Author: Fajar.co.id

  • Masa Depan Stablecoin di Indonesia: Tren, Risiko, dan Manfaat Praktis

    Masa Depan Stablecoin di Indonesia: Tren, Risiko, dan Manfaat Praktis

    Selain itu, stablecoin memungkinkan settlement relatif instan, tanpa harus menunggu hari kerja bank, sehingga cocok untuk ekonomi global yang bergerak cepat. Bagi investor ritel, stablecoin memberikan pintu masuk ke dunia kripto dengan risiko nilai yang lebih rendah dibanding koin spekulatif.

    Mereka bisa deposit IDR untuk mulai menggunakan stablecoin, misalnya menukarkan rupiah ke stablecoin melalui exchange lokal, lalu memanfaatkan stablecoin untuk transaksi, aset digital, atau diversifikasi portofolio tanpa terpapar fluktuasi besar.

    Risiko & Tantangan

    Stablecoin memiliki resiko karena regulasi di Indonesia belum memberi kepastian status legal untuk pembayaran domestik, ada potensi ketidakjelasan hukum jika stablecoin digunakan untuk transaksi rutin.

    Hal ini bisa menimbulkan risiko bagi pengguna maupun pedagang, terutama jika regulasi diperketat tanpa pemberitahuan dini.

    Stabilitas nilai stablecoin bergantung pada cadangan yang mendasarinya,misalnya cadangan dolar AS atau aset riil. Jika cadangan tidak transparan atau manajemen cadangan buruk, stablecoin bisa mengalami de-peg atau kehilangan patokan nilai, sehingga pengguna bisa mengalami kerugian.

    Selain itu, dari sisi sistem keuangan nasional, adopsi stablecoin secara luas bisa menimbulkan tantangan bagi kebijakan moneter dan stabilitas mata uang lokal jika tidak dikelola dengan bijak, terutama terkait kontrol arus modal, likuiditas, dan potensi capital outflow.

    Memandang ke Depan: Peluang dan Apa yang Perlu Disiapkan

    Melihat tren global dan kondisi lokal saat ini, masa depan stablecoin di Indonesia tampak menjanjikan — tetapi masih memerlukan fondasi regulasi dan edukasi yang kuat. Jika otoritas keuangan menyusun kerangka hukum mendukung transparansi dan perlindungan konsumen.

  • Dituding Gelapkan Aset Rp700 Miliar Milik Linda Susanti, KPK Diadukan ke Dewas

    Dituding Gelapkan Aset Rp700 Miliar Milik Linda Susanti, KPK Diadukan ke Dewas

    Dia mengaku pernah mendapat permintaan melalui perantara agar bertemu di luar kantor KPK dan diminta mempertimbangkan pencabutan kuasa hukum. Selain itu, Linda menyebut ada pihak yang diduga berupaya membujuknya menyerahkan sebagian aset.

    “Dari mulai tawaran 20 persen, lalu lebih besar lagi. Tetapi saya menolak. Kalau memang aset itu benar milik saya dan tidak terkait perkara, ya harus dikembalikan sepenuhnya,” katanya.
    Dalam kesempatan yang sama, Deolipa menyerahkan sejumlah dokumen sebagai lampiran laporan, antara lain:

    Surat tanda penerimaan barang bukti

    Surat panggilan pemeriksaan

    Berita acara terkait penyitaan

    Salinan dokumen yang diterbitkan penyelidik dan penyidik KPK

    Selain itu, pihaknya mengaku masih menyimpan rekaman dan video yang akan dilengkapi jika diperlukan oleh Dewas maupun lembaga lain. Surat pengaduan kepada Dewas KPK memuat dugaan:

    Penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK

    Penggelapan atau penyelewengan aset sitaan

    Permintaan pertemuan di luar prosedur resmi

    Indikasi upaya mempengaruhi atau mengarahkan BAP secara tidak benar

    Laporan juga meminta Dewas KPK untuk:

    Menyelidiki prosedur penyitaan aset

    Memeriksa oknum yang diduga terlibat

    Mengklarifikasi legalitas dan dokumentasi penyitaan

    Linda menjelaskan bahwa pemblokiran awal rekening terjadi pada 2024 di Bank BCA Cabang Millenial. Kemudian, menurutnya, penyidik mengambil sejumlah aset fisik pada 11 April 2025.

