Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • BKN Tegas! Batas Usulan PPPK Paruh Waktu Hanya Sampai 20 Agustus 2025

    BKN Tegas! Batas Usulan PPPK Paruh Waktu Hanya Sampai 20 Agustus 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan batas akhir pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025 jatuh pada 20 Agustus 2025.

    Kepala BKN, Zudan Arif, menyampaikan bahwa pengajuan formasi ini sudah dibuka sejak 1 Agustus dan tidak akan ada perpanjangan waktu.

    Formasi ini diperuntukkan bagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi 2024 lalu.

    Dikatakan Zudan, instansi yang tidak mengajukan usulan hingga tenggat yang ditetapkan akan dianggap tidak membutuhkan tenaga PPPK Paruh Waktu.

    PPPK Paruh Waktu sendiri merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dengan upah menyesuaikan kemampuan anggaran instansi.

    Skema ini dapat diikuti oleh non-ASN yang terdata di database BKN dan pernah mengikuti seleksi CASN 2024, baik untuk PPPK maupun CPNS, namun belum berhasil mendapatkan formasi.

    Non-ASN di luar database BKN yang pernah ikut seleksi PPPK juga tetap berpeluang dipertimbangkan.

    Pengisian formasi dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

    Prosesnya diawali dari pendataan tenaga non-ASN melalui Sistem Informasi ASN (SIASN) yang menampilkan peserta seleksi tahun 2024 yang belum mendapatkan formasi, termasuk kategori guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    Setelah itu, instansi memetakan kebutuhan jabatan teknis sesuai lokasi penempatan, seperti JF Guru di Dinas Pendidikan atau JF Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan.

  • Heboh Momen Gibran Tak Salami AHY, Chusnul Chotimah: Ada yang Ketakutan Kalah Cerdas

    Heboh Momen Gibran Tak Salami AHY, Chusnul Chotimah: Ada yang Ketakutan Kalah Cerdas

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Viral video memperlihatkan momen Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang memilih tidak menyalami sejumlah menteri saat hadir di Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Minggu (10/8).

    Warganet pun ramai-ramai merespons video yang memperlihatkan Gibran tiba di lokasi acara. Namun yang jadi sorotan ketika dia terpantau tidak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Salah satunya yang memberi memberi komentara adalah pegiat media sosial, Chusnul CHotimah. Dia sedikit mempertanyakan apa yang menjadi masalah sehingga sang wapres memilih tak menyalami AHY.

    “Masalahnya ada yg ketakutan kalah cerdas, kalah wibawa, kalah segala-galanya,” kata Chusnul merespons video yang viral tersebut.

    Chusnul bahkan menyebut, netizen langsung dibuat heboh dengan sikap Gibran itu yang memilah-milah jajaran menteri atau pejabat yang akan disalaminya. “Gibran tak salami AHY, apa ya masalahnya?,” tambah Chunus.

    Pengguna akun @anfarizzat juga tidak mau kalah. Dia bahkan mengira-ngira alasan dibalik viralnya video tersebut. “GIBRAN TAK MAU SALAMI AHY, Apa karena “Orang Besar” dibalik isu Ijasah dan Pemakzulan dirinya?,” kata pemilik akun tersebut.

    Namun menurutnya, apapun alasannya, dia menilai putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik dari sisi manapun dibanding dengan Gibran.

    Sementara pemilik akun @Yurissa_Samosir juga mempertanyakan masalah dibalik viralnya video momen Gibran tidak menyalami menteri. “Tidak Salami 4 Menteri Prabowo, ada
    @AgusYudhoyono, @cakimiNOW, @bahlillahadalia, dan @ZUL_Hasan, kira -kira ada Masalah apa ya Sampai 4 Menteri Prabowo tidak di Salami,” katanya.

  • Kader di OTT saat Rakernas, Surya Paloh Yakin Partai Nasdem akan Lebih Besar

    Kader di OTT saat Rakernas, Surya Paloh Yakin Partai Nasdem akan Lebih Besar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem yang dimulai sejak 8 Agustus resmi berakhir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (10/8).

