Author: Fajar.co.id

  • Bukannya Minta Maaf, Eko Patrio Justru Pamer Sound Horeg, Heru Subagia: DPR Bukan Panggung Kekonyolan

    Bukannya Minta Maaf, Eko Patrio Justru Pamer Sound Horeg, Heru Subagia: DPR Bukan Panggung Kekonyolan

    “Bukannya Eko merespons dengan meminta maaf atau mengklarifikasi, cuma memberikan semacam tantangan kepada publik,” terangnya.

    “Bisa berbuat seperti halnya artis berkreasi. Namun demikian, panggung DPR bukan panggung kekonyolan, tapi panggung keseriusan yang menghormati lembaga dan aspirasi rakyat,” kuncinya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI, Eko Patrio, menjadi bulan-bulanan netizen usai mengunggah video sedang berjoget sambil menikmati alunan musik sound horeg.

    Tidak sendiri, Eko nampak bersama sejumlah kader PAN dalam video yang saat ini telah ditonton 1,1 juta kali itu.

    “Biar jogetnya lebih keren pake sound ini aja,” kata Eko dalam unggahan TikTok pribadinya @ekopatrio, dikutip pada Rabu (20/8/2025).

    Sebelumnya Eko juga sempat menjadi buah bibir netizen, ketika videonya bersama anggota DPR lainnya asyik berjoget di sela rangkaian sidang tahunan MPR, kemarin.

    Bukan hanya Eko, Surya Utama atau Uya Kuya yang juga merupakan anggota DPR RI dari fraksi PAN menjadi sorotan.

    Aksi joget anggota DPR RI dianggap tidak menghargai kondisi yang dirasakan masyarakat luas.

    Mulai dari lapangan pekerjaan minim, pemutusan kerja, hingga kenaikan pajak secara fantastis.

    Nampak jelas kesenjangan antara pejabat dan masyarakat yang terus diperas melalui pajak.

    Buntut dari video berdurasi singkat tersebut, kolom komentar Eko langsung dipenuhi kritik pedas dari warganet.

    “Astagfirullah, nantangin rakyat dia. Catat partainya PAN,” tulis akun @Erikaayusafitri1 yang disukai lebih dari 5 ribu pengguna.

    Komentar lain juga menyerang sikap Eko Patrio yang dinilai tidak peka. “Inget ya partainya PAN, jangan dicoblos lagi,” sindir akun @it is.

  • Tidak Dibuka di 2025, Seleksi CPNS 2026 Juga Tidak Ada? Begini Kata Sri Mulyani

    Tidak Dibuka di 2025, Seleksi CPNS 2026 Juga Tidak Ada? Begini Kata Sri Mulyani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah telah memastikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum ditiadakan untuk 2025. Bagaimana untuk 2026?

    Menjawab pertanyaan itu, penting untuk menyimak perkataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Pasalnya, seleksi CPNS mesti tertera pada APBN 2026.

    Pernyataan Sri Mulyani terkait rekrutmen CPNS 2026 disampaikan dalam rapat pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Selasa (19/8/2025).

    Sri Mulyani mengungkapkan, keputusan mengenai pembukaan formasi CPNS setiap tahunnya tidak bisa diambil secara terburu-buru. Ada sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan.

    Di antaranya, kebutuhan sumber daya manusia di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, sampai pada kesiapan fiskal negara.

    “Rekrutmen CPNS akan bergantung pada kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan terutama pemerintah daerah. Selain itu, ada kapasitas fiskal yang perlu diperhitungkan. Untuk saat ini, kami belum melakukan exercise atau simulasi terkait rekrutmen, ” kata Sri Mulyani.

    Di kesempatan sama, bendahara negara itu mengatakan, pemerintah juga memastikan tak ada kenaikan gaji bagi PNS di 2026.

    Pasalnya, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan memfokuskan untuk program prioritas nasional.

    “Untuk (kenaikan gaji PNS 2026), kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional,” kata Sri Mulyani.