    “Mereka katakan penyitaannya satu rangkaian. Tapi saya melihat ada kejanggalan dari tanggal dan prosesnya,” ujarnya.

    Linda menegaskan bahwa sumber dana berasal dari warisan orang tuanya di Australia dan ia mengaku memiliki dokumen legal untuk membuktikan asal-usul tersebut. Pihaknya menyatakan akan memantau perkembangan di setiap lembaga guna memastikan adanya tindak lanjut yang jelas.

    “Ini menyangkut identitas lembaga penegak hukum. Kami tidak ingin masalah ini membesar dan merusak kepercayaan publik,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa setiap prosedur penindakan dilakukan sesuai ketentuan, namun belum menanggapi detail dugaan penyimpangan yang disampaikan Linda dan kuasa hukumnya. (fajar)

  • Menkeu Purbaya Turunkan Target Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 Jadi 5,5 Persen, Apa Alasannya?

    Menkeu Purbaya Turunkan Target Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 Jadi 5,5 Persen, Apa Alasannya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengoreksi target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025. Jika sebelumnya dipatok pada rentang 5,6 persen hingga 5,7 persen, kini target diturunkan jadi 5,5 persen.

    Koreksi target pertumbuhan ekonomi untuk kuartal IV-2025 itu dilakukan Menkeu Purbaya setelah terjadinya bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Purbaya memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 akan bergerak sedikit melambat dari yang ditargetkan.

    “Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12).

    Sebelumnya, Purbaya mematok rentang 5,6 persen hingga 5,7 persen untuk pertumbuhan pada kuartal IV lantaran menilai tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan. Namun, dengan terjadinya bencana, dia menurunkan target ke level 5,5 persen.

    Karena itu, sebagai langkah mitigasi pemerintah akan terus memantau kondisi keuangan di sistem finansial sambil bersiap untuk kembali menyuntikkan injeksi dana ke perbankan agar perekonomian kembali terdongkrak.

    “Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” ujarnya.

    Secara paralel, Bendahara Negara juga bersiap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bila jumlah yang dibutuhkan melampaui anggaran yang ada saat ini. Hal ini mengingat dampak bencana yang terjadi berskala luas hingga mencapai tiga provinsi.

  • Kabupaten Subang Juga Dilanda Banjir, Begini Kondisinya

    Kabupaten Subang Juga Dilanda Banjir, Begini Kondisinya

    FAJAR.CO.ID, SUBANG — Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat masih sangat sibuk melakukan penanganan encana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di tengah situasi yang masih memililukan itu, giliran warga Kabupaten Subang yang harus menghadapi bencana serupa, Kamis (4/12).

    Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik banjir menghantam wilayah tersebut. Rumah warga di beberapa titik di Kabupaten Subang, terendam luapan air sungai.

    Peristiwa itu terjadi seusai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari.

    Kapolres Subang AKBP, Dony Eko Wicaksono membenarkan kejadian tersebut. Ia memastikan kondisi yang terjadi bukanlah banjir bandang, melainkan luapan air sungai yang melimpah hingga ke permukiman warga.

    “Itu sungai meluap tetapi masuk ke rumah warga. Anggota lagi di sana. Bukan banjir, nggak ada. Itu air sungai meluap,” kata Dony saat dihubungi.

    Ia menjelaskan, jajaran kepolisian, termasuk Kapolsek dan personel Samapta, telah berada di lokasi untuk melakukan pengecekan dan membantu warga terdampak. “Nanti dicek ya yang masuk ke rumah warga berapa,” ujarnya.

    Hingga saat ini, aparat masih mendata jumlah rumah yang terdampak serta memastikan kondisi warga tetap aman.

    Sementara itu, Pranata Humas BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan ada ratusan rumah terendam banjir, di Kabupaten Subang.

