Author: Fajar.co.id

  • Ban FIFA Bikin Start PSM Makassar Tak Mulus di Super League

    Ban FIFA Bikin Start PSM Makassar Tak Mulus di Super League

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — PSM Makassar datang ke musim baru Super League 2025/2026 dengan ekspektasi besar. Status sebagai mantan juara dan komposisi pemain potensial membuat publik yakin Pasukan Ramang bakal langsung melesat ke papan atas.

    Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Dua laga sudah dilalui, tapi empat poin yang semestinya bisa dikantongi justru melayang, meninggalkan kekecewaan di kalangan suporter.

    Ritme permainan PSM sejak awal memang tampak pincang. Persiapan yang minim sejak masa pramusim menjadi akar persoalan. Ketika tim lain sudah menata skuad dengan matang, PSM justru terjebak dalam masalah yang lebih rumit.

    FIFA menjatuhkan larangan transfer sekaligus pendaftaran pemain baru, membuat Bernardo Tavares harus memutar otak.

    Sang pelatih bahkan menyiapkan skenario darurat dengan membagi skuad ke dalam empat kelompok berbeda.

    Semua itu dilakukan semata-mata untuk berjaga-jaga, seandainya sanksi belum dicabut ketika kick off Super League dimulai. Kekhawatiran itu akhirnya benar-benar terjadi.

    Laga perdana melawan Persijap Jepara menjadi bukti nyata. PSM yang seharusnya bisa tampil dengan kekuatan penuh, justru dipaksa menurunkan skuad mayoritas berusia U-23.

    Meski sempat unggul lebih dulu, kemenangan yang sudah di depan mata sirna setelah gol penyeimbang lawan lahir di detik-detik terakhir pertandingan.

    Hasil imbang itu terasa seperti pukulan telak. Bukan hanya karena kehilangan dua poin penting, tetapi juga karena publik sadar bahwa start PSM di musim ini tidak akan semulus yang dibayangkan. (zak/fajar)

  • Dirgahayu Republik Indonesia, Ini 8 Langkah Nyata BRI Dukung Bangsa Semakin Berdaulat, Sejahtera dan Maju

    Dirgahayu Republik Indonesia, Ini 8 Langkah Nyata BRI Dukung Bangsa Semakin Berdaulat, Sejahtera dan Maju

    BRImo juga menjadi aplikasi mobile banking dengan rating tertinggi di antara bank konvensional di Indonesia, memperoleh skor 4,7 di Google Play maupun App Store. Penilaian positif ini mencerminkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan BRImo.

    Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Pemberdayaan 41.217 Klaster Usaha dan 4.625 Desa BRILiaN

    Selain memberikan akses permodalan, keberhasilan BRI dalam membangun ekosistem bisnis dan menaikkelaskan UMKM ditopang melalui pendampingan nasabah. Di mana, sebanyak 4.625 Desa BRILiaN, 41.217 Klaster Usaha, dan 54 Rumah BUMN menjadi bagian dari inisiatif pemberdayaan BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Fokus pendampingan untuk memberdayakan dan menaikkelaskan UMKM tersebut mencakup edukasi literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, serta program peningkatan kapasitas usaha.

    Perkuat Ekonomi Grassroot, Holding Ultra Mikro Layani 34,7 Juta Debitur dan 126 Juta Rekening Simpanan

    Dalam rangka memperluas akses permodalan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput (grassroot), dengan menggabungkan kekuatan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Holding Ultra Mikro hingga Triwulan II 2025 telah melayani 34,7 juta debitur aktif dengan total pembiayaan mencapai Rp631,9 triliun. Pada periode yang sama, jumlah simpanan mikro pun mencapai 126 juta rekening.

    Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Targetkan Penyaluran 25.000 KPR FLPP

    BRI terus berperan aktif dalam mengurangi backlog perumahan nasional. Sebagai salah satu mitra penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BRI pada tahun 2025 mendapatkan mandat tambahan kuota penyaluran menjadi 25.000 unit, atau naik 7.300 unit dari kuota sebelumnya yang berjumlah 17.700 unit.

    Penambahan kuota ini merupakan bagian dari dukungan BRI terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Hingga Triwulan II 2025, BRI telah menyalurkan KPR bersubsidi FLPP kepada 97.878 penerima manfaat dengan outstanding mencapai Rp13,35 triliun atau tumbuh 19,51% YoY.

  • BRI Gelar Consumer Expo 2025 di Bandung, Hadirkan Suku Bunga KPR Ringan Mulai 2,40 Persen

    BRI Gelar Consumer Expo 2025 di Bandung, Hadirkan Suku Bunga KPR Ringan Mulai 2,40 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan BRI Consumer Expo 2025 di Mall Paskal 23, Bandung pada 15–17 Agustus 2025 sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Expo ini menawarkan beragam solusi pembiayaan konsumer, mulai dari hunian, kendaraan, hingga liburan, dengan penawaran suku bunga kompetitif dan proses yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

    Selama pameran, BRI menghadirkan penawaran spesial Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga mulai 2,40% fixed tiga tahun, ditambah subsidi bunga dan hadiah langsung bernilai hingga puluhan juta rupiah. Tidak hanya itu, setiap transaksi selama acara juga membuka peluang bagi nasabah untuk memenangkan undian perjalanan eksklusif ke Korea Selatan untuk dua orang. Seluruh penawaran istimewa ini dirancang untuk membantu masyarakat mewujudkan kepemilikan rumah, kendaraan, dan gaya hidup impian dengan cara yang lebih ringan.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa expo ini merupakan bentuk nyata komitmen BRI dalam memperluas akses kredit konsumer kepada masyarakat. Penyelenggaraan ini tidak hanya menghadirkan produk, tetapi juga mempertegas kehadiran BRI dalam menjawab kebutuhan finansial masyarakat secara langsung.

    “Semangat #MerdekaPunyaRumah kami hadirkan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai komitmen konkret BRI untuk menghadirkan solusi finansial yang relevan dan berdampak. Expo ini menjadi sarana untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan berbagai pilihan pembiayaan yang mudah, ringan, dan kompetitif. BRI fokus menyediakan akses pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan nyata nasabah,” ujar Hendy.

  • Sosok Aliah Sakira, Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera, Ternyata Pelajar Makassar

    Sosok Aliah Sakira, Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera, Ternyata Pelajar Makassar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Salah satu siswi asal Sulawesi Selatan, Aliah Sakira, dipercaya menjadi pembawa baki dalam upacara penurunan bendera pusaka Merah Putih.

    Siswi asal sekolah SMAN 14 Makassar itu resmi menjadi bagian dari Formasi Tim Penurunan Sang Merah Putih ‘Indonesia Bersatu’ pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) di Istana Negara, Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Ditunjuknya Aliah Sakira sebagai pembawa baki tentu menjadi perhatian publik khususnya masyarakat Sulawesi Selatan.

    Aliah lahir di Makassar pada 1 Oktober 2008. Dia merupakan putri dari pasangan Djabbar B dan Azmach Febriany.

    Selain Aliah, Sulsel memiliki lima wakil yang mendapatkan kesempatan sebagai bagian dari Paskibraka Nasional 2025.

    “Rabu, 25 Juni 2025 tentunya bukan hanya hari biasa, tetapi juga menjadi titik penentu masa depan kami,” tulis Aliah di akun Instagram pribadinya, @aliah_sakira, dikutip Minggu (17/8/2025).

    “Saat ini, kami bukan hanya membawa nama sekolah ataupun kabupaten/kota kami masing-masing, tetapi kami berenam siap membawa nama baik Sulawesi Selatan di tingkat pusat,” tambahnya.

    Selain itu, Aliah juga memohon doa agar dapat memberikan yang terbaik bagi provinsinya.

    “Dengan penuh kerendahan hati, saya, Aliah Sakira dari Kota Makassar sebagai utusan Provinsi Sulawesi Selatan, memohon doa dari teman-teman sekalian. Siapapun yang terpilih nantinya, itulah yang terbaik bagi Sulawesi Selatan,” harapnya.

    Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia ditandai dengan Upacara Detik-detik Proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.

  • Moshing Sambil Kibarkan One Piece Ditindak Aparat saat Konser, Musisi Menegur dari Panggung: Jangan Dipukulin, Lu Dibayar Duit Mereka

    Moshing Sambil Kibarkan One Piece Ditindak Aparat saat Konser, Musisi Menegur dari Panggung: Jangan Dipukulin, Lu Dibayar Duit Mereka

    Awan bahkan menyinggung risiko dirinya dikriminalisasi setelah kritik itu.

    “Udah ketangkep gua, yang kayak gini-gini kan tiba-tiba ada yang DM, kamu lokasi di mana?” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, turut memberikan komentarnya mengenai bendera One Piece.

    Hal ini diungkapkan Willy saat ditemui di Rumah Aspirasi anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, pada Kamis (7/8/2025) malam.

    “Ini sebuah ekspresi yang biasa-biasa saja, bahkan pak Presiden sudah statement soal ini. Kalau ada respons berlebihan, ini yang keliru,” kata Willy.

    Dikatakan Willy, mengibarkan bendera anime yang banyak digemari masyarakat itu bukan merupakan sesuatu yang makar seperti perdebatan beberapa hari terakhir.

    “Kita anggap ini kan tidak makar, tindakan ekspresi yang biasa saja. Jangan ditanggapi berlebihan, proporsional aja,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Politikus Partai NasDem ini menekankan bahwa adanya rasa kecewa dari lapisan masyarakat terhadap pemerintah sebagai hal biasa.

    “Orang memiliki rasa kecewa, marah, sejauh tidak melecehkan simbol-simbol negara fine-fine saja. Memang ada yang fundamental, keliru di kita, kritik kita salah alamat,” Willy menuturkan.

    Sebagai contoh, Willy mengungkapkan fenomena yang berkembang di masyarakat, ketika marah pada pemerintah, maka negara yang disalahkan.

    “Di dalam teori demokrasi itu negaranya stabil, pemerintahan silih berganti. Dalam konteks ini kita bisa belajar dari pengalaman Turki,” tambahnya.

    “Politik itu dinamis, pemerintahan datang dan pergi, tapi spirit patriotisme kita kemudian harus tetap berdiri,” jelasnya.

  • Gaji Anggota DPR Dikabarkan Naik, Pengamat: Penghematan untuk Masyarakat, Bukan Pejabat

    Gaji Anggota DPR Dikabarkan Naik, Pengamat: Penghematan untuk Masyarakat, Bukan Pejabat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto memberikan pernyataan keras ke Pemerintahan.

    Hal ini berkaitan dengan beredarnya kabar yang menyebut adanya kenaikan gaji untuk anggota DPR.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto memberikan sindiran terkait situasi ini.

    Ia menyebut ini adalah salah satu gaya penghematan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

    “Penghematan gaya Wowo,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Minggu (17/8/2025).

    Namun, ia memberi peringatan bahwa penghematan yang dimaksud hanya berlaku untuk masyarakat bukan para pejabatnya.

    “Hanya berlaku untuk yang di bawah,” tuturnya.

    Sebelumnya, beredar isu mengenai besaran gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuri perhatian publik.

    Belakangan, beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa gaji anggota DPR naik hingga mencapai Rp3 juta per hari atau setara Rp90 juta per bulan. 

    Informasi tersebut viral di platform seperti TikTok dan Instagram, sehingga menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat.

    Salah satu akun yang membagikan kabar ini adalah akun TikTok @tahwa**. 

    Dalam unggahannya, ia menampilkan foto bertuliskan “MANTAP! Gaji Anggota DPR RI Naik Jadi 3 Juta per Hari”.

