Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Pemerintah Target Serapan Beras Capai 2,5 Juta Ton pada Panen Raya 2026

    Pemerintah Target Serapan Beras Capai 2,5 Juta Ton pada Panen Raya 2026

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan penyerapan beras sebesar 2 hingga 2,5 juta ton pada panen raya 2026 sebagai bagian dari penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sekaligus upaya menjaga harga gabah tetap menguntungkan petani.

    “Di panen raya nanti, minimal kita serap 2 juta ton, kalau bisa sampai 2,5 juta ton,” kata Mentan Amran usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penetapan CPP Tahun 2026 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

    Menurut Mentan Amran, target serapan tersebut sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional yang diperkirakan meningkat pada 2026, serta kesiapan pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan nasional. Pemerintah sendiri berencana menambah Cadangan Beras Pemerintah naik dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton.

    Mentan Amran menambahkan bahwa Perum Bulog akan menjadi ujung tombak penyerapan hasil panen petani, sebagaimana peran strategis Bulog selama ini dalam menjaga stabilitas harga gabah dan beras.

    “Bulog yang pegang stoknya. Ini sama seperti beras, minyak goreng, dan pangan lainnya. Negara hadir sebagai stabilisator,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, penguatan serapan beras menjadi kunci agar panen raya yang diperkirakan datang lebih awal pada 2026 tidak berdampak pada penurunan harga di tingkat petani. Dengan cadangan yang kuat, pemerintah dapat memastikan produksi petani terserap optimal.

    Saat ini, kondisi stok nasional dinilai sangat kuat. Per akhir Desember 2025, stok beras nasional tercatat mencapai 3,39 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia sejak merdeka.

  • Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas Bertemu Gagas Koalisi Permanen, Demokrat Tak Nampak

    Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas Bertemu Gagas Koalisi Permanen, Demokrat Tak Nampak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan pertemuan pada Minggu (28/12/2025).

    Berdasarkan foto yang dikirim politikus Golkar Arief Rosyid Hasan, tampak Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas duduk bersama di sebuah ruang tamu.

    Foto selanjutnya menampilkan hanya Zulhas, Cak Imin, dan Bahlil yang berfoto bersama sambil berpegangan tangan. Arief menyebut mereka bertemu di rumah dinas Bahlil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    “Silaturahim elite partai politik di kediaman Ketum Golkar,” kata Arief kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

    Menurut Arief, keempat sosok tersebut bertemu dalam rangka memperkuat koalisi.

    Kendati demikian, saat ditanya lebih jauh perihal isi pertemuan, Arief belum berkomentar. “Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” jelas Arief.

    Diketahui, salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 adalah pembentukan Koalisi Permanen yang diusulkan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya Politisi Golkar, Ilham Permana mengatakan stabilitas politik menjadi kunci agar kebijakan strategis pemerintah tidak terus terganggu oleh fragmentasi kepentingan elektoral.

    “Koalisi permanen adalah jawaban atas politik yang terlalu transaksional. Dengan dukungan politik yang stabil di parlemen, pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan konsisten,” ujarnya.

  • Pilkada Melalui DPRD, Pengamat: Solusinya Bukan Mencabut Hak Rakyat, Tapi Memperbaiki Sistem

    Pilkada Melalui DPRD, Pengamat: Solusinya Bukan Mencabut Hak Rakyat, Tapi Memperbaiki Sistem

    Ras MD

    “Solusinya bukan mencabut hak rakyat, melainkan memperbaiki sistem: pembatasan biaya kampanye, audit dana politik yang lebih ketat, transparansi pendanaan, serta digitalisasi tahapan pilkada agar biaya logistik berkurang,” paparnya.

    Menurutnya, ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, ruang kompetisi politik menjadi sempit dan sangat elitis. Kekuasaan berpindah ke meja perundingan politik antar elite. Proses seperti ini rentan terhadap lobi, kompromi kepentingan, dan transaksi politik yang sulit dikontrol publik.

    “Jika skema seperti ini diterapkan di Sulsel, kita bisa membayangkan bagaimana peta kekuatan politik di DPRD Makassar, Gowa, hingga Luwu menjadi faktor utama bukan lagi aspirasi warga. Kepala daerah berpotensi lebih loyal kepada elite yang mengangkatnya, dibanding kepada masyarakat sebagai pemilik mandat,” ujar Ras.

    Pemimpin yang terpilih oleh rakyat memiliki legitimasi sosial yang kuat. Ia lahir dari partisipasi masyarakat. Inilah modal moralnya untuk memimpin.