    Berdasarkan data yang diterima, telah terjadi banjir rob di Kecamatan Legonkulon sekitar pukul 07.00 WIB. Banjir terjadi akibat air pasang yang meluap hingga menggenangi permukiman warga.

  • BSI Sharia Economic Outlook 2026: Keuangan Syariah Indonesia Menunjukkan Momentum Pertumbuhan yang Kuat

    BSI Sharia Economic Outlook 2026: Keuangan Syariah Indonesia Menunjukkan Momentum Pertumbuhan yang Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2026 tetap tangguh dengan pertumbuhan sekitar 5,28 persen, didukung konsumsi rumah tangga yang solid, program prioritas pemerintah, dan menguatnya peran ekonomi serta keuangan syariah nasional.

    Proyeksi ini disampaikan dalam BSI Sharia Economic Outlook 2026 bertema “Indonesia 2026: Resilient, Bold, and Promising,” yang disusun oleh Office of Chief Economist (Kantor Ekonom) BSI.

    Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo menjelaskan, analisis outlook 2026 dibangun di atas delapan pilar utama: normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke emerging markets, menguatnya daya tarik Rupiah, program prioritas pemerintah, “Efek Purbaya” pada kebijakan ekonomi, daya tahan konsumsi, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator ekonomi utama.

    “Kombinasi delapan faktor ini membuat Indonesia masuk ke 2026 dengan fondasi yang relatif kuat, meskipun lanskap global tetap penuh ketidakpastian,” ujar Banjaran.

    Selain itu, tim ekonom BSI mencatat, ekonomi global pada 2026 diperkirakan tumbuh sekitar 3,2 persen berdasarkan proyeksi IMF, dengan Kawasan ASEAN diproyeksikan menjadi salah satu blok dengan prospek paling menarik, seiring pergeseran pusat pertumbuhan ke Asia.

    Di sisi lain, dunia masih menghadapi lima dinamika utama: risiko utang negara (sovereign debt risk), potensi asset bubble akibat valuasi pasar yang terlalu tinggi, perang dagang yang terus membayangi, pertumbuhan yang terfragmentasi, serta perubahan lanskap perdagangan akibat AI-driven productivity.

  • Didesak Jadikan Musibah di Sumatera Berstatus Bencana Nasional, Mensesneg: Pemerintah Masih Sanggup Tangani

    Didesak Jadikan Musibah di Sumatera Berstatus Bencana Nasional, Mensesneg: Pemerintah Masih Sanggup Tangani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh hingga kini masih jadi sorotan dan mendapat perhatian luas publik dunia.

    Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk menetapkan peristiwa itu sebagai bencana nasional. Namun, hingga kini pemerintah belum mau menerapkannya.

    Pemerintah menyatakan belum membutuhkan bantuan luar negeri untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor di ketiga provinsi tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan saat ini pemerintah memusatkan penanganan pemulihan bencana pada pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Ia tak memungkiri, sejumlah negara telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.

    “Untuk sementara ini belum. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat, baik berupa ucapan keprihatinan maupun tawaran bantuan,” kata Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo memastikan, pemerintah masih mampu menangani seluruh persoalan bencana yang terjadi di Sumatera. Ia juga memastikan ketersediaan pangan dalam negeri mencukupi, karena stok nasional saat ini masih melimpah.

    Sebelumnya, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar meminta agar pemerintah segera menetapkan status musibah tersebut sebagai Bencana Nasional.

    “Apalagi banyak daerah bencana di Sumatra seperti Aceh, Sumut dan Sumbar ini telah meluluhlantakan seluruh infrakstruktur seperti jalan dan jembatan, juga rumah penduduk serta gedung sekolah, tempat peribadatan. Bahkan tidak sedikit korban yang belum ketemu bahkan belum tersentuh bantuan. Sisi lain, kemampuan pemerintah daerah juga sangat terbatas,” ujar Kiai Anwar, Sabtu (29/11/2025).

