Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Peringati Hari Tani Nasional, BRI Perkuat Dukungan bagi Sektor Pertanian melalui Akses Pembiayaan dan Pemberdayaan Inklusif

    Peringati Hari Tani Nasional, BRI Perkuat Dukungan bagi Sektor Pertanian melalui Akses Pembiayaan dan Pemberdayaan Inklusif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sektor pertanian terus menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 13,83% pada Triwulan II 2025, menempatkannya di urutan kedua terbesar setelah industri pengolahan (18,67%) sepanjang enam bulan pertama di tahun 2025. 

    Bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September, BRI sebagai mitra strategis pemerintah terus konsisten mendukung petani melalui berbagai inisiatif yang telah dijalankan. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pembiayaan, pendampingan usaha, hingga program pemberdayaan berbasis komunitas.

    Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menegaskan bahwa semangat Hari Tani yang sejalan dengan Asta Cita swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo, menjadi momentum penting bagi BRI untuk memperkuat perannya dalam mendukung sektor pertanian. 

    “BRI terus berkomitmen agar petani dapat tumbuh lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan melalui pembiayaan, pemberdayaan digitalisasi layanan, hingga kemitraan dengan berbagai pihak guna memperkuat rantai pasok pertanian,” ujarnya.

    Sejumlah komitmen Perseroan dalam mendukung para petani itu pun tercermin dalam berbagai inisiatif. Di sisi pembiayaan, misalnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mencatat bahwa sektor pertanian menjadi penerima manfaat terbesar dengan penyaluran mencapai Rp50,95 triliun atau setara dengan 44,58% dari total KUR BRI sebesar Rp114,28 triliun per Agustus 2025. Melalui KUR, petani bisa mendapatkan dukungan permodalan yang mudah dan terjangkau.

  • Jokowi Ingin Gibran Dampingi Prabowo Dua Periode, PKB: Kalau Belum Saatnya Salat, Jangan Azan Dulu

    Jokowi Ingin Gibran Dampingi Prabowo Dua Periode, PKB: Kalau Belum Saatnya Salat, Jangan Azan Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Jokowl Widodo mengarahkan kelompok relawannya mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.

    Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menilai instruksi tersebut terlalu dini dan terkesan tergesa-gesa mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran belum genap satu tahun berjalan.

    Gus Jazil, sapaan karibnya berpesan kubu Jokowi sebaiknya bersabar dan fokus mengawal program pemerintah ketimbang memikirkan untuk periode kedua.

    Gus Jazil pun melontarkan sindiran halus kepada Jokowi.

    “Ojo kesusu, kalau belum saatnya salat, jangan azan dulu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Kamis (25/9/2025).

    “Biarkan Pak Prabowo yang sekarang aktif menjalin berpidato di panggung dunia, biarkan dulu, ojo kesusu,” tegasnya lagi.

    Yang pasti kata Jazilul, PKB di bawah komando Muhaimin Iskandar tetap mendukung Prabowo sepenuhnya.

    “Terkait Pilpres, tergantung Pak Prabowo,” tukasnya.

    Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mengakui telah mendapat titah dari Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

    David Pajung, Wakil Ketua Umum Bara JP, menekankan, jika Prabowo-Gibran berpisah di tengah jalan maka dirinya memprediksi akan terjadi gejolak politik dahsyat yang berbuntut pada kekacauan yang sulit dikontrol.

    “Ketika (Prabowo-Gibran) dipecah di tengah jalan, itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik yang membuat energi bangsa ini hilang, capek mengurusi dinamika politik yang lepas dari kontrol,” kata David seperti dilansir di kanal YouTube KompasTV.

  • Pengamat Heran, Jokowi Perintahkan Relawannya Menangkan Gibran 2029 saat Rakyat Berjuang Atasi Himpitan Ekonomi

    Pengamat Heran, Jokowi Perintahkan Relawannya Menangkan Gibran 2029 saat Rakyat Berjuang Atasi Himpitan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan Presiden Jokowi yang memerintahkan relawannya kembali memenangkan Gibran sebagai Wapres pada 2029 hingga kini masih jadi sorotan tajam publik.

    Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pernyataan Jokowi tersebut terlalu dini, mengingat Presiden Prabowo belum genap satu tahun memimpin Indonesia.

    “Dibungkus dengan bahasa berkelas, Jokowi minta relawan dukung penuh ‘Prabowo-Gibran 2 periode’ belum menjabat 1 tahun, apa enggak kepagian bicara konteks 2 periode?” ujar Pangi kepada awak media, Kamis (25/9/2025).

    Dia menilai, yang saat ini mendesak adalah bagaimana suksesi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming menunaikan janji-janji politiknya. Terutama program-program prioritas yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

    Pengamat Politik yang juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini bertanya-tanya maksud Jokowi melontarkan instruksi tersebut. Mengingat, saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang berjuang dan berusaha terlepas dari himpitan ekonomi.

    “Pak Jokowi minta relawan dukung periode Prabowo-Gibran 2 periode, demi rakyat? atau demi Gibran dan kekuasaan keluarga Pak Jokowi?” tanya Pangi.

    Hal senada disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Dia melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang khas dalam politik Indonesia.

    “Sejak awal sebenarnya Jokowi sangat mendukung Prabowo–Gibran untuk dua periode,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya.

    Dia menilai, politik di Indonesia sederhana yaitu kekuasaan yang baru saja diraih, segera dilanjutkan dengan strategi mempertahankan kekuasaan di periode berikutnya.

  • Gaji PNS Naik Mulai Oktober 2025, Ini Rincian Kenaikannya

    Gaji PNS Naik Mulai Oktober 2025, Ini Rincian Kenaikannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Aturan tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan para abdi negara.

    Kebijakan ini mencakup seluruh ASN, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga personel TNI/Polri serta pejabat negara lainnya.

    Berlaku Mulai Oktober, Rapelan Cair November
    Mengacu pada Perpres 79/2025, kenaikan gaji ASN mulai berlaku pada Oktober 2025. Namun pencairannya baru akan dilakukan pada November 2025. Sistem pembayaran menggunakan rapel, sehingga ASN akan menerima akumulasi gaji untuk Oktober dan November sekaligus.

    Kebijakan ini menjadi program prioritas pemerintah, terutama bagi ASN yang bertugas di bidang pendidikan, kesehatan, serta penyuluhan lapangan.

    Persentase Kenaikan Gaji ASN 2025
    Besaran kenaikan gaji ASN tahun ini berbeda-beda sesuai golongan:
    • Golongan I dan II: naik 8%
    • Golongan III: naik 10%
    • Golongan IV: naik 12%

    Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan konsep total reward berbasis kinerja. Artinya, selain gaji pokok, tunjangan dan insentif tambahan akan diberikan berdasarkan capaian kerja masing-masing ASN.

    Daftar Gaji Pokok PNS 2025 (Sebelum Kenaikan)

    Mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024, berikut besaran gaji pokok PNS sebelum penyesuaian:
    Golongan I
    • Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700
    • Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700
    • Id: Rp1.999.900 – Rp2.901.400
    Golongan II
    • IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400
    • IIb: Rp2.385.000 – Rp3.797.500
    • IIc: Rp2.485.900 – Rp3.958.200
    • IId: Rp2.591.100 – Rp4.125.600
    Golongan III
    • IIIa: Rp2.785.700 – Rp4.575.200
    • IIIb: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
    • IIIc: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
    • IIId: Rp3.154.400 – Rp5.180.700
    Golongan IV
    • IVa: Rp3.287.800 – Rp5.399.900
    • IVb: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
    • IVc: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
    • IVd: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
    • IVe: Rp3.880.400 – Rp6.373.200

  • Anies Diklaim Tiga Kali Ditawari Jadi Menteri Prabowo, Nama Gibran Ikut Diungkit

    Anies Diklaim Tiga Kali Ditawari Jadi Menteri Prabowo, Nama Gibran Ikut Diungkit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu perombakan Kabinet Merah Putih terus mengemuka meskipun Presiden Prabowo Subianto telah melakukan tiga kali perombakan sejak dilantik Oktober 2024 lalu.

    Salah satu tokoh yang mengemuka digadang-gadang menjadi menteri adalah Anies Baswedan.

    Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengungkap bahwa mantan calon presiden 2024 itu disebut telah tiga kali ditawari masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan itu disampaikannya merujuk pada informasi yang ia terima dari sumber dekat Anies.

    Meski tawaran tersebut datang berulang kali, Refly menyebut Anies menolak karena melihat situasi politik dan prinsip yang dipegangnya.

    “Tapi orang lingkar dekat Anies, bilang memang Anies tidak berkenan, tidak bersedia. Saya senang juga mendengarnya. Senang tidak senang,” kata Refly dalam Podcast Bikin Terang, dilansir pada Kamis (25/9/2025).

    Refly menduga, Anies baru mungkin mempertimbangkan bergabung jika terjadi perubahan besar di lingkaran kekuasaan, termasuk jika posisi wakil presiden mengalami pergantian.

    “Perekrutan Anies oleh Prabowo nyaris mustahil tanpa adanya kesepakatan politik. Salah satu skenario yang dibayangkan adalah Anies setuju masuk kabinet dengan syarat tidak mencalonkan diri pada Pemilu 2029, atau bersedia menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo jika kembali maju,” ungkapnya.

