Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Masuk Prolegnas 2026, Demokrat Minta Pembahasan Pilkada melalui DPRD Ditunda

    Masuk Prolegnas 2026, Demokrat Minta Pembahasan Pilkada melalui DPRD Ditunda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyoroti pembahasan soal kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

    Dalam unggahannya di X, pembahasan ini bukanlah hal urgent untuk saat ini. Menurutnya memutuskan peraturan tersebut dalam situasi seperti sekarang bukan keputusan tepat.

    “Bahkan jikapun misal, seluruh partai saat ini setuju, kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya, membahasnya apalagi memutuskannya di situasi saat ini tidak tepat,” ungkapnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Pertimbangan lainnya adalah pilkada tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Berdasarkan putusan MK, pilkada akan terlaksana pada tahun 2031 mendatang.

    “Apalagi berdasarkan putusan MK — setelah pemilu lokal dan pusat dipisah — pilkada berikutnya baru akan digelar tahun 2031,” sebutnya.

    Ada baiknya pembahasan ini dibicarakan lagi setelah Pilpres 2029 nanti. Baginya masih sangat banyak waktu sebelum pembahasan final.

    “Jadi masih lamaaaa sekali. Baru setelah pilpres 2029. Jadi membahasnya diatas tahun 2029 pun masih cukup waktu,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Jansen menilai dengan adanya pembahasan serupa, justru semakin menanbah polemik baru yang tidak memiliki urgensi saat sekarang.

    “Jadi saran saya: tunda saja dulu membahas soal ini sekarang. Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru tidak penting, yang sifatnya juga tidak terlalu mendesak,” imbuhnya.

    Selain itu, tentunya pembahasan seperti ini akan berkaitan dengan politik yang seringkali menimbulkan banyak pandangan berbeda. Termasuk perbedaan dari setiap parpol.

  • Utang PLN Tembus Rp 711 Triliun, Said Didu Kembali Salahkan Jokowi

    Utang PLN Tembus Rp 711 Triliun, Said Didu Kembali Salahkan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Said Didu menyorot tajam persoalan kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.

    Kondisi BUMN saat ini menurut Said Didu dalam keadaan yang memprihatikan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengungkap ada yang jadi penyebab kondisi memprihatinkan di BUMN.

    Tegas Said Didu menyebut rezim mantan Presiden Joko Widodo yang merusak BUMN.

    “Semua BUMN dirusak oleh rezim Jokowi,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Sebelumnya, salah satu perusahaan BUMN PT PLN (Persero) tengah menjadi sorotan tajam.

    Di tengah statusnya sebagai pemegang hak monopoli kelistrikan nasional tanpa pesaing.

    Disebutkan perusahaan pelat merah ini justru mencatatkan paradoks keuangan yang mengkhawatirkan sepanjang tahun 2024.

    Dari data yang dihimpun CBA, kondisi neraca keuangan PLN menunjukkan tren negatif yang signifikan.

    Berikut rincian beban kewajiban yang harus ditanggung:
    Total Utang (2024): Tembus Rp 711,2 triliun.

    Kenaikan: Melonjak Rp 56,2 triliun dibandingkan posisi tahun 2023 (Rp 655 triliun).

    Rincian Kenaikan:
    Utang Jangka Pendek: Naik menjadi Rp 172 triliun (sebelumnya Rp 143,1 triliun).

    Utang Jangka Panjang: Naik menjadi Rp 539,1 triliun (sebelumnya Rp 511,8 triliun).

    Belum lagi ironi persoalan profitabilitas. Meski menguasai pasar tunggal, laba bersih PLN pada 2024 tercatat hanya Rp 17,7 triliun.

    Angka ini anjlok drastis sebesar Rp 4,3 triliun jika dibandingkan laba tahun 2023 yang mencapai Rp 22 triliun.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Masuk Prolegnas 2026, Demokrat Minta Pembahasan Pilkada melalui DPRD Ditunda

    Demokrat Minta Rem Dulu Wacana Pilkada Lewat DPRD: Fokus Saja ke Hal yang Lebih Urgent di Depan Mata

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, meminta agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak dibahas apalagi diputuskan dalam waktu dekat.

    Dikatakan Jansen, situasi saat ini belum tepat untuk membuka polemik baru yang tidak mendesak.

    Jansen menegaskan, sekalipun seluruh partai politik telah sepakat dengan mekanisme pilkada tak langsung, pembahasannya tetap sebaiknya ditunda.

    “Bahkan jika pun misal, seluruh partai saat ini setuju, kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya, membahasannya apalagi memutuskannya di situasi saat ini tidak tepat,” ujar Jansen di akun X pribadinya, @jansen_jsp, dikutip Selasa (30/12/2025).

    Ia mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.

    Dengan ketentuan tersebut, pilkada berikutnya baru akan digelar pada 2031.

    “Apalagi berdasarkan putusan MK, setelah pemilu lokal dan pusat dipisah, pilkada berikutnya baru akan digelar tahun 2031. Jadi masih lama sekali,” jelasnya.

    Kata Jansen, agenda pembahasan kebijakan tersebut baru relevan dilakukan setelah Pilpres 2029.

    Artinya, masih tersedia cukup waktu untuk melakukan kajian secara matang tanpa harus tergesa-gesa.

    “Baru setelah pilpres 2029. Jadi membahasnya di atas tahun 2029 pun masih cukup waktu,” sebutnya.

    Atas dasar itu, ia menyarankan agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ditunda dan tidak dijadikan agenda prioritas saat ini.

    “Jadi saran saya, tunda saja dulu membahas soal ini sekarang. Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru tidak penting, yang sifatnya juga tidak terlalu mendesak,” tegasnya.

  • Pilkada Lewat DPRD, Prof Didik J Rachbini Usul Rumah Anggota Dewan Diawasi CCTV dan KPK

    Pilkada Lewat DPRD, Prof Didik J Rachbini Usul Rumah Anggota Dewan Diawasi CCTV dan KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, memaparkan sebuah gagasan inovatif dalam sistem pemilihan kepala daerah yang disebut sebagai “Pilkada Jalan Tengah”.

    Skema ini diperkenalkan sebagai Metode Campuran yang bertujuan untuk membenahi kualitas demokrasi sekaligus menekan biaya politik yang kian tidak terkendali di Indonesia.

    Dalam penjelasannya, Prof. Didik menyampaikan bahwa skema Pilkada Jalan Tengah merupakan inovasi dengan melaksanakan Metode Campuran. Sistem ini membagi proses pemilihan menjadi dua tahap yang saling melengkapi antara suara rakyat dan peran lembaga perwakilan.

    “Tahap pertama adalah Tahap elektoral (rakyat) di dalam pileg, yang memilih 3 calon anggota DPRD dengan suara tertinggi di suatu daerah otomatis menjadi kandidat kepala daerah (gubernur / bupati / wali kota),” ujar Prof. Didik dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

    Setelah tahap elektoral di tingkat rakyat selesai dan struktur legislatif terbentuk, proses berlanjut ke tahap kedua, yaitu tahap institusional. Beliau menjelaskan bahwa setelah DPRD terbentuk, DPRD memilih satu dari 3 kandidat tersebut sebagai kepala daerah.

    Prof. Didik menegaskan bahwa metode ini tidak akan mengurangi hak politik masyarakat. Menurutnya, kelebihan pilkada metode campuran tetap dapat menjaga Unsur Kedaulatan Rakyat karena rakyat tetap menentukan melalui suara terbanyak di pileg. Dengan mekanisme ini, kandidat yang terpilih dipastikan memiliki akar dukungan yang kuat dari masyarakat.

    Prof. Didik menggarisbawahi bahwa kandidat kepala daerah tetap punya legitimasi elektoral nyata, bukan hasil lobi elite semata. Ia menambahkan bahwa metode campuran ini bukan kembali lagi ke masa Orde Baru, yakni pilkada tertutup, tetapi merupakan pelaksanaan demokrasi berlapis (two-step legitimacy) untuk menghindari pemilihan langsung yang tercemar kotor dengan politik uang.

  • Pencarian Korban KM Putri Sakinah Terjunkan Alat Khusus dan Penyelam Asing, KSOP Sebut Kapal Laik Laut

    Pencarian Korban KM Putri Sakinah Terjunkan Alat Khusus dan Penyelam Asing, KSOP Sebut Kapal Laik Laut

    Fajar.co.id, Labuan Bajo — Memasuki hari keempat, Selasa (30/12/2025), alat khusus dan penyelam asing diterjunkan untuk mencari para korban KM Putri Sakinah.

    Sebagaimana diketahui, KM Putri Sakinah tenggelam di perairan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu korban yang hilang adalah pelatih Valencia CF

    Menurut Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo, Stefanus, penerbitan SPB KM Putri Sakinah telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Secara administratif dan teknis, kapal tersebut dinilai memenuhi syarat Laik laut.

    “Dari sisi kelengkapan dokumen dan kelaiklautan kapal, semuanya terpenuhi. Penilaian dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, bukan atas dasar subjektivitas,” kata Stefanus.

    Ia menjelaskan, SPB hanya dapat diterbitkan apabila kapal memiliki sertifikat keselamatan yang masih berlaku. Sertifikat tersebut diterbitkan setelah kapal diperiksa oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau marine inspector.

    “Tanpa sertifikat keselamatan yang sah, SPB tidak mungkin diterbitkan,” tegasnya.

    Terkait faktor cuaca, Stefanus menyebut KSOP secara rutin memantau prakiraan cuaca dari BMKG. Berdasarkan data yang diakses KSOP, kondisi perairan Labuan Bajo pada periode 22–28 Desember 2025 dinilai masih dalam batas aman.

    “Perkiraan tinggi gelombang di perairan tersebut antara nol hingga 0,5 meter. Itu masih aman untuk pelayaran,” ujarnya.

    Ia juga memastikan pemeriksaan fisik kapal dilakukan oleh petugas KSOP atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebelum SPB diterbitkan.

  • Geisz Chalifah Semprot Sekjen Gerindra soal Pilkada Dipilih DPRD, Bandingkan dengan Andi Mallarangeng

    Geisz Chalifah Semprot Sekjen Gerindra soal Pilkada Dipilih DPRD, Bandingkan dengan Andi Mallarangeng

    Dikatakan Jhon, wacana tersebut muncul di saat yang tidak tepat, ketika masyarakat masih bergulat dengan dampak bencana alam.

    Ia menegaskan, di tengah tragedi banjir bandang yang belum tertangani sepenuhnya, perhatian elite politik justru beralih pada manuver kekuasaan.

    “Tragedi banjir bandang belum selesai, bencana demokrasi sedang disiapkan,” ujar Jhon kepada fajar.co.id, Senin (29/12/2025).

    Ia mempertanyakan sensitivitas politik partai-partai koalisi pemerintah yang dinilai lebih sibuk mengurus kepentingan politik dibandingkan penderitaan rakyat.

    “Kalian tega-teganya sibuk ngurusin urusan politik koalisi di tengah bencana semengerikan ini?,” sebutnya.

    Jhon dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Ia menekankan bahwa skema tersebut justru berpotensi merampas hak demokrasi rakyat.

    “Jangan kalian rampok hak demokrasi rakyat, pilkada lewat DPRD justru mempertebal dinasti politik dan suap (korupsi),” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan posisi Gerindra sebagai partai pemerintah yang seharusnya lebih bijak dalam menentukan skala prioritas kebijakan.

    “Sebagai partai pemerintah, seharusnya lebih bijak dalam memikirkan prioritas,” Jhon menuturkan.

    Dalam pandangannya, fokus pemerintah semestinya diarahkan pada penanganan bencana dan akar persoalannya.

    “Selesaikan urusan banjir bandang, tangkap pelakunya, kembalikan fungsi hutan,” terang Jhon.

    Jhon kemudian membandingkan situasi politik saat ini dengan periode pemerintahan sebelumnya.

    Ia menyebut selama satu dekade PDI Perjuangan berkuasa, tidak ada langkah yang dinilainya secepat dan sejauh ini dalam mengubah aturan politik.

  • Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Gandeng Menkop dan Muhammadiyah Dorong Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid

    Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Gandeng Menkop dan Muhammadiyah Dorong Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid

    “Acara ini menjadi tonggak sejarah, kerjasama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, serta doa untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Semoga ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi,” ucap Setiawan Ichlas.

    Kegiatan refleksi ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat penting, antara lain Menteri Koperasi Indonesia Ferry Juliantono, Ustadz Adi Hidayat, serta Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fathurrahman Kamal.

    Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengatakan, penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting untuk menjalankan amanat Presiden Prabowo agar koperasi mengejar ketertinggalan dengan BUMN dan swasta. “Koperasi harus bisa menjadi soko guru ekonomi kembali,” katanya dalam acara yang sama.

    Untuk itu pihaknya akan terus melakukan transformasi kelembagaan dan digitalisasi koperasi. Koperasi diharapkan tidak hanya bergerak di bidang konsumsi, namun juga bisa ke bidang produksi, dan perkreditan rakyat sebagai lembaga keuangan mikro.

    “Koperasi pembiayaan syariah bisa membantu masyarakat agar tidak terjebak pinjol dan bank emok,” kata Ferry.

    Apalagi menurut Ferry, selain ekonomi kerakyatan berbasis masjid, ada potensi yang besar penguatan koperasi pondok pesantren.

    Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fathurrahman Kamal dalam kesempatan yang sama mengatakan, masjid tidak boleh hanya sebagai pusat ritual. “Masjid juga harus bisa menjadi pusat gerakan ilmu, dakwah, dan kesejahteraan umat,” katanya.

  • Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyorot tajam ke sebuah foto pertemuan pimpinan tertinggi beberapa partai.

    Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu membagikan foto yang memperlihat keempat pimpinan partai itu.

    Diantaranya ada Bahlil Lahadalia perwakilan dari Partai Golkar, kemudian ada Muhaimin Iskandar perwakilan dari PKB.

    Terlihat juga kehadiran dari Zulkifli Hasan perwakilan dari Partai PAN dan ada juga Sugiono selaku perwakilan dari Partai Gerinda.

    Kemudian pertemuan para petinggi para ini guna membahas soal Pilkada Langsung-DPRD.

    Ini yang kemudian disorot tajam oleh Said Didu dengan memberikan sindiran soal pertemuan ini.

    “Kembali ke Laptop,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Ia memberikan sindiran soal ruang untuk tidak percaya ke para politisi. Karena menurutnya kebijakan yang diambil justru kerap merugikan rakyat.

    “Selalu sisakan ruang ketidakpercyaan kepada politisi. Mereka pernah pikirkan rakyat ????,” sindirnya.

    Beberapa waktu lalu, memang muncul wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Partai Gerindra jadi motor
    wacana ini, ada juga beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak keras usulan politik ini.

  • Buat Utang untuk Bayar Utang, Pengamat Sebut Pemerintah Kurang Kreatif

    Buat Utang untuk Bayar Utang, Pengamat Sebut Pemerintah Kurang Kreatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto punya pernyataan menarik soal beban utang negara yang kian hari kian membengkak.

    Hal ini menyusul beban bunga utang pemerintah kembali menjadi sorotan.

    Porsinya yang kian besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal Indonesia dalam jangka panjang.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto menyebut Pemerintah memang makin giat untuk beruntang.

    Di sisi lain ada dampak nyata yang tentunya menanti, apalagi giat utang ini dilakukan untuk membayar utang lama.

    “Makin giat berutang untuk membayar utang lama,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Karena sistem gali lubang tutup lubang inilah yang disebut Gigin sebagai suatu kemunduran.

    Belum lagi, Pemerintah yang dianggap kurang kreatif untuk melakukan hal lain selain membuat utang untuk membayar utang lama.

    “Ini namanya kemunduran sekaligus mempertegas pemerintah makin tidak kreatif,” tuturnya.

    Sebelumnya dalam APBN 2025, alokasi pembayaran bunga utang tercatat telah menembus Rp 500 triliun.

    Nilai itu mendekati 20 persen dari total belanja pemerintah pusat dan sekitar 15 persen dari penerimaan negara.

    Ini tentunya menjadi tanda rigiditas anggaran makin tinggi, sementara kualitas belanja negara justru tergerus.

    Dari sisi ekonomi politik fiskal, situasi ini berisiko karena mengurangi kemampuan pemerintah merespons kebutuhan pembangunan dan gejolak ekonomi.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Saiful Mujani Tunjukan Survei: Rakyat Sangat Tidak Setuju Kepala Daerah Tidak Dipilih Langsung Oleh Rakyat!

    Saiful Mujani Tunjukan Survei: Rakyat Sangat Tidak Setuju Kepala Daerah Tidak Dipilih Langsung Oleh Rakyat!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ilmu Politik, Prof Saiful Mujani menegaskan rakyat tak sepakat dengan wacana beredar. Terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak tipilih langsung oleh rakyat.

    Dia membuktikannya dengan hasil survei yang dilakukan lembaganya, Saiful Mujai Research and Consulting alias SMRC.

    “Rakyat: tidak setuju kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat,” tulis Saiful dikutip dari unggahannya di X, Selasa (30/12/2025).

    Tidak hanya itu, melalui survei yang sama, Saiful juga membeberkan bahwa rakyat tak setuju jika kepala daerah di semua tingkatan tidak dipilih langsung rakyat.

    “Rakyat: sangat tidak atau tidak setuju gubernur, bupati, walikota tidak dipilih langsung oleh rakyat,” terangnya.

    Di sisi lain, survei itu menunjukkan rakyat ingin kepala daerah di tingkar kabupaten atau kota dipilih langsung oleh rakyat.

    “Rakyat: bupati, walikota dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.

    Begitu pula dengan gubernur, Saiful menegaskan rakyat ingin memilih sendiri pemimpinnya.

    ⁩”Rakyat: tidak setuju gubernur dipilih oleh presiden,” pungkas Saiful.

    Saiful juga menyentil seluruh pimpinan partai. Menegaskan bahwa rakyat menolak wacana tersebut, selain itu juga melabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Adapun wacana ini makin menguat setelah Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.