    Program prioritas dimaksud, yakni yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026. Terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), menyediakan pendidikan bermutu.

  • Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir Hari Ini, Pemkot Makassar Bakal Minta Perpanjangan Waktu?

    Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir Hari Ini, Pemkot Makassar Bakal Minta Perpanjangan Waktu?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari Pemerintah Daerah (Pemda) berakhir hari ini, Rabu (20/8/2025).

    Sejumlah daerah meminta perpanjangan waktu. Salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

    Berdasarkan koordinasi antara Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, diungkapkan Pemkot Makassar akan meminta perpanjangan waktu.

    “Sejauh ini info yang kami peroleh, BKD (BKPSDM) masih terus mengusulkan, sembari menunggu pengumuman perpanjangan waktu,” kata Ketua Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar, Rivaldi Pratama kepada fajar.co.id, Rabu (20/8/2025).

    Dalam koordinasinya dengan BKPSDM, Rivaldi mengatakan pihaknya, honorer R4, juga diakomodir dalam pengusulan PPPK Paruh Waktu. Bersama dengan honorer lain yang memenuhi syarat, seperti kategori R2 dan R3. “Termasuk R4,” aku Rivaldi.

    Diketahui, pengusulan dilakukan mulai 7 Agustus 2025. Berdasarkan dari Surat Menteri PANRB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tentang pengusulan Paruh Waktu.

    Artinya, Pemda hanya diberi waktu sepekan mengusulkan kebutuhan pegawai paruh waktunya. Jika dihitung hanya hari kerja.

    Pemerintah Kota Makassar sendiri, sebelumnya optimis bisa menyelesaikan pengusulan. Itu diungkapkan Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Makassar, M. Ilham R.

    “Insya allah kita bisa dapat itu sesuai jadwal di tanggal 20,” kata Ilham kepada fajar.co.id beberapa waktu lalu.

  • Prabowo Didesak: Jangan Biarkan Rakyat Tercekik Pajak, Mahasiswa Suarakan Reformasi Jilid II

    Prabowo Didesak: Jangan Biarkan Rakyat Tercekik Pajak, Mahasiswa Suarakan Reformasi Jilid II

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) kembali turun ke jalan, Rabu sore (20/8/2025).

    Massa aksi tersebut menggelar demonstrasi di perempatan Jalan Sultan Alauddin-AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

    Dalam aksinya, massa menutup ruas jalan dengan membakar ban bekas.

    Orasi pun dilakukan secara bergantian di tengah jalan hingga memicu kemacetan panjang.

    Polisi terlihat berjaga untuk mengawal jalannya demonstrasi agar tetap kondusif.

    Jenderal Lapangan, Jimmy Saputra, menegaskan aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    “Hari ini kami dari Aliansi Rakyat Menggugat yang tergabung dalam beberapa organisasi hari ini melakukan demonstrasi untuk menyikapi salah satunya adalah PBB yang menjadi perbincangan seluruh rakyat Indonesia hari ini,” kata Jimmy di lokasi.

    Dikatakan Jimmy, demonstrasi di Makassar merupakan bentuk solidaritas terhadap aksi serupa di Pati, Jawa Tengah, dan Bone, Sulsel.

    Ia beranggapan, itu merupakan pesan utama mereka ditujukan kepada Presiden Prabowo.

    “Dari Makassar, ini adalah aksi solidaritas kami yang terjadi di Pati dan Bone untuk mendesak Presiden Prabowo bagaimana kemudian bisa menekan pemerintah daerah agar kemudian tidak menaikkan PBB,” bebernya.

    Ia menilai, kenaikan PBB hanya akan semakin membebani masyarakat kecil di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

    Bukan hanya soal PBB, mereka juga menyerukan agenda yang mereka sebut Reformasi Jilid II.

