Author: Fajar.co.id

  • Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Jagokan Andi Seto Asapa Jadi Menpora

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Jagokan Andi Seto Asapa Jadi Menpora

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Di tengah riuhnya bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), ada satu nama figur muda asal Sulawesi Selatan yang dinilai layak diperhitungkan untuk menjadi suksesor Dito Ariotedjo.

    Andi Seto Gadista Asapa dinilai layak menjabat Menpora baru pilihan Presiden Prabowo Subianto. Kader muda Partai Gerindra itu merupakan Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan periode 2018-2023

    Hal tersebut dinyatakan secara terbuka oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi.

    “Seto selain masih muda dan energik, beliau punya pengalaman yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita lihat bagaimana Kabupaten Sinjai berkembang saat dipimpin Seto. Ini perlu diketahui, karena Seto ini adalah pemimpin yang visioner,” kata Kasrudi di Makassar, Selasa (16/9/2025).

    Kasrudi menyatakan, Seto adalah kader tulen Partai Gerindra. Ia telah bergabung di partai besutan Prabowo Subianto itu sejak tahun 2009. Visi dan misinya sama dengan Prabowo dan sejak dulu tidak pernah berubah, yaitu menjadikan Indonesia negara yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

    “Di samping itu, Andi Seto juga memiliki latar belakang pendidikan mentereng yakni jebolan Fakultas hukum di Universitas Trisakti Jakarta dan Monash University Melbourne, Australia,” tutur Kasrudi.

    Sehingga kata Kasrudi, pengalaman dan jejak rekam Andi Seto bisa saja dijadikan tolak ukur untuk menjadikan dirinya Menpora pengganti Dito Ariotedjo.

    Selepas mengikuti ajang Pemilihan Wali Kota Makassar, Andi Seto kini menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Timah Tbk.

  • Dipanggil Saks Korupsi Kuota Haji 2024 oleh KPK, Sekretaris LP PBNU Zainal Abidin Mangkir

    Dipanggil Saks Korupsi Kuota Haji 2024 oleh KPK, Sekretaris LP PBNU Zainal Abidin Mangkir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali keterangan Sekretaris Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU), Zainal Abidin terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 urung dilakukan.

    Penyebabnya, saksi yang dipanggil tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik. Padahal, rencana pemeriksaan itu sudah diagendakan pada Senin 915/9).

    Zainal Abidin dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada 2023–2024.

    “Yang bersangkutan tidak hadir ya dalam pemeriksaan itu,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

    Diketahui, selain menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU), dia juga menjabat sebagai Komisaris PT Superintending Company of Indonesia atau Sucofindo (Persero).

    Sebelumnya, Zainal Abidin dipanggil KPK sebagai saksi kasus kuota haji, yakni pada 4 September 2025.

    Kasus dugaan penyelewengan kuota haji 2024 pertama kali memanas saat DPR RI membentuk Pansus Angket Haji DPR RI. Selama berproses di pansus DPR RI, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

  • Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI

    Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mengoptimalisasi pemanfaatan integrasi data kependudukan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Inovasi ini menjadi salah satu terobosan penting BRI dalam mendorong efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, serta memperkuat kepercayaan nasabah.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operations BRI, Hakim Putratama dalam acara Satu Data Untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (28/8).

    “Melalui kerja sama strategis dengan Dukcapil, BRI mampu memaksimalkan proses verifikasi dan mengelola risiko, sehingga pencairan kredit mikro bisa mencapai Rp1 triliun per hari. Akses data yang luas dan akurat tersebut memungkinkan kami memberikan layanan yang jauh lebih cepat, efisien, dan aman bagi nasabah,” jelas Hakim.

    Sebagai bank dengan basis nasabah terbesar di Tanah Air, setiap harinya BRI melakukan sekitar 500 ribu kali akses ke Dukcapil untuk memproses data nasabah maupun calon nasabah.

    Sebelum adanya integrasi data, proses verifikasi nasabah memerlukan waktu berjam-jam dan memengaruhi kualitas layanan. Kini, dengan sistem yang terhubung langsung ke database kependudukan nasional, proses menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

    “Jika akses ini tidak ada, mustahil bagi BRI mencairkan kredit mikro senilai Rp1 triliun per hari. Dampaknya bukan hanya bagi BRI, tetapi juga bagi program-program pemerintah yang kami jalankan, termasuk penyaluran Bansos dan KUR,” tambah Hakim.