    Menurutnya, jika semua masuk ke pemerintahan maka tidak ada lagi orang yang mau oposisi. Dan Prabowo kata dia termasuk ABS (asal bapak senang). (Pram/fajar)

  • Lita Gading Sindir Mulan Jameela di DPR: Pengalamannya Cuma Nyanyi Doang

    Lita Gading Sindir Mulan Jameela di DPR: Pengalamannya Cuma Nyanyi Doang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Psikolog sekaligus mantan artis, Lita Gading, melontarkan kritik pedas kepada anggota DPR RI, Mulan Jameela. Kritik itu disampaikan meski dirinya tengah menghadapi laporan hukum dari Ahmad Dhani terkait UU ITE dan UU Perlindungan Anak.

    Dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial, Lita mempertanyakan kapasitas Mulan sebagai wakil rakyat. Ia menyinggung soal latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Mulan yang dinilai tak sesuai dengan bidang yang digelutinya di DPR.

    “Tau dong mulan Jamila itu siapa, bikin bunda Maya sakit hati seumur hidup, guys. Dia itu nggak pernah kerja, dia pengalamannya cuma nyanyi doang. Tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup, guys. Bisa nggak ya? Pertanyaannya nih, dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu?” ucap Lita dalam video pernyataannya yang diunggah ulang akun @genztalk.id, Kamis (25/9/2025).

    Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi beragam warganet. Sebagian mendukung kritik Lita. Namun, tidak sedikit pula yang menilai ucapannya terlalu menyinggung ranah pribadi Mulan.

    “Ada benernya pendapat kak lita gading, bu wulan gak punya capable dn kemampuan utk posisi di DPR agak miris ya,” kata warganet.

    “Bu, kayaknya mulan diem aja gak pernah sentil ibu, psikolog tapi kok mulutnya gitu,” kata lainnya.

    “Dokter asal ngomong, ga pake riset. Orang udah S1 dibilang SMA, orang udah di komisi 6 dibilang 7,” timpal lainnya.

    Sementara itu, berdasarkan data resmi DPR RI, Mulan pernah berkuliah di Universitas Kebangsaan pada 2019–2021. Saat ini ia duduk di Komisi VI yang membidangi perdagangan dan BUMN, bukan Komisi VII seperti yang disebutkan Lita. (Wahyuni/Fajar)

  • Titiek Soeharto Buka Suara Soal Dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran 2 Periode

    Titiek Soeharto Buka Suara Soal Dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran 2 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, buka suara soal wacana Presiden Prabowo Subianto melanjutkan jabatan hingga dua periode.

    Dikatakan Titiek, saat ini Prabowo belum terpikirkan untuk membicarakan periode kedua sebagai Kepala Negara.

    Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Jokowi yang sebelumnya menginstruksikan para relawan mendukung duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode.

    “Bapak juga belum memikirkan kali, ya, lima tahun berikutnya,” kata Titiek di Jakarta, Rabu (24/9/2025) kemarin.

    Ketua Komisi IV DPR RI itu menegaskan, Prabowo baru saja menjabat dan masih fokus menyelesaikan periode pertama.

    “Ah, itu nanti saja, ini baru setahun. Selesaikan lima tahun, mari buktikan,” sebutnya.

    Seperti diketahui, Jokowi secara terbuka menyampaikan arahan kepada relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran kembali maju pada Pilpres 2029 mendatang.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

    Pernyataan Jokowi itu juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Fredy Damanik.

    Ia mengaku telah menerima langsung arahan dari Jokowi agar seluruh jaringan Projo memberikan dukungan penuh.

    “Sudah ada titah dari Pak Jokowi untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran bisa dua periode,” ungkap Fredy.

    Sebelumnya, Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, termehek-mehek menanggapi pernyataan Jokowi yang sempat meminta relawan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode, sampai Pemilu 2029.

  • Denny Siregar Sindir Jawaban BGN Soal Dapur MBG Dikuasai Anggota Dewan

    Denny Siregar Sindir Jawaban BGN Soal Dapur MBG Dikuasai Anggota Dewan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar, ikut menanggapi polemik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut dikuasai oleh sejumlah anggota dewan.

    Komentar itu ia sampaikan lewat akun Threads pribadinya, Kamis (25/9/2025).

    Denny menyindir program MBG yang sebelumnya diyakini untuk menggerakkan ekonomi UMKM.

    “Dulu gua kira Prabowo bikin MBG tuh supaya ekonominya UMKM bisa bergerak,” ujar Denny.

    Kenyataannya di lapangan, kata dia, justru dikaitkan dengan kepentingan para pejabat.

    “Eh ternyata emang bergerak. Bergerak di kantongnya pejabat-pejabat juga,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui bahwa terdapat anggota DPR maupun DPRD yang ikut menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Mereka diketahui memiliki dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan menyiapkan makanan bagi penerima manfaat.

    Dadan menjelaskan, pihaknya baru mengetahui keterlibatan anggota dewan tersebut setelah sejumlah dapur terverifikasi dan mulai beroperasi.

