Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Pengamat Politik dan Militer: Ada Pertarungan Elit Lokal dan Global di Balik Kerusuhan Massa

    Pengamat Politik dan Militer: Ada Pertarungan Elit Lokal dan Global di Balik Kerusuhan Massa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA —Pengamat politik dan militer Selamat Ginting menilai bicara persoalan kerusuhan massa aksi yang terjadi di Indonesia.

    Dalam podcast di Channel YouTube, Forum Keadilan TV, Ginting bicara soal penunggang atau dalang di baliknya.

    Ia menyebut dalam kerusuhan massa aksi yang terjadi beberapa waktu lalu, ada pertarungan elit yang terjadi.

    Pertarungan elit yang dimaksudnya dalam hal ini, baik itu elit lokal di Indonesia atau bahkan sampai elit global.

    “Tentu saja ini ada pertarungan elit menurut saya,” kata Ginting, dikutip kanal YouTube Forum Keadilan TV, Jumat, (5/9/2025).

    “Baik elit lokal atau pun elit global. Karena itu pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi secara tertutup,” ujarnya.

    Menurutnya aksi yang berakhir dengan kerusuhan itu terjadi layaknya operasi intelijen. Alasannya jelas, karena susahnya diungkap pelaku dari peristiwa ini.

    “Ibaratnya operasi-operasi intelijen, karena itu agak sulit mengungkap siapa pelaku di peristiwa ini,” tuturnya.

    “Artinya kita juga harus bisa membedakan massa aksi (pengunjuk rasa) dengan massa perusuh,” paparnya.

    Untuk para terduga pelaku yang diamankan, mereka merupakan korban dari si dalang di balik ini semua.

    Dimana, krisis yang dialami Indonesia jadi alasan mereka menerima tawaran tersebut.

    Ginting menyebut orang-orang yang ditangkap dan terduga pelaku merupakan sosok para pencari kerja.

    “Kalau kita lihat massa perusuh itu kondisi negara sedang krisis, ekonomi dan moneter,” jelasnya.

    “Kalau dari jumlah orang yang ditangkap itu rata-rata sekitar 19-25 tahun. Itulah orang-orang pencari kerja,” terangnya.

  • Peringati Hari Pelanggan Nasional, Direksi BRI Sapa Langsung Nasabah di Beberapa Daerah

    Peringati Hari Pelanggan Nasional, Direksi BRI Sapa Langsung Nasabah di Beberapa Daerah

    Momentum Hari Pelanggan Nasional menjadi pengingat bagi BRI untuk terus menempatkan nasabah sebagai pusat dari setiap inovasi. Salah satu bukti nyata keberhasilan inovasi BRI yakni keberadaan super apps BRImo yang saat ini menjadi kanal utama layanan keuangan digital BRI yang menyediakan fitur lengkap dan terintegrasi. Hal tersebut tercermin dari capaian BRImo hingga akhir Juni 2025 yang mencatat pertumbuhan impresif dengan jumlah pengguna meningkat 21,2% secara tahunan (yoy) menjadi 42,7 juta user serta volume transaksi tumbuh 25,5% yoy mencapai Rp3.231,7 triliun.

    BRImo merupakan super app yang mampu menjawab berbagai kebutuhan transaksi harian nasabah seperti pembayaran QRIS, transfer antarbank, serta pembelian produk investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan reksa dana. Kini, BRImo tidak hanya hadir sebagai super apps, tetapi juga sebagai lifestyle platform yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

    Selain itu, QLola by BRI merupakan bagian dari transformasi strategis BRI menuju model universal banking dalam mendukung kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Nasabah diberikan kemudahan untuk memantau dan mengunduh laporan keuangan secara langsung melalui fitur real-time report dan account statement yang dapat diakses kapan saja. BRI akan terus mengembangkan dan memperluas jangkauan QLola, sehingga mampu memberikan solusi end-to-end yang menjawab kebutuhan korporasi secara menyeluruh.

    Hingga Juni 2025, QLola by BRI sendiri telah membukukan volume transaksi Rp5.970 triliun, tumbuh 36,8% yoy. Pertumbuhan ini terjadi pada segmen wholesale maupun non-wholesale, dengan lebih dari 75.000 klien baru, sehingga total pengguna QLola by BRI mencapai 258 ribu atau meningkat 41,09% yoy.

  • Komentar Mahfud MD soal Pernyataan Presiden Prabowo terkait Gejala Makar dan Terorisme di Demo Rusuh

    Komentar Mahfud MD soal Pernyataan Presiden Prabowo terkait Gejala Makar dan Terorisme di Demo Rusuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD angkat suara terkait dugaan Presiden Prabowo Subianto soal gejala makar dan terorisme pada aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan.

