Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Jadi Rekrutan ke-9 Arema, Betinho Filho Diyakini Bakal Rusak Wacana Hattrick Gelar Persib Bandung

    Jadi Rekrutan ke-9 Arema, Betinho Filho Diyakini Bakal Rusak Wacana Hattrick Gelar Persib Bandung

    FAJAR.CO.ID,MALANG — Persaingan di ajang Super League 2025/2026 bakal sengiti, Arema FC siap memberikan ancaman.

    Ini terlihat dari keseriusan tim Arema FC menyambut musim terbaru dan siap meramaikan persaingan.

    Terbaru, tim berjuluk Singo Edan itu secara resmi mengumumkan kedatangan satu pemain asing baru.

    Arema FC resmi datangkan mantan pemain PSS Sleman, Betinho Filho sebagai tambahan kekuatan.

    Kehadiran Betinho Filho juga jadi pelengkap sembilan pemain asing Arema FC.

    Pelatih Marcos Santos menyambut baik kedatangan pemain asing asal Brazil itu.

    Marcos Santos mengatakan sudah mengetahui Betinho sejak sang pemain masih bermain di liga Brasil.

    “Saya mengetahui dan pernah melihatnya ketika dia memperkuat tim seperti Chapecoense dan Sport Club de Recife di Serie A Brasil,” katanya.

    Betinho Filho disebut punya kualitas yang sangat baik dan bisa menambah kekuatan tim.

    Pemain berusia 33 tahun ini juga memiliki kualitas karena bermain di level tertinggi.

    “Kalau Serie A, sudah pasti top dan pasti akan membantu banyak bagi tim dengan kualitasnya,” imbuhnya.

    Adapun untuk Betinho merupakan pemain yang beroperasi di lini tengah sebagai gelandang.

    Namun, pada musim sebelumnya dia tampil apik bersama PSS Sleman saat dimainkan sebagai bek tengah.

    Kehadirannya di tim Arema FC tentu diharapkan bisa mendongkrak performa dan meraih hasil terbaik di Super League 2025/2026

    (Erfyansyah/fajar)

  • Simpang Tol Baru Bikin Saham PANI Siap Melaju

    Simpang Tol Baru Bikin Saham PANI Siap Melaju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) akan mendapat angin segar dari proyek Tol Kataraja yang segera dioperasikan.

    Tol ini akan jadi akses utama menuju kawasan PIK 2 dan diyakini akan mendongkrak kunjungan serta transaksi di kawasan tersebut.

    Analis Trimegah Sekuritas Kharel Devin Fielin menjelaskan, kehadiran simpang tol akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan dan prapenjualan PANI.

    “Sebagai gerbang menuju kawasan PIK 2, pengembangan proyek konektivitas tersebut diharapkan berdampak positif terhadap prospek prapenjualan (pre-sales) dan kinerja keuangan PANI,” katanya, Rabu (30/7/2025).

    Ia memprediksi PANI akan mencetak prapenjualan sebesar Rp 9 triliun pada 2026 dan Rp 10,8 triliun pada 2027 berkat Tol Kataraja Fase 1.

    Selain itu, PANI juga bakal diuntungkan dari proyek-proyek pendukung seperti kawasan hiburan, tempat ibadah, hingga gedung perbankan milik BCA, Mandiri, dan BNI di PIK 2.

    “Dari sisi makro ekonomi, kami memperkirakan, kebijakan mengenai kelanjutan tarif resiprokal Trump akan semakin menemui titik terang dan suku bunga BI akan menurun dari level saat ini 5,5% menuju 5,0% pada akhir 2025 dan 4,5% pada akhir 2026. Kedua faktor tersebut akan mendukung momentum perbaikan ekonomi dan melanjutkan permintaan sektor properti,” jelasnya.

    Dengan semua katalis tersebut, Trimegah tetap merekomendasikan beli saham PANI. Target harganya ditetapkan Rp 25.075 atau potensi naik 59% dari posisi sekarang Rp 16.150.

    Namun untuk tahun ini, target prapenjualan diturunkan jadi Rp 5,3 triliun dari sebelumnya Rp 7,5 triliun. Penyebabnya antara lain tekanan ekonomi dan suku bunga tinggi.

  • PSI Pasang Kuda-Kuda, Siap Hadapi Serangan ke Jokowi Usai Amnesti dan Abolisi Hasto-Tom Lembong

    PSI Pasang Kuda-Kuda, Siap Hadapi Serangan ke Jokowi Usai Amnesti dan Abolisi Hasto-Tom Lembong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, kembali menekankan kepada publik agar menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong serta Hasto Kristiyanto.

