Pak Jokowi,” tambahnya.

    Hal tersebut, kata Yan menunjukkan, baru terjadi oposisi di sebuah rezim, tapi yang disasar adalah pemerintahan sebelumnya.

    “Baru kali ni ada pemerintahan. Oposisinya itu bukan kepada presidennya. Tapi presiden sebelumnya,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Prof. Didik J. Rachbini Soroti Abolisi Tom Lembong, Nama Jokowi Ikut Disebut

    Prof. Didik J. Rachbini Soroti Abolisi Tom Lembong, Nama Jokowi Ikut Disebut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dampak hukum yang lemah, tidak adil, dan mudah diintervensi terhadap perekonomian Indonesia menuai sorotan. Pandangan ini disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, terkait kasus hukum yang menimpa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

    “Saya sebagai ekonom ingin memberi kontribusi (semoga bermakna) terhadap praktek kriminalisasi hukum dan kasus Tom Lembong, bagaimana Pengaruh Hukum yang buruk terhadap Ekonomi Indonesia?” ujar Prof. Didik dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (4/8/2025).

    Menurutnya, hukum yang lemah, tidak adil, tidak konsisten, atau mudah diintervensi kekuasaan serta dipolitisasi dapat memberikan dampak negatif serius terhadap perekonomian nasional. Hukum adalah faktor kepastian dan ketidakpastian di dalam ekonomi, khususnya investasi.

    Lebih lanjut Prof Ddik menjelaskan, kepastian hukum adalah syarat mutlak bagi dunia usaha. Negara dengan kepastian hukum yang labil dan buruk muka akan dihindari oleh investor.

    “Kalangan bisnis dan semua investor, baik domestik maupun asing, pasti sangat memerlukan kepastian hukum,” jelas Prof. Didik.

    Ia menegaskan bahwa jika sistem hukum tidak mampu menjamin kontrak, menyelesaikan sengketa secara adil, dan bebas dari intervensi politik, maka investor akan enggan menanamkan modal karena risiko kerugian bahkan kebangkrutan.

    Prof. Didik juga mengingatkan bahwa hukum yang buruk berimplikasi langsung pada peningkatan biaya transaksi. “Biaya transaksi adalah biang kerok atau bahkan setan buruk di dalam ekonomi dan dunia bisnis, yang sering muncul dari sistem hukum yang buruk,” tegasnya.

  • Andi Ina Tegaskan Tak Akan Jadi Rival Appi di Musda Golkar Sulsel

    Andi Ina Tegaskan Tak Akan Jadi Rival Appi di Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bendahara DPD I Golkar Sulsel, Andi Ina Kartika Sari melontarkan pernyataan terbuka yang sarat makna politik. Bahwa ia menegaskan loyalitasnya kepada Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin (Munafri).

    Andi Ina secara emosional menyampaikan bahwa dirinya tak akan pernah menjadikannya rival dalam kontestasi apa pun selama Munafri masih aktif dan maju mencalonkan diri.

    Pernyataan ini menjadi sinyal kuat soliditas internal Golkar, sekaligus menutup ruang spekulasi terkait potensi persaingan keduanya di arena politik lokal.

    Tentu saja, ungkapan Bupati Barru itu penuh makna politik. Bahwa komitmennya untuk terus mendukung Ketua DPD II Golkar Makassar sekaligus Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam setiap langkah politik ke depan, termasuk di Musda Golkar Sulsel yang rencananya digelar tahun ini.

    Ia menegaskan, tak akan pernah berada di barisan yang berseberangan dengan Appi—sapaan akrab Munafri.

    “Saya selalu mendukung Pak Appi, baik di organisasi kemahasiswaan maupun dalam dunia politik. Jika beliau mencalonkan diri, saya pastikan tidak akan menjadi rival. Karena beliau bukan hanya pemimpin, tapi saudara,” ujar Andi Ina dengan nada penuh support, Minggu (3/8/2025).

    Saat ini, partai Golkar Sulsel mempersiapkan diri untuk perhelatan Musda DPD I Golkar Sulsel, direncanakan bulan Agustus ini.

    Salah satu agenda Musda DPD I Golkar Sulsel adalah pergantian Ketua DPD I. Adapun figur yang potensial digadang-gadang calon kuat Ketua Golkar Sulsel adalah Munafri Arifuddin yang sudah mengantongi dukungan dari mayoritas pemilik suara DPD II Golkar se-Sulsel.