    Merespons pernyataan itu, Mahfud MD meminta agar aparat penegak hukum segera melakukan tindakan terhadap pihak-pihak yang dicurigai melakukan makar dan terorisme.

    “Ya, ditangkap saja kalau ada yang makar,” kata Mahfud saat ditemui di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (4/9/2025).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan bahwa definisi makar telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Pertama, katanya, makar adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Kedua, adanya gerakan yang bertujuan agar presiden dan wakil presiden tidak bisa bekerja.

    “Itu makar namanya. Apa ada ke arah itu? Saya tidak tahu, kan? Pemerintah lebih tahu,” tutur Mahfud.

    Dia menyebut gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah sejatinya adalah gerakan organik yang lahir dari masyarakat, sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang belum ditanggapi serius.

    Akan tetapi, Mahfud menduga gerakan itu kemudian ditunggangi pihak tertentu. “Demo ini aslinya organik, ada alasan yang memang muncul dari bawah dan riil. Cuma, kemudian ada yang menunggangi,” katanya.

    Mahfud juga menjelaskan bahwa diksi menunggangi dengan mendalangi itu berbeda. “Kalau mendalangi itu dia yang merencanakan, lalu dia yang menggerakkan. Ini tidak. Masyarakat organik, makanya tidak tersentuh oleh intelijen sebelumnya, tiba-tiba muncul,” ucapnya.

  • Pengamat Politik dan Militer: Ada Pertarungan Elit Lokal dan Global di Balik Kerusuhan Massa

    Selamat Ginting Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Politik & Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting merespons kerusuhan demo sejak 25 Agustus 2025 lalu.

    Hal itu kata dia tak terlepas dari adanya pertarungan elit di dalamnya. Baik elit lokal maupun elit global. Olehnya itu akan sulit mengungkap siapa pelaku di balik kerusuhan yang terjadi. 

    Menurutnya, harus dibedakan antara massa aksi dengan massa perusuh. Melihat para pihak yang tertangkap rata-rata berumur 19-25 tahun. Rata-rata para pencari kerja. Banyak yang sedang mencari kerja. 

    “Bisa jadi orang-orang ini yang pernah punya catatan hukum di polsek-polsek, kemudian mereka beredar lagi. Patut diduga massa telah diatur setelah demo 25 Agustus itu,” ujarnya dikutip Forum Keadilan TV, Kamis, (4/9/2025).

    Dia juga menghubungkan dengan elit pemerintah yang terancam di reshuffle menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Lalu ada elit global. “Kita sekarang masuk dalam pertarungan global. Dimana tiga negara adidaya yakni Amerika, Tiongkok dan Rusia tengah berebut pengaruh,” jelasnya.

    “Kemudian oligarki lama yang sudah lama selama sepuluh tahun Jokowi, sekarang mereka terancam. Kemudian bersatu dengan orang-orang yang frustasi dengan kondisi ekonomi. Jadi semuanya menyatu,” tambahnya.

  • LASKAR Sindir Penunjukan Rusdi Masse di Komisi III: NasDem Sedang Menguji Kesabaran Publik

    LASKAR Sindir Penunjukan Rusdi Masse di Komisi III: NasDem Sedang Menguji Kesabaran Publik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan menilai langkah Partai NasDem menunjuk Rusdi Masse (RMS) menggantikan Ahmad Sahroni di Komisi III DPR RI sebagai manuver politik yang berani, namun juga penuh ironi.

    Ketua Umum LASKAR, Illank Rajab, menyebut keputusan ini justru memperlihatkan bagaimana NasDem tampak tidak belajar dari badai sorotan publik yang terus menghantam partainya.

    “Kalau tidak salah, dalam kasus SYL, nama RMS sempat disebut dalam persidangan terkait dugaan gratifikasi. Belum lagi, publik Sulawesi Selatan pasti masih ingat dengan sorotan keras soal kasus impor hortikultura tahun 2020, yang menyeret dua nama besar politisi NasDem, Ahmad Ali dan Rusdi Masse. Lalu, apa artinya? Seolah-olah NasDem sedang berkata: ‘biar publik gaduh, yang penting kursi tetap di tangan,” kata Illank Rajab, Kamis (4/9/2025).

    Illank menegaskan, penunjukan RMS di Komisi III sebuah komisi yang mengurusi hukum, HAM, dan keamanan adalah ironi politik yang sulit dicerna akal sehat.

    “Bukankah seharusnya Komisi III diisi oleh figur yang bersih, punya kredibilitas hukum, dan mampu menegakkan marwah lembaga? Tapi kini justru diisi sosok yang namanya tak lepas dari pusaran sorotan kasus. Ini seperti menugaskan rubah menjaga kandang ayam,” ucapnya.