  • PBNU Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Sekjen Gus Ipul Tegaskan Ini

    PBNU Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Sekjen Gus Ipul Tegaskan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( Sekjen PBNU), Saifullah Yusuf dengan tegas membanntah dugaan aliran dana korupsi kuota haji kepada ormas PBNU.

    Gus Ipul – sapaan akrab Saifullah Yusuf menegaskan bahwa PBNU sama sekali tidak terlibat dan tidak terkait dengan kasus yang kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Kami memastikan bahwa PBNU tidak terlibat di dalam proses pembagian kuota maupun yang lain-lain. Kita bisa pastikan itu, PBNU tidak terlibat,” ujarnya ditemui di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Senin petang (15/9).

    Diketahui, bola panas dugaan korupsi kuota haji 2024 belakangan ini dikait-kaitkan dengan pengurus PBNU. Ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu terseret karena adanya dugaan turut menerima aliran dana dari kasus kuota haji tersebut.

    Itu bermula saat salah satu anggota PBNU, Syaiful Bahri baru-baru ini turut diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.

    Meski tegas menyatakan PBNU tidak terlibat dalam kasus kuota haji 2024, Gus Ipul yang juga Menteri Sosial tersebut menyatakan PBNU terbuka bila ada pengurus yang diperlukan kesaksiannya oleh KPK.

    Ormas PBNU kata dia menghormati dengan sungguh-sungguh proses hukum yang tengah berjalan.

    “Kita harapkan yang dimintai keterangan juga bisa memberikan penjelasan dengan baik sebagai bagian dari warga negara yang baik, yang menghormati proses hukum,” tuturnya.

    “Tapi yang penting, kita pastikan PBNU tidak terlibat,” sambungnya menegaskan kembali.

    Dia lantas menyebut, sejak awal PBNU mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di Indonesia. Karenanya, pihaknya pun mendukung dan menghormati upaya KPK dalam rangka mengusut berbagai dugaan korupsi kepada siapapun.

  • Tokoh Pemuda Makassar Nilai Andi Seto Asapa Layak Isi Kursi Menpora

    Tokoh Pemuda Makassar Nilai Andi Seto Asapa Layak Isi Kursi Menpora

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dukungan kepada Andi Seto Gadista Asapa untuk mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI terus menguat. Kali ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar secara resmi menyampaikan sikap mendorong figur muda tersebut sebagai representasi pemuda yang visioner, progresif, dan berprestasi.

    Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, menegaskan bahwa Andi Seto memiliki rekam jejak yang kuat dalam membina kepemudaan, membangun jejaring nasional, dan menunjukkan kepemimpinan yang adaptif di tengah tantangan zaman.

    “Andi Seto bukan hanya memiliki pengalaman memimpin daerah dengan segudang capaian pembangunan, tetapi juga konsisten memberi ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Jejaringnya luas, baik di level nasional maupun internasional, serta ditopang oleh kemampuan komunikasi yang mampu menyatukan berbagai elemen kepemudaan,” ujar Syamsul Bahri, Senin (15/9/2025)

    Menurut KNPI Kota Makassar, Andi Seto adalah figur yang memahami betul tantangan yang dihadapi pemuda Indonesia hari ini—mulai dari dunia pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pemberdayaan komunitas. Ia dinilai memiliki keberanian untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada generasi muda.

    “Kursi Menpora harus diisi oleh sosok yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Kami percaya, dengan pengetahuan, visi, dan naluri kepemimpinan yang dimiliki, Andi Seto Gadista Asapa adalah pilihan tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional di bidang kepemudaan dan olahraga,” tegas Syamsul.

  • KPU Tetapkan 16 Dokumen Capres-Cawapres Bukan Informasi Publik, Efek Jokowi?

    KPU Tetapkan 16 Dokumen Capres-Cawapres Bukan Informasi Publik, Efek Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum menetapkan 16 dokumen Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) bukan informasi publik.

    Itu dinilai sebagai efek dari Presiden ke-7 Jokowi.

    “Jokowi Effect,” kata Pegiat Media Sosial, Monica dikutip Senin (15/9/2025).

    Mengingat sebelumnya, ijazah Jokowi dipersoalkan hingga masuk ranah hukum. Begitu pula ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang baru-baru ini digugat warga.

    Penggugat itu bernama Subhan Palal. Dia mengajukan gugatan perdata terhadap Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

    Subhan menuntut ganti rugi materiil dan immateriil senilai Rp125 triliun, dengan menambahkan KPU sebagai tergugat kedua.

    Penggugat meminta majelis hakim menyatakan Gibran tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

    Penggugat menilai Gibran tidak pernah menjalani sekolah SMA/sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, sehingga tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran cawapres pada Pilpres lalu.

    Sementara itu, putusan KPU terkait 16 dokumen persyaratan yang bukan informasi publik tertuang Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025, tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik.

    “Keputusan KPU 731/2025 tersebut telah menetapkan beberapa informasi dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden (Diktum kedua) telah dikecualikan dalam jangka waktu 5 tahun, kecuali pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (Diktum ketiga),” kata Ketua KPU, Afifuddin dikutip Antara.

  • Dokter Tifa Ungkit Korban Kanjuruhan hingga KM 50. Singgung Jokowi?

    Dokter Tifa Ungkit Korban Kanjuruhan hingga KM 50. Singgung Jokowi?

    Dokter Tifa Ungkit Korban Kanjuruhan hingga KM 50. Singgung Jokowi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ahli Epidemiologi sekaligus Pegiat Media Sosial, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mengungkit sejumlah peristiwa. Di antaranya menyebabkan kematian.

    Tifa menyentil pejabat yang baru lengser. Meski tak menyebut spesifik nama pejabat tersebut.

    “Tidak sampai setahun pasca lengser. Sudah dikejar dosa-dosanya,” kata Tifa dikutip dari unggahannya di X, Senin (15/9/2025).

    Peristiwa tersebut, mulai meninggalnya ratusan panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sampai dengan tragedi kanjuruhan.

    “900+ nyawa KPPS/ 300+ nyawa korban Kanjuruhan. 6 Mujahid KM 50.vRatusan korban Pinjol dan Judol.vRatusan korban kelaparan Yahukimo juga tempat-tempat lain,” terangnya.

    Tifa juga mengungkit korupsi yang terjadi di masa jabatan pejabat tersebut.

    “Korupsi ribuan Triliun atas nama anak buah tetapi semua bermuara ke satu nama: Sudah didaftar ke OCCRP sehingga tak mungkin berkelit lagi,” ucapnya.

    Tak ketinggalan, Tifa menyinggung penggunaan ijazah. Menurutnya ijazah itu digunakan menikmati kemewahan bersama keluarganya.

    “Kebohongan Ijazah 20 tahun dengan nikmat fasilitas dan segala kemewahan yang dirasakan anak menantu sampai cucu,” ujarnya.

    Ia pun mengingatkan soal kezaliman. Ia menegaskan kezaliman akan langsung dibalas oleh Allah.

    “Mau pergi kemana Fir’aun, Hamman dan Qorun ketika Allah sudah mulai menurunkan azab atas kezaliman?” jelasnya.

    “Ingat! Kezaliman dibalas Allah di dunia bukan ditunda di akhirat. Dosanya sih hitung-hitungan tetap di akhirat. Tapi nanti. Zalimnya itu lho, balasannya di dunia,” tambahnya.

  • Pilihan Berat untuk Megawati Hangestri, Berlaga di Final Four atau Kembali ke Liga 2 Voli Turki 2025/2026

    Pilihan Berat untuk Megawati Hangestri, Berlaga di Final Four atau Kembali ke Liga 2 Voli Turki 2025/2026

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pertanyaan besar kini ditujukan ke pemain voli asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi.

    Ini berkaitan dengan keberlanjutan karier atau pilihannya untuk memperkuat tim mana.

    Status bermain Megawati Hangestri Pertiwi di Final Four Livoli Divisi Utama 2025 masih menjadi teka-teki.

    Ini membuat Megawati kembali ke Indonesia untuk memperkuat Bank Jatim.

    Di sisi lain, ia juga sudah bergabung dengan tim asal Turki Manisa BBSK dan bahkan juara di salah satu ajang Pra-musim.

    Meski sempat berada di Turki untuk menandatangani kontrak dan mengikuti pramusim bersama Manisa BBSK hingga membawa klub tersebut juara di turnamen uji coba, Megawati kini sudah kembali ke Indonesia.

    Dia bahkan terlihat hadir langsung di GOR Nambo menyaksikan laga Bank Jatim kontra O2C, ditemani sang suami, Dio Novandra.

    Kepastian sang Oppsite itu bermain di di Final Four yang digelar di Magetan mulai 10 Oktober mendatang diperkirakan sangat kecil.

    Pasalnya, Liga 2 Voli Turki 2025/2026 resmi bergulir lebih awal, yakni pada 4 Oktober.

    Hal inilah yang kemudian membuat pecinta voli khusus penggemar sang pemain penasaran dengan keputusannya.

    Namun, bisa dikatakan Megawati harus memprioritaskan klub barunya di Eropa yang baru saja di bawahnya ke tangga juara.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Menkeu Purbaya ‘Roasting’ Rocky Gerung, Warganet: Aku Mulai Suka Sama Bapak Ini

    Menkeu Purbaya ‘Roasting’ Rocky Gerung, Warganet: Aku Mulai Suka Sama Bapak Ini

    Ia lantas menyinggung Rocky Gerung yang sering melontarkan kritik tajam pada Jokowi.

    “Saya mau ngritik pak Rocky Gerung sedikit, dia sering ledekin Jokowi gak ngapa-ngapain,” sebutnya berkelakar.

    “Ini pak (sambil menunjukkan data sambil tertawa, disambut tepuk tangan audien). Kalau di sana kan (Rocky) yang berkuasa, di sini saya berkuasa,” tambahnya.

    Dikatakan Purbaya, peran Jokowi sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi saat ia masih memerintah.

    “Jadi ini dipaksa, diintervensi langsung Presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih,” tukasnya.

    Namun, ia mengingatkan bahwa pertengahan hingga akhir 2023, kondisi ekonomi kembali menghadapi tantangan.

    “Ini yang anda rasakan tahun 2023-2024. Pertengahan sampai akhir itu ekonomi susah lagi,” jelasnya.

    “Keluarlah istilah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya,” sambung dia.

    Di momen itu, Purbaya tak segan memberi kelakar yang sedikit menohok untuk Rocky Gerung.

    “Jadi pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi pak. Gua senang bisa ledek dia di sini. Soalnya pak Rocky setiap saya lihat pidato anda menarik sekali, saya ikutin, ahli filsafat. Mumpung bisa, saya kritik di sini,” bebernya.

    Lebih lanjut, ia menyebut kondisi sempat membaik hingga April 2024. Namun kemudian kembali tertekan.

    “Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, gak usah takut. Tapi habis itu dibunuh sampai ke sini,” tandasnya.

  • IDW 2025 Jadi Panggung Identitas, Kreativitas, dan Inovasi

    IDW 2025 Jadi Panggung Identitas, Kreativitas, dan Inovasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Design Week (IDW) 2025 hadir sebagai momentum penting bagi dunia desain nasional. CEO Indonesia Design District (IDD), Ipeng Widjojo, menegaskan bahwa IDW bukan sekadar ajang pameran, melainkan panggung yang memperkuat identitas sekaligus membuka ruang kreativitas dan inovasi.

    “IDW merupakan perayaan kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Tema tahun ini, Identitas, menunjukkan bagaimana desain melampaui estetika untuk menjadi refleksi identitas, cerita, penerimaan, dan inovasi,” ujar Ipeng.

    Sebagai pusat desain dan furnitur terbesar di Indonesia, IDD PIK2 dirancang untuk mendukung tumbuhnya industri kreatif dengan ekosistem yang berkelanjutan.

    Lebih dari sekadar ruang ritel, kawasan ini menghadirkan konsep semi-outdoor yang inovatif, dikurasi dengan lebih dari 200 brand lokal dan global di bidang home living, interior, seni, dan gaya hidup.

    Ipeng menilai, kehadiran IDW sejalan dengan misi IDD untuk menjadikan desain sebagai penggerak ekonomi kreatif sekaligus sarana memperkenalkan karakter Indonesia ke dunia.

    “Budaya, perusahaan, dan kreativitas membentuk naratif desain yang berbeda, menghubungkan semangat lokal dengan audiens internasional,” terangnya.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, dari desainer, brand, komunitas, hingga masyarakat luas.

    “Melalui program dan kolaborasi, kami berharap IDW dapat melahirkan ide-ide baru, sekaligus menciptakan hubungan lebih erat antara desainer, brand, dan masyarakat di Indonesia maupun luar negeri,” jelasnya.