Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Penjelasan Abdul Kadir Karding soal Menhut Raja Juli Antoni Main Domino dengan Azis Wellang

    Penjelasan Abdul Kadir Karding soal Menhut Raja Juli Antoni Main Domino dengan Azis Wellang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menjadi sorotan tajam setelah foto dirinya sedang asik bermain domino dengan Azis Wellang, tokoh yang pernah jadi tersangka dalam kasus pembalakan liar.

    Usut punya usut, aktivitas bermain domino itu ternyata berlangsung di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Kegiatan itu terjadi pada 1 September 2025 lalu.

    Nah bagaimana sehingga seorang Menteri Kehutanan biasa asik bermain domino dengan tersangka kasus pembalakang liar? Seperti ini penjelasan dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding.

    Kadir Karding yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKSS mengakui jika foto yang bikin heboh itu diambil di posko KKSS pada 1 September 2025 lalu.

    “KKSS melakukan pertemuan, silaturahmi biasa dan rutin kami lakukan. Seluruh pengurus datang saat itu,” kata Karding dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/9).

    Dalam kepengurusan KKSS, Karding menduduki jabatan sekretaris jenderal, sementara Azis Wellang adalah wakil bendahara umum.

    Karding mengaku pada hari itu, dirinya sebenarnya berencana menemui Raja Juli untuk mengobrol santai.

    “Awalnya saya mau datang ke tempatnya Raja Juli, tapi Raja Juli memilih mendatangi saya,” kata politikus PKB itu.

    Karding mengatakan perbincangan dengan Raja Juli berlangsung secara empat mata di bagian belakang posko, terpisah dari seluruh anggota KKSS yang lain.

    Setelah diskusi berakhir, lanjut dia, Raja Juli yang hendak pulang diajak bermain domino oleh anggota KKSS.

    “Kami bermain sebanyak dua set. Yang ikut main, Pak Azis dan Andi yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum PB PORDI (asosiasi cabor domino),” ungkap mantan anggota DPR RI itu.

  • Oneng Buka-bukaan, Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenkeu ternyata 300 Persen dalam Sebulan, Diambil dari Uang Rakyat?

    Oneng Buka-bukaan, Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenkeu ternyata 300 Persen dalam Sebulan, Diambil dari Uang Rakyat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus artis, Rieke Diah Pitaloka, angkat bicara terkait polemik tunjangan DPR yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Pernyataan itu ia sampaikan saat hadir di podcast Curhat Bang milik Denny Sumargo, dikutip Minggu (6/9/2025).

    Rieke menjelaskan bahwa tunjangan yang menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan. “Tunjangan itu sendiri adalah tunjangan rumah bagi DPR yang ditiadakan,” ujar Artis yang pernah memerankan Oneng dalam sketsa Bajaj Bajuri itu.

    Menurutnya, fasilitas serupa juga berlaku di tingkat daerah. “Ia juga mengungkapkan pemberian tunjangan tidak hanya bagi DPR Pusat tetapi juga DPRD, seperti DPRD DKI Jakarta yang mendapat tunjangan rumah hingga 78 juta per bulan dan beberapa provinsi juga terdapat tunjangan sejenis,” katanya.

    Meski demikian, Rieke menegaskan tidak keberatan jika tunjangan tersebut dihapus. “Kalo ditanya secara pribadi, silahkan tunjangan dihapus semua, gaji mau dihapus silahkan. Tapi jangan lupa DPR ini lembaga negara,” jelasnya.

    Ia menambahkan, dasar hukum pemberian tunjangan pejabat sudah jelas. “Dasar hukum terkait tunjangan pejabat telah diatur dalam sebelas Undang-Undang dan dua belas Peraturan Pemerintah,” tuturnya.

    Namun, Rieke mengingatkan bahwa sesuatu yang legal belum tentu sesuai dengan moral. “Secara hukum ya legal, tetapi saya sering mengatakan bahwa yang legal itu belum tentu bermoral,” tegasnya.