    Ia menuturkan bahwa keberadaan pemilik dapur itu baru terlihat ketika program berjalan dan sebagian di antaranya adalah sosok yang sudah dikenalnya.

    Menurut Dadan, keterlibatan para politisi tidak bisa dihindari karena sistem verifikasi yang digunakan hanya berfokus pada kemampuan calon mitra dalam memenuhi persyaratan.

    Ia menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendaftar dan ikut dalam program MBG.

    Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa proses seleksi dilakukan melalui portal resmi pendaftaran.

  • Pos Indonesia dan Bank SulutGo Jalin Kerjasama Layanan Pospay, Perkuat Inklusi Keuangan dan Akses Layanan Digital di Daerah

    Pos Indonesia dan Bank SulutGo Jalin Kerjasama Layanan Pospay, Perkuat Inklusi Keuangan dan Akses Layanan Digital di Daerah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Pos Indonesia (Persero) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) layanan Pospay.

    Penandatanganan berlangsung di Ruang Meeting Direksi Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero), Jakarta, dan dihadiri jajaran direksi serta manajemen dari kedua belah pihak.

    Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi kedua perusahaan dalam memperkuat ekosistem layanan keuangan digital, khususnya melalui layanan Pospay B2B. Dengan layanan ini, masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo dapat mengakses berbagai kemudahan transaksi pembayaran, mulai dari pembayaran tagihan, pajak, hingga layanan remitansi dan investasi, melalui jaringan luas Pos Indonesia maupun kanal Bank SulutGo.

    Direktur Operasional PT Bank SulutGo, Louisa J. Parengkuan, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin.

    “Kerjasama ini akan mempermudah layanan perbankan hingga ke pelosok, bahkan bagi nasabah yang tinggal di luar Sulawesi Utara dan Gorontalo. Misalnya, masyarakat yang berdomisili di Jakarta tetapi memiliki kewajiban pembayaran di Manado, kini dapat melakukan transaksi tanpa harus kembali ke daerah asal. Kami berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan potensi bisnis sekaligus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa Pospay adalah bagian penting dari transformasi digital yang dilakukan perusahaan.

    “Pos Indonesia terus bertransformasi dari layanan manual ke digital. Pospay adalah channel digital kami yang kini telah digunakan jutaan pelanggan. Kerjasama ini membuktikan bahwa era sekarang adalah era kolaborasi. Dengan sinergi ini, Pos Indonesia dan Bank SulutGo dapat saling melengkapi untuk menghadirkan layanan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat, ” tuturnya.

  • Tanggapi Walk Out Rocky Gerung, Geisz Chalifah: Menghadapi Kaum OD Memang Melelahkan

    Tanggapi Walk Out Rocky Gerung, Geisz Chalifah: Menghadapi Kaum OD Memang Melelahkan

    Fajar.co.id, Jakarta — Aksi Rocky Gerung yang meninggalkan forum saat diskusi publik di salah satu televisi swasta hingga kini jadi perbincangan.

    Sikap itu diambil Rocky karena lelah menjelaskan tetapi sulit masuk ke nalar pendukung Jokowi yang ikut dalam diskusi. Diskusi dinilainya jadi tidak sehat.

    Terkait kejadian itu, mantan Komisaris Ancol, Geisz Chalifah, turut menyampaikan pandangannya.

    “Rocky Gerung akhirnya meninggalkan forum. Ia lelah menghadapi mereka yang sejak lama saya sebut sebagai kaum OD,” tulisnya melansir akun media sosialnya, Kamis (25/9/2025).

    Menurut Geisz kesabaran Rocky habis setelah berulang kali mencoba membangun abstraksi pemikiran: menyusun argumen dari potongan kejadian, menganalisis situasi, lalu memproyeksikan ke depan.

    Tentu saja, cara berpikir semacam itu tak bisa dibenturkan dengan teknis—apalagi dimintakan bukti empiris yang jelas-jelas mustahil tersedia untuk publik secara terbuka. “Ironisnya, mereka tahu hal itu, tapi tetap berpura-pura menuntutnya,” kritiknya.

    Generasi 80-an, lanjut Geisz, mengenal debat sebagai ajang intelektual: menuntaskan ratusan buku, mengikuti puluhan seminar, lalu menulis artikel atau jurnal di berbagai media. Semua itu menjadi fondasi diskusi.

    Kini, semua seakan tak berarti.
    Para “ternak” bisa bicara apa saja: tanpa data, tanpa kerangka teori, tanpa sistematika. Lebih parah lagi, sering kali mereka mengarang sendiri tanpa rujukan.

    “Saya pun berkali-kali mengalaminya. Dan memang, butuh kesabaran luar biasa untuk menghadapi ketololan kolektif itu,” tutup Geisz Chalifah. (sam/fajar)