Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Videonya Viral ‘Rampok Uang Negara’, Kekayaan Wahyudin Moridu di LHKPN Minus Rp2 Juta

    Videonya Viral ‘Rampok Uang Negara’, Kekayaan Wahyudin Moridu di LHKPN Minus Rp2 Juta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Wahyudin Moridu kini jadi pembahasan hangat publik. Itu setelah sosoknya viral karena video ucapannya yang akan “merampok uang negara”.

    Hingga kemudian DPP PDIP mencopot Wahyudin dan akan mengurus kader yang akan menggantikan Wahyudin di DPRD Provinsi Gorontalo.

    Ada pun harta kekayaan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ternyata minus Rp2 juta.

    Hal itu terungkap dari laman e-LHKPN KPK. Wahyudin tercatat baru sekali melaporkan harta kekayaan ke KPK, yakni saat menjabat Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Gorontalo. Laporan itu tertanggal 26 Maret 2025.

    Wahyudin mempunyai aset tanah dan bangunan seluas 2.000 meter persegi (m2)/72 m2 di Boalemo dengan status warisan senilai Rp180.000.000.

    Dia juga melaporkan kepemilikan kas dan setara kas sejumlah Rp18.000.000. Namun, Wahyudin mempunyai utang sebesar Rp200.000.000.

    “Total harta kekayaan Rp-2.000.000,” dilansir dari laman e-LHKPN KPK.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengaku akan segera memanggil teman wanita Wahyudin Moridu.

    “Jadi peristiwa itu terjadi pada bulan Juni 2025, sesuai hasil klarifikasi kami terhadap terduga (Wahyudin),” beber Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama saat memberikan keterangan persnya, Jumat malam (19/9/2025). (bs-sam/fajar)

  • KPK Buka Peluang Panggil Raja Juli hingga Siti Nurbaya, Tambah Daftar Eks Menteri Jokowi Terseret Korupsi?

    KPK Buka Peluang Panggil Raja Juli hingga Siti Nurbaya, Tambah Daftar Eks Menteri Jokowi Terseret Korupsi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juga mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

    Itu terkait kasus dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan di lingkungan PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V. Dikonfirmasi Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9).

    “Tidak menutup kemungkinan dari informasi-informasi yang kami terima, siapa pun yang nanti disebutkan bahwa ada keterlibatan dari oknum orang atau oknum pejabat atau pegawai tentu kami akan panggil,” kata Asep.

    Itu diungkapkan Asep, setelah Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional sekaligus mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Dida Migfar Ridha diperiksa KPK sebagai saksi kasus tersebut. Pada 17 September 2025.

    Sementara itu, dia menjelaskan pemanggilan terhadap Dida Migfar dilakukan untuk pemeriksaan silang keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi lain.

    “Jadi begini, kami memanggil seseorang untuk diminta keterangan sebagai saksi itu dasarnya pasti ada. Pertama, dasarnya itu disebutkan oleh saksi atau tersangka bahwa yang bersangkutan ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Jadi, kami panggil untuk diminta keterangan,” jelasnya.

    Kedua, kata dia, nama saksi tersebut tercantum dalam dokumen yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani KPK.

    “Misalkan ada di surat, surat keputusan atau surat apa pun. Ada tanda tangannya, ada namanya di situ, nah kami akan dalami pada saat bagaimana surat itu misalkan terbit dan lain-lain, latar belakang dan lain-lain, seperti itu,” ujarnya.

  • Jokowi Masih Pelihara Relawan untuk Kepentingan Politik, Said Didu: Orang Ini Mau Jadi Apa?

    Jokowi Masih Pelihara Relawan untuk Kepentingan Politik, Said Didu: Orang Ini Mau Jadi Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membeberkan bahwa dirinya memerintahkan relawan Bara JP mendukung Prabowo-Gibran dua periode kini jadi sorotan.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo-Gibran dua periode),” ujar Jokowi kepada awak media saat ditanya mengenai pernyataan relawan Bara JP mendapat arahan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, Jumat (19/9/2025).

    Arahan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa Jokowi masih memelihara relawan untuk kepentingan politiknya.

    Penilaian itu disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Dia heran sekaligus mempertanyakan sikap Jokowi itu.

    “Mantan Presiden masih memelihara Relawan – orang ini mau jadi apa?” tanya Said Didu melalui cuitan di akun media sosialnya, dikutip Sabtu malam (20/9/2025).

    Cuitan Said Didu itu pun viral dan banyak dikomentari warganet.