    Menurutnya, publik bisa menilai bahwa NasDem sedang mempertaruhkan kredibilitasnya dengan cara yang paling ekstrem.

    “Entah ini keberanian, atau sekadar bentuk keputusasaan. Tapi satu hal jelas NasDem sedang menguji kesabaran publik. Jika partai politik ingin dianggap serius dalam agenda pemberantasan korupsi, seharusnya mereka menjauhkan figur-figur bermasalah dari ruang strategis, bukan malah mempromosikannya,” tegas Illank.

  • Yudi Purnomo Harahap soal Nadiem Ditetapkan Tersangka Korupsi: Akhirnya…

    Yudi Purnomo Harahap soal Nadiem Ditetapkan Tersangka Korupsi: Akhirnya…

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim ditetapkan tersangka korupsi. Itu kini menuai sorotan.

    Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap salah satu yang mengatensi. Karena Nadiem telah ditetapkan tersangka.

    “Akhirnya Mas Nadiem Makarim diumumkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi laptop,” kata Yudi dikutip dari unggahannya di X, Kamis (4/9/2025).

    Nadiem sendiri diketahui ditetapkan tersangka setelah Tia kali diperiksa. Itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

    “Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (4/9).

    Penetapan sebagai tersangka ini menyusul beberapa tersangka lain yang lebih awal ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan.

    Beberapa nama yang dijadikan tersangka lebih awal antara lain; Direktur SMP Kemendikbudristek 2020-2021, Mulyatsyah, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek 2020-2021, Sri Wahyuningsih, mantan stafsus Mendikbudristek, Jurist Tan, dan mantan Konsultan Teknologi pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.

    Dari keempat tersangka yang sudah dijadikan tersangka itu, baru Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih sudah ditahan. Ibrahim Arief ditetapkan sebagai tahanan kota. Jurist Tan sedang dicari karena berada di luar negeri.

    Diketahui, kasus dugaan korupsi ini bermula dari program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek dengan pengadaan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah di Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan anggaran mencapai Rp9,3 triliun. (Arya/Fajar)

  • Ubedilah Badrun: Kapolri Bisa Menyatakan Mundur Tanpa Menunggu Dipecat oleh Prabowo

    Ubedilah Badrun: Kapolri Bisa Menyatakan Mundur Tanpa Menunggu Dipecat oleh Prabowo

    “Menyayangkan sikap Prabowo yang tak kunjung memenuhi tuntutan kami yang juga tuntutan publik untuk mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, etik, dan konstitusional,” lanjut Kang Ubed.

    Dia mengatakan pencopotan Jenderal Listyo dari Kapolri sesungguhnya menjadi agenda reformasi kepolisian.

    “Reformasi kepolisian berarti reformasi tata kelola dan lain-lain serta reformasi struktural di antaranya memberikan sanksi tegas terhadap lapisan elite kepolisian jika terjadi kesalahan fatal, dalam konteks saat ini memberhentikan Kapolri, Kapolda, dan lain-lain yang bertanggungjawab atas peristiwa tragis pelindasan Affan Kurniawan,” katanya.

    Seratus aktivis 98, kata Kang Ubed, menilai elite politik Indonesia kehilangan moral apabila Prabowo tidak mencopot Jenderal Listyo setelah peristiwa pelindasan rantis Brimob.

    “Jika tuntutan itu tidak dipenuhi Prabowo maka kami menilai bahwa bangsa ini kehilangan moral obligacy justru dari lapisan elite kekuasaan. Tentu ini menyedihkan dan meremukan jiwa bangsa,” ujar dia.

    Selain mendesak presiden mencopot kapolri, Kang Ubed juga mendesak Jenderal Listyo untuk mundur dari posisinya untuk menunjukkan elite bangsa memiliki moral, etik, dan spirit kemanusiaan yang adil dan beradab.

    “Kapolri bisa menyatakan mundur dari jabatanya tanpa menunggu dipecat oleh Prabowo, karena itu juga tidak dilakukan, kami menilai bahwa standar etik elite bangsa ini sangat membuat kami sedih,” kata dia. (fajar)

  • BNI Rayakan Hari Pelanggan Nasional dengan Promo & Layanan Spesial di Wilayah 07 Makassar

    BNI Rayakan Hari Pelanggan Nasional dengan Promo & Layanan Spesial di Wilayah 07 Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memperingati Hari Pelanggan Nasional pada 4 September 2025 dengan menghadirkan serangkaian kegiatan bertema “Setia Menemani Setiap Langkahmu, Mewujudkan Masa Depan yang Hijau dan Inklusif.”

    Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menyampaikan bahwa momentum ini menjadi kesempatan penting bagi BNI untuk mempererat hubungan dengan nasabah sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat.