    Sebaliknya, jika kepala daerah terpilih lewat forum DPRD, legitimasi publiknya akan lebih rapuh. Warga dapat merasa: “Kami tidak memilihnya. Ia tidak mewakili kami.” Jika ini terjadi, dukungan masyarakat terhadap program pemerintah akan melemah. Pada titik ini, efisiensi yang diperoleh tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar.

    Jika problem pilkada ada pada biaya politik dan gesekan sosial, maka jawabannya adalah reformasi kebijakan:

    Pertama, memperketat pengeluaran kampanye.

    Kedua, menegakkan transparansi pendanaan politik.

  • Pilkada Dipilih DPRD Menguat, Saiful Mujani Serukan Referendrum: Gendrang Perlawanan Terhadap Putusan MK Sudah Ditabuh

    Pilkada Dipilih DPRD Menguat, Saiful Mujani Serukan Referendrum: Gendrang Perlawanan Terhadap Putusan MK Sudah Ditabuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih DPRD makin menguat, setelah Partai Gerindra menyatakan setuju. Hal itu menuai kritik.

    Pakar Ilmu Politik, Saiful Mujani menyoal hal itu. Dia menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan kepala daerah dipilih langsung.

    “MK telah memutuskan kepala daerah wajib dipilih rakyat secara langsung, rakyat juga (di berbagai survei nasional dalam 12 tahun terakhir) bersikap begitu,” kata Saiful dikutip dari unggahannya di X, Selasa (30/12/2025).

    Perbedaan antra elit partai dan kehendak rakyat, menurutnya bisa diselesaikan dengan referendum.

    “Kalau elite partai umumya ingin mengubahnya menjadi dipilih DPRD, sebaiknya dibuat referendum saja atas benturan politik yang fundamental ini. Itu jalan keluar yang perlu dipertimbangkan,” terangnya.

    Apalagi, kata dia, alasan Pilkada ditunjuk langsung karena biaya mahal. Sehingga menjadi sumber korupsi.

    “Kalau pilkada dan pemilu dianggap mahal, sumber korupsi, biasanya dihububgkan dengan biyaya pribadi calon untuk menang,” ucapnya.

    “Bagaimana kalau biaya pribadi itu dibuat nol? Atau ditekan rendah? Buat UU nya. laksanakan dengan konsekwen. Kenapa jadi susah? Dasar tolol ingin jadi penguasa,” tambahnya.

    Saiful mengatakan, politisi ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD karena pemilihan langsung oleh rakyat membuat pilkada penuh politik uang. Sehingga dianggap merusak persatuan.

    “Ide politisi ini sama dengan menuduh rakyat sebagai sumber politik uang dan korupsi. Padahal yang nyebar uang itu politisi. Calon ga pantas, ga kompeten, makasain diri ingin menang. Politisi itu sumber politik uang, bukan rakyat,” jelasnya.

  • Sikap Partai Demokrat Soal Wacana Pilkada melalui DPRD, Andi Arief Sampaikan Ini

    Sikap Partai Demokrat Soal Wacana Pilkada melalui DPRD, Andi Arief Sampaikan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus sekaligus Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief bersuara soal wacana Pilkada Langsung atau DPRD.

    Bersuaranya Andi Arief ini persoalan sikap dari Partai Demokrat terkait wacana tersebut.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Andi Arief sedikit memberi penjelasan soal sikap Demokrat.

    “Banyak yang bertanya sikap Demokrat soal Pilkada langsung atau DPRD,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Lanjut, ia menyebut saat ini belum ada langkah resmi yang diambil Demokrat menyikapi wacana ini.

    Andi Arief menyebut nantinya ada penjelasan resmi yang tentu sikap yang jelas dan loyal pada konstitusi.

    Sikap ini juga tentu diambil karena loyalitas dengan Presiden Prabowo Subianto dan kesetian terhadap koalisi.

    “Nanti pasti ada penjelasan resmi, yang jelas loyal pada konstitusi, loyal pada Presiden Prabowo dan setia dengan koalisi,” tuturnya.

    Sebelumnya, adanya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Partai Gerindra jadi motor
    wacana ini, ada juga beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak usulan ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Golkar, PAN hingga Gerindra Siap Pilkada melalui DPRD, Loyalis Anies: Bangke

    Golkar, PAN hingga Gerindra Siap Pilkada melalui DPRD, Loyalis Anies: Bangke

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah menyorot tajam ke Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono.

    Sorotan ini muncul usai adanya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Tak hanya Gerindra, ada beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak keras usulan politik ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Geisz Chalifah justru menyorot tajam ke Sekjen Gerindra, Sugiono.

    Ini terkait penjelasan dari Sugiono soal penerapan wacana ini yang dianggapnya kurang baik.

    Bahkan, Geisz sampai memberikan sindiran karena penjelasan sang Sekjen dianggap kurang baik.

    “Sekjen Geridra bicara tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD, jabatannya memang Menlu penjelasannya Tolol. Dari Demokrat yang bicara Anto (Andi Alfian Mallarangeng),” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    “Kapasitas otak keduanya beda jauh. Anto ngerti yang dia bicarakan. Sugiono ini mahluk ajaib muncul dari mana?,” tuturnya.

    Geisz tampaknya begitu muak dengan penjelasan soal mekanisme Pemilihan kepala daerah ini.

    Yang membuat begitu muak bisa saja karena penjelasan dari pihak yang ingin menerapkannya namun memberi penjelasan ke publik dengan kurang baik.

    “Lama-lama ngedengerin para bangsat bicara tentang bencana ujung-ujungnya jadi nafsuin. Ada yang ngomong kopi yang kita minum & gorengan yg kita makan,” tuturnya.

  • Pilkada Melalui DPRD Mengkhawatirkan, Golkar: Justru Lebih Mudah Diawasi

    Pilkada Melalui DPRD Mengkhawatirkan, Golkar: Justru Lebih Mudah Diawasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ilham Permana mendukung penuh terhadap hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025, khususnya rekomendasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

    Menurut Ilham, rekomendasi Rapimnas tersebut merupakan langkah strategis untuk menata ulang demokrasi agar lebih efektif, stabil, dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional jangka panjang.

    “Rapimnas Golkar membaca persoalan demokrasi kita secara jernih. Ini bukan soal mundur atau maju, tapi soal efektivitas tata kelola dan tanggung jawab fiskal negara,” kata Ilham dalam keterangannya, dilansir pada Selasa (30/12/2025).

    Ilham menilai, usulan Pilkada melalui DPRD perlu dipahami sebagai bentuk penguatan demokrasi perwakilan, bukan pengurangan kedaulatan rakyat. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme pemilihan langsung, tetapi dari kemampuan sistem politik menghasilkan pemerintahan yang bekerja untuk rakyat.

    “Selama dua dekade Pilkada langsung, kita menghadapi biaya politik yang sangat mahal, maraknya politik uang, dan lemahnya kualitas kepemimpinan daerah. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

    Ia menyinggung besarnya anggaran Pilkada 2024 yang mencapai sekitar Rp 37 triliun. Menurut Ilham, angka tersebut menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia perlu dievaluasi agar tidak menjadi beban fiskal yang berulang setiap lima tahun.

    “Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan puskesmas, jalan daerah, pendidikan, dan program sosial. Demokrasi itu penting, tapi tidak boleh mengorbankan kepentingan pembangunan,” katanya.

  • Wacana Pilkada via DPRD Menguat Meski Penuh Kontroversi, Golkar hingga Gerinda Setuju, PDIP-Demokrat Menolak

    Wacana Pilkada via DPRD Menguat Meski Penuh Kontroversi, Golkar hingga Gerinda Setuju, PDIP-Demokrat Menolak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan sistem Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kontroversi. 

    Awalnya, usulan mulai bergema dari PKB. Menyusul dari Partai Golkar. Menjadi rekomendasi Golkar dari Rapimnas pada 20 Desember 2025.

    “Hampir seluruh DPD Provinsi dalam pandangan umumnya, mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Walaupun ada yang menyampaikan dengan beberapa catatan,” kata Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Selasa, (30/12/2025).

    Teranyar, Partai Gerindra kini mendukung usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi anggaran. 

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” tutur Sekretaris Jendera Gerindra Sugiono.

    Sementara itu, berdasarkan UU Pemilu, rakyat memilih langsung calon pasangan kepala daerahnya di kotak suara.

    Rencananya, Golkar ingin revisi UU Pemilu dimulai pada 2026. RUU Pemilu telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

    Selain, Gerindra dan Golkar, PAN juga mendukung Pilkada melalui DPRD. Adapun partai yang menolak yakni PDI Perjuangan dan Demokrat.

