Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Elite Demokrat Ingatkan KPK untuk Tak Perburuk Citra Partai

    Elite Demokrat Ingatkan KPK untuk Tak Perburuk Citra Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ramai pembicaraan terkait kader Partai NasDem yang merupakan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, terjaring OTT, elite Partai Demokrat memberikan sedikit catatan pada KPK.

    Dikatakan Andi, KPK tidak boleh gegabah seolah-olah ada keterlibatan Partai dalam operasi yang menjaring kader tertentu.

    “Nanti saja disimpulkan belakangan dalam persidangan,” ujar Andi di X @Andiarief_ (9/8/2025).

    Blak-blakan, Andi membeberkan bahwa kehadiran KPK sebagai bagian dari lembaga penegak hukum justru memperburuk citra Partai Politik.

    “Padahal tidak ada satupun vonis pengadilan yang menyatakan ada partai terlibat,” tandasnya.

    Sebelumnya, jubir KPK, Budi Prasetyo, juga masih irit bicara terkait penangkapan Bupati yang juga merupakan kader NasDem tersebut.

    “Nanti kami jelaskan kronologi dan konstruksi perkaranya seperti apa,” ucap Prasetyo kepada awak media.

    Mengingat penangkapan tersebut bertepatan dengan Rapat kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem periode 2025 di Makassar, Prasetyo tidak ingin ada dicap membuat drama.

    “Supaya masyarakat juga bisa menilai ini bukan drama tapi memang ada fakta-fakta perbuatannya,” tukas Prasetyo membalas komentar Sahroni.

    Dalam kegiatan tangkap tangan ini, kata Prasetyo, KPK juga mendapat dukungan penuh para pihak, termasuk masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara.

    “Terlebih KPK juga telah secara intens melakukan pencegahan, pendampingan, dan pengawasan kepada pemerintah daerah,” imbuhnya.

    Upayaka tersebut diungkapkan Prasetyo dilakukan agar bisa melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan korupsi secara efektif dan sistematis.

  • Said Didu Tanggapi Pernyataan Presiden Prabowo Soal Pihak yang Ingin Masuk Kabinet

    Said Didu Tanggapi Pernyataan Presiden Prabowo Soal Pihak yang Ingin Masuk Kabinet

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut ada orang yang ingin masuk kabinet padahal tidak berkeringat. Hal itu menuai sorotan.

    Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menegaskan, tak semua yang berjuang untuk bangsa mau dapat jabatan.

    “Tidak semua yang berjuang untuk perbaiki bangsanya untuk dapatkan jabatan,” tulis Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (9/8/2025).

    Di sisi lain, ia melihat banyak yang menduduki jabatan dan mendapat gaji miliaran rupiah. Tapi kerjanya memaki dan pecah belah bangsa.

    “Justru banyak tukang maki-maki dan pemecah belah bangsa yang diberikan jabatan dengan gaji dari uang rakyat yang bisa mencapai Rp milyaran rupiah per bulan,” terangnya,

    Ia pin merefleksikan arti kata keringat menurut Prabowo.

    “Apakah arti berkeringat adalah menjilat setelah memaki-maki, memecah belah bangsa, bahkan korupsi?” ujarnya.

    Adapun pernyataan Prabowo itu disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu 6 Agustus 2025.
    (Arya/Fajar)

  • AgenBRILink Dekatkan Akses Layanan Keuangan bagi Petani di Kabupaten Gowa

    AgenBRILink Dekatkan Akses Layanan Keuangan bagi Petani di Kabupaten Gowa

    FAJAR.CO.ID, GOWA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan jaringan AgenBRILink di berbagai wilayah. Di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, AgenBRILink Podomoro Jaya yang dikelola oleh Syamsuardi sejak 2017 menjadi bagian dari jaringan BRI yang berperan aktif dalam menjembatani kebutuhan finansial masyarakat, terutama petani.