    Penutupan acara rakernas ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

    Dalam kesempatan ini, Surya Paloh yang dikenal dengan gaya pidato yang berapi-api memberikan pujian khusus kepada DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan karena dinilai telah berhasil menggelar rakernas dengan sangat baik.

    “Kemampuan pengorganisasian kali ini jauh lebih hebat daripada di Jakarta. Apresiasi setinggi-tingginya untuk DPW NasDem Sulsel,” kata Surya Paloh memberikan pujian.

    Dalam kesempatan ini pula, Surya Paloh menegaskan kembali pentingnya mempersiapkan dominasi generasi muda pada Pemilu 2029. Karena itu menurut dia, adalah kewajiban terhadap perlunya menghadirkanperpaduan antara pengawasan dan pembinaan kader muda
    Partai Nasdem.

    “Pemilu 2029 akan menjadi panggung utama kaum muda Indonesia, dan NasDem sudah menjadi magnet bagi mereka,” urainya.

    Meski Rakernas di Makassar sempat diwarnai dengan penangkapan salah satu kadernya yang juga Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Surya Palo tetap yakin bahwa partai yang dipimpinnya memiliki modal untuk melangkah lebih besar dan berani menyongsong Pemilu 2029.

    Apalagi kata dia, tren perolehan suara Partai NasDem terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Kenyataan itu tentu saja menjadi modal optimisme yang kuat bagi seluruh kader Nasdem untuk lebih maksimal menghadapi pemilu mendatang.

  • Soal Reaktivasi Rekening Nganggur, BNI Pastikan Tidak Ada Biaya

    Soal Reaktivasi Rekening Nganggur, BNI Pastikan Tidak Ada Biaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengaktifan kembali atau reaktivasi rekening yang sempat diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), masih menuai sorotan masyarakat.

    Itu setelah ramai pengakuan warga yang menyebut proses reaktivasi rekening dormant atau rekening nganggur dikenakan biaya yang mencapai Rp100 ribu.

    Atas polemik yang beredar di tengah masyarakat tersebut, pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI angkat suara terkait informasi tersebut. Pihak BNI memastikan bahwa bank tersebut tidak membebankan biaya kepada masyarakat yang akan melakukan reaktivasi rekening di BNI.

    Hal tersebut ditegaskan Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan. Dia menyebut, proses reaktivasi rekening dormant di BNI tidak dibebani biaya apapun alias gratis. Baik yang sifatnya untuk biaya administrasi atau berupa setoran tunai.

    “Tidak ada pula kewajiban untuk melakukan setor tunai dengan nominal tertentu untuk aktivasi rekening dormant,” kata Putrama dalam keterangannya, dikutip Minggu (10/8).

    Putrama menyebut, nasabah yang ingin melakukan reaktivasi rekening tinggal datang ke kantor BNI terdekat. Syaratnya kata dia hanya membawa dokumen identitas diri asli yang masih berlaku, buku tabungan, dan kartu debit rekening dormant.

    “Kemudian nasabah hanya perlu melakukan transaksi untuk kembali mengaktifkan rekening tersebut baik setor tunai, pemindahbukuan, maupun tarik tunai,” lanjutnya.

    Kebijakan tersebut kata Putrama sejalan dengan komitmen BNI untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah, sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat sistem keuangan yang sehat dan terhindar dari potensi penyalahgunaan.

  • Mulai Tahun Depan, 15 Item Belanja Negara Dipangkas Demi Menghemat Anggaran, Sri Mulyani Beber Rinciannya

    Mulai Tahun Depan, 15 Item Belanja Negara Dipangkas Demi Menghemat Anggaran, Sri Mulyani Beber Rinciannya

    Fajar.co.id, Jakarta — Pemerintah akan menghemat 15 item belanja kementerian/lembaga (K/L) pada 2026, tahun depan.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menungkapkan bahwa beleid tersebut mengatur teknis efisiensi anggaran untuk tahun depan.

