Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.

    Namun, ia tak menampik intensitas permintaan anggaran dari K/L terus meningkat.

    “Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit,” ungkap Purbaya, kemarin.

    Menurut Purbaya, tingginya permintaan anggaran tersebut justru menunjukkan kesiapan K/L dalam menyerap belanja negara semakin membaik dibandingkan awal tahun. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa postur APBN 2026 tetap tidak akan diubah.

    “Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran),” tegasnya.

    Pada tahun anggaran berjalan, sejumlah K/L diketahui telah mengembalikan sebagian anggaran ke Kementerian Keuangan. Hingga Selasa (16/12), nilai pengembalian anggaran tersebut tercatat mencapai Rp4,5 triliun.

    Di tengah dinamika tersebut, Purbaya tetap optimistis terhadap kinerja perekonomian nasional.

    Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mampu menembus angka di atas 5,5 persen secara tahunan (year on year).

    Keyakinan itu, menurutnya, akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di level 5,2 persen. Sementara pada 2026, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga 5,4 persen.

    “Sekarang saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk 2026, walaupun asumsi kita di 5,4 persen,” pungkasnya.

  • Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.

    Namun, ia tak menampik intensitas permintaan anggaran dari K/L terus meningkat.

    “Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit,” ungkap Purbaya, kemarin.

    Menurut Purbaya, tingginya permintaan anggaran tersebut justru menunjukkan kesiapan K/L dalam menyerap belanja negara semakin membaik dibandingkan awal tahun. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa postur APBN 2026 tetap tidak akan diubah.

    “Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran),” tegasnya.

    Pada tahun anggaran berjalan, sejumlah K/L diketahui telah mengembalikan sebagian anggaran ke Kementerian Keuangan. Hingga Selasa (16/12), nilai pengembalian anggaran tersebut tercatat mencapai Rp4,5 triliun.

    Di tengah dinamika tersebut, Purbaya tetap optimistis terhadap kinerja perekonomian nasional.

    Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mampu menembus angka di atas 5,5 persen secara tahunan (year on year).

    Keyakinan itu, menurutnya, akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di level 5,2 persen. Sementara pada 2026, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga 5,4 persen.

    “Sekarang saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk 2026, walaupun asumsi kita di 5,4 persen,” pungkasnya.

  • Roy Suryo Cs Tetap Tersangka Usai Gelar Perkara Khusus, Dian Sandi PSI: Bukti Ijazah Jokowi Benar Asli

    Roy Suryo Cs Tetap Tersangka Usai Gelar Perkara Khusus, Dian Sandi PSI: Bukti Ijazah Jokowi Benar Asli

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya tetap menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi, pada Senin (15/12/2025) kemarin.

    Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menyebut bahwa hal itu justru semakin memperkuat fakta ijazah Jokowi adalah asli.

    “Ya semakin membuktikan bahwa memang benar ijazah itu asli,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Jumat (19/12/2025).

    Dikatakan Dian, konsekuensi hukum merupakan risiko yang harus diterima Roy Suryo Cs yang sejak awal menuding ijazah Jokowi palsu.

    “Ketika mereka menuduh itu palsu mereka menerima konsekuensinya,” tegasnya.

    Meski demikian, Dian mengaku tetap menyayangkan perkara ini harus berujung ke ranah hukum. Ia menilai polemik tersebut seharusnya tidak perlu terjadi sejak awal.

    “Namun sebagai sesama anak bangsa kami tetap prihatin dan sayangkan kenapa kasus ini ada,” Dian menuturkan.

    “Padahal dari awal sudah diingatkan Pak Jokowi agar jangan permasalahkan,” tambahnya.

    Saat ditanya apakah ada ajakan khusus kepada Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bertobat atau mencabut pernyataannya, Dian menegaskan hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Jokowi sebagai pihak yang merasa dirugikan.

    “Tidak ada karena semua kembali ke Pak Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan pada kasus tersebut,” kuncinya.

    Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, memastikan bahwa Roy Suryo Cs tetap berstatus tersangka dalam perkara dugaan ijazah palsu tersebut.

  • APBN 2025 Defisit Rp560,3 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih dalam Kendali

    APBN 2025 Defisit Rp560,3 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih dalam Kendali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir November masih berada dalam batas aman meski mencatatkan defisit ratusan triliun rupiah.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis, Purbaya menyebut defisit APBN per 30 November 2025 mencapai Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    “Defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” kata Purbaya.

    Dari sisi pendapatan, negara berhasil mengumpulkan Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari target APBN 2025 yang dipatok sebesar Rp2.865,5 triliun. Kontribusi terbesar masih datang dari sektor perpajakan.