    Syamsuardi sebelumnya berprofesi sebagai pelaut dan sempat merantau ke Jakarta. Setelah kembali ke kampung halamannya, ia melihat besarnya kebutuhan warga terhadap layanan keuangan yang mudah dijangkau. Melalui AgenBRILink Podomoro Jaya, ia mengembangkan usaha berbasis layanan perbankan yang terhubung dengan aktivitas harian warga, mulai dari transaksi setoran, penarikan tunai, pembayaran angsuran, hingga pembukaan rekening baru.

    Layanan tersebut menjadi semakin penting saat musim panen tiba, ketika aktivitas ekonomi masyarakat melonjak. Syamsuardi mencatat peningkatan transaksi yang signifikan, terutama dari pelaku usaha lokal yang melakukan penarikan dalam jumlah besar.

    “Kalau musim panen, transaksi di sini meningkat karena banyak pengepul gabah tarik tunai dalam jumlah besar, kadang bisa sampai seratus juta lebih sehari. Di luar itu, masyarakat juga rutin datang ke AgenBRILink untuk setor, tarik, bayar angsuran, bahkan buka rekening baru. Saya juga mulai arahkan untuk bertransaksi menggunakan kartu melalui EDC,” ungkap Syamsuardi.

    Tak hanya fokus pada pelayanan, Syamsuardi juga memanfaatkan unit usahanya sebagai ruang pembelajaran bagi masyarakat yang baru tamat sekolah. Ia melihat pentingnya memberi pengalaman langsung bagi mereka yang ingin mulai mengenal dunia kerja.

  • Gatot Nurmantyo Sebut Prabowo Terpaksa Pilih Gibran, Sang Paman Mengancam

    Gatot Nurmantyo Sebut Prabowo Terpaksa Pilih Gibran, Sang Paman Mengancam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membongkar alasan di balik keputusan Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

    Dikatakan Gatot, pilihan itu bukan soal politik biasa, melainkan ada unsur tekanan yang sangat kuat.

    “Secara naluri saya yakin beliau (Prabowo) tidak mau, apalagi kondisi seperti ini,” kata Gatot dikutip dalam unggahan akun Instagram @ak4ii.hyl0s, Sabtu (9/8/2025).

    Gatot menyinggung soal dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) kala itu.

    Ia mengingatkan bahwa sebelumnya ada gugatan soal batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang dikabulkan MK.

    Tapi yang menarik, kata dia, muncul pula gugatan lain yang justru menyoal batas usia maksimum.

    “Dan masuk lagi gugatan yang terkait batas maksimum. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi Presiden atau Wapres, batas maksimalnya 70 tahun,” ucapnya.

    “Berarti akan ada Capres yang gagal. Apa maknanya? Sang paman mengancam Prabowo. Lu bisa juga nggak jadi,” beber Gatot blak-blakan.

    Ia bahkan menyinggung momen deklarasi pasangan Prabowo-Gibran yang dilakukan secara mendadak, bahkan tanpa kehadiran Gibran.

    “Makanya kau lihat kemarin sore pada saat deklarasi, kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran, dideklarasikan itu,” terangnya.

    Gatot menyebut keputusan MK kala itu sangat mempengaruhi jalur politik dan kekuasaan.

    “Ini ancaman jangan main-main. Dia nggak ngangkat, bisa berubah sekarang ini. Karena MK apa pun yang diputuskan adalah final. Semau-mau dia aja, kan gitu,” kuncinya.

  • 5 Ribu Orang Padati “BRI Taipei Teman Seperjuangan PMI”, Sambut Mitra Finansial Tanah Air di Taiwan

    5 Ribu Orang Padati “BRI Taipei Teman Seperjuangan PMI”, Sambut Mitra Finansial Tanah Air di Taiwan

    FAJAR.CO.ID, TAIPEI — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meresmikan BRI Taipei Branch di Taiwan melalui perayaan bertajuk “BRI Taipei Teman Seperjuangan PMI”. Pembukaan kantor cabang ini diharapkan memperkuat peran BRI sebagai mitra finansial bagi lebih dari 360 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan dengan menyediakan layanan perbankan yang komprehensif.