    Hal ini diungkapkan Dian setelah banyaknya perbedaan panjang di Medsos mengenai putusan tersebut.

    Hanya saja, ketika sejumlah pihak masih menyinggung mantan Presiden Jokowi, kata Dian, maka itu sudah berbeda cerita.

    “Kita semua hormati keputusan Presiden memberikan abolisi-amnesti, tapi kalau anak panahnya kalian arahkan ke Pak Jokowi, kita berhitung ulang,” ucap Dian di X @DianSandiU (5/8/2025).

    Dikatakan Dian, rekonsiliasi memiliki dua arah, bukan meminta yang satu diam namun melepas yang satunya untuk bersiap memukul.

    “Bukan begitu,” tegasnya.

    Pria yang memiliki darah Bugis ini tidak lupa mengingatkan soal momentum hari kemerdekaan yang perlu dihormati oleh semua pihak.

    “Negara hanya meminta 1 hari, selebihnya 1 bulan untuk kita dapat berterima kasih atas jasa para pejuang kemerdekaan,” tukasnya.

    “Itupun banyak yang tidak sanggup!,” tambahnya.

    Menyadari banyaknya pihak yang terus-menerus menyerang keluarga Jokowi, Dian bilang, pada momentum bulan Kemerdekaan, semua harus rukun.

    “Padahal silahkan saja membenci pejabat, silahkan menghina pemerintah tapi Agustus ini bulan kemerdekaan Negara kita,” kuncinya.

    Sebelumnya, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pengakuan Jokowi memberikan izin impor gula ke Tom Lembong merupakan bukti kuat adanya kriminalisasi.

  • Bareskrim Polri Hentikan Kasus Ijazah Jokowi, Jimly Asshiddiqie: Sudah Seharusnya

    Bareskrim Polri Hentikan Kasus Ijazah Jokowi, Jimly Asshiddiqie: Sudah Seharusnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menghentikan penyelidikan dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Keputusan ini mendapat respons positif dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie.

    “Ini memang sudah seharusnya demikian. Selamat untuk Kepolisian yang mengutamakan solusi yg bersifat restoratif & relonsiliatif, sejalan dg keputusan pemberian abolisi dan amnesti umum oleh Presiden, menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025,” ucap Jimly melalui akun X pribadinya, Selasa (5/8/2025).

    Penghentian penyelidikan ini tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri, Brigjen Pol Sumarto. Surat tersebut telah dikirimkan ke Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) selaku pihak pelapor.

    “Penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” bunyi keterangan resmi dalam SP3D yang dibagikan oleh Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadillah, Kamis (31/7/2025).

    Bareskrim menjelaskan bahwa bukti yang diserahkan TPUA hanya berupa data sekunder dan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam proses penyelidikan. Karena itu, laporan yang dimaksud tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

  • Rebut dan Eksekusi Kedaulatan Pangan Sekarang, Bukan Ketahanan Pangan

    Rebut dan Eksekusi Kedaulatan Pangan Sekarang, Bukan Ketahanan Pangan

    Dengan demikian, sudah saatnya kita bergeser dan melakukan perubahan besar menuju Kedaulatan Pangan sejati. Ini bukan hanya soal mengisi perut rakyat, tetapi tentang kemampuan esensial untuk mengendalikan nasib pangan secara utuh dan mandiri, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (3) serta UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Di bawah Kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah melalui tiga pilar utama, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (BAPANAS), Holding BUMN ID FOOD, dan bersama KADIN Indonesia, harus berani keluar dari zona nyaman birokrasi reaktif dan segera bertindak sebagai eksekutor kedaulatan pangan, bukan hanya menjadikan ketahanan pangan sebagai pemanis wacana.

    Peran Vital Pilar Kedaulatan Pangan

    Kementerian Pertanian sebagai Perancang Utama, Bukan memadamkan kebakaran

    Kementerian Pertanian (Kementan) seharusnya menjadi perancang dan konseptor perubahan besar kedaulatan pangan. Namun, Kementerian ini sering kali terlihat hanya sibuk mengurus masalah musiman dan reaktif.

    Subsidi pupuk sering tidak tepat sasaran, meninggalkan celah sistemik. Contohnya, pada awal 2024, banyak petani di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat regulasi baru berbasis digital (Permentan No. 10 Tahun 2022), yang memicu protes (Kompas & Tempo, Maret-April 2024) dan berpotensi melanggar Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

    Selain itu, data produksi yang tumpang tindih dan tidak akurat (produksi padi 2020 mencapai 31,31 juta ton, jauh di bawah target yang ditetapkan, berdasarkan Statistik Pertanian BPS 2020) sering menjadi dasar kebijakan impor yang masuk saat panen raya, langsung menjatuhkan harga jual petani. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2012 yang mengamanatkan pemerintah untuk melindungi petani.