  • Uya Kuya Masa Bodoh soal Hujatan Netizen Gara-gara Joget di Sidang MPR: Kita DPR, tapi Kita Juga Artis

    Uya Kuya Masa Bodoh soal Hujatan Netizen Gara-gara Joget di Sidang MPR: Kita DPR, tapi Kita Juga Artis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Videonya viral asyik berjoget bersama Eko Patrio dan sejumlah anggota DPR RI lainnya di sela sidang tahunan MPR, Surya Utama atau Uya Kuya memilih masa bodoh.

    Anggota Komisi IX DPR RI ini menegaskan bahwa selain dirinya sebagai wakil rakyat, ia bersama Eko juga memiliki status artis yang terus melekat.

    “Lah emang kita artis, Kita DPR tapi kita artis,” kata Uya Kuya dikutip pada Rabu (20/8/2025).

    Ia kemudian balik bertanya soal pejabat-pejabat yang juga banyak membuat konten.

    Salah satunya dari Komisi III DPR RI, Habiburokhman yang merupakan Ketua Komisi juga aktif membuat konten.

    Bahkan, belum lama ini ia membuat konten sound horeg hingga masak mie instan menggunakan gas LPG 3 kilogram di tengah isu kenaikan gaji.

    “Gue tanya sekarang, emang ada anggota DPR yang gak ngonten, ada? Semua ngonten,” cetusnya.

    Uya Kuya bilang, bukan hanya kalangan artis yang terus membuat konten. Tapi kebanyakan dari netizen pun melakukan hal serupa.

    “Artis ngonten, netizen juga ngonten,” tandasnya.

    Untuk diketahui, setelah viralnya video anggota DPR RI berjoget di sela-sela sidang MPR, netizen ramai-ramai memberikan hujatan.

    Menariknya, Eko Patrio yang juga merupakan Politikus PAN seperti Uya Kuya, merespons komentar netizen dengan konten sound horeg di sebuah ruangan yang diduga ruangan kerjanya.

    “Biar jogetnya lebih keren pake sound ini aja,” kata Eko dalam unggahan TikTok pribadinya @ekopatrio, dikutip pada Rabu (20/8/2025). (Muhsin/fajar)

  • Fahri Hamzah Beberkan Alasan Presiden Prabowo Ngotot Persoalan DTSEN

    Fahri Hamzah Beberkan Alasan Presiden Prabowo Ngotot Persoalan DTSEN

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah memberi respons terkait pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal yang paling disorotnya terkait ngotonya Presiden Prabowo persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESN).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Fahri Hamzah memberikan respons soal pidato tersebut.

    “Kita semua telah mendengar pidato kenegaraan Presiden mengenai arah dan langkah Indonesia, setidaknya dalam satu tahun ke depan. Pidato Pak Prabowo itu tidak sekedar menunjukkan kepada rakyatnya tentang ide-ide besar, tetapi juga tentang kesadaran bahwa kita adalah bangsa besar dalam arti semuanya. Punya potensi besar dan tantangannya besar pula,” tulisnya dikutip Rabu (20/8/2025).

    “Ketika bicara kemerdekaan, Pak Prabowo dengan lugas dan tegas menghubungkannya dengan kesejahteraan rakyat dan perang terhadap kemiskinan. Kebijakan pro rakyat sebagai senjata pemerintah harus benar-benar efisien dan tepat sasaran,” tambahnya.

    Ia menyebut ada tantangan besar yang harus dihadapi khususnya untuk sektor kesejahteraan rakyat.

    Beberapa tantangan yang harus dihadapi di antaranya ada jumlah penduduk yang besar serta luas wilayah dari Indonesia itu sendiri.

    “Tantangan kita di sektor kesejahteraan rakyat begitu besar, karena penduduk kita besar; tersebar di 17.000 pulau, 38 Propinsi, 514 Kabupaten/kota, dan sekitar 83 ribu desa dan kelurahan. Kemiskinan bukan hanya menyebar tetapi juga berlapis-lapis; ada miskin ekstrim, miskin, dan rentan miskin yang jumlahnya masih sangat besar sekali,” jelasnya.