  • Lahir dari Kas Masjid, Begini Cikal Bakal BRI yang Berusia 130 Tahun

    Lahir dari Kas Masjid, Begini Cikal Bakal BRI yang Berusia 130 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Memasuki usia 130 tahun, BRI lahir dengan membawa misi sebagai bank untuk rakyat. Didirikan pada 16 Desember 1895 oleh seorang Patih di Purwokerto yakni Raden Aria Wirjaatmadja, lembaga awal yang bernama Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren (Bank Pertolongan dan Tabungan Priyayi Purwokerto) ini bermula dari kebutuhan menyediakan akses keuangan yang adil bagi pegawai pribumi.

    Sebelum terbentuknya lembaga resmi tersebut, Raden Aria Wirjaatmadja diketahui telah beberapa kali memberikan bantuan pribadi. Kala itu, berita tentang uluran tangan Raden Aria Wirjaatmadja sangat cepat menyebar di masyarakat. Sayangnya, tingginya permintaan bantuan membuat dana pribadi yang berhasil Raden Aria Wirjaatmadja sisihkan tidak lagi mencukupi.

    Alhasil, melihat kebutuhan yang terus meningkat, Raden Aria Wirjaatmadja berdiskusi dengan orang-orang kepercayaannya seperti Atma Sapradja, Atma Soebrata, dan Djaja Soemitra untuk mencari sumber pendanaan lain. Dari pertemuan ini, akhirnya muncul gagasan memanfaatkan kas Masjid Purwokerto.

    Dukungan penuh akhirnya datang dari Penghulu Masjid Purwokerto, Kiai Mohammad Redja Soepena, serta persetujuan Asisten Residen E. Sieburgh. Mereka melihat bahwa tujuan penggunaan kas masjid tersebut mulia dan yakin bahwa dana akan kembali. Bahkan, E. Sieburgh menyarankan pembentukan satu komisi pengelola yang dipimpin langsung oleh Raden Aria Wirjaatmadja.

    Namun, upaya ini harus terhenti karena aturan pemerintah Hindia Belanda yang melarang penggunaan dana masjid untuk kepentingan di luar kegiatan ibadah. Meski begitu, penghentian tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik. Proses utang-piutang yang telah berjalan tetap berlanjut, dan para debitur mengembalikan dana pinjaman secara teratur.

  • Viral Aktivis Lingkungan Dituduh sebagai Wahabi, Gus Umar: Ulil, Kau Sudah Lihat Kenapa Greenpeace Ngotot Ekosistem Dikembalikan?

    Viral Aktivis Lingkungan Dituduh sebagai Wahabi, Gus Umar: Ulil, Kau Sudah Lihat Kenapa Greenpeace Ngotot Ekosistem Dikembalikan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar, mengungkit kembali pernyataan lama Ulil Abshar Abdalla terkait aktivitas tambang.

    Bukan tanpa alasan, beberapa hari terakhir ini publik Indonesia dibuat tercengang oleh bencana banjir bandang di Pulau Sumatera.

    “Ulil sudah kau lihat kan hari ini kenapa green peace itu ngotot supaya ekosistem awal dikembalikan,” ujar Umar di akun media sosial X miliknya, @UmarHasibuan__, Kamis (4/12/2025).

    Blak-blakan, Gus Umar menegaskan bahwa jika tidak ada upaya mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula, maka peristiwa serupa akan terus terjadi di Indonesia.

    “Kau lihat tuh Ulil sebentar lagi bumi yang kau tempati ini akan hancur karena tambang,” tandasnya.

    Sebelumnya, dialog antara aktivis lingkungan dari GreenPeace Indonesia, Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla dalam sebuah program televisi kembali memantik perhatian publik, terutama soal keberlanjutan lingkungan di wilayah tambang.

    Iqbal Damanik meminta bukti nyata bahwa ada konsesi tambang di Indonesia yang berhasil memulihkan kembali ekosistem seperti sedia kala.

    “Tunjukkan satu saja wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya,” tantang Iqbal dikutip dari akun TikTok @rosi_kompastv, Minggu (15/6/2025) lalu.

