Author: Fajar.co.id

  • Merintis dari Rumah, UMKM Bumbu Kemasan Ini Ubah Kesulitan Menjadi Peluang Berkat Pemberdayaan BRI

    Merintis dari Rumah, UMKM Bumbu Kemasan Ini Ubah Kesulitan Menjadi Peluang Berkat Pemberdayaan BRI

    FAJAR.CO.ID, SOLO – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus, dan dari setiap ujian sering muncul kekuatan baru. Hal inilah yang dialami Dewi Aminah, perempuan asal Solo yang kini dikenal sebagai pemilik Iswara Food, produsen bumbu dan tepung bumbu kemasan yang lahir dari perjalanan hidup penuh tantangan.

    Bagi Dewi, membangun Iswara Food adalah proses menemukan kembali dirinya sebagai ibu, perempuan, dan pejuang keluarga. Sebelum menjalankan Iswara Food, Dewi mengelola usaha batik di Pasar Klewer sejak awal pernikahan. Usaha tersebut menjadi penopang utama kehidupan keluarga hingga akhirnya musibah besar mengubah segalanya.

    “Awalnya saya punya usaha batik di Pasar Klewer dari awal mula pernikahan sampai umur anak saya ketiga. Bisnis batik itu luar biasa, cari uangnya gampang. Tapi kemudian semuanya habis terbakar saat kejadian kebakaran di Pasar Klewer,” kenang Dewi, yang harus kembali memulai hidup dari nol.

    Cobaan kembali datang ketika pada tahun 2000 ketika anak ketiganya lahir dengan kondisi autis dan hiperaktif. Kondisi tersebut mendorong Dewi untuk belajar menyiapkan makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan sang anak, meski sebelumnya ia tidak terbiasa memasak. Dari proses belajar tersebut, Dewi mulai mengenal dunia bumbu dan olahan tepung.

    “Awalnya saya nggak bisa masak, sampai akhirnya saya belajar dan bisa membuat bumbu-bumbu dalam kemasan ini. Tapi, saya bikin yang beda,” ujarnya, dengan mengolah tepung mokaf menjadi berbagai produk seperti tepung ayam krispi dan tepung tempe mendoan.

  • Beda Prabowo, SBY, dan Pengaruh Politik Jokowi Terhadap Elektoral Partai Koalisi

    Beda Prabowo, SBY, dan Pengaruh Politik Jokowi Terhadap Elektoral Partai Koalisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap dinamika elektoral pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta bagaimana jejak pengaruh politik Joko Widodo masih berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.

    Burhan menelaah tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Berdasarkan survei yang ia paparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 46 persen, yang menurutnya bukan angka dominan jika pemilu digelar hari ini.

    “Ini bukan angka yang tinggi,” ujar Burhanuddin Muhtadi dalam podcast Total Politik episode berjudul “Misi Belah Bambu Prabowo & Jokowi, Siapa Yang Akan Rugi?” dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

    Ia menjelaskan bahwa Gerindra merupakan partai yang paling merasakan dampak dari tingginya approval presiden. Dengan tingkat kepuasan mencapai 77%, elektabilitas Gerindra terkerek hingga 29%, sementara partai-partai lain di dalam koalisi masih berada di angka satu digit.

    Dia menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan berkah politik, di mana hanya satu partai yang menikmati lonjakan signifikan.

    Namun, situasi berbeda terjadi pada PDIP, yang menurutnya tidak mendapatkan keuntungan elektoral apa pun. Meskipun berada di luar pemerintahan.

    Partai tersebut juga tidak mengambil peran oposisi yang tegas. “PDIP pun nggak ada pemberkah elektoral. Nggak ada,” tegas Burhan.

    Ia kemudian membandingkan distribusi efek elektoral pada era Jokowi dengan era Prabowo. Pada masa Jokowi, kenaikan popularitas presiden disebut membawa dampak positif bagi banyak partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem. Karena Jokowi tidak hanya bertumpu pada PDIP dalam membangun hubungan politik.

  • Kapan Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka? Yuk Intip Polanya

    Kapan Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka? Yuk Intip Polanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian PANRB hingga pertengahan Januari memang belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan CPNS 2026.

