Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Didik J. Rachbini Sebut Projo Bisa Jadi Hama Demokrasi, Prabowo Diberi Peringatan Keras

    Didik J. Rachbini Sebut Projo Bisa Jadi Hama Demokrasi, Prabowo Diberi Peringatan Keras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Senior Didik J. Rachbini, menyoroti relawan politik dalam demokrasi modern. Ia menyatakan, seharusnya relawan hanya berfungsi pelengkap mobilisasi dukungan saat kampanye, bukan dibuat permanen yang ikut mengelola pemerintahan.

    “Relawan sebagai bagian dari proses kampanye pemilihan umum adalah bagian pelengkap saja dan tidak terlalu penting di dalam demokrasi. Metode kampanye zaman modern sudah lebih beradab dengan teknologi, televisi, berbagai sarana iklan, dan media sosial,” kata Didik melalui keterangan tertulis, dilansir pada Senin (11/8/2025).

    Rektor Universitas Paramadina ini mencontohkan pemilu legislatif di Jepang yang dominan menggunakan kampanye lewat poster di tempat yang teratur dan terbatas.

    Menurut Didik, setelah proses pemilihan umum selesai dan presiden terpilih, unsur-unsur demokrasi formal harus bekerja sesuai konstitusi. Pemerintahan seharusnya berjalan dengan pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang seimbang.

    “Jika ada kekuasaan lain yang menjadi bayang-bayang masuk ke dalam sistem ini dan ikut mengelola kekuasaan, maka sistem demokrasi rusak,” tuturnya.

    Ia menyoroti masa pemerintahan Jokowi, di mana organisasi relawan seperti Projo disebutnya telah mendistorsi demokrasi.

    Menurutnya, di masa pemerintahan Jokowi, lembaga ekstra demokrasi dari organisasi relawan seperti Projo berfungsi mendistorsi demokrasi dan menjadikan sistem demokrasi keropos dan terdegradasi.

    Ia lantas memperingatkan pemerintahan Prabowo Subianto agar tidak mengulang kesalahan yang sama.

  • Kredit Korporasi Tumbuh Positif, BRI Dukung Ekspansi Sektor Produktif

    Kredit Korporasi Tumbuh Positif, BRI Dukung Ekspansi Sektor Produktif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan kinerja positif dalam penyaluran kredit korporasi hingga Triwulan II 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen BRI dalam mendukung ekspansi sektor produktif sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    Tercatat, secara konsolidasi, realisasi kredit korporasi BRI mencapai Rp278,78 triliun, tumbuh 15,64% secara tahunan (year-on-year/YoY). Di saat yang sama, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) segmen korporasi tetap terjaga di level yang sehat yakni di level 1,61%.

    Direktur Corporate BankingBRI Riko Tasmaya menegaskan bahwa BRI akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, dengan fokus pada korporasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan rantai pasok (value chain) segmen usaha mikro.

    “Kami terus berupaya mengoptimalkan potensi di sektor korporasi agar dapat menjangkau lebih banyak sektor ekonomi yang membutuhkan akses permodalan. Ekosistem ini tidak hanya memberikan peluang pertumbuhan bagi bisnis, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi secara lebih luas,” ujarnya.

    Tak hanya dari sisi pembiayaan, BRI juga terus memperkuat fungsi wholesale transaction banking salah satunya melalui platform QLola, sebagai bagian dari transformasi menuju universal banking dalam mendukung kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. QLola hadir sebagai solusi terpadu untuk mendukung operasional bisnis korporasi, dilengkapi fitur real-time report dan account statement yang dapat diakses kapan saja.

  • Mantan Pemain PSM Makassar Beri Sindiran ke Mees Hilgers, Sebut tidak Laku di Eropa

    Mantan Pemain PSM Makassar Beri Sindiran ke Mees Hilgers, Sebut tidak Laku di Eropa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan pemain PSM Makassar, Anco Jansen memberi sindiran ke salah satu pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers.

    Sindiran yang diberikan oleh Anco Jansen ini berkaitan dengan keberlanjutan karier dari Hilgers.

    Menurutnya, keputusan bek berusia 24 tahun itu membela Tim Garuda justru membuatnya sulit dilirik klub-klub Eropa.

    Pada bursa transfer musim panas ini, FC Twente selaku klub pemiliki Mees Hilgers awalnya sudah memasang harga untuk sang pemain.

    Hilgers bakal dilepas klub dengan harga 5 juta euro (sekira Rp123 miliar).

