Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Sempat Ambruk, Harga Emas Kembali Bangkit Jelang Pergantian Tahun 2026

    Sempat Ambruk, Harga Emas Kembali Bangkit Jelang Pergantian Tahun 2026

    FAJAR.CO.ID — Harga emas kembali bangkit jelang pergantian tahun 2026. Setelah sebelumnya sempat anjlok dalam sehari.

    Dilansir Trading Economics, harga emas naik di atas $4,350 per ons pada hari Selasa setelah turun lebih dari 4% dalam sesi sebelumnya karena mengambil keuntungan. 

    Penjualan besar-besaran pada hari Senin menandai penurunan intraday terbesar logam tersebut sejak Oktober dan hanya kali kedua tahun ini emas turun tajam dalam satu hari. 

    Namun, daya tarik tempat perlindungan emas tetap kuat di tengah ketidakpastian geopolitik yang persisten.

    Pembicaraan perdamaian antara Rusia dan Ukraina semakin diragukan setelah laporan menyarankan bahwa Presiden Putin memberitahu Presiden Trump bahwa Moskow akan meninjau kembali sikapnya dalam negosiasi menyusul serangan yang diduga dilakukan oleh Ukraina di kediaman Putin. 

    Secara terpisah, Trump memperingatkan akan serangan lebih lanjut ke Iran jika pembangunan nuklir terus berlanjut, sambil juga mengumumkan bahwa AS telah melakukan serangan terhadap fasilitas terkait narkoba di Venezuela. 

    Bullion tetap berada di jalur untuk kinerja tahunan terbaiknya sejak 1979, dengan reli juga didukung oleh pembelian bank sentral yang kuat, aliran ETF yang berkelanjutan, dan harapan akan pemotongan suku bunga AS yang lebih banyak. 

    Sehari sebelumnya, emas turun lebih dari 4% menjadi di bawah $4,350 per ons pada hari Senin ketika investor merealisasikan keuntungan setelah serangkaian rekor tertinggi, dengan kemajuan yang belum pasti dalam pembicaraan perdamaian AS Ukraina memberatkan permintaan tempat perlindungan meskipun ketidakpastian utama masih ada. Presiden Donald Trump sempat mengatakan bahwa negosiasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy telah membuat kemajuan signifikan, meskipun kesepakatan akhir masih bisa memakan waktu berminggu-minggu. 

  • Islah Bahrawi Murka: Aktivis Dipenjara, Demokrasi Digerus Pelan-pelan

    Islah Bahrawi Murka: Aktivis Dipenjara, Demokrasi Digerus Pelan-pelan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, meluapkan kegelisahannya terhadap situasi politik dan demokrasi yang kian memburuk di Indonesia.

    Islah blak-blakan menyinggung berbagai fenomena yang menurutnya menjadi tanda kemunduran demokrasi dan supremasi sipil.

    Mulai dari pemenjaraan aktivis, intimidasi terhadap konten kreator yang kritis, hingga wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    “Aktivis di penjara. Konten kreator kritis diintimidasi hingga ke rumahnya,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (30/12/2025).

    Ia juga menyinggung potensi sentralisasi kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah yang dianggap menggerus hak demokratis rakyat.

    “Kepala daerah kemungkinan diorder dari atas untuk dipilih DPRD,” sebutnya.

    Bukan hanya itu, Islah mengungkap kekhawatirannya terhadap arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.

    Rencana pembentukan ratusan batalyon tambahan disebutnya sebagai sinyal kuat meningkatnya militerisasi di ruang sipil.

    “140 batalyon tentara tambahan akan dibentuk. Militerisasi akan ada di mana-mana,” tegasnya.

    Dalam kritiknya, Islah juga menyoroti peran aparat penegak hukum yang dinilainya mengalami pelemahan fungsi.

    Ia menyebut supremasi sipil dipangkas secara perlahan, sementara aparat keamanan kehilangan peran strategisnya.

    “Supremasi sipil dibuntungi perlahan. Polisi jadi pramuka,” sesalnya.

    Islah turut menaruh perhatiannya pada kebijakan politik dan ekonomi yang dianggap tidak memiliki arah jelas.