    Masyarakat harus jeli dan cermat menyaring informasi yang beredar maya yang seolah-olah telah memastikan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2026. Nyatanya semua masih hanya spekulasi dan prediksi.

    Jadwal resmi hanya bersumber dari pemerintah sebagai pihak penyelenggara CPNS.

    BKN dan KemenPAN-RB kompak menerangkan bahwa jadwal CPNS 2026 masih dalam pembahasan dan belum dipublikasikan secara resmi.

    Pemerintah saat ini masih fokus menuntaskan penataan tenaga non-ASN dan PPPK, sehingga detail teknis seleksi CPNS 2026 belum dirilis.

    Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh menerangkan, pembukaan formasi CPNS 2026 bergantung pada kebutuhan dan usulan dari masing-masing instansi. Jika tidak ada permintaan formasi yang diajukan, maka proses seleksi tidak bisa dilanjutkan.

    BKN saat ini masih melakukan koordinasi dengan kementerian terkait yakni Kementerian RB dan Kementerian Keuangan sambil menunggu permintaan formasi dari pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.

    Meski demikian, jika dilihat dari pola pengadaan seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya, informasi ini bisa menjadi acuan bagi kamu pejuang CPNS untuk menyiapkan segala sesuatunya, sehingga saat waktunya tiba semua persyaratan khususnya dokumen telah siap.

    Pola umum rekrutmen CPNS/CASN merujuk dari tahun-tahun sebelumnya, seperti ini:

    Kuartal I (Januari–Maret/April)
    Pengajuan usulan kebutuhan pegawai dari instansi ke KemenPAN-RB, verifikasi, dan penetapan formasi di tingkat pusat.

    Sekitar April–Juni
    Pengumuman formasi dan rincian kebutuhan per instansi.

    Pertengahan–akhir tahun (Mei–September)
    Pendaftaran online melalui portal SSCASN BKN. Di sinilah “pintu utama” dibuka dan semua pelamar mulai mengunggah berkas.

    Akhir tahun hingga awal tahun berikutnya
    Pelaksanaan SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) dan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang).

    Akhir tahun atau awal tahun berikutnya
    Pengumuman kelulusan akhir dan penetapan NIP.

    (Pram/fajar)

  • Didi Irawadi: Partai Kecil Dukung Pilkada Lewat DPRD Sama Saja Gali Kubur Sendiri

    Didi Irawadi: Partai Kecil Dukung Pilkada Lewat DPRD Sama Saja Gali Kubur Sendiri

    “Mereka bukan tamu utama, apalagi tuan rumah. Saat keputusan diambil, suara mereka tenggelam bersama ilusi ikut berkuasa,” lanjut Didi.

    Soal alasan efisiensi yang kerap dijadikan pembenaran, Didi menilai argumen tersebut menyesatkan. Ia menegaskan, yang dikorbankan bukan anggaran, melainkan hak rakyat untuk memilih.

    “Katanya pilkada oleh DPRD demi efisiensi. Padahal yang dipangkas bukan anggaran, tapi kedaulatan rakyat,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung pergeseran demokrasi dari ruang publik ke ruang tertutup elite politik.

    “Demokrasi dipindahkan dari bilik suara ke ruang rapat tertutup, dari kehendak publik ke aritmatika kursi,” terangnya.

    Dalam kondisi itu, lanjut Didi, partai besar akan semakin nyaman mengendalikan hasil, sementara partai kecil perlahan tersingkir.

    “Yang besar makin santai mengunci hasil, yang kecil sibuk menghibur diri sambil tersingkir pelan-pelan,” tandasnya.

    Didi mengingatkan, sistem tersebut akan melahirkan kepala daerah yang minim legitimasi publik karena lahir dari kompromi elite, bukan kompetisi gagasan.

    “Rakyat diminta percaya, elite minta dimaklumi. Kepala daerah lahir dari kompromi elite, bukan adu gagasan atau rekam jejak,” imbuhnya.

    Didi kemudian memberikan peringatan terkait masa depan demokrasi jika suara rakyat terus dikesampingkan.