    Sedangkan PKS menyarankan agar pilkada via DPRD hanya dilakukan untuk level kabupaten. Untuk wali kota tetap secara langsung.

  • Prabowo Gembar-gembor Sawit, Ekonom Ichsanuddin Noorsy: Elite Kita Ketinggalan Zaman dalam Berpikir

    Prabowo Gembar-gembor Sawit, Ekonom Ichsanuddin Noorsy: Elite Kita Ketinggalan Zaman dalam Berpikir

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Ekonomi dan Politik Ichsanuddin Noorsy menyoal pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang sawit. Termasuk akan menanam sawit di Papua.

    Dia mengatakan, sikap tersebut karena komitmen pemerintah terkait target B40. Yakni jenis bahan bakar nabati atau campuran untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

    “Karena berkaitan target dengan B40, dalam rangka mengurangi emisi karbon,” kata Noorsy dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin malam (29/12/2025).

    Dia membandingkan sikap pemerintah RI dengan Amerikat Serikat (AS). Karena di saat yang sama, AS mencari energi fosil.

    “Padahal di saat yang sama, kasus Donald Trump menghajar habis Venezuela, menghajar Amerika Selatan, pengejarannya cuma satu. Apa itu? Energi fosil,” terangnya.

    Dia lalu memberi gambaran, saat dirinya belajar ke Rusia terkait energi baru terbarukan. Ternyata, Indonesia kaya dengan sumber energi baru terbarukan.

    “Saya datang ke Rusia untuk belajar tentang bagaimana nuklir swasta. Itu kan renewable energy, sementara Indonesia kaya dengan renewable energy lain.,” imbuhnya.

    Noorsy kemudian memberi contoh.

    “Anda kaya dengan tenaga surya, Anda kaya dengan air, angin, Anda kaya dengan yang namanya sumber laut puter laut, kenapa Anda tidak gunakan habis. Anda kaya dengan sumber matahari,” jelasnya.

    Karenanya, Noorsy menanyakan mengapa pemerintah RI hanya fokus pada sawit. Padahal, menghindari energi fosil tidak harus pilihannya ke sawit.

    “Lalu kenapa Anda berpikir cuma sawit, dengan menyatakan penting untuk dibangun di Papua kan ini akhirnya soalnya paradigma yang ada tentang bagaimana menyemimbangkan antara posisi fosil dan energi baru terbarukan,” paparnya.

  • Buruh Desak Dedi Mulyadi Revisi Kepgub tentang Upah, Ancam Konvoi ke Istana

    Buruh Desak Dedi Mulyadi Revisi Kepgub tentang Upah, Ancam Konvoi ke Istana

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi didesak untuk melakukan revisi terhadap Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar 561.7/Kep.863-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota tahun 2026.

    Desakan itu disampaikan ratusan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi serikat pekerja saat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung pada Senin (29/12/2025).

    Ketua SPN Jawa Barat, Dadan Sudiana mengatakan, dalam Kepgub yang diresmikan pada 24 November 2025 kemarin, hanya menetapkan untuk 51 sektor dan 13 daerah saja.

    Menurutnya, ada sebanyak 19 kabupaten/kota yang mengusulkan untuk 485 sektor. “Kami minta untuk merevisi Kepgub itu. Karena Kepgub itu hanya menetapkan untuk 12 daerah dan 51 sektor, padahal rekomendasinya ada 19 daerah dan 485 sektor.”

    “UMSK yang 12 daerah itu pun sektornya berkurang seperti, Karawang dari 121 hanya 13 sektor dan Cimahi itu 3 tapi hanya penetapan hanya 1 sektor,” kata Dadan.

    Dadan mengaku telah bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Biro Hukum Setda Jawa Barat untuk melakukan dialog. Kata dia, Pemprov Jabar berjanji akan merevisi Kepgub serta menambah tujuh daerah yang belum masuk dalam UMSK 2026 yaitu Kabupaten Purwakarta, Garut, Majalengka, Sumedang, Sukabumi, Cianjur, dan Kota Bogor.

    “Mereka tadi bilang mau merevisi Kepgub, kami minta hari ini hasilnya. Cuman kami belum tahu hasilnya nanti akan seperti apa. Kalau masih tidak sesuai kami akan konvoi sepeda motor ke Jakarta, ke Istana,” ucap dia.

    Sementara itu, Sekda Jabar, Herman Suryatman mengatakan, pihaknya merespons tuntutan buruh dengan memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan UMSK 2026.