    Ia bahkan melontarkan sindiran kepada kelompok yang selama ini mendukung penuh pemerintahan saat ini.

  • Lagu Republik Fufufafa Bikin Panas, Herwin Sudikta Bilang Politik Ditelanjangi di Ruang Publik

    Lagu Republik Fufufafa Bikin Panas, Herwin Sudikta Bilang Politik Ditelanjangi di Ruang Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, kembali bicara soal lagu terbaru Slank berjudul Republik Fufufafa yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

    Lagu tersebut dianggap sarat kritik terhadap kondisi politik nasional.

    Herwin pun menuturkan pandangannya mengenai wajah politik Indonesia saat ini.

    Ia menyebut politik kerap dipersepsikan sebagai entitas yang kehilangan etika dan rasa malu.

    “Banyak yang bilang politik itu entitas hidup tanpa kemaluan. Tak tahu malu, tak kenal etika, apalagi rasa bersalah,” ujar Herwin di X @bangherwin (30/12/2025).

    Namun menurutnya, kondisi politik di era kepemimpinan Presiden Jokowi lalu saat ini Gibran Rakabuming Raka menjadi Wapres justru membawa situasi ke tingkat yang lebih rendah.

    “Tapi perlakuan Jokowi dan Gibran terhadap politik membawa politik ke level yang lebih rendah bahkan nista,” tegasnya.

    Lanjut dia, politik tidak lagi sekadar kehilangan moral, melainkan telah dipertontonkan secara terbuka tanpa rasa tanggung jawab.

    “Bukan sekadar tak punya kemaluan, tapi rela menelanjangi politik di ruang publik,” katanya.

    Ia juga menyinggung bagaimana kekuasaan Jokowi diperlakukan seolah sebagai warisan, lalu dibungkus dengan narasi stabilitas demi pembenaran.

    “Bukan sekadar tak punya kemaluan, tapi rela menelanjangi politik di ruang publik,” Herwin menuturkan.

    “Memakainya sebagai alat warisan kekuasaan, lalu menyebutnya stabilitas,” tambahnya.

    Di titik tersebut, Herwin bilang bahwa politik telah kehilangan makna dan martabatnya.

    “Di titik ini, politik bukan cuma amoral. Ia dinistakan, diperas maknanya, dikosongkan martabatnya tanpa sisa,” kuncinya.

  • Dokter dan Psikiater Dikerahkan untuk Layanan Psikososial Warga Pascabencana

    Dokter dan Psikiater Dikerahkan untuk Layanan Psikososial Warga Pascabencana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tak hanya memberikan pelayanan kesehatan fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyediakan layanan psikososial dalam rangka pemulihan trauma pascabencana banjir dan longsor di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Berkaitan dengan pemulihan atau layanan psikososial, di setiap kabupaten/kota secara berkala, satu hingga dua kali seminggu, terus kita lakukan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (28/12).

    Aam, sapaan akrab Abdul Muhari, menjelaskan bahwa layanan tersebut tidak hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi juga kepada para ibu dari warga terdampak. “Kita mendatangkan tenaga ahli, dokter, psikiater, serta para relawan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan psikososial,” ujarnya.

    Menurut Aam, layanan psikososial ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna membantu masyarakat pulih dari trauma akibat bencana. “Ini tetap kita programkan. Harapannya, secara bertahap dapat memulihkan trauma yang dialami saudara-saudara kita pascabencana,” jelasnya.

    Ia menambahkan, BNPB juga terus mempercepat perbaikan fasilitas umum, termasuk sekolah dan madrasah yang rusak maupun tertutup lumpur akibat banjir akhir November lalu. Ia berharap kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung pada awal semester genap, pekan pertama Januari mendatang.

    “Beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya terdampak lumpur kini sudah dapat difungsikan kembali,” ujarnya.

  • Penelitian Terkait Ijazah Mantan Presiden Diyakini Ilmiah dan Sah, Playing Victim Jokowi Sangat Aneh

    Penelitian Terkait Ijazah Mantan Presiden Diyakini Ilmiah dan Sah, Playing Victim Jokowi