    (Erfyansyah/Fajar) 

  • PPATK Pernah Ungkap Ribuan Anggota Dewan Terlibat Judol, Panik?

    PPATK Pernah Ungkap Ribuan Anggota Dewan Terlibat Judol, Panik?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah video yang menunjukkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap anggota Dewan Perwaklilan Rakyat terlibat Judi Online (Judol) kembali mencuat.

    Video itu kembali tersebar di media sosial. Padahal, pernyataan itu diungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).

    “Sekali lagi kami sampaikan DPR, DPRD, dan sekretariat itu ada 63 ribu transaksi. Nah untuk di sini saja (DPR RI) yang aktif saja kalau boleh saya sampaikan ada sekitar tujuh ribu sekian, artinya kami hanya bisa menyampaikan tujuh ribu ini saja kan. Tidak yang se-Indonesia tadi,” kata Ivan kala itu.

    Ivan menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerima instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam Hadi Tjahtanto agar temuan PPATK terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara. 
     
    Karena itu, pihaknya menunggu perintah dari Menko Hadi agar menyampaikan data tersebut kepada pimpinan DPR, DPRD, dan Sekjen DPR.

    “Sekarang kami menunggu perintah saja karena ada klaster daerah dan segala macam mungkin yg bisa kami serahkan kami ikut apakah DPR RI pusat, se-Indonesia, termasuk setjen pula, kalau Setjen saya akan ketemu pak Setjen, mungkin saya akan ketemu pak setjen untuk menyerahkan data terkait,” ucap Ivan.
     
    Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI ini juga, Ivan menyatakan bahwa lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam permainan Judol.

  • BENARKAH KITA MERDEKA? – FAJAR

    BENARKAH KITA MERDEKA? – FAJAR

    Tak ada senjata, tak tampak rencana, tak terlihat secara kasat mata. Tapi daya “ledak” dan “potensi kehancurannya” menakutkan. Republik dikendalikan oleh tangan-tangan yang di kepalanya berwatak kolonial,  mereka kadang bisa bersikap fasis. Makin kuat daya hancur perbuatan yang mereka lakukan, makin tersembunyi dan tak kelihatan subyeknya. Ini semacam “hantu” politik, hantu kebijakan, dan hantu hukum yang mengendalikan entitas itu untuk kepentingan dan ambisinya.

    Jika kaum kolonial kebal hukum di masa lalu, kini lebih banyak dan tersebar dimana-mana mereka yang “kebal hukum”. Makin besar kekuasaannya, makin banyak uangnya, makin luas jaringan dan dominasinya, maka makin tumpul hukum untuknya.

    Sementara bagi rakyat biasa, hukum bekerja dan berlari kencang, menjemput dan menindas, menangkap dan memaksa, lalu diseret ke kursi pengadilan untuk segera dihukum. Seolah-olah, hukum sudah ditegakkan dengan menjatuhkan vonis kepada mereka yang hanya urusannya kecil, remeh-temeh. Karena tak punya uang, kekuasaan dan kolega penegak hukum. Betapa banyak orang dikriminalisasi, betapa sering orang dijadikan tersangka tanpa sebab yang jelas, bahkan, mereka yang punya uang, tetapi bermusuhan dengan kekuasaan, diseret ke ruang pengadilan, lalu diadili dengan cara seperti kaum kolonial mengadili pribumi.

    Bangsa ini tidak sepenuhnya merdeka. Republik ini masih dicabik-cabik di segala sisi dan sudut oleh anak yang ia lahirkan. Demokrasi dicincang dan diiris-iris oleh mereka yang pegang kendali kekuasaan. Dominasi kuasa atas rakyat masih menjadi cerita horror di republik ini. Rakyat dijajah tanpa permisi oleh penguasanya. Sementara hukum dibajak dan dimanipulasi untuk kepentingan mereka. Perilaku ini, persis seperti era kolonial. Karena itu, kita ini, sejatinya, makin modern makin terjajah.

  • 92 Persen Stok Beras Nasional di Tangan Swasta, Bukan Halangan Optimalkan Pengendalian Harga

    92 Persen Stok Beras Nasional di Tangan Swasta, Bukan Halangan Optimalkan Pengendalian Harga

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perum BULOG memberikan penjelasan terkait salah kaprah soal stok beras nasional. 

    Penjelasan ini untuk menanggapi pemberitaan yang mempertanyakan harga beras di pasar yang tetap tinggi meski stok beras nasional melimpah.

    Perum BULOG menegaskan bahwa sebagian besar stok beras di Indonesia saat ini berada di tangan pelaku usaha swasta. 

    Porsi yang berada di bawah kendali pemerintah hanya sekitar 4 juta ton.

    Jika dipersentase, angka itu hanya 8 persen dari total produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton.

    Direktur Utama Perum BULOG, Achmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa keterbatasan penguasaan stok oleh pemerintah menjadi faktor utama dalam efektivitas pengendalian harga. 

    Meski begitu, ia memastikan Bulog terus berupaya menjaga stabilitas harga demi membantu masyarakat. 

    “Dengan porsi hanya 8 persen, ruang gerak intervensi pemerintah memang terbatas. Namun BULOG memastikan setiap butir  beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya dalam siara pers, Sabtu, 16 Agustus 2025.

    Walaupun BULOG hanya menguasai sekitar 8% dari produksi nasional, akan tetapi BULOG  adalah badan usaha dengan pemilik stok beras  terbesar di Indonesia dan jaringan distribusi terluas hingga pelosok daerah, melalui pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya. 

    Makanya, menurut Achmad Rizal Ramdhani, 

    BULOG sangat yakin dapat melakukan intervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga apabila gejolak harga tidak stabil.

  • Dukung Digitalisasi Layanan Publik, Jalan Tol Makassar Terapkan Struk Digital Mulai 17 Agustus 2025

    Dukung Digitalisasi Layanan Publik, Jalan Tol Makassar Terapkan Struk Digital Mulai 17 Agustus 2025

    Fajar.co.id, Makassar – PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Makassar Airport Network
    (MAN) pengelola dan operator Jalan Tol Makassar akan menerapkan penggunaan struk digital untuk
    seluruh transaksi di semua Gerbang Tol Otomatis (GTO), mulai 17 Agustus 2025. Kebijakan ini
    merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital serta
    peningkatan layanan kepada pengguna jalan.

    Direktur Utama PT Makassar Metro Network, Ismail Malliungan, menjelaskan bahwa kebijakan ini
    dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jalan tol, sekaligus menghadirkan solusi yang
    ramah lingkungan.

    “Penerapan struk digital merupakan langkah konkret perusahaan dalam mendukung digitalisasi layanan publik, sekaligus mengedepankan keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas. Inisiatif ini juga memberikan manfaat langsung bagi pengguna jalan tol, dengan memudahkan akses dalam penyimpanan bukti transaksi tanpa harus khawatir kehilangan struk fisik” ujarnya.

    Pengguna jalan tol nantinya akan mendapatkan bukti transaksi dalam format digital yang dapat
    diakses melalui situs resmi perusahaan www.tolmakassar.com dan Aplikasi NITA. Selain meningkatkan kenyamanan pengguna, penerapan struk digital ini juga diharapkan bisa mempercepat proses transaksi di gerbang tol dan mengurangi antrean kendaraan.

    Penerapan struk digital ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Sistem
    dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tata cara penggunaan sistem elektronik dalam
    transaksi, serta mengakui keabsahan struk digital sebagai bukti pembayaran yang sah. Melalui
    kebijakan ini, perusahaan juga turut mendukung inisiatif penerapan digitalisasi layanan publik,
    sekaligus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam
    kegiatan operasional perusahaan.