    Statusnya yang kini pemain Asia membuat klub-klub Eropa harus mengkategorikannya sebagai pemain asing.

    “Mees Hilgers juga memilih bermain untuk Timnas Indonesia,” kata Jansen kepada TwenteInside.

    Selain faktor tersebut, ada juga jarak perjalanan jauh ke Asia Tenggara dan risiko cedera usai membela Timnas, disebut Jansen membuat minat klub meredup.

    “Klub-klub tidak selalu senang jika pemain harus bolak-balik ke Kamboja atau Laos,” sebutnya.

    “Ia juga tiba-tiba menjadi rentan cedera. Saya rasa tidak banyak klub yang mau membayar jumlah itu sekarang,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tunjuk Sugiono jadi Sekjen Gerindra, Pengamat Analogikan Prabowo Sedang Bermain Catur: Setiap Langkah Dirancang Matang

    Tunjuk Sugiono jadi Sekjen Gerindra, Pengamat Analogikan Prabowo Sedang Bermain Catur: Setiap Langkah Dirancang Matang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah memulai proses regenerasi untuk memastikan keberlangsungan partainya di masa depan.

    Langkah ini terlihat dari penunjukan Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, menggantikan Ahmad Muzani yang kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan.

    “Saya kira Prabowo menyesuaikan diri dengan zaman melalui kaderisasi untuk menjamin masa depan Gerindra. Ini adalah strategi terencana yang memberikan kesempatan kepada kader muda agar partai tetap relevan dan kompetitif di panggung politik,” kata Hensa kepada wartawan.

    Hensa menilai penunjukan Sugiono sebagai Sekjen mencerminkan strategi Prabowo untuk memberikan ruang kepada kader-kader ideologisnya dalam memimpin partai.

    Ia melihat, anak-anak ideologis Prabowo kini sudah siap melanjutkan perjuangan partai, didukung figur senior seperti Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian dan Ahmad Muzani untuk menjaga stabilitas kepemimpinan Gerindra dengan pengalaman mereka.

    “Prabowo ibarat pemain catur, setiap langkah dirancang matang. Penempatan Sugiono sebagai Sekjen dengan panduan Dasco sebagai mentor menunjukkan pendekatan terarah untuk menjaga kepemimpinan Gerindra tetap kokoh tanpa kekosongan figur berpengalaman,” ungkapnya.

    Hensa menambahkan bahwa regenerasi ini dilakukan pada momentum yang tepat karena Gerindra sedang mempersiapkan diri untuk menjadi partai juara umum pada Pemilu mendatang.

    Dengan kehadiran kader muda seperti Sugiono, ia melihat Gerindra ingin mengulang kesuksesan yang dialami oleh Golkar, Demokrat, atau PDI-P pada Pemilu selanjutnya.

  • Masa Hukuman Selesai, Yuran Fernandes Siap Comeback di Pekan Kedua Super League

    Masa Hukuman Selesai, Yuran Fernandes Siap Comeback di Pekan Kedua Super League

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — PSM Makassar mendapatkan angin segar jelang laga pekan kedua Super League.

    Kabar baik ini terkait bakal comebacknya sang kapten sekaligus pemain asing, Yuran Fernandes.

    Yuran telah menyelesaikan sanksi larangan beraktivitas di sepak bola Indonesia selama tiga bulan.

    Pemain asal Cape Verde ini dijatuhi sanksi karena kritik keras ke sepakbola Indonesia yang disampaikan lewat sosial media.

    Awalnya, Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sanksi 12 bulan. Namun, PSM mengajukan banding ke Komite Banding (Komding) PSSI. Hasilnya, hukuman dikurangi menjadi tiga bulan.

    Sang pemain mulai menjalani hukuman pada 9 Mei 2025. Artinya, ia resmi bebas dari hukuman pada 9 Agustus lalu.

    Soal masa hukuman Yuran, Media Officer Sulaiman Abdul Karim menyebut harusnya masa hukuman sang pemain asing sudah selasai.

    “Harusnya sudah selesai,” kata pria yang akrab Sule itu.

    Kemungkinan Yuran Fernandes bakal comeback dan membela PSM di pekan kedua Super League.

    Di laga ini, PSM Makassar akan berstatus sebagai tim tamu saat berhadapan dengan tim promosi Bhayangkara FC.