  • Kado Kemerdekaan RI, Donasi Insan PLN UID Sulselrabar Bantu Nyalakan Sambungan Listrik di 216 Rumah

    Kado Kemerdekaan RI, Donasi Insan PLN UID Sulselrabar Bantu Nyalakan Sambungan Listrik di 216 Rumah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, PT PLN (Persero) Unit Induk Disteibusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), melakukan penyalaan bantuan penyambungan listrik gratis bagi 216 warga di Sulselrabar secara serentak.

    Melalui program kepedulian pegawai PLN, kini keluarga kurang mampu bisa menikmati sambungan listrik secara gratis.

    Dengan tajuk ‘Terangi Negeri, Wujudkan Indonesia Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju,’ Program Light Up The Dream ini merupakan bantuan yang berasal dari donasi pegawai PLN dengan tujuan meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan listrik.

    Saidiman, salah seorang penerima bantuan pemasangan baru listrik gratis dari program Light Up The Dream di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku bersyukur dengan adanya bantuan pemasangan listrik baru dari PLN.

    Bagi seorang tukang batu seperti dirinya, akses listrik di momen Hari Kemerdekaan menjadi impian yang kini terwujud. “Terima kasih kepada pegawai PLN atas bantuan listrik gratis ini. Sebelumnya saya menyalur listrik dari tetangga. Sekarang, dengan adanya meteran kWh sendiri, saya bisa menikmati listrik dengan lebih leluasa. Semoga hal ini bermanfaat bagi kehidupan keluarga kami,” ujar Saidiman.

    Apresiasi terhadap Program Light Up The Dream PLN juga datang dari Lurah Katimbang, Kota Makassar, Alifian Mudhary. Dalam kesempatan tersebut, ia mengucapkan terima kasih atas niat tulus pegawai PLN yang membantu masyarakat di kelurahannya.

  • Tips Cara Punya Rumah Subsidi di Makassar & Sekitarnya, Dijamin Langsung Akad!

    Tips Cara Punya Rumah Subsidi di Makassar & Sekitarnya, Dijamin Langsung Akad!

    Jangan Tunda untuk Lengkapi Berkas

    Salah satu kendala umum dalam pengajuan rumah adalah calon pembeli sering menunda pengumpulan berkas administrasi. Padahal, semakin cepat berkas lengkap, semakin cepat pula proses KPR hingga akad.
    Beberapa berkas yang biasanya dibutuhkan antara lain fotokopi KTP, KK, NPWP, slip gaji, rekening koran, hingga surat keterangan kerja.

    Siapkan Dana Sesuai Ketentuan

    Meskipun rumah subsidi sudah mendapat bantuan dari pemerintah, calon pembeli tetap perlu menyiapkan dana awal. Pastikan dana tersebut sudah siap agar ketika promo berlangsung, Anda tidak kehilangan kesempatan.

    Untuk kemudahan, tim marketing Rachita Group siap membantu Anda merincikan estimasi biaya dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi rumah Anda.

    Waktunya Punya Rumah!

    Memiliki rumah subsidi di Makassar dan sekitarnya kini semakin mudah dengan tips mantul di atas. Cukup dengan penghasilan tetap, lolos BI Checking, memanfaatkan promo, melengkapi berkas tepat waktu, dan menyiapkan dana awal, Anda sudah bisa segera akad dan menerima kunci rumah impian Anda di Rachita Group.

    Bagi Anda yang ingin segera punya rumah pertama dengan harga terjangkau dan lokasi strategis di sekitar Makassar, percayakan pada Rachita Group—developer terpercaya dengan berbagai proyek perumahan subsidi.

    Yuk, konsultasikan kebutuhan rumah subsidi Anda sekarang di 082346508434 atau kunjungi website Rachita Group di rachirta.co.id.

  • Sri Mulyani Bakal Incar Pajak dari Pedagang Eceran hingga Perdagangan Emas, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Sri Mulyani Bakal Incar Pajak dari Pedagang Eceran hingga Perdagangan Emas, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    FAJAR.CO.IC,JAKARTA — Pemerintah akan memaksimalkan pendapatan pajak dari shadow economy, sektor yang sulit dikenai pungutan. Kebijakan itu diminta dijalankan hati-hati.

    Rencana itu tertuang dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. pemerintah akan menyasar pedagang eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, sampai perikanan.

    Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar, Andika Isma mengingatkan pemerintah agar tak serampangan dalam penerapannya. Ia menyebut ada sejumlah aspek yang mesti diperhatikan.

    “Syarat utamanya jangan menambah beban kepatuhan bagi pedagang kecil,” kata Andika Isma kepada fajar.co.id, Rabu (20/8/2025).

    Ia mengingatkan agar batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap pada Rp54 juta per tahun. Sementara ambang Pendapatan Kena Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap Rp4,8 miliar omzet per tahun.

    “Ini penting agar usaha mikro kecil tidak otomatis terkena kewajiban administrasi yang berat,” terang Andika.

    Selain itu, menurutnya tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diperpanjang hingga akhir 2025, dan efektif berakhir pada masa pajak Desember 2025 (bayar 15 Jan 2026).

    “Maka 2026 perlu jembatan transisi agar tidak terjadi lonjakan beban tiba-tiba,” ujarnya.

    Pada intinya, ia mengatakan kebijakan yang akan dijalankan pemerintah itu boleh saja. Asal dilakukan secara adil.

    Karena pada dasarnya, wacana tersebut punya manfaat. Terutama mencapai target pemerintah dalam pemungutan pajak.

    “Kuncinya bukan menaikkan tarif, tapi memperluas basis secara adil sambil menurunkan biaya kepatuhan pedagang kecil,” jelasnya.

  • Laga Semen Padang Vs PSM Makassar Pembuka di Pekan Ketiga, Ujian Berat untuk Pasukan Ramang?

    Laga Semen Padang Vs PSM Makassar Pembuka di Pekan Ketiga, Ujian Berat untuk Pasukan Ramang?

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Ajang Super League 2025/2026 sudah memasuki pekan ketiga.

    Untuk laga pekan ketiga ini, bakal dibuka dengan pertandingan seru yang mempertemukan tuan rumah Semen Padang menghadapi PSM Makassar.

    Semen Padang Vs PSM Makassar berlangsung di Stadion H Agus Salim, Padang, Jumat (22/8/2025) mulai pukul 16.30 WITA.

    Untuk tim tamu PSM Makassar, ini tentunya bakal menjadi pertandingan yamg berat.

    Alasannya karena tuan rumah Semen Padang tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi usai hasil positif yang diraih di pekan sebelumnya.

    Tim berjuluk Kabau Sira itu tampil mengejutkan mengalahkan tim bertabur bintang sekelas Dewa United dengan skor 2-0.

    Hasil ini membuat Semen Padang saat ini naik ke posisi 9 klasemen Super League dengan 3 poin. Sementara PSM ada di peringkat ke-13 dengan 2 poin.

    Sementara untuk PSM Makassar, mereka datang dengan performa yang masih abu-abu.

    Dengan komposisi pemain-pemain baru, skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares ini belum mampu meraih satu kemenangan pun di dua laga awal.

    PSM di Super League masih puasa kemenangan. Dalam dua laganya menelan hasil imbang 1-1, saat menjamu Persijap Jepara dan menantang Bhayangkara FC.

    Meski begitu, tim berjuluk Pasukan Ramang ini mendapatkan angin segar jelang laga.

    Sang kapten Yuran Fernandes yang sebelumnya terkena sanksi kemungkinan bisa kembali merumput dan tampil di laga ini.

    Menarik menantikan bagaimana panasnya duel Semen Padang menghadapi PSM Makassar.

    (Erfyansyah/fajar)