    “Besaran efisiensi anggaran belanja untuk masing-masing kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari besaran belanja per item per jenis belanja,” jelas Pasal 3 ayat (2) beleid tersebut, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Berikut daftar 15 belanja yang akan dihemat di 2026:

    Alat tulis kantor

    Kegiatan seremonial

    Rapat, seminar, dan sejenisnya

    Kajian dan analisis

    Diklat dan bimtek

    Honor output kegiatan dan jasa profesi

    Percetakan dan souvenir

    Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan

    Lisensi aplikasi

    Jasa konsultan

    Bantuan pemerintah

    Pemeliharaan dan perawatan

    Perjalanan dinas

    Peralatan dan mesin

    Infrastruktur.

    Seluruhnya item mirip yang dihemat tahun ini, yakni sesuai dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Namun, Menkeu Sri Mulyani belum merinci berapa persentase efisiensi yang harus dipenuhi K/L dari masing-masing item tersebut di 2026.

    “Menteri keuangan dapat melakukan penyesuaian item belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan arahan presiden,” tulis Pasal 3 ayat (5) soal peluang menambah item efisiensi.

    Bendahara Negara bakal langsung menyampaikan besaran efisiensi yang harus dipenuhi kepada masing-masing K/L. Besaran efisiensi yang ditetapkan tak bisa diganggu gugat, tapi tetap mempertimbangkan target penerimaan perpajakan.

    Sesudah K/L mengidentifikasi pos-pos yang akan dihemat, usulan revisi anggaran akan dibahas dengan DPR RI. Harus ada persetujuan dari wakil rakyat sebelum disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.

  • Dihidupkan dan Dapat Jatah Kekuasaan, Ekonom Senior Ini Sebut Relawan sebagai Hama Politik

    Dihidupkan dan Dapat Jatah Kekuasaan, Ekonom Senior Ini Sebut Relawan sebagai Hama Politik

    Fajar.co.id, Jakarta – Ekonom Senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa relawan politik dalam demokrasi modern seharusnya hanya berfungsi sebagai instrumen mobilisasi dukungan saat kampanye, bukan entitas permanen yang ikut mengelola pemerintahan.

    “Relawan sebagai bagian dari proses kampanye pemilihan umum adalah bagian pelengkap saja dan tidak terlalu penting di dalam demokrasi. Metode kampanye zaman modern sudah lebih beradab dengan teknologi, televisi, berbagai sarana iklan, dan media sosial,” ujarnya.

    Ia mencontohkan pemilu legislatif di Jepang yang dominan menggunakan kampanye lewat poster di tempat yang teratur dan terbatas.

    Menurut Didik, setelah proses pemilihan umum selesai dan presiden terpilih, unsur-unsur demokrasi formal harus bekerja sesuai konstitusi. Pemerintahan seharusnya berjalan dengan pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang seimbang.

    “Jika ada kekuasaan lain yang menjadi bayang-bayang masuk ke dalam sistem ini dan ikut mengelola kekuasaan, maka sistem demokrasi rusak,” tegasnya.

    Ia menyoroti masa pemerintahan Jokowi, di mana organisasi relawan seperti Projo disebutnya telah mendistorsi demokrasi.

    “Di masa pemerintahan Jokowi, lembaga ekstra demokrasi dari organisasi relawan seperti Projo berfungsi mendistorsi demokrasi dan menjadikan sistem demokrasi keropos dan terdegradasi,” ungkap Didik.

    Lebih lanjut, ia memperingatkan pemerintahan Prabowo Subianto agar tidak mengulang kesalahan yang sama. “Jika ini terjadi, maka pemerintahan Prabowo akan tertular dan terjangkiti hama demokrasi Projo. Karena itu, pemerintahan Prabowo sebaiknya tidak menerima tawaran Projo untuk bergabung ke dalam pemerintahan karena akan menjadi penyakit demokrasi,” katanya.

  • Menanti Debut Jordi Amat Bersama Persija Jakarta, Berikut Jadwal Super League Hari Ini

    Menanti Debut Jordi Amat Bersama Persija Jakarta, Berikut Jadwal Super League Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dua laga menarik akan tersaji dalam lanjutan Indonesia Super League (ISL) 2025, Minggu (10/8). Bali United dan Persija Jakarta akan menjadi tuan rumah di kandang masing-masing.