    Laga Bhayangkara Lampung FC vs PSM Makassar berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (16/8/2025) pukul 20.00 WITA.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ketua MUI Cholil Nafis Klarifikasi Rekeningnya Diblokir PPATK Atas Nama Yayasan

    Ketua MUI Cholil Nafis Klarifikasi Rekeningnya Diblokir PPATK Atas Nama Yayasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis mengklarifikasi erkait rekeningnya yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Ia mengungkapkan, rekening yang diblokir bukan atas namanya secara pribadi. Tapi atas nama yayasan.

    “Sebenarnya itu yang diblokir bukan rekening saya pribadi tapi rekening atas nama yayasan,” kata Cholil dikutip dari unggahannya di X, Senin (11/8/2025).

    Rekening tersebut, kata dia, memang tak digunakan untuk transaksi sejak awal tahun.

    “Ketepatan mulai awal tahun tidak dipake’ hanya untuk menyimpan saja,” terangnya.

    Namun saat ingin digunakan untuk transfer. Rekening tersebut sudah terblokir.

    “Selasa lalu pas yayasan mau transfer ternyata harus konfirmasi dulu ke saya karena sudah diblokir. Termasuk rekening dormant,” paparnya.

    Sebelumnya, Cholil mengatakan, rekening tersebut sejatinya berisi dana cadangan yayasan dengan saldo sekitar Rp200-300 juta. Namun, saat ia hendak melakukan transfer, transaksi itu gagal.

    “(Saldo rekening) sedikit sih gak banyak, paling Rp200-300 juta untuk jaga-jaga yayasan. Tapi setelah saya coba kemarin mau mentransfer, ternyata sudah terblokir,” ujar Cholil dikutip pada laman resmi MUI (10/8/2025).

    Dikatakan Cholil, tindakan PPATK yang memblokir rekening pasif atau dormant merupakan kebijakan yang tidak bijak.
    Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengevaluasi aturan tersebut.

    “Nah ini kebijakan yang tidak bijak. Di samping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya perlu ada tindakan dari presiden (terhadap) kebijakan yang bikin gaduh,” tegasnya.

  • Dilantik Prabowo Sebagai Wakil Panglima TNI yang Baru, Ini Profil Jenderal Tandyo Budi Revita

    Dilantik Prabowo Sebagai Wakil Panglima TNI yang Baru, Ini Profil Jenderal Tandyo Budi Revita

    Serta menjalankan tugas Panglima bila berhalangan. Selain itu, Wakil Panglima TNI juga dapat diberikan penugasan khusus sesuai arahan Panglima TNI.

    Sebelumnya,Prabowo memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, momen yang menurutnya istimewa dan menjadi ajang penganugerahan pangkat kehormatan kepada para purnawirawan TNI.

    Agenda tersebut berlangsung di Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    Dilihat dari unggahan Facebooknya, Prabowo juga menyematkan Bintang Sakti kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam operasi strategis.

    “Pada kesempatan yang sama, saya melantik Wakil Panglima TNI, mengukuhkan sejumlah pimpinan baru di Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, serta meresmikan enam Komando Daerah Militer,” kata Prabowo dikutip pada Minggu malam.

    Selainnya, Prabowo juga meresmikan 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, dan enam Grup Kopassus.

    Bukan hanya itu, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Kopasgat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, dan lima Batalyon Komando Kopasgat juga diresmikan.

    “Saya berharap seluruh prajurit TNI senantiasa menanamkan jiwa pejuang yang pantang menyerah dalam mempertahankan kedaulatan negara,” imbuhnya.

    “Dengan postur pertahanan yang tangguh, saya meyakini Indonesia akan mampu menjaga kekayaan bangsa dan melindungi seluruh rakyatnya,” tambah Prabowo.

    (Muhsin/fajar)

  • Herwin Sudikta Sindir Pajak PSK: Negara Kalah Kreatif dari Mucikari

    Herwin Sudikta Sindir Pajak PSK: Negara Kalah Kreatif dari Mucikari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengenakan pajak penghasilan bagi pekerja seks komersial (PSK) mendapat tanggapan dari pegiat media sosial, Herwin Sudikta.

    Herwin menilai, kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah kini melihat prostitusi bukan lagi dari sisi moral, melainkan semata-mata urusan fiskal.

    “Pemerintah akhirnya jujur, prostitusi bukan lagi urusan moral, tapi fiskal,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (10/8/2025).

    Ia menyindir bahwa jika sudah menyangkut pajak, segala hal seolah dapat dimaklumi.