    Menanggapi hal tersebut, Gus Ulil memberikan perspektif berbeda. Ia mempertanyakan urgensi mengembalikan kondisi ekologis ke titik awal, dan memberikan ilustrasi berdasarkan pengalaman pribadi di kampung halamannya.

  • Heru Subagia Tantang Roy Suryo Cs Hadir di Rakernas Kagama, Sekalian Bertemu Jokowi

    Heru Subagia Tantang Roy Suryo Cs Hadir di Rakernas Kagama, Sekalian Bertemu Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon, Heru Subagia, menantang Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Rismon Sianipar untuk hadir pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kagama yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

    Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, Rakernas tersebut akan berlangsung di Balai Senat Gedung Pusat UGM, 13 hingga 14 Desember 2025.

    Heru mengatakan, kehadiran para pihak yang selama ini berada dalam pusaran polemik ijazah Presiden ke-7, Jokowi dapat menjadi momentum penting untuk membuka ruang dialog dan mediasi.

    “Saya ingat betul pertanggungjawaban dan kegiatan sepanjang 2025 ini, terutama Kagama Cirebon masuk dalam pusaran isu yang cukup sensasional,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (4/12/2025).

    “Cukup viral berkaitan polemik ijazah Jokowi dan usaha teman-teman Kagama yang tergabung, di dalamnya termasuk Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Mas Rismon,” tambahnya.

    Heru mengungkapkan bahwa Kagama Cirebon sebelumnya sudah mengupayakan proses mediasi dengan kedua kubu.

    Bahkan, menurutnya, perwakilan Kagama telah diterima langsung oleh Jokowi di Solo.

    Namun upaya itu tak berujung kesepakatan karena baik Jokowi maupun Roy Suryo CS tetap bersikukuh pada posisi masing-masing.

    “Jokowi tetap kekeh melanjutkan proses perselisihan dengan Roy Suryo CS di meja pengadilan. Dan Roy Suryo CS tidak mau melakukan proses perdamaian dan negosiasi karena tetap bersih keras meminta ijazah asli Jokowi ditunjukkan,” jelasnya.

    Heru menekankan, Rakernas Kagama mendatang bisa menjadi ruang strategis untuk mempertemukan para pihak, apalagi acara tersebut disebut juga akan dihadiri tokoh kunci.

  • Tanggap Bencana, BRI Salurkan Bantuan Untuk Percepat Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Sumut-Sumbar

    Tanggap Bencana, BRI Salurkan Bantuan Untuk Percepat Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Sumut-Sumbar

    FAJAR.CO.ID, MEDAN — Bencana banjir bandang yang melanda beberapa di wilayah Sumatera, khususnya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengakibatkan dampak signifikan bagi masyarakat. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, bencana ini juga mengakibatkan kerusakan rumah warga dan kehilangan harta benda. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, BRI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap bencana kepada masyarakat terdampak.

    Di Sumatera Utara, bantuan yang disalurkan meliputi ribuan paket makanan cepat saji, sembako, obat-obatan, pakaian, selimut, kasur, perlengkapan bayi, air mineral, dan kebutuhan lainnya. Penyaluran dilakukan langsung oleh pekerja BRI melalui Unit Kerja terdekat di wilayah terdampak, termasuk di wilayah Sibolga, Tarutung, Padangsidimpuan, Stabat, Gunung Sitoli, dan Binjai.

    Sementara itu, di Sumatera Barat, BRI Peduli menyalurkan satu unit perahu karet beserta pelampung ke Posko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, sebagai dukungan evakuasi warga di wilayah yang terdampak banjir.

    Selain itu, BRI Peduli juga menyalurkan ribuan paket makanan cepat saji, sembako, obat-obatan, kasur,perlengkapan bayi, air mineral juga disalurkan, khususnya bagi warga di Kota Padang, Solok, Padang Panjang, Pariaman, Painan, Bukittinggi, Simpang Empat .

    Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Tim Satuan Tanggap Bencana “Tim Elang Relawan BRI” bersama pekerja BRI melalui Unit Kerja terdekat, untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.