  • Lebih Dekat ke Jokowi Ketimbang Prabowo, Alasan Bahlil Lahadalia Mudah Dilengserkan dari Golkar

    Lebih Dekat ke Jokowi Ketimbang Prabowo, Alasan Bahlil Lahadalia Mudah Dilengserkan dari Golkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Munaslub Partai Golkar diyakini bakal semakin menguat beberapa waktu mendatang. Ada beberapa alasan mengapa Bahlil Lahadalia ingin dilengserkan dari kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    Salah satu alasan paling menonjol yang bisa memicu besarnya dorongan untuk melakukan Munaslub adalah kedekatan Bahlil Lahadalia terhadap mantan presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi.

    Di lain sisi, Bahlil dinilai tidak terlalu dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Kader-kader yang ingin total menyelaraskan program dengan Prabowo inilah yang akan menyuarakan Munaslub lebih menguat.

    Peneliti Citra Institute, Efriza tidak menampik jika kedekatan Bahlil dengan Jokowi memungkinkan dirinya digulingkan dari kursi Ketua Umum Golkar.

    Dia bahkan menyebut, kemungkinan tersebut sangat tinggi, apalagi melihat situasi politik setelah amnesti dan abolisi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap dua tokoh yang selama ini dinilai berseberangan dengan Jokowi dan beberapa tahun terakhir.

    Efriza menilai, kebijakan Prabowo itu mempertegas sikapnya yang gerah dengan kepemimpinannya acap direcoki, bahkan dirinya dikonotasikan sebagai presiden boneka.

    “Di internal Golkar ada kelompok yang merasa tidak terakomodir oleh kepemimpinan Bahlil,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Senin (4/8).

    Kepemimpinan Bahlil yang dianggap tidak solid mendukung Presiden Prabowo karena lebih loyal kepada Jokowi, menjadikan isu munaslub bisa menguat.

    Efriza menyebut, kepemimpinan Bahlil di Golkar saat ini tidak menguntungkan bagi agenda politik penguasa. “Bahwa kedekatannya dengan Jokowi justru akan menghambat penyelarasan partai dengan pemerintahan Prabowo Subianto,” tandasnya.

  • Lawan Fenomena One Piece, Asosiasi Pengemudi Logistik Instruksikan Anggota Kibarkan Merah Putih di Armada

    Lawan Fenomena One Piece, Asosiasi Pengemudi Logistik Instruksikan Anggota Kibarkan Merah Putih di Armada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Logistik ikut merespons fenomena pengibaran bendera one piece di berbagai media termasuk pada angkutan kendaraan truk.

    Melihat fenomena itu, asosiasi ini bersepakat dan menyerukan kepada anggotanya untuk memasang bendera Merah Putih di armada masing-masing.

    Seruan untuk mengibarkan bendera Merah Putih pada armada masing-masing mengacu pada hasil rapat pembahasan kebijakan zero ODOL 2027 bersama pemerintah dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    “Bendera Merah Putih adalah simbol tunggal perjuangan dan persatuan,” kata Perwakilan Asosiasi Pengemudi Logistik, Suroso, Senin (4/8).

    Karena itu, Suroso mengungkapkan bahwa pihak asosiasi sudah bersepakat agar seluruh anggotanya memasang Bendera Merahh Putih. Apalagi dalam momentum perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Diketahui, pengibaran bendera One Piece yang ramai belakangan ini menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI memantik berbagai perdebatan di tengah masyarakat. Ada yang melihat itu sebagai bentuk aspirasi dan protes kepada pemerintah, namun tidak sedikit juga yang melihat itu sebagai bentuk provokasi bahkan makar.

    Selain meminta anggotanya mengibarkan bendera Merah Putih di Armada, Asosiasi Angkutan Logistik juga meminta para pengemudi truk untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah masing-masing.

    Diketahui, Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-20/M/S/TU.00.03/07/2025, setiap warga negara Indonesia diimbau mengibarkan bendera Merah Putih mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2025.

  • Adhie M Massardi: 99,99 Persen Gak Yakin Kejaksaan Berani Menjarakan Para Begundal Joko Widodo

    Adhie M Massardi: 99,99 Persen Gak Yakin Kejaksaan Berani Menjarakan Para Begundal Joko Widodo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Juru Bicara Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M. Massardi angkat suara terkait kasus Silfester Matutina yang ramai jadi perbincangan.

    Diketahui, Silfester Matutina yang menjadi terpidana kasus penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla kini ramai jadi sorotan publik. Sorotan tajam masyarakat itu setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana melakukan eksekusi atas vonis 1,5 tahun sejak 6 tahun silam itu.