    “Pak SBY dan Bu Mega di masa pensiun diundang jadi pembicara di forum2 dunia, Jokowi malah ngurus relawan terus🤣🤣🤣🤣🤣,” balas warganet di kolom komentar.

    “Ya beliau ini lah yg memulai usaha pecah belah bangsa dgn relawan2, sampai zaman SBY tdk ada itu relawan2 kalau mau dukung silahkan lewat jalur yg resmi dan legal yaitu partai politik. Kolompok2 relawan ini bisa dibilang partai politik ilegal yg harus dibubarkan,,” kritik lainnya. (sam/fajar)

  • Kaget Tingginya Cukai Rokok, Menkeu Purbaya: Tinggi Amat, Firaun Lu?

    Kaget Tingginya Cukai Rokok, Menkeu Purbaya: Tinggi Amat, Firaun Lu?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kaget dengan tingginya cukai rokok. Ia bahkan mengungkapkan sindiran keras.

    Itu disampaikan di kantornya di Kementerian Keuangan, Jakarta. Pada Jumat, 19 September 2025.

    Mulanya, Purbaya menanyakan ke bawahannya berapa cukai rokok saat ini.

    “Saya tanya, kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57 persen,” kata Purbaya.

    Mendengar jawaban itu, Purbaya kaget.

    “Wah, tinggi amat, Firaun lu,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, cukai tinggi memang untuk mendongkrak penerimaan negara. Sekaligus menekan konsumsi.

    Meski begitu, ia mewanti-wanti efek domino -nya. Terutama pada industri dan tenaga kerja.

    “Kalau desainnya memperkecil industri, pasti sudah dihitung berapa pengangguran yang terjadi. Mitigasinya apa? Apakah ada program untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak? Tidak ada,” jelasnya.

    Menurutnya, selama ini bernegara mendapat ratusan triliun rupiah dari pajak rokok. Tapi industrinya tak dilindungi.

    “Kita menarik ratusan triliun pajak dari rokok, tapi pasarnya tidak dilindungi. Produk palsu masuk, pekerja di industri resmi malah yang dikorbankan,” ucap Purbaya.

    Ia mengaku sudah meminta otoritas terkait untuk memonitor penjualan daring rokok ilegal dan menindak tegas praktik tersebut.

    Menurut Purbaya, tanpa keseimbangan antara penerimaan negara, kesehatan publik, dan keberlangsungan tenaga kerja, kebijakan cukai hanya akan menjadi beban tanpa solusi.
    (Arya/Fajar)

  • Jelang Musda, Muhammad Rum Yakin di Tangan IAS Golkar Sulsel Kembali Juara

    Jelang Musda, Muhammad Rum Yakin di Tangan IAS Golkar Sulsel Kembali Juara

    FAJAR.CO.ID, BARRU — Kader senior Partai Golkar, H. Andi Muhammad Rum meyakini sosok seperti Ilham Arief Sirajuddin (IAS) paling pas untuk memimpin partai berlambang pohon beringin ini di Sulsel ke depan.

    Ketika menemukan pemimpin tepat, sosok yang akrab disapa Bau Rum itu yakin Golkar bisa mengembalikan kejayaan di Sulsel.

    Keyakinan itu dilontarkan Bupati Barru periode 2000-2010 kepada wartawan usai bertemu IAS di Warung Mie Cempae, Kab Barru, Sabtu petang, 20 September 2025.

    Pertemuan Andi Rum dan IAS tanpa terencana. IAS sedang bertolak bersama rombongan menuju Luwu Raya untuk agenda Radio Antar-Penduduk Indonesia. Kebetulan Andi Rum bersama keluarga juga singgah.

    Bagi mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Barru itu, IAS adalah politisi dengan magnet personal yang luar biasa.

    Daya tarik personal itu, jelas dia menjadi nilai tambah di antara kandidat lain yang mengemuka. Sekaligus sebagai modal tambahan mengembalikan Golkar sebagai pemenang di wilayah ini pada pemilu berikutnya.

    “Jika IAS dapat kesempatan memimpin Golkar, kader seperti saya Insya Allah yakin kita akan merebut kembali status juara di Sulsel. Itu karena IAS memiliki bekal magnet personal yang lebih dari cukup untuk membangkitkan optimisme kader,” kata HM Rum.

    Penilaian HM Rum jelas cukup beralasan. Sejumlah survei politik sebelumnya menunjukkan bagaimana populernya mantan wali kota dua periode Makassar tersebut.

    “IAS ke mana-mana pasti sudah dikenal orang. IAS itu, senang bersilaturahmi. Makanya kalau dia ke mana-mana pasti dikenal sama masyarakat Sulsel,” jelasnya.