    Realisasi penerimaan pajak dan kepabeanan tercatat sebesar Rp1.903,9 triliun atau 79,8 persen dari proyeksi Rp2.387,3 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp269,4 triliun atau 86,8 persen.

    Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp444,9 triliun atau 93,2 persen dari proyeksi.

    Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari target Rp2.663,4 triliun.

    Untuk belanja kementerian dan lembaga, penyerapan anggaran tercatat Rp1.110,7 triliun atau 87,1 persen. Adapun belanja non-kementerian/lembaga terealisasi Rp1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari proyeksi.

  • Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatera, BRI Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak

    Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatera, BRI Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak

    Fajar.co.id, Jakarta — BRI terus menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui aksi tanggap darurat bagi korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, BRI Group bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.

    Hingga 18 Desember 2025, BRI Group telah melaksanakan 40 aksi tanggap darurat di berbagai wilayah terdampak bencana, yang didukung oleh 5 unit posko darurat bencana. Posko-posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi, distribusi bantuan, serta layanan kemanusiaan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

    Bantuan yang disalurkan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, meliputi 3.250 paket makanan siap santap, 63.500 paket sembako, 700 paket survival kit, serta 1.680 unit kasur dan selimut. Selain itu, BRI Group juga mendistribusikan 23 truk air bersih, 3.800 paket obat-obatan, dan 5.800 unit peralatan kebersihanuntuk mendukung kesehatan dan sanitasi di wilayah terdampak. Untuk memperlancar mobilisasi bantuan di area terdampak banjir, 2 unit perahu karet turut dikerahkan. Secara keseluruhan, manfaat program ini telah menjangkau 70.550 jiwa masyarakat terdampak.

    Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memastikan kehadiran nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat. “Sebagai bagian dari Danantara, BRI Group bergerak cepat dan bersinergi untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Kami tidak hanya fokus menjaga keberlangsungan layanan perbankan, tetapi juga memastikan peran sosial BRI hadir secara nyata dan berkelanjutan,” ujar Dhanny.

  • Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK

    Fajar.co.id, Jakarta — Operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Lembaga anti rasuah itu bahkan menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang pada OTT kali ini.

    “Benar, salah satunya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Peasety, kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Budi mennyampaikan bahwa Ade Kuswara saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh KPK. “Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” bebernya.

    KPK mengonfirmasi sedang melakukan serangkaian OTT di Bekasi, dan sudah menangkap 10 orang hingga pukul 21.00 WIB.

    Adapun KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari 10 orang tersebut, termasuk Ade Kuswara, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Antara/Fajar)

  • Anti Basa Basi, Mentan Amran Borong 40 Ton Cabai Bantu Petani Aceh, Diangkut Hercules ke Jakarta

    Anti Basa Basi, Mentan Amran Borong 40 Ton Cabai Bantu Petani Aceh, Diangkut Hercules ke Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memborong 40 ton cabai petani dari sejumlah sentra di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    Amran menyebut langkah sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi dan melindungi penghasilan petani di tengah kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor Sumatera.

    Ia menerangkan sebanyak 15 ton dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Sebagiannya diturunkan di Medan dan dikirim ke daerah lainnya.

    Pengiriman dilakukan dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah penyerapan ini merupakan bentuk kehadiran negara agar petani tidak terlalu rugi akibat bencana dan hasil panen mereka tetap terserap pasar.

    “Pesan saya satu. Jangan merugikan petani kita. Kalau perlu, naikkan harganya. Supaya petani untung. Yang penting, jangan rugi,” tutur Mentan Amran kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Amran mengungkapkan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules dan helikopter yang mengangkut bantuan logistik ke Bandara Rembele tidak kembali dalam kondisi kosong, melainkan dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen petani.

    “Ini pesawat bolak-balik ke Aceh, angkut bantuan dari pemerintah, maupun bantuan dari saudara-saudara kita. Jadi pulangnya kosong,” ucapnya.

    Untuk penyaluran cabai di Jakarta, Kementan berkoordinasi dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Kramat Jati (PIKJ).

  • Kemensos Usulkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatera Rp10 Ribu Per Hari

    Kemensos Usulkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatera Rp10 Ribu Per Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos), berencana memberi jaminan hidup (jadup) untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

    Menurut Mensos Saifullah atau Gus Ipul menyebut ada angka jaminan hidup yang bakal diberikan.

    Dalam pemaparan Gus Ipul menyebut jadup yang akan diberikan sebesar Rp10 ribu per hari.

    “Setelah nanti ada huntara (hunian sementara) atau huntap (hunian tetap), ada jadup jaminan untuk hidup sementara selama 3 bulan, di mana setiap keluarga, setiap individu mendapatkan dukungan Rp 10.000 per harinya,” kata Gus Ipul.