    Atas rencana kejaksaan itu, Adhie M Massardi justru mengungkapkan keraguannya atas niat kejaksaan melakukan eksekusi. Dia tidak yakin Kejaksaan Agung di bawah pimpinan ST Burhanuddin berani memenjarakan pendukung setia mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

    “99,99 % gak yakin kejaksaan berani menjarakan para begundal Joko Widodo,” kata Adhie M Massardi dikutip dari laman media sosialnya, Senin (4/8).

    Cuitan Adhie M Massardi itu menyertakan tangkapan layar terkait rencana kejaksaan untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana Silfester Matutina.

    Selain meragukan kejaksaan berani mengeksekusi Silfester Matutina ke penjara, Adhie M Massardi juga ragu Menteri BUMN, Erick Thohir berani melakukan langkah untuk memecat tokoh yang diangkatnya menjadi komisaris salah satu BUMN tersebut.

    “Erick Thohir juga gak berani mecat terpidana satu ini dari Komisaris BUMN,” tandas Adhie M Massardi.

    Sebelumnya, Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu juga menyentil mantan Presiden Joko Widodo. Kali ini kaitannya dalam kasus Silfester Matutina.

  • Said Didu: Kasus Silfester Fakta Aparat Hukum Diatur Sama Jokowi

    Said Didu: Kasus Silfester Fakta Aparat Hukum Diatur Sama Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu kembali menyentil mantan Presiden Joko Widodo. Kali ini kaitannya dalam kasus Silfester Matutina.

    Silfester Matutina awalnya diketahui sebagai seorang pengacara, pengusaha, dan aktivis politik Indonesia. Namanya semakin terkenal karena dukungan yang vokal terhadap Jokowi.

    Silfester Matutina juga dikenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet). Belakangan, namanya ramai diperbincangkan karena statusnya sebagai terpidana kasus penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla.

    Kasus yang bergulir di pengadilan pada 2019 lalu itu berakhir dengan menjatuhkan vonis penjara 1,5 tahun kepada Silfester. Meski vonis tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, Silfester selama kekuasaan Jokowi tidak dieksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Bahkan dia diangkat sebagai komisaris ID Food oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Begitu ramai diperbincangkan saat ini statusnya, Kejaksaan Agung angkat suara dan menyatakan segera melakukan eksekusi terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

    Sinyal Kejaksaan Agung mengeksekusi Silfester Matutina ini kemudian dikomentari Said Didu. “Kasus Silfester sbg fakta bhw Aparat Hukum “diatur atau takut” sama Jokowi,” kata Said Didu dikutip dari akun media sosialnya, Senin (4/8).

    Said Didu memberi tiga alasan atas pernyataanya terkait aparat hukum takut sama Jokowi. Dia mengungkapkan bahwa, putusan Mahkamah Agung (MA) sudah incrach, dimana Silfester harus dipenjara sejak Mei 2019 atau penghinaan terhadap mantan Wapres Jusuf Kalla (JK).

  • Ferdinand Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Sosok yang Layak sebagai Sekjen PDIP

    Ferdinand Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Sosok yang Layak sebagai Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean punya pernyataan menarik terkait Hasto Kristiyanto.

    Pernyataan ini disampaikannya lewat cuitan di akun media sosial, Hasto kembali dikaitkan oleh Ferdinand dengan jabatan lamanya.

    Ia menyebut Hasto Kristiyanto masih jadi sosok yang tepat untuk jabatan Sekertaris Jenderal PDIP.

    Tidak ada nama yang lainnya, menurut Ferdinand sosok Hasto yang tepat untuk jabatan ini.

    “Hasto Kristiyanto, sosok yang tepat untuk kembali duduk sebagai Sekjen Partai PDI Perjuangan..!!,” tulisnya dikutip Senin (4/8/2025).

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri secara aklamasi kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025-2030.

    Keputusan ini diambil setelah seluruh kader dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia sepakat 100 persen untuk menunjuknya kembali memimpin partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

    Selain menjabat sebagai Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri juga untuk sementara merangkap jabatan sebagai Sekjen. Sejumlah pihak menilai, sikap Megawati merangkap Sekjen itu sebagai sinyal untuk memberi jalan kepada Hasto kembali menduduki jabatan tersebut.

    Peluang Hasto menjabat sebagai Sekjen PDIP periode lima tahun ke depan dinilai sangat terbuka setelah adanya amnesti dari Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang membelitnya. Kini Hasto sendiri telah bebas dan bisa kembali bersama kader PDIP lainnya. (Erfyansyah/fajar)