    “Kami berkomitmen untuk tidak hanya menghadirkan layanan terbaik, tetapi juga memberi kontribusi nyata melalui program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Hari Pelanggan Nasional adalah saat yang tepat untuk menunjukkan apresiasi kami kepada nasabah di seluruh Indonesia,” ujar Putrama.

    Peringatan Hari Pelanggan Nasional tahun ini semakin bermakna dengan meningkatnya rating ESG (Environmental, Social, and Governance) BNI yang naik dari BBB pada Juni 2024 menjadi A pada Juni 2025 menurut penilaian MSCI. Hal ini menegaskan pengakuan internasional atas konsistensi BNI dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya.

    Sebagai bagian dari rangkaian peringatan, BNI menyelenggarakan berbagai kegiatan di kantor wilayah dan cabang di seluruh Indonesia. Kegiatan meliputi sapaan langsung dari jajaran manajemen dan karyawan kepada nasabah, pemberian souvenir ramah lingkungan, serta aktivitas khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

    Selain kegiatan langsung di kantor cabang, BNI juga menguatkan pesan keberlanjutan melalui Program BUMI (BNI UMKM Ramah Lingkungan). Program ini memberikan dukungan kepada pelaku UMKM berupa insentif, pelatihan, business matching, hingga sertifikasi lingkungan agar dapat meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.

  • DPRD Makassar Lobi Perumnas hingga STISIP 17 Agustus 1945 untuk Kantor Sementara

    DPRD Makassar Lobi Perumnas hingga STISIP 17 Agustus 1945 untuk Kantor Sementara

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melobi sejumlah pihak untuk ditempati kantor sementara. Mengingat kantor di Jalan AP Pettarani hangus terbakar.

    Salah satu opsi lokasi adalah Perumahan Nasional (Perumnas) di Jalan Hertasning. Saat ini masih dalam tahap lobi.

    “Sementara kita mau lobi Perumnas yang di Hertasning. Ada mudah-mudahan kita bisa pakai yang sampingnya Bank BTN Jalan Hertasning,” kata Ketua DPRD Makassar, Supratman, saat ditemui di Balai Kota Makassar, Kamis (4/9/2025).

    Selain Perumnas Hertasning, ia menyebut ada opsi lain. Seperti di PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang berada di Jalan Sawerigading.

    Selain itu, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17 Agustus 1945 Makassar. Letaknya di Jalan AP Pettarani.

    Dua tempat itu, kata Supratman sudah ditinjau. “Beberapa tempat kita sudah cek, PELNI, kita sudah cek. Universitas 17 Agustus juga,” ujarnya.

    Soal kapan akan berkantor sementara, ia mengatakan secepatnya. Menunggu persetujuan dari pemilik tempat.

    “Secepatnya lah, secepatnya. Karena kita minta dulu persetujuan dengan yang punya, kan seperti itu,” terangnya. (Arya/Fajar)

  • PANI Gelontorkan Rp16,1 Triliun untuk Tambah Saham di CBDK

    PANI Gelontorkan Rp16,1 Triliun untuk Tambah Saham di CBDK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) siap mengucurkan dana jumbo hingga Rp16,1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menambah kepemilikan saham di PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), anak usaha sekaligus pengembang utama kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

    Dalam keterangannya, PANI menjelaskan aksi ini dilakukan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) III.

    Emiten properti ini akan menerbitkan maksimal 1,2 miliar lembar saham baru bernilai nominal Rp100 per saham. Hasilnya akan dipakai untuk membeli saham CBDK di harga Rp6.450 per lembar hingga porsi kepemilikan PANI naik ke 44,10 persen.

    “Transaksi ini termasuk kategori material dan afiliasi, yang kami yakini bakal memperkuat fundamental PANI ke depan,” ungkap manajemen dalam keterangan resmi.

    CBDK sendiri menggarap lahan 694 hektare di PIK2, yang dikenal sebagai proyek kota mandiri kolaborasi Agung Sedayu Group dan Salim Group.

    Sejumlah proyek ikonik berdiri di kawasan ini, mulai dari Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Hilton PIK2 Jakarta, Aloha Pasir Putih, Erajaya Digital Complex, hingga Indonesia Design District.

    Manajemen menegaskan, suntikan modal jumbo ini diharapkan menambah recurring income PANI dan memperkuat valuasi. Aksi tersebut juga diyakini sejalan dengan tren positif sektor properti, ditopang pemulihan ekonomi nasional dan penurunan suku bunga.

    Dengan strategi ini, PANI optimistis bisa memberi nilai tambah signifikan bagi pemegang saham serta mempertahankan reputasi sebagai salah satu pengembang properti papan atas di Indonesia. (Pram/fajar)