    Jaminan hidup sebesar Rp10 ribu per hari untuk korban bencana Sumatera itu akan diberikan sesuai dengan jumlah anggota keluarga.

    “Untuk jadup per 10.000 per individu ya. Kalau keluarganya lima ya dapat Rp10.000 kali 5. Kalau empat ya kali 4, itu selama 3 bulan,” ujarnya.

    Meski angkanya sudah disebutkan, namun jumlahnya, disebut Mensos, belum memasuki babak final.

    Menurutnya, nominal Rp10 ribu diusulkan berdasarkan pada indeks standar tahun 2020.

    “Tadi kami lapor kepada Pak Menko, apakah indeks Rp10.000 ini masih memenuhi standar hari ini atau perlu ditingkatkan. Tentu nanti kami mohon arahan lebih lanjut,” paparnya.

    Ada juga santunan kepada korban yang wafat dan luka berat. Korban wafat akan diberi santunan sebesar Rp15 juta yang diserahkan ke ahli waris, dan korban luka berat diberi santunan senilai Rp5 juta.

    Kemudian, Kemensos juga akan memberi bantuan untuk melengkapi isi dapur senilai Rp3 juta dan dukungan pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi di tahap pertama, sebesar Rp5 juta.

  • Pemda Luwu Timur Janji Kerohiman ke Warga Terdampak Lahan DAM Karebbe

    Pemda Luwu Timur Janji Kerohiman ke Warga Terdampak Lahan DAM Karebbe

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Daerah (Pemda), Luwu Timur memberikan respons soal perjanjian kerja sama dengan PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP).

    Ini berkaitan dengan penggunaan lahan bekas kompensesasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwu Timur.

    PT Vale dalam hal ini menyerahkan lahan seluas 395 hektare kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur sebagai kompensasi pada tahun 2021.

    Di perjalanannya, pihak Pemda memberikan sertifikasi lahan tersebut ke lahan pihak berupa APL.

    Dan pada tahun 2024, Pemda Luwu Timur menyewakan lahan bekas kompensasi DAM Karebbe kepada PT. Indonesia Huali Industry Park (IHIP) selama 50 tahun.

    Dengan kontrak untuk 5 tahun pertama senilai kurang lebih Rp4 miliar per tahun.

    Permasalahan muncul usai sejumlah warga mengklaim memiliki lahan yang masuk lahan bekas kompensasi DAM.

    Menurut Plt Sekertaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, Ramadhan Pirade menyebut Pemda mengungkap janji yang diberikan.

    Dalam hal ini, Pemda Luwu Timur berjanji melakukan kehoriman kepada warga yang telah menggarap di lahan DAM Karebbe.

    “Berdasarkan kesimpulan tadi, yang diberi rohima itu yang punya tanaman dan yang punya rumah,” kata Ramadhan Pirade usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (18/12/2025).

    “Itu dalam waktu dekat akan segera kami inventarisir dan disetujui beberapa kesepakatan yang akan diberikan kepada rakyat,” tutunya.

    Saat ini, Ramadhan Pirade menyebut pihaknya masih menghitung jumlah-jumlah. Termasuk pohon dan rumah yang harus diberikan rohiminan dan biaya.

  • Idrus Marham Tegaskan: Tidak Ada Agenda Ganti Bahlil Lahadalia di Rapimnas Golkar

    Idrus Marham Tegaskan: Tidak Ada Agenda Ganti Bahlil Lahadalia di Rapimnas Golkar

    Fajar.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, kembali menegaskan bahwa isu pergantian Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang beredar dalam beberapa hari terakhir tidak memiliki dasar sama sekali.

    Idrus memastikan seribu persen tidak ada agenda mengganti ketua umum dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang akan digelar pada 20–21 Desember 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

    “Tidak ada. Seribu persen tidak ada agenda ganti Ketua Umum. Tidak ada gerakan, tidak ada itu. Jangan dibuat-buat cerita yang tidak benar!” ujar Idrus dalam keterangan kepada awak media.

    Ia menegaskan seluruh DPD Provinsi telah menerima undangan resmi dari DPP dan Rapimnas hanya akan membahas konsolidasi organisasi, evaluasi program, dan arah strategis Golkar ke depan.

    Idrus juga menepis spekulasi mengenai adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

    Menurutnya, isu tersebut hanya berasal dari pihak luar yang mencoba menciptakan kegaduhan.

    “Partai ini bukan tempat permainan, tapi tempat perjuangan. Jadi jangan membangun opini yang menyesatkan,” tegasnya.

    Lebih jauh, Idrus menyampaikan Berdasarkan Arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, bahwa saat ini Partai Golkar justru sedang memusatkan perhatian pada penanganan bencana alam yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera.

    Ia menilai energi politik partai seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak, bukan terseret pada polemik internal yang tidak produktif.