  • Qodari Bandingkan Menkeu Purbaya dengan Menteri PKP Maruarar, Perlihatkan Proxy Siapa?

    Qodari Bandingkan Menkeu Purbaya dengan Menteri PKP Maruarar, Perlihatkan Proxy Siapa?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, membandingkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Hal tersebut menjadi sorotan. Pernyataan Qodari yang dianggap mengatrol Maruarar, dinilai menunjukkan siapa orang di belakangnya.

    “Qodari gak sabaran banget memperliatkan proxy siapanya?” ujar Pegiat Media Sosial bercentang biru Bos Purwa dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (20/9/2025).

    Ia mengatakan pernyataan Qodari mengerem popularitas Purbaya. Di saat yang sama menaikkan Maruarar.

    “Langsung ketebak donk. Nge-rem popularitas Purbaya sembari menaikkan, ngatrol nama Maruarar Sirait,” ujarnya.

    Pernyataan Qodari itu disampaikan saat acara “Penguatan Ekosistem Perumahan” di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9).

    “Pak Purbaya memang pintar, tetapi sebenarnya beliau keduluan oleh Pak Ara. Sebelum ada kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk menambah likuiditas bank, Pak Ara sudah lebih dulu memindahkan sekitar Rp150 triliun (red: sebenarnya Rp80 triliun) khusus untuk perumahan. Caranya, melalui penurunan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen,” kata Qodari.

    Ia mencontohkan melalui dana yang dialokasikan Maruarar tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah kini bisa mendapatkan akses perumahan dengan bunga rendah atau dana murah.

    “Kalau Pak Purbaya gas ekonomi melalui berbagai program kredit usaha dan lainnya, Pak Ara gas ekonomi melalui dana perumahan. Hasilnya, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah,” ujarnya.

  • Viral Video Wahyudin ‘Rampok Uang Negara’, BK DPRD Gorontalo: Disebar Teman Perempuannya karena Ingin Dinikahi

    Viral Video Wahyudin ‘Rampok Uang Negara’, BK DPRD Gorontalo: Disebar Teman Perempuannya karena Ingin Dinikahi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Viralnya video anggota dewan DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, kini berbuntut.

    Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo mengungkap bahwa video tersebut direkam pada bulan Juni 2025.

    Hasil penelusuran BK, perekamnya adalah teman wanita Wahyudin yang juga terlihat di dalam video.

    Dugaan sementara video disebarkan dan kemudian viral lantaran wanita tersebut ingin dinikahi Wahyudin.

    “Jadi peristiwa itu terjadi pada bulan Juni 2025, sesuai hasil klarifikasi kami terhadap terduga (Wahyudin),” ungkap Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama saat memberikan keterangan persnya, Jumat (19/9) malam.

    BK DPRD menambahkan, perempuan ini pula yang menyebarkan video sebelum kemudian viral.

    “Perempuan ini yang diduga menyebarkan video ini, sehingga kita kejar (keterangan) terduga (yang) menyebarkan video ini. Bahwa perempuan tersebut ingin minta dinikahi,” ungkap Fikram.

    Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyatakan bahwa partainya sudah memecat Wahyudin Moridu.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap Wahyudin Moridu. Hal serupa juga sudah dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Gorontalo. Hasilnya, PDI Perjuangan memutuskan memecat yang bersangkutan.

    ”Jadi, memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPD Gorontalo dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya,” beber Komarudin. (bs-sam/fajar)

  • Ribuan Siswa Keracunan MBG, Anggota DPR Sarankan 2 Opsi: Dananya ke Ortu atau Dikelola Sekolah

    Ribuan Siswa Keracunan MBG, Anggota DPR Sarankan 2 Opsi: Dananya ke Ortu atau Dikelola Sekolah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus keracunan siswa usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) kini semakin ramai jadi perhatian publik.

    Terlebih, menurut data yang dikemukakan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) jumlah pelajar yang jadi korban keracunan telah mencapai 5.360 anak.

    Jumlah itu bahkan disebut hitungan terendah yang kebetulan terdata. Sementara, menurut JPPI, yang tidak terdata jumlahnya diperkirakan jauh lebih banyak.

    Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menawarkan solusi konkret untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-kasus keracunan.

    Daripada hanya mengkritik, dia mengusulkan dua opsi, yaitu memberikan dana langsung kepada orang tua atau mengembalikan pengelolaan makanan ke sekolah.

    “Tujuannya jelas, menjamin kualitas dan keamanan makanan anak-anak,” katanya.