    Atas dasar itu, Rieke mendorong agar persoalan tunjangan dievaluasi secara menyeluruh. “Kalau mau dilakukan, evaluasi semua gaji dan tunjangan. Mari kita dukung Presiden segera mengeluarkan aturan untuk evaluasi atas semua tunjangan di seluruh lembaga negara termasuk di Pemerintah Daerah dan DPRD,” tandasnya.

  • Parpol Membeli Artis Sangat Mahal Jadi DPR, Ngak Usah Lagi Ditanya Kualitas dan Integritas?

    Parpol Membeli Artis Sangat Mahal Jadi DPR, Ngak Usah Lagi Ditanya Kualitas dan Integritas?

    Oleh: Heru Subagia
    (Pengamat Politik dan Ekonomi)

    Setuju sekali apa yang menjadi cara pandang dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra.

    Dalam konteks politik kontemporer, Ia menyebut sistem pemilihan umum (pemilu) saat ini membuat orang-orang yang berbakat di bidang politik sulit dikenal publik. Kata Yusril, banyak posisi anggota DPR yang diisi oleh selebritas atau artis. Ruang kosong tersebut kemudian diambil perannya oleh Ketua Parpol untuk mengambilnya dijadikan bagian Caleg DPR).

    Artis dalam dunia politik sepertinya wajar dan biasa saja. Namun, mengapa saat ini menjadi sorotan negatif hingga tingkah lakunya viral menjadikan masyarakat sakit hati atas kiprah dan perannya sebagai anggota dewan.

    Modal Tenar dan Tampang

    Sudah tenar di masyarakat menjadi incaran parpol yang punya duit untuk mengajak mereka gabung bagian menjadi calon legislator. Parpol memberikan dukungan finansial dan politik berupa mereka dicalonkan menjadi calon caleg utama.

    Karenanya, start dari awal, jika terdapat pesaing artis yang berasal dari luar artis dapat dipastikan sebelum bertanding sudah kalah duluan, kalah secara ketenaran, finansial dan jejaring politik.

    Pada akhirnya, mereka menang sebagai legislatif dan jangan salahkan mereka ketika performanya bekerja tidak kritis, nihil kreativitas dan secara umum minim prestasi.

    Biaya Milyar dan Tameng Politik

    Untuk diketahui saja, perjalanan artis menuju Senayan nyaris dibiayai oleh partai dan nilainya sungguh fantastis. Dalam memperebutkan satu kursi DPR di dalil, parpol menempatkan 1-2 artis. Dukungan finansial dan paket promosi lainnya kisaran 15-25 milyaran rupiah di satu dalil untuk berebut satu kursi.

  • Konsisten Layani Keuangan Inklusif, BRI Peroleh Anugerah Ekonomi Hijau atas Pemberdayaan UMKM

    Konsisten Layani Keuangan Inklusif, BRI Peroleh Anugerah Ekonomi Hijau atas Pemberdayaan UMKM

    Sinergi BRI bersama Pegadaian dan PNM dalam Holding Ultra Mikro juga turut memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Hingga akhir Triwulan II 2025, Holding UMi telah melayani 34,7 juta debitur aktif dengan total pembiayaan mencapai Rp631,9 triliun, serta mengelola 126 juta rekening simpanan mikro.

    Selain itu, BRI juga terus mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan sharing economy dengan melibatkan masyarakat sebagai AgenBRILink. Hingga akhir Juni 2025, jumlah AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1,2 juta atau tumbuh 22,60% secara tahunan. Agen-agen tersebut tersebar di 67 ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Dari sisi transaksi, AgenBRILink mencatatkan volume sebesar Rp843 triliun atau tumbuh 9,85% yoy. Peran AgenBRILink tersebut kini telah bertransformasi, dari penyedia layanan transaksi menjadi lifestyle micro provider. Hal tersebut menggambarkan konsistensi BRI dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan memberdayakan.

    Sepanjang Januari s.d Juni 2025, BRI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp83,88 triliun kepada 1,8 juta debitur. Penyaluran ini menempatkan BRI sebagai bank dengan kontribusi terbesar dalam program KUR. Sebagian besar pembiayaan disalurkan ke sektor pertanian, sejalan dengan fokus BRI dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong produktivitas ekonomi rakyat.

    Akhmad menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM akan tetap menjadi fokus utama perseroan sebagai bagian dari kontribusi nyata BRI dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. “BRI berkomitmen memperkuat pelaku UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dan naik kelas secara berkelanjutan. BRI percaya bahwa keberhasilan memberdayakan pelaku UMKM akan menjadi faktor pendorong bagi Indonesia untuk tumbuh menjadi negara yang semakin berdaulat, sejahtera, dan maju,” pungkasnya. (*)

  • Bukan Cuma DPR RI, Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Provinsi Juga Tembus Puluhan Juta

    Bukan Cuma DPR RI, Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Provinsi Juga Tembus Puluhan Juta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bukan hanya DPR RI, anggota DPRD Provinsi juga menerima tunjangan perumahan yang nilainya mencengangkan.

    Fakta ini diungkap akun Instagram @perupadata dalam unggahan terbaru mereka, Minggu (7/9/2025).

    “Bukan cuma DPR, anggota DPRD juga dapat tunjangan perumahan,” tulis akun tersebut.

    Dikatakan aku tersebut, besaran nilai tunjangan wakil rakyat di tingkat provinsi ini bervariasi.

    “Angkanya bervariasi, tapi semua berkali-kali lipat penghasilan masyarakatnya,” tambahnya.

    Data yang dibagikan memperlihatkan besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD di sejumlah provinsi, bahkan mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

    Berikut besaran tunjangan anggota DPRD di sejumlah Provinsi:

    Jakarta, Ketua DPRD Rp78,8 juta, Wakil Ketua Rp70,4 juta, Anggota DPRD Rp78,8 juta.

    Jawa Barat (Jabar), Ketua Rp71 juta, Wakil Ketua Rp65 juta, Anggota Rp62 juta.

    Jawa Timur (Jatim), Ketua Rp57,7 juta, Wakil Ketua Rp54,8 juta, Anggota Rp49 juta.

    Jawa Tengah (Jateng), Ketua Rp79,6 juta, Wakil Ketua Rp72,3 juta, Anggota Rp47,7 juta.

    Sumatera Utara (Sumut), Ketua Rp60 juta, Wakil Ketua Rp51 juta, Anggota Rp40 juta.

    Bali, Ketua Rp54 juta, Wakil Ketua Rp45,5 juta, Anggota Rp37,5 juta.

    Banten, Ketua Rp38,5 juta, Wakil Ketua Rp35 juta, Anggota Rp32,5 juta.

    Sumatera Selatan (Sumsel), Ketua Rp27,3 juta. DIY, Ketua Rp27,5 juta, Wakil Ketua Rp22,9 juta, Anggota Rp20,6 juta.

    Sulawesi Selatan (Sulsel), Ketua Rp19,7 juta. Kalimantan Tengah (Kalteng), Ketua Rp20,2 juta, Wakil Ketua Rp16,6 juta, Anggota Rp13,1 juta.

  • Herwin Sudikta Colek Prabowo: Jangan Tunggu DPR, Keluarkan Perppu Perampasan Aset

    Herwin Sudikta Colek Prabowo: Jangan Tunggu DPR, Keluarkan Perppu Perampasan Aset

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons terkait lambannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR.

    Dikatakan Herwin, Presiden Prabowo Subianto tak perlu menunggu parlemen yang disebutnya gemar menunda-nunda.

    “Seandainya saya Prabowo, saya tidak akan tunggu DPR yang hobi menunda,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (7/9/2025).

    “Saya akan keluarkan Perppu Perampasan Aset Koruptor,” tambahnya.

    Herwin menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bisa menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

    “Benar, pada akhirnya Perppu itu tetap akan berlabuh di meja DPR. Tapi setidaknya langkah itu jadi bukti nyata bahwa presiden serius dengan isu korupsi,” sesalnya.

    Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa Prabowo tidak hanya menjabat sebagai presiden, tetapi juga Ketua Umum partai besar yang memimpin koalisi mayoritas di Senayan.

    “Apalagi Prabowo bukan sekadar presiden, ia juga ketua partai yang memimpin koalisi mayoritas di parlemen,” Herwin menuturkan.

    “Artinya, kalau masih gagal, masalahnya bukan di kursi DPR saja, tapi di kemauan politik sang presiden sendiri,” kuncinya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mendesak DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Hal tersebut disampaikan Yusril saat dimintai tanggapan mengenai “17+8 Tuntutan Rakyat” yang salah satunya menuntut pengesahan aturan terkait perampasan aset.

  • Terkait Beredarnya Video PHK Massal PT Gudang Garam, Begini Klarifikasi Pihak Manajemen

    Terkait Beredarnya Video PHK Massal PT Gudang Garam, Begini Klarifikasi Pihak Manajemen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan buruh di Indonesia dikabarkan kembali mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Hal itu tampak di sejumlah platform media sosial yang diramaikan dengan beredarnya video pendek. Video itu menggambarkan suasana perpisahan sejumlah pekerja.

    Video itu disertai narasi yang menyebut adanya PHK massal di Gudang Garam Tuban.

    Kontan saja unggahan tersebut lantas memicu gelombang keprihatinan publik. Namun, pihak perusahaan menegaskan video itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di Tuban.

    Manajemen PT Gudang Garam Tbk memastikan kabar beredarnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pabrik Tuban, Jawa Timur, tidak benar.

    Penegasan itu disampaikan PT Merdeka Nusantara selaku penyedia tenaga kerja untuk pabrik rokok Gudang Garam Tuban.

    Di mana, pihak manajemen menyampaikan, sampai saat ini kegiatan operasional di pabrik Tuban tetap berjalan normal dan kondusif.

    “Bukan di Tuban (tidak ada PHK massal di Gudang Garam Tuban), dan aktivitas di Tuban masih berjalan seperti biasanya. Sejak awal tahun sampai saat ini tidak ada PHK massal,” tegas HRD PT Merdeka Nusantara, Adib Musyafak, dikutip dari Liputan 6, Sabtu (6/9/2025).

    “Sekali lagi ini bukan di Tuban, tapi saya tidak menyebut di daerah mana. Namun, di tengah kondisi seperti ini kami mengimbau pekerja tetap tenang dan menjalankan tugasnya seperti biasanya,” tegas Adib Musyafak.

    PT Gudang Garam berharap isu yang beredar tidak menimbulkan keresahan di kalangan karyawan yang berjumlah sekitar 800 orang maupun masyarakat Kabupaten Tuban.

  • Terkait Beredarnya Video PHK Massal PT Gudang Garam, Begini Klarifikasi Pihak Manajemen

    Viral PT Gudang Garam Disebut Lakukan PHK Massal, Bos Rokok Tetap Berjaya karena Beban Ditanggung Konsumen?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan buruh PT Gudang Garam Tbk ramai dibicarakan di platform X. (dulu Twitter).

    Salah satunya datang dari akun @WAHYU_UNIFORM yang menyebut bahwa kenaikan cukai rokok menjadi salah satu penyebab perusahaan mengambil langkah pemutusan hubungan kerja.

    “Pabrik Rokok Gudang Garam PHK Karyawan akibat cukai rokok yg terus naik di tengah daya beli menurun. Akibatnya peredaran rokok tanpa cukai merajalela. Boss rokok tetap berjaya, krn beban ditanggung konsumen. Tapi kesejahteraan karyawan sulit didapat,” tulis akun tersebut, dikutip Sabtu (6/9/2025).

    Dalam unggahan lain, akun itu juga menyertakan video berisi penjelasan soal beban cukai yang tinggi.

    Disebutkan, untuk satu bungkus rokok seharga Rp10 ribu, 75 persen atau sekitar Rp7.500 harus disetorkan ke negara.

    Sementara sisa Rp2.500 dibagi untuk biaya produksi, pembelian tembakau, peralatan, hingga upah pekerja.