    Bali United akan menjamu Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi sorotan karena bakal menjadi debut Johnny Jansen sebagai pelatih Laskar Serdadu Tridatu.

    Musim lalu, kedua tim saling mengalahkan di kandang lawan. Bali United takluk 1-3 saat bermain di rumah sendiri, sementara Persik juga kalah 1-3 saat tampil di hadapan pendukungnya.

    Jansen akan menjadi pelatih Belanda ketiga yang menjalani debut musim ini, setelah Jean-Paul van Gastel dan Peter de Roo. Van Gastel memimpin PSIM mengalahkan Persebaya 1-0, sedangkan De Roo membawa Persis menang 2-1 atas Madura United.

    Sementara itu, Persija Jakarta akan menjamu Persita Tangerang di Stadion Jakarta Internasional pada pukul 19.00 WIB. Musim lalu, Macan Kemayoran menang 2-0 atas Persita melalui gol Rayhan Hannan dan Marko Simic.

    Dua pertandingan ini menjadi pemanasan menarik sebelum memasuki pekan-pekan panas Super League musim 2025/2026, dengan sejumlah debut pemain baru termasuk Jordi Amat yang ditunggu-tunggu aksinya bersama timnya. (bs-zak/fajar)

  • Rumah BUMN Binaan BRI Ubah Nasib, Berikut Kisah Inspiratif UMKM yang Go Digital dan Raih Omset Menggiurkan

    Rumah BUMN Binaan BRI Ubah Nasib, Berikut Kisah Inspiratif UMKM yang Go Digital dan Raih Omset Menggiurkan

    Melalui pelatihan-pelatihan tersebut, baik yang dilakukan secara daring maupun luring, Widya tidak hanya memperoleh wawasan baru tentang pengelolaan bisnis, pemasaran digital, hingga legalitas produk, tetapi juga berhasil membangun relasi dengan sesama pelaku usaha. Dukungan inilah yang menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan performa bisnisnya, sehingga perlahan tapi pasti, usahanya menunjukkan perkembangan yang signifikan.

    “Pelatihan itu hampir settiap hari ada, kadang online, kadang offline. Kami diajarkan bikin akun e-commerce, TikTok, hingga bagaimana caranya ekspor. Materi yang paling saya suka dan sangat membantu adalah yang tentang bagaimana berjualan di e-commerce, bagaimana mem-branding produk,” ujar Widya.

    Produk pempek olahan Widya tersedia dalam dua kategori: frozen dan ready-to-eat. Untuk kebutuhan acara seperti catering, Widya menyediakan paket pondokan isi 3 pempek seharga Rp12.000. Sedangkan untuk penjualan reguler, harga per pempek berkisar Rp4.000, dengan kapasitas produksi mencapai 4.000 pcs.

    Selain dipasarkan secara langsung dan melalui jaringan reseller yang ia temui saat mengikuti bazaar, pempek Widya juga kerap hadir di berbagai event yang diadakan oleh komunitas UMKM dan BUMN. Kehadiran di event-event tersebut bukan hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperluas jejaring bisnis.

    Hingga kini, usaha pempek ini dijalankan oleh tim kecil berisi tiga orang di bagian produksi dan satu orang tambahan di bagian operasional. Dalam sebulan, omzet yang dihasilkan mencapai Rp10-15 juta per bulan, meski menurut Widya, semua masih diputar kembali sebagai modal usaha.

  • Munculkan Narasi Tak Berkeringat, Pengamat Sebut Prabowo Dilematis dengan Kinerja Kabinetnya

    Munculkan Narasi Tak Berkeringat, Pengamat Sebut Prabowo Dilematis dengan Kinerja Kabinetnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI, Prabowo Subianto, disebut sedang dalam posisi dilematis antara kinerja kabinet negatif dengan pihak yang sudah bekerja keras saat pilpres.

    Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyikapi arah politik Prabowo soal kemungkinan reshuffle kabinet. Itu setelah munculnya narasi tak berkeringat dari Kepala Negara.

    “Ini dilematis. Satu sisi Prabowo menghadapi kinerja anggota kabinet yang lambat, sisi lain dia harus membalas jasa,” ujar pengamat politik itu dilansir dari JPNN (Grup FAJAR), Minggu (10/8/2025).

    Dedi menilai, komposisi kabinet Prabowo memang dipenuhi kelompok tim pemenangan eks Menhan RI itu atau pihak yang berkeringat pada Pilpres 2024.

    Dedi menyebut ada sejumlah nama yang dianggap berkeringat bagi Prabowo layak dicopot dari jabatan setelah kinerja negatif di kabinet.

    Budi Arie Setiadi, Waktu Sakti Trenggono, Natalius Pigai, hingga kader PSI di kabinet ialah pihak yang cenderung membuat kebijakan kontroversi.

    Dedi menyampaikan Budi Arie cs menjadi pihak yang berkeringat dan beberapa punya kedekatan dengan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga sulit terkena reshuffle.

    “Peluang tetap berada di pos kementerian cukup besar, terlebih jika mereka mendapat dukungan Jokowi,” bebernya.

    Opsi reshuffle bisa ditempuh Prabowo, sambung Dedi, apabila Kepala Negara pecah kongsi dengan Jokowi.

    “Maka, pergantian menteri sangat mungkin terjadi dengan menggeser loyalis Jokowi,” ujarnya.

    Dedi saat ini masih beranggapan Prabowo sebagai tokoh yang mandiri dalam menentukan arah politik di dalam negeri, semisal mengganti sejumlah nama dari kursi menteri.

  • Silfester Matutina Harusnya Dihukum tapi Dibiarkan Bebas, Islah Bahrawi: Ndak Usah Muluk-muluk Kejar Riza Chalid

    Silfester Matutina Harusnya Dihukum tapi Dibiarkan Bebas, Islah Bahrawi: Ndak Usah Muluk-muluk Kejar Riza Chalid

    Fajar.co.id, Jakarta — Sorota tajam terhadap Kejaksaan semakin kuat ditunjukkan publik beberapa waktu terakhir.

    Pasalnya, Silfester Matutina yang sudah lama inkrah atas kasus fitnah dan penghinaan terhadap JK masih bebas berkeliaran.

    Anehnya, pemerintah melalui Kementerian BUMN malah memberi jabatan Komisaris kepada Silfester yang sudah punya kekuatan hukum sebagai terpidana namun sama sekali belum dieksekusi untuk menjalani hukuman pidananya.

    Salah satu yang menyorot keanehan tersebut adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi.

    “Buahahaha, ndak usah muluk-muluk mau ngejar Riza Chalid dan DPO kelas kakap lainnya,” tulis Islah melalui akun media sosialnya, dikutip Minggu pagi (10/8/2025).

    “Menjarain Silfester yang jelas-jelas inkrah terpidana saja bijinya ciut.., ” sambung tokoh Nahdlatul Ulama ini.

    Tak pelak cuitan yang telah dilihat lebih dari 14 ribu pengguna aplikasi X itu pun ramai dikomentari warganet.

    “@KejaksaanRI masuk angin… mending mundur saja semua, daripada gak becus dan makan gaji dari uang rakyat, ” tulis warganet di kolom komentar.

    Ada juga yang kembali memposting pernyataan Almarhum GusDur yang menyebut bangsa ini penakut karena tidak berani bertindak kepada orang yang berbuat salah. “Benar kata Almarhum Gus Dur 🙏 Alfatihah 🤲🤲🤲, ” balas warganet sembari memposting foto mantan presiden ke-4 itu.

    “Apabila APH berlindung dibawah ketiak penguasa, maka jangan berharap ada keadilan yg terjadi adalah sebuah sandiwara belaka, anda menjilat dijamin selamat, anda berseberangan siap siap dipenjarakan,” sindir warganet lainnya. (sam/fajar)