    Acara yang berlangsung di New Taipei City Hall Plaza pada Sabtu (9/8/2025) dihadiri oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin, Wakil Walikota New Taipei City, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, serta Menteri Tenaga Kerja Taiwan. Suasana semakin semarak dengan kehadiran sekitar 5.000 pekerja migran yang turut menikmati penampilan GIGI Band dan special performance dari komunitas PMI.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa kehadiran cabang BRI di Taipei menjadi wujud nyata komitmen Perseroan untuk melayani kebutuhan finansial PMI. “Para PMI secara rutin membutuhkan layanan remitansi untuk mengirimkan penghasilannya kepada keluarga, serta produk simpanan dan investasi untuk menjamin masa depan mereka,” jelas Hery.

    Sebagai bagian dari komitmen mendukung PMI, BRI membangun ekosistem layanan keuangan yang menyeluruh, dimulai sejak tahap pra-keberangkatan. Di mana, calon PMI dapat mengakses fasilitas simpanan dan pembiayaan untuk mendukung persiapan keberangkatan, mulai dari pelatihan hingga kebutuhan administratif.

  • Singgung Hubungan Prabowo dan Jokowi, Prof Henri Subiakto: Kepentingan yang Akan Menentukan Konflik

    Singgung Hubungan Prabowo dan Jokowi, Prof Henri Subiakto: Kepentingan yang Akan Menentukan Konflik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Henri Subiakto, kembali blak-blakan mengenai sandiwara politik di Indonesia.

    Dikatakan Henri, panggung politik hampir mirip dengan dunia intelejen. Musuh atau lawan, bisa saja diajak seakan bersahabat.

    “Diajak makan bersama. Diajak ketawa bersama. Tampil bersama, bahkan saling puja di depan orang banyak,” kata Henri di X @henrysubiakto (9/8/2025).

    Sebaliknya, Henri membeberkan bahwa dalam politik dan intelejen sahabat atau teman sejalan yang bekerja sama, kadang harus bisa pura-pura bermusuhan.

    “Pura-pura saling serang. Dan pura-pura seperti rivalitas. Itulah front stage, panggung depan politik,” sebutnya.

    Lebih jauh, Henri mengatakan bahwa yang menentukan adanya konflik atau tidak dalam drama politik adalah tergantung masing-masing kepentingan.

    “Sesungguhnya yang menentukan adanya konflik atau tidak, itu adalah kepentingan,” imbuhnya.

    “Kalau kepentingan mereka ada kesamaaan, ya mereka akan kerjasama. Kalau kepentingan di antara mereka berbeda apalagi berkebalikan, ya walau ditutup-tutupi, pasti mereka itu akan berkonflik,” tambahnya.

    Kata Henri, terbuka dan tertutupnya konflik tersebut tergantung strategi masing-masing dalam mencapai kepentingan.

    “Dramaturgi harus dilakukan agar yang nampak menjadi masuk akal, bisa diterima dan mudah dipahami publik,” tukasnya.

    Meskipun demikian, Henri menuturkan bahwa publik yang kritis akan mudah memahaminya dengan melihat kepentingan politik pribadi di antara para aktor.

    “Bagi Aktor politik, Kepentingan tahun 2024 bisa beda dengan tahun 2025. Bisa beda lagi dengan kepentingan 2029, dan seterusnya,” terangnya.

  • Abolisi Tom Lembong Masih Timbulkan Tanya, Benarkah Hubungan Prabowo dengan Pihak Tertentu Retak?

    Abolisi Tom Lembong Masih Timbulkan Tanya, Benarkah Hubungan Prabowo dengan Pihak Tertentu Retak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengatakan amnesti dan abolisi umumnya diberikan untuk melakukan rekonsiliasi kondisi politik, sedangkan abolisi pada alasan kemanusiaan.

    “Amnesti dan abolisi itu bahasa politik, bukan hukum. Penggunaannya di Indonesia dalam perkembangannya digunakan pada kasus politik. Ada motif rekonsiliasi dalam kepentingan nasional,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/8/2025).

    Namun pada kasus Tom Lembong, Zainal tidak melihat ada kondisi yang mengharuskan proses rekonsiliasi itu dilakukan. Abolisi seharusnya tidak perlu diberikan jika proses hukum sudah berjalan sesuai dengan kaidah hukum nasional.

    Alasan pemberian abolisi pada kasus Tom Lembong masih menimbulkan pertanyaan besar.

    “Ini jelas masalah politik, tapi masalahnya apa yang mau direkonsiliasi? Mungkin Presiden punya keretakan hubungan dengan pihak tertentu, tapi salah kalau itu diukur dengan skala nasional,” tegasnya.

    Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar

    Ia khawatir jika ini terus terjadi, akan ada banyak kebijakan yang dilandaskan pada motif politik dibandingkan kepentingan publik.

    “Harus ada parameter hukum yang jelas dalam pemberian amnesti dan abolisi. Apakah ada kepentingan nasional atau motif politik di balik kasus tersebut,” ungkapnya.

    Selain itu, perlu ada limitasi kasus tertentu yang bisa diberikan amnesti dan abolisi. Terlebih dalam kasus tindak pidana korupsi tidak seharusnya unsur politik bermain di dalamnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan pelaksanaan hak prerogatif Presiden RI sesuai dengan konstitusi, bukan suatu kebijakan istimewa. Menurutnya, hal itu sudah lazim dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya dan merupakan bagian dari pertimbangan yang lebih luas demi kepentingan negara.

  • KPK Tangkap 12 Orang Terkait Dugaan Korupsi RSUD Kolaka Timur, 5 Tersangka Termasuk Bupati Abdul Azis, Ini Perannya

    KPK Tangkap 12 Orang Terkait Dugaan Korupsi RSUD Kolaka Timur, 5 Tersangka Termasuk Bupati Abdul Azis, Ini Perannya

    “Jadi untuk pemenangnya pun sudah ditentukan gitu ya, sudah ditentukan yaitu PT PCP,” tuturnya.

    Kemudian, pada bulan Maret 2025, Saudara AGD selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan PTP senilai Rp126,3 miliar.

    Pada akhir April 2025, Saudara AGD berkonsultasi dan memberikan uang senilai Rp30 juta kepada Saudara ALH di Bogor.

    Pada periode Mei sampai dengan Juni, PT PCP melalui Saudara DK melakukan penarikan uang sekitar Rp2,09 miliar.

    Di mana uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Saudara AGD senilai R500 juta di lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Koltim.

    Selain itu, Saudara DK juga menyampaikan permintaan dari Saudara AGD kepada rekan-rekan di PTP terkait dengan komitmen fee sebesar 8% dari sejumlah tadi anggaran Rp126,3 miliar.

    “Pihak AGD ini meminta komitmen fee sebesar 8% ya, Saudara ABZ dengan Saudara AGD mintanya 8% dari sananya itu kira-kira sekitar Rp9 miliar lah. Kemudian pada Agustus 2025, Saudara DK melakukan penarikan cek sebesar Rp1,6 Miliar,” ungkapnya.

    Uang itu lalu diserahkan kepada Saudara AGD, di mana Saudara AGD kemudian menyerahkan kepada Saudara YS selaku staf dari Saudara ABZ.

    “Penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh Saudara ABZ yang di antaranya untuk membeli kebutuhan atau keperluan Saudara ABZ. Jadi uangnya dikelola oleh Saudara YS tapi atas pengetahuan dan digunakan untuk keperluan Saudara ABZ,” jelasnya.

    Lalu, DK juga melakukan penarikan tunai sebesar Rp200 juta yang kemudian diserahkan kepada AGD. Selain itu, PT PCP juga melakukan penarikan cek sebesar Rp3,3 miliar.

  • OLXmobbi Hadir di GIIAS 2025, Bawa Layanan Trade-In dan Jual Mobil Bekas Langsung di Lokasi

    OLXmobbi Hadir di GIIAS 2025, Bawa Layanan Trade-In dan Jual Mobil Bekas Langsung di Lokasi

    Kampanye ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari risiko bertransaksi dengan pihak yang tidak memiliki rekam jejak jelas, sekaligus memanfaatkan layanan yang sudah teruji.

    Akses ke Pilihan Mobil Pengganti

    Selain menjual mobil lama, pengunjung yang sudah melakukan trade-in dapat langsung mencari mobil pengganti melalui jaringan OLXmobbi. Pilihan unitnya beragam, dari mobil keluarga, SUV, city car, hingga MPV populer seperti Innova Reborn.

    Dengan ekosistem yang terhubung, transaksi bisa dilakukan lebih cepat dan terintegrasi, mulai dari inspeksi, penawaran, pembayaran, hingga pencarian mobil baru atau bekas sesuai kebutuhan.

    Alternatif Transaksi di Pameran

    Kehadiran OLXmobbi di GIIAS 2025 menjadi alternatif bagi pengunjung yang ingin memanfaatkan momen pameran otomotif untuk meng-upgrade kendaraan. Semua proses dilakukan di satu lokasi, tanpa harus berpindah-pindah tempat.

    Bagi sebagian orang, pameran otomotif biasanya hanya menjadi ajang melihat model mobil terbaru. Namun, dengan adanya layanan seperti OLXmobbi, GIIAS juga bisa menjadi tempat memulai transaksi nyata baik menjual mobil lama, mencari mobil pengganti, atau sekadar mendapatkan gambaran harga pasar kendaraan yang dimiliki.(*)

  • Prada Lucky Tewas Dianiaya Senior, TB Hasanuddin Desak Pelaku Dihukum Lebih Berat

    Prada Lucky Tewas Dianiaya Senior, TB Hasanuddin Desak Pelaku Dihukum Lebih Berat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi kekerasan senior kepada junior di tubuh TNI kembali mengemuka. Kekerasan senior TNI kepada junior bahkan sampai merenggut nyawa.

    Itu dialami prajurit TNI Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga dilakukan oleh seniornya pada kesatuan yakni di Asrama Teritorial Pembangunan 834 Wakanga, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Atas peristiwa tragis dan memilukan itu, orang tua Prada Lucky Namo menuntut agar para pelaku yang tega menghabisi anaknya juga dihukum setimpal yakni hukum mati.

    “Saya ingin agar negara hadir dan mengungkap pelaku dan penyebab kematian anak saya,” kata Sersan Mayor Christian Namo di Kupang, Jumat (8/8).

    Yang turut membuat orang tua Prada Lucky kecewa karena rumah sakit di Kota Kupang yakni; RS Tentara dan RS Polri justru menolak melakukan otopsi terhadap jenazah anaknya padahal dari kondisi tubuhnya tampak ada tanda-tanda kekerasan.

    Tubuh Prada Lucky dipenuhi sejumlah Lebam dan memar. Tak hanya itu, pihak keluarga menemukan sejumlah luka seperti tusukan di kaki, dan juga di belakang tubuh korban.

    Prada Lucky Namo merupakan anggota TNI yang baru 2 bulan menjadi anggota TNI. Seusai sah menjadi anggota TNI, dia langsung ditempatkan di Batalion Pembangunan 843 yang baru ditempatkan kurang lebih satu bulan untuk membantu pembangunan masyarakat sekitar.

    Menyikapi kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan senior terhadap junior di tubuh TNI,
    Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai bahwa kasus pembunuhan itu sebagai kejahatan yang kelompok.

    “Ini sebuah kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok,” kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu saat dihubungi, Jumat (8/8).