    “Rokok ini kalau satu bungkus harganya Rp10.000 teman-teman sekalian sebelum ini diproduksi 75% kita harus udah bayar ke negara kalau Rp10.000 harganya rokok ini berarti kan Rp7.500 harus disetorkan negara baru buat rokok ini berarti yang ditinggalkan di public itu cuma Rp2.500 ini menjadi susah buat kami seikat pekerja untuk nego supaya kesejahteraan pekerja naik karena sisanya cuma sedikit gimana beli tobacco gimana beli peralatan dan seterusnya,” demikian narasi dalam video tersebut.

    Unggahan itu juga menjelaskan bahwa rokok kretek tangan (SKT) dinilai masih memiliki margin lebih besar karena pungutan negara berada di angka 45–50 persen.

  • Loyalis Anies Puji AHY: Gini Loh Kalau Kasih Tanggapan

    Loyalis Anies Puji AHY: Gini Loh Kalau Kasih Tanggapan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Maudy Asmara, memuji Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait tanggapannya soal tuntutan 17+8.

    “Gini loh kalau kasih tanggapan,” kata Maudy dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (6/9/2025).

    Adapun pernyataan itu disampaikan AHY di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9/2025) ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan.

    “Saya sudah baca satu per satu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan terutama mereka yang turun ke jalan kemarin,” kata Maudy.

    “Ada sejumlah isu yang dianggap urgent tentunya saya menyikapinya dengan terbuka,” tambahnya.

    Ia mengatakan DPR RI dan pemerintah sangat terbuka untuk membahas solusi tuntutan tersebut bersama dengan mahasiswa maupun masyarakat.

    “Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan,” jelas AHY.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menjelaskan aspirasi bisa muncul dari berbagai sektor, termasuk dari ekonomi, hukum hingga keadilan.

    Untuk itu, dia berharap agar seluruh pihak bisa berdiskusi dalam mencari jalan terbaik menghadapi tuntutan masyarakat.

    “Saya juga menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat sehingga kita bisa mencari solusinya bersama,” tuturnya.
    (Arya/Fajar)

  • Besok Moon Blood Bisa Dilihat di Seluruh Wilayah Indonesia, Muhammadiyah Imbau Warga Lakukan Salat Gerhana

    Besok Moon Blood Bisa Dilihat di Seluruh Wilayah Indonesia, Muhammadiyah Imbau Warga Lakukan Salat Gerhana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gerhana bulan total atau moon blood (bulan darah) akan terjadi besok malam, 7-8 September 2025. Gerhana bulan total kali ini dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia.

    Terkait hal itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah JUGA mengumumkan bahwa pada Ahad hingga Senin, 15–16 Rabiulawal 1447 H bertepatan dengan 7–8 September 2025 M akan ada gerhana bulan total yang dapat dilihat di seluruh Indonesia.

    Melalui maklumat PP Muhammadiyah yang diterima redaksi dijabarkan pula terkait fase-fase gerhana bulan total adalah sebagai berikut:

    Gerhana Penumbra mulai: 22:28 WIB
    Gerhana Sebagian mulai: 23:27 WIB
    Gerhana Total mulai: 00:30 WIB
    Puncak Gerhana: 01:11 WIB
    Gerhana Total berakhir: 01:52 WIB
    Gerhana Sebagian berakhir: 02:56 WIB
    Gerhana Penumbra berakhir: 03:55 WIB

    “Sehubungan dengan itu, Muhammadiyah mengimbau warga untuk melaksanakan salat gerhana (Salat Khusuf), memperbanyak doa, zikir, serta sedekah sebagai bentuk ketundukan kepada Allah,” tulis maklumat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Dr Hamim Ilyas MAg, dan Sekretaris M Rofiq Lc MA PhD.

    Ada pun dasar hukum atau dalil salat gerhana bersumber dari hadis sahih. Rasulullah Saw bersabda:

    إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

    “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, segeralah laksanakan salat.” (HR. Muslim dan an-Nasā’ī)