    Bahkan, ia mengaitkan dengan kemungkinan praktik perjudian yang suatu saat bisa diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

    “Kalau udah ngomongin pajak, semua bisa dimaklumi. Tinggal tunggu giliran judi disuruh bikin NPWP juga,” tukasnya.

    Herwin juga mempertanyakan kreativitas pemerintah dalam mencari sumber pendapatan negara.

    “Masak sih negara kalah kreatif nyari cuan daripada mucikari? Jangan dong,” pungkasnya.

    Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan dengan kabar pekerja seks komersial (PSK) akan dikenakan pajak penghasilan (PPh).

    Informasi tersebut langsung memicu perdebatan publik, mengingat profesi itu tidak diakui secara legal di Indonesia.

    Menanggapi isu tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak ada kebijakan khusus untuk memungut pajak dari PSK.

    Pihak DJP menjelaskan, kabar yang beredar berasal dari potongan pernyataan Direktur Jenderal Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP tahun 2016, Mekar Satria Utama, yang kembali diunggah oleh pihak tak bertanggung jawab.

  • Isu Munaslub Golkar, Idrus Marham: Tidak Pernah Curiga Sedikit pun kepada Pak Prabowo

    Isu Munaslub Golkar, Idrus Marham: Tidak Pernah Curiga Sedikit pun kepada Pak Prabowo

    “Pak Prabowo memulai tugasnya sebagai kepala negara, sebagai Presiden Republik Indonesia, sudah mulai mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia bersama-sama mengelola Indonesia ini sebagai rumah besar kita,” ujarnya.

    Apalagi kata dia, hubungan Partai Golkar dan Partai Gerindra sudah terjalin lama. Fakta itu tidak terbantahkan karena Prabowo sendiri pernah menjadi bagian dari Partai Golkar sebelum akhirnya memilih mendirikan Partai Gerindra.

    “Pak Prabowo mengajak Golkar sudah di dalam, bahkan menjadi bersama-sama dengan Gerindra, sejak tahun-tahun sebelumnya 2014 itu sampai sekarang, itu bersama-sama. Itu dan itu tidak mungkin, sedikit pun tidak mungkin,” tegasnya.

    Terkait ketua umum saat ini, Idrus mengapresiasi terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menurutnya, Bahlil mampu mempesatukan soliditas di internal partai berlambang beringin.

    “Justru kita berterima kasih sekarang ini Pak Bahlil jadi ketua umum. Pertama adalah itu masih umurnya 49 tahun barulah tahun kemarin. Kemudian yang kedua dari Papua. Gitu loh,” urainya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menepis kabar ada pihak di balik Istana yang mengembuskan isu Munaslub Partai Golkar. Ia meminta semua pihak tidak mengaitkannya dengan Istana.

    “Begini, kalau saya melihatnya, tolong jangan segala sesuatu itu dikaitkan dengan Istana ya,” ucap Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8). (fajar)

  • BKN Tegas! Batas Usulan PPPK Paruh Waktu Hanya Sampai 20 Agustus 2025

    BKN Tegas! Batas Usulan PPPK Paruh Waktu Hanya Sampai 20 Agustus 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan batas akhir pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025 jatuh pada 20 Agustus 2025.

    Kepala BKN, Zudan Arif, menyampaikan bahwa pengajuan formasi ini sudah dibuka sejak 1 Agustus dan tidak akan ada perpanjangan waktu.

    Formasi ini diperuntukkan bagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi 2024 lalu.

    Dikatakan Zudan, instansi yang tidak mengajukan usulan hingga tenggat yang ditetapkan akan dianggap tidak membutuhkan tenaga PPPK Paruh Waktu.

    PPPK Paruh Waktu sendiri merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dengan upah menyesuaikan kemampuan anggaran instansi.

    Skema ini dapat diikuti oleh non-ASN yang terdata di database BKN dan pernah mengikuti seleksi CASN 2024, baik untuk PPPK maupun CPNS, namun belum berhasil mendapatkan formasi.

    Non-ASN di luar database BKN yang pernah ikut seleksi PPPK juga tetap berpeluang dipertimbangkan.

    Pengisian formasi dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

    Prosesnya diawali dari pendataan tenaga non-ASN melalui Sistem Informasi ASN (SIASN) yang menampilkan peserta seleksi tahun 2024 yang belum mendapatkan formasi, termasuk kategori guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    Setelah itu, instansi memetakan kebutuhan jabatan teknis sesuai lokasi penempatan, seperti JF Guru di Dinas Pendidikan atau JF Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan.