Author: Fajar.co.id

  • Program Pemberdayaan BRI Antar UMKM Jahit Rumahan Sukses Hasilkan Omzet Miliaran Rupiah hingga Jangkau Pasar Eropa

    Program Pemberdayaan BRI Antar UMKM Jahit Rumahan Sukses Hasilkan Omzet Miliaran Rupiah hingga Jangkau Pasar Eropa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — JJC Rumah Jahit, sebuah bisnis jahit rumahan asal Jakarta Utara kini telah sukses berkembang menjadi rumah produksi fashion yang berorientasi pada ekspor dengan omzet miliaran rupiah.

    Bisnis yang dijalankan Jihan Astriningtrias berhasil disulap menjadi ruang kreativitas yang menghadirkan koleksi busana wanita dengan memadukan tradisi dan desain modern, sembari membuka ruang pemberdayaan perempuan.

    “Rebranding yang kami lakukan pada Desember 2023 menjadi titik balik penting bagi JJC Rumah Jahit. Langkah ini kami ambil agar usaha dapat berkembang dan terus menjaga relevansi sekaligus menjawab permintaan konsumen sekaligus mendukung perempuan untuk tetap percaya diri dalam setiap aktivitasnya,” ujar Jihan.

    Transformasi itu juga tampak dari koleksi ready-to-wear terbaru bertajuk “Eunoia Jakarta” yang diperkenalkan pada 2025. Koleksi outerwear siap pakai ini ditujukan bagi perempuan aktif dengan selera desain unik. Terinspirasi dari kehidupan kota Jakarta, Eunoia Jakarta memadukan kain tenun dan perca dengan detail bordir yang memadukan seni tradisional dan sentuhan modern.

    Adapun di sisi produksi, Jihan menekankan bahwa JJC Rumah Jahit juga memberdayakan perempuan di sekitar lingkungan usahanya. “Kami melibatkan ibu rumah tangga untuk mempelajari berbagai keahlian fesyen, mulai dari pemotongan pola hingga finishing. Saat ini, sekitar 80% pekerja di butik rumahan kami adalah perempuan,” ungkapnya.

    Perjalanan usaha yang makin berkembang ini ternyata tidak terlepas dari dukungan BRI, di mana JJC Rumah Jahit tergabung dalam program Rumah BUMN BRI Jakarta sejak 2024.
    “Banyak manfaat yang kami peroleh, terutama dari pelatihan online gratis yang diadakan setiap hari dan bisa diikuti seluruh anggota grup. Selain itu, kami juga mendapat informasi penting terkait pitching dan kesempatan pameran,” tuturnya.

  • Mulai Keracunan hingga c: Kasihan Anak-anak Jadi Korban Keracunan MBG Pak Wowo

    Mulai Keracunan hingga c: Kasihan Anak-anak Jadi Korban Keracunan MBG Pak Wowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan bicara soal Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Umar bicara persoalan ini terkait ramainya kasus yang menyebut siswa yang keracunan dari program ini.

    Tak cuma para siswa, bahkan guru yang mencoba makanan dari program MBG ini juga ikut keracunan.

    Bukan cuma perkara keracunan, makanan dari program ini juga disebut-sebut mengandung babi.

    Umar Hasibuan lewat cuitan di akun media sosial X pribadi pun menyampaikan sorotannya.

    Ia berpesan ke Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memaksakan program ini.

    Solusi yang ditawarkan agar tidak memaksa berjalannya program ini agar MBG bisa berjalan dengan baik.

    “Dear pak @prabowo klu blm siap kenapa dipaksakan carilah solusi jika ingin MBG ini berjalan dgn baik,” tulisnya dikutip Jumat (19/9/2025).

    Bahkan, ia menyarankan agar Kepala MBG untuk melakukan kunjungan dan belajar terkait program ini ke Korea Selatan.

    “Coba suruh tuh kepala MBG belajar ke korsel. Sekolah di korsel sdh lalukan makan di sekolah dgn keren,” sebutnya.

    “Kasihan anak2 jd korbam keracunan MBG pak Wowo,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Pembangunan Stadion Untia Dipastikan akan Tetap Berjalan, Kapasitas sudah Ditetapkan dan tidak ada Penambahan

    Pembangunan Stadion Untia Dipastikan akan Tetap Berjalan, Kapasitas sudah Ditetapkan dan tidak ada Penambahan

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, memastikan pembangunan Stadion Untia masih akan tetap berjalan.

    Bahkan untuk pembangunan Stadion Untia sendiri masuk dalam program prioritas.

    Meski kabarnya adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

    Walikota Makassar, Munafri Arifuddin juga menetapkan untuk kapasitas Stadion Untia ini.

    Munafri menyebut ukuran tidak besar berada di kisaran 15 sampai 20 ribu penonton.

    “Sudah pasti tidak besar, kapasitasnya mungkin 15 ribu sampai 20 ribu,“ kata Munafri.

    Walikota Makassar itu juga sudah menetapkan untuk kapasitasnya tidak lebih dari angka tersebut.

    “Kita close disitu yah,” ungkapnya.

    Dan prosesnya saat ini masih berada di tahap penganggaran, penimbunan dan beberapa tahapan-tahapan awal.

    “Lagi proses penganggaran, FS, DND, penimbunan dan beberapa lainnya,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ekonom Ingatkan, Dana Ribuan Triliun Belum Sentuh Daya Beli Rakyat

    Ekonom Ingatkan, Dana Ribuan Triliun Belum Sentuh Daya Beli Rakyat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengamat Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Sutardjo Tui, blak-blakan menanggapi kebijakan moneter The Fed dan Bank Indonesia.

    Dikatakan Sutardjo, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) baru saja menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke level 4,00-4,25 persen, sekaligus memberi sinyal akan ada kemungkinan dua kali penurunan lagi.

    “Hal ini diumumkan oleh The Fed pada hari Rabu, 17 September 2025, waktu Amerika, atau Kamis dini hari waktu Indonesia,” ujar Sutardjo kepada fajar.co.id, Jumat (19/9/2025).

    Pada saat yang sama, Bank Indonesia juga memangkas suku bunga acuannya menjadi 4,75 persen.

    Namun, menurut Sutardjo, jika dibandingkan, suku bunga acuan Bank Indonesia masih lebih tinggi daripada The Fed.

    Ia menambahkan bahwa tingkat suku bunga SRBI juga jauh lebih tinggi.

    Sutardjo menilai penurunan bunga The Fed didorong oleh meningkatnya inflasi dan melambatnya aktivitas ekonomi.

    Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut hampir mirip dengan situasi di Indonesia, sehingga wajar jika Bank Indonesia turut menurunkan bunga acuannya menjadi 4,75 persen.

    Menurutnya, kebijakan The Fed berpotensi kuat memicu arus modal asing masuk ke Indonesia.

    “Kemungkinan besarnya adalah serbuan investor asing ke capital market dan money market. Akan banyak permintaan saham liquid 45,” Sutardjo menuturkan.

    “Juga emas tetap masih banyak permintaan atau secara keseluruhan financial investment terjadi peningkatan aktivitas,” tambahnya.

    Ia juga menyinggung tambahan likuiditas sektor perbankan domestik, mulai dari kucuran dana Rp200 triliun dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

  • Rocky Gerung Sebut Presiden Prabowo Tak Peka dengan Tuntutan Rakyat

    Rocky Gerung Sebut Presiden Prabowo Tak Peka dengan Tuntutan Rakyat

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik, Rocky Gerung merespons pencopotan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN. Hal itu usai Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    “Betul Erick Thohir sudah dicopot semacam kewenangan yang merupakan bagian kekuasaan Geng Solo. Karena menguasai sumber-sumber ekonomi itu. Tapi kemudian dipindahkan ke menteri olahraga,” kata Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya, Kamis, (18/9/2025).

    Menurutnya, pemindahan jabatan Erick Thohir dari Menteri BUMN ke Menpora merupakan langkah Presiden Prabowo yang perlahan-lahan menendang Erick Thohir sebagai dari Kabinet.

    “Tentu itu semacam adaptasi atau periode transisi Erick Thohir nanti pergi dari kabinet. Kan tidak mungkin Erick Thohir dihilangkan langsung karena Erick Thohir adalah tim pemenangan Jokowi dan Gibran,” ujarnya.

    Erick Thohir selama ini dikenal sebagai bagian dari Geng Solo, salah satu menteri yang dekat dengan Mantan Presiden Jokowi.

    Belum lagi soal Qodari yang dipromosikan dari Wakil Kepala Staf Presiden menjadi Kepala Staf Presiden. Qodari sendiri merupakan pendukung Jokowi tiga periode.

    Dengan begitu, Rocky Gerung menilai Presiden Prabowo tidak peka dengan tuntutan Reformasi yaitu membersihkan kabinet yang tidak punya pemikiran demokratis.

    “Yang tidak dipahami oleh Presiden Prabowo bahwa orang seperti Qodari tidak boleh ada dalam kabinet. Karena pemikiran Qodari konservatif, tidak progresif,” tuturnya. (Self/Fajar)

  • Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Fajar.co.id, Jakarta — Hendrar Prihadi dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).

    Dia digantikan Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.

    Pemberhentian itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.

    Hendrar Prihadi adalah politisi PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Dia memulai karier politiknya bpada 2005. Saat itu, dia memutuskan bergabung dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri.

    Hendrar Prihadi kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara. Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.

    Pada 2013, Hendrar Prihadi menjabat Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Dia pun memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.

    Hendrar kemudian kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang sejak 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Wakilnya kala itu adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.

    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.

  • Kasus Keracunan Belum Beres, Kini Ada Temuan Ribuan Dapur MBG Abal-abal, Bermodal Buka Akun Tapi Fisiknya Tidak Ada

    Kasus Keracunan Belum Beres, Kini Ada Temuan Ribuan Dapur MBG Abal-abal, Bermodal Buka Akun Tapi Fisiknya Tidak Ada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan tajam masyarakat. Mulai dari terjadinya keracunan di mana-mana, nampan yang diduga mengandung minyak babi, hingga temuan dapur MBG fiktif.

    Salah satu carut marut yang kini ramai disorot adalah adanya indikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG fiktif yang jumlahnya mencapai ribuan.

    “BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

    Lemahnya pengawasan dari BGN terhadap keberadaan dan operasional SPPG di lapangan pun dipertanyakan. Sahidin juga menyoroti informasi bahwa banyak SPPG dikuasai oleh segelintir pihak.

    “Yang kita survei tadi masih banyak kekurangannya. Ini seperti apa pengawasan dari BGN?” tanyanya.

    Selain masalah pengawasan, Sahidin menyoroti lemahnya koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah.

    Ia menekankan bahwa tanggung jawab pelaksanaan program MBG ada di tingkat pemerintahan, sehingga koordinasi menjadi kunci penting.

    “Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri. Jangan sampai program ini hanya sekadar ‘booking’, akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru bermasalah,” tegasnya.

  • BRI Apresiasi Kepercayaan Pemerintah dalam Penempatan Dana Rp55 Triliun, Fokus Salurkan Kredit UMKM dan Program Prioritas Pemerintah

    BRI Apresiasi Kepercayaan Pemerintah dalam Penempatan Dana Rp55 Triliun, Fokus Salurkan Kredit UMKM dan Program Prioritas Pemerintah

    Di samping itu, dalam mendorong ekonomi grassroot BRI juga terus memberdayakan segmen mikro melalui Holding Ultra Mikro (UMi) bersama Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM). Holding UMi sendiri telah memberikan dampak positif dalam mendorong percepatan inklusi keuangan nasional dengan menjangkau 34,7 juta debitur aktif, serta melayani simpanan mikro sebanyak 126 juta rekening.

    BRI juga terus menjalankan berbagai program pemberdayaan yang menyentuh masyarakat dan UMKM dimana BRI telah membina 4.625 Desa BRILian dan mengembangkan 41.217 klaster usaha melalui program KlasterkuHidupku. Lebih dari 12,9 juta pelaku UMKM juga telah memanfaatkan platform digital LinkUMKM untuk memperluas pasar dan mempercepat proses naik kelas.

    BRI juga mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah yang menyasar perekonomian kerakyatan secara langsung. Sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp114,28 triliun kepada 2,5 juta debitur UMKM, termasuk UMKM yang menjadi supplier dalam program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah. Penyaluran KUR BRI ini setara dengan 65,31% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp175 triliun.

    Terkait dengan program 3 Juta Rumah, per Agustus 2025 BRI telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 103.807 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp14,21 triliun. Yang terbaru, BRI berkomitmen untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

  • Forum Purnawirawan TNI Kandas, Giliran Rismon Sianipar Ngotot Wapres Gibran Dicopot Paksa, Ini Kata Pakar UGM

    Forum Purnawirawan TNI Kandas, Giliran Rismon Sianipar Ngotot Wapres Gibran Dicopot Paksa, Ini Kata Pakar UGM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli Forensik Digital, Rismon Hasiholan Sianipar menyerukan pemakzulan atau pemberhentian secara paksa terhadap Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

    Wacana pemakzulan Wapres Gibran sejatinya bukan hal baru disuarakan oleh sekelompok orang. Tak lama setelah dilantik sebagai Wapres, putra sulung Joko Widodo itu telah dirongrong isu pemakzulan.

    Sebelum Rismon yang menyangsikan ijazah Gibran, seruan agar Gibran dicopot mencuat ke ruang publik menyusul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang menyoroti proses pencalonannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “MAKZULKAN GIBRAN! LULUS SMK KOK DARI UNIVERSITAS!” celoteh Rismon melalui akun X pribadinya, dikutip pada Jumat (19/9/2025).

    Menanggapi desakan pemakzulan terhadap Gibran, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Yance Arizona menerangkan permintaan pemberhentian Wakil Presiden Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau oleh Rismon Sianipar belum memiliki dasar hukum yang memadai.

    Pasalnya kata dia, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini atau tekanan politik.

    Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara dorongan politik simbolik dan mekanisme hukum yang sungguh-sungguh dapat ditempuh.

    “Argumen-argumennya juga tidak begitu solid secara hukum. Belum tentu ini memang satu proses hukum yang sedang digulirkan, tapi bisa jadi proses politik yang justru menjadikan spotlight pemberitaan media terarah ke Wakil Presiden Gibran,” jelas Yance dalam keterangannya sebagaimana dilansir dari situs resmi UGM.

  • Satu Per Satu Pendemo yang Hilang Ditemukan, Menteri Natalius Pigai: Kami Terus Bekerja

    Satu Per Satu Pendemo yang Hilang Ditemukan, Menteri Natalius Pigai: Kami Terus Bekerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai memberikan perkembangan terbaru soal pendemo yang menghilang.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Pigai memberikan kabar terbaru salah satu dari tiga orang yang dinyatakan hilang.

    Ia menyebut satu warga ini ditemukan berada di wilayah Kalimantan Tengah setelah sempat dikabarkan hilang.

    “Satu warga kita yang belum sempat kembali. Telah ditemukan di Kalimantan Tengah,” ungkapnya dikutip Kamis (18/9/2025).

    Menteri HAM itu pun menyebut pihak akan terus bekerja untuk mencari dua orang lainnya

    “Kami terus bekerja demi bangsa dan negara🇮🇩,” sebutnya.

    Sebelumnya, Pigai meminta publik tidak buru-buru mengambil kesimpulan 3 orang yang belum diketahui keberadaannya.

    Untuk tiga orang yang hilang ini sudah tidak terlihat sejak berlangsungnya aksi demonstran pada bulan Agustus lalu.

    Pigai menilai ada kemungkinan tiga orang tersebut sedang bersembunyi karena panik.

    “Tunggu saja. Maksudnya begini, dalam suasana kepanikan, itu orang suka menyembunyikan diri,” kata Pigao.

    “Kemudian oleh orang-orang tertentu menyatakan hilang. Terlalu dini untuk menyatakan orang itu hilang,” sebutnya.

    Empat pendemo dilaporkan hilang sejak demo besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

    Kabar terbaru, dua orang telah ditemukan di dua lokasi yang berbeda. Kedua pendemo yang telah ditemukan yakni Eko Purnomo dan Bima Permana Putra (29).

    Polisi menemukan pria bernama Eko Purnomo yang sempat dilaporkan hilang setelah aksi unjuk rasa di Jakarta.

    Eko ditemukan jajaran Polda Metro Jaya di wilayah Desa Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.