    Pernyataan Charles juga dibagikan ulang oleh akun instagram bercentang biru, @berita_gosip. Dia pun mempertanyakan pilihan warganet. “Mana solusi yang Anda dukung?” tanya akun tersebut, dikutip Sabtu (20/9/2025).

    Banyak warganet yang setuju jika uang diberikan ke orang tuanya. Bahkan, ada yang membagikan pengalamannya saat sekolah.

    “Waktu sekolah dulu, dari sekolah kami diwajibkan membawa bekal dari rumah, pas saat di gerbang sekolah ada Osis dan guru yg memeriksa, mungkin bisa dipraktikan kayak gini juga kali ya, orang tua dikasih uang, dan wajib setiap hari anak harus dibawakan bekal dari rumah,” tulis akun wirdaaa21 di Instagram.

    “Ya Allah akhirnya ada yang waras 😍,” ujar warganet lainnya. (bs-sam/fajar)

  • Naik Kelas Bersama Rumah BUMN BRI, UMKM Fashion Asal Bandung Semakin Dikenal dan Berhasil Tembus Pasar Internasional

    Naik Kelas Bersama Rumah BUMN BRI, UMKM Fashion Asal Bandung Semakin Dikenal dan Berhasil Tembus Pasar Internasional

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG – Netaly, brand modest fashion asal Bandung yang berdiri sejak 2003, terus membuktikan konsistensinya dalam berinovasi dan berkembang. Berkat dukungan dari BRI melalui berbagai program pemberdayaan UMKM, Netaly kini tidak hanya dikenal di pasar lokal, tetapi juga mulai diminati oleh buyer internasional.

    Founder Netaly, Yuli Lubis mengenang awal perjalanan bisnisnya ketika pilihan busana modest modern masih sangat terbatas. Kemudian, dengan keberanian berinovasi, Netaly hadir memadukan material khas Nusantara seperti batik, tenun, dan sarung dengan desain modern serta detail sulam tangan. “Bahkan kami sempat membuat koleksi dengan bahan sarung yang divariasikan dengan denim, dan saat itu cukup booming,” ungkap Yuli.

    Bagi Yuli, selain inovasi, hal yang tak kalah pentingadalah jika sebuah usaha dapat memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Keyakinan tersebut yang membuatnya turut melibatkan ibu-ibu rumah tangga di sekitar tempat usaha untuk mengerjakan detail sulam tangan dari rumah. Cara ini membuat para ibu tidak hanya terlibat dalam proses kreatif, tetapi juga memiliki kesempatan berkontribusi pada ekonomi keluarga.

    “Kami melibatkan ibu-ibu sekitar untuk mengerjakan detail sulam tangan. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan sekaligus punya keterampilan baru. Jadi Netaly tidak hanya mengembangkan brand, tapi juga memberi dampak positif bagi komunitas,” ujarnya. 

    Seiring perkembangan usahanya, Yuli menyebut tahun 2025 sebagai titik balik bagi Netaly, khususnya ketika ia bergabung dengan Rumah BUMN BRI Bandung. Melalui program pembinaan UMKM yang meliputi pelatihan, pendampingan, dan networking dengan sesama UMKM, Yuli mengaku sangat terbantu dalam pengembangan usahanya.

  • Dipecat dari PCO, Hasan Nasbi Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina

    Dipecat dari PCO, Hasan Nasbi Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hasan Nasbi diberhentikan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Rabu (17/9/2025). Posisinya digantikan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    Presiden Prabowo Subianto ternyata telah menyiapkan jabatan baru untuk Hasan Nasbi.

    Per 11 September 2025, PT Pertamina (Persero) menunjuk Hasan Nasbi sebagai Komisaris. Penunjukan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor SK-247/MBU/09/2025 dan SK Direktur Utama PT Danantara Asset Management.

    “Mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, Bapak Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per tanggal 11 September 2025,” ungkap VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

    Sebelumnya dalam prosesi serah terima jabatan, Hasan Nasbi menyampaikan pesan dan kesan dirinya selama menjabat Kepala PCO.

    “Teman-teman dari Presidential Communication Office yang saya banggakan. Saya bangga bisa melewati satu tahun yang tidak mudah bersama kalian,” kata Pendiri Cyrus Network itu.

    Hasan berharap PCO yang kini bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah dapat terus bekerja demi kebaikan dan kemaslahatan bangsa.

    “Kita bekerja buat Presiden, terima kasih atas bantuan teman-teman selama ini, dedikasi semangat keceriaan kekompakan,” pesannya. (Pram/fajar)