    “Murah di prosedur, mahal di legitimasi. Jika kekuasaan terus dirawat tanpa suara rakyat, jangan heran bila apatisme membengkak, demokrasi yang dikebiri hanya melahirkan pemimpin yang takut kritik dan alergi suara berbeda,” kuncinya.

  • Ustaz Fakhrurrazi Puji Mens Rea Pandji, tapi Titip Pesan Ini

    Ustaz Fakhrurrazi Puji Mens Rea Pandji, tapi Titip Pesan Ini

    Ia menyinggung kemungkinan adanya candaan yang menyentuh aspek fisik seseorang.

    Baginya, jika itu terjadi dan dilakukan tanpa kehati-hatian, perlu ada refleksi diri.

    “Niat seandainya dalam konten-konten yang ada, ada kata-kata yang menghina secara fisik nih. Secara fisik dan ini adalah ciptaan Allah. Maka, kita luruskan niat kita,” ucapnya.

    Ustaz Fakhrurrazi menegaskan, jika candaan tersebut semata-mata untuk hiburan dan tanpa niat edukatif, maka sikap terbaik adalah meminta maaf dan bertobat.

    “Kalau itu hanya untuk lucu-lucuan, kita minta maaf dan kita bertobat pada Allah. Minta ampun aja sama Allah. Beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena khawatir itu akan dipertanyakan di akhirat,” jelasnya.

    Meski begitu, ia menilai situasinya akan berbeda jika tidak ada unsur kesengajaan untuk menghina.

    “Nah, tapi kalau niatnya untuk memberikan fakta dan tidak ada kesengajaan menghina, itu lain cerita,” lanjutnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada salahnya meminta maaf secara terbuka jika memang terdapat kekeliruan.

    “Tapi kalau ada niat (menghina), maka tidak apa-apa secara gentleman meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi,” tegasnya.

    Di akhir pernyataannya, Ustaz Fakhrurrazi memberikan apresiasi terhadap Mens Rea yang menurutnya menyuguhkan banyak fakta penting dengan balutan humor yang segar.

    “Kemudian yang terakhir, saya ingin mengapresiasi acara Mens Rea ini luar biasa. Banyak fakta-fakta yang terungkap dengan jokes-jokes yang renyah,” tandasnya.

    Ia berharap polemik ini tidak memperlebar jurang perpecahan di tengah masyarakat, serta mengajak semua pihak saling memahami peran masing-masing.

  • Diwarnai 2 Kartu Merah, Juku Eja Takluk di Kandang Sendiri, Tren Kekalahan PSM Makassar Masih Berlanjut

    Diwarnai 2 Kartu Merah, Juku Eja Takluk di Kandang Sendiri, Tren Kekalahan PSM Makassar Masih Berlanjut

    FAJAR.CO.ID,PAREPARE — PSM Makassar kembali gagal meraih poin di laga penutup paruh pertama Super League 2025/2026.

    PSM kembali menelan kekalahan sekaligus jadi kekalahan empat beruntun yang diderita.

    Di pekan ke-17 ini, PSM harus kehilangan poin usai menelan kekalahan dari Bali United.

    Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Jumat (9/1/2026) berakhir dengan skor PSM Makassar 0-2 Bali United

    Satu gol yang tercipta di babak pertama ini lahir di menit pertama lewat lesatan Mirza Mustavic.

    Dan satu gol lainnya tercipta di penghujung babak kedua tepat menit ke-90+4 lewat Thijmen Goppel

    PSM dilaga ini harus bermain dengan sembilan pemain usai Syahrul Lasinari dan Ananda Raehan diganjar kartu merah.

    Sepanjang 90 menit pertandingan, tim tuan rumah PSM Makassar terus berusaha menyamakan kedudukan sayang segala upaya yang dilakukan selalu gagal.

    Jalannya Pertandingan

    Tim tamu Bali United tampil mengejutkan dengan langsung menciptakan gol di menit pertama.

    Memanfaatkan kelegahan pemain belakang PSM, Mirza Mustavic dengan tenang menempatkan bola ke gawang Reza Arya Pratama.

    Tertinggal tidak membuat PSM kendor, di menit keenam peluang emas dari Alex Tanque masih mampu dihalau oleh lawan.

    Dua menit kemudian PSM lagi-lagi mengancam, lewat set piece sepakan dari Savio Roberto masih melebar tipis.

    Bali United bukannya tanpa tekanan, di menit ke-10 mereka hampir menggandakan keunggulan kesiapan dari Reza Arya membuat gawang terhindar dari kebobolan.

    Di menit ke-21 PSM Makassar hampir menyamakan kedudukan. Lewat skema sepak pojok bola liar di dalam kotak pinalti masih mampu diamankan lawan.

  • Refly Harun: Bayangkan Jika Rakyat Tahu Ijazah Jokowi Palsu

    Refly Harun: Bayangkan Jika Rakyat Tahu Ijazah Jokowi Palsu

    Ia menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk provokasi, melainkan analisis atas potensi reaksi publik.

    “Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin gak terjadi penjarahan seperti yang dialami oleh para anggota DPR hanya karena joget-joget aja,” imbuhnya.

    Refly bahkan menyinggung kemungkinan aksi massa yang lebih besar apabila kebenaran tersebut terungkap.

    “Bayangkan. Joget-joget aja itu di jarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa ijasanya benar-benar palsu?,” Refly menuturkan.

    Lanjut Refly, kondisi tersebut bisa berujung pada aksi main hakim sendiri yang berpotensi menghancurkan fondasi kekuasaan politik yang telah dibangun.

    “Bisa bayangkan gak? Tiba-tiba kemudian orang datang ramai-ramai ke Solo, melakukan yang namanya street justice, maka hancurlah dinasti politiknya,” tandasnya.

    Pakar Hukum Tata Negara itu menilai, skenario inilah yang menjadi kekhawatiran utama Jokowi dan lingkaran kekuasaannya jika isu tersebut terbukti.

    “Nah itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh dinasti ini, oleh Jokowi, kalau seandainya ini terbukti,” jelasnya.

    Refly menambahkan, karena dampaknya tidak ringan, isu tersebut disebut dipertahankan dengan segala cara.

    “Jadi gak ringan, karena itu dia at all cost mempertahankan ini,” tegasnya.

    Di sisi lain, Refly juga menyinggung faktor kejenuhan publik dalam mengawal isu-isu besar. Menurutnya, hal itu kerap dimanfaatkan untuk meredam tekanan.

    “Dan kemudian memanfaatkan kalian punya mental. Mudah jenuh untuk mengawal sebuah isu,” ucapnya.

    Refly bilang, seiring waktu, isu tersebut berpotensi meredup karena dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat.

  • Keluarga Kecewa Kasus Diplomat Arya Daru Dihentikan Polisi: Kematian Almarhum Tidak Wajar dan Misterius

    Keluarga Kecewa Kasus Diplomat Arya Daru Dihentikan Polisi: Kematian Almarhum Tidak Wajar dan Misterius

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pihak keluarga Diplomat Arya Daru kecewa. Setelah Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kematian korban.

    Kekecewaan keluarga itu, diungkapkan melalui kuasa hukumnya, Nicholay Aprilindo. Dia mengatakan terbitnya surat penghentian penyelidikan (SP2Lidik) dari Polda Metro Jaya membuat keluarga kecewa.

    Dia menyoroti belum ditemukannya peristiwa pidana dalam surat polisi. Menurut dia, frasa tersebut mengisyaratkan peluang adanya tindak pidana tetap terbuka sehingga proses hukum seharusnya tidak ditutup.

    “Keluarga sangat kecewa. Kami akan menempuh langkah hukum berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru berlaku awal Januari ini,” kata Nicholay kepada jurnalis, Jumat (9/1/2026).

    Pihak keluarga menilai ada kejanggalan teknis yang tidak didalami penyidik. Seperti fakta otopsi yang menunjukkan adanya luka memar di kepala, leher, dan dada akibat kekerasan benda tumpul.

    Tidak hanya itu, plastik dan lakban yang melilit kepala korban saat ditemukan tidak dihadirkan sebagai barang bukti utama. Alasannya karena sudah digunting di lokasi kejadian.

    “Kematian almarhum tidak wajar dan misterius. Adalah tugas penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, bukan justru membebankannya kepada keluarga korban,” ujar Nicholay.

    Dia juga menyayangkan absennya tindakan ekshumasi serta tidak adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterima keluarga selama proses berlangsung.

    Kecurigaan keluarga semakin menguat mengingat keterangan penjaga indekos di Menteng yang dinilai berubah-ubah.

  • Soroti Kasus Nadiem Makarim, Iman Zanatul Haeri Singgung Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden Era Jokowi

    Soroti Kasus Nadiem Makarim, Iman Zanatul Haeri Singgung Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden Era Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri angkat suara terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.

    Dia menyinggung salah satu tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Jusist Tan yang kini menjadi buronan. Dia menilai, dalam kasus dugaan korupsi tersebut bisa saja membela Nadiem Makarim. “Semestinya, Jurist Tan bisa membela Nadiem, tapi memilih buron,” kata Iman, Jumat (9/1).

    Dalam unggahannya, Iman mengingatkan kembali bahwa Jurist Tan yang saat ini buron, adalah staf khusus bidang pemerintahan Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Karena jabatannya itu, dia dipastikan mengetahui banyak terkait kasus korupsi tersebut.

    Selain itu, Iman juga mengungkap jika Jurist Tan selama periode 2015-2019 ditengarai sebagaoi salah satu pihak yang dekat dengan lingkaran dalam presiden di era Joko Widodo (Jokowi).

    “Pada tahun 2015-2019, bekerja sebagai Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden masa pemerintahan Joko Widodo,” tandas Iman.

    Sementara itu, setelah heboh pengawalan TNI dalam sidang dengan terdakwa Nadiem Makarim, hingga tidak adanya kesempatan bicara terhadap awak media yang diberikan oleh jaksa, membuat Nadiem membuat pesan tertulis kepada masyarakat terkait apa yang perlu dia sampaikan.

    Adapun isi surat seperti yang dibacakan pengacaranya dan beredar di media sosial seperti berikut:

    Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp 809M kalau total omset Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp 621M? Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?

  • Purbaya Tak Terima Industri Baja RI 99 Persen Dikuasai China, Gus Umar: Siapa yang Kasih Izin?

    Purbaya Tak Terima Industri Baja RI 99 Persen Dikuasai China, Gus Umar: Siapa yang Kasih Izin?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan industri baja di RI nyaris sepenuhnya dikuasai China. Hal itu kini jadi buah bibir.

    Kader Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan salah satu yang menyoroti. Dia menanyakan siapa pemberi izin pihak asing sehingga nyaris menguasai penuh industri baja.

    “Siapa yang kasih ijin?” tulis pria yang juga karib dengan sebutan Gus Umar itu dikutip dari unggahannya di X, Jumat (9/1/2026).

    “Dan koq bisa mereka begitu menguasai industri baja di Indonesia?” tambah Gus Umar.

    Padahal, menurutnya, Indonesia adalah negara berdaulat. Tapi industri bajanya dikuasai asing.

    “Negara ini negara berdaulat, bayangkan Purbaya saja bisa semarah ini karena industri baja pemiliknya orang china,” terangnya.

    Adapun pernyataan itu disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

    “Saya pernah datang ke fashion show. Wah, ini bagus-bagus. Tapi di sebelah saya ada yang bisik, pak 99% dikuasai China. Waktu saya Ketua LPS, enggak bisa apa-apa. Waduh, jadi ikut acara itu pulang-pulang sedih,” ujarnya.

    Dia mengatakan, saat menjabat sebagai menteri keuangan pada awal September 2025, berkomitmen untuk menutup seluruh celah barang-barang impor ilegal, supaya industri di dalam negeri dapat berkembang dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Bukannya bangga jadi sedih, padahal orang kita jago. Jadi, sekarang rupanya, banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup, nanti pakaian-pakaian yang itu juga garmen, yang ilegal-ilegal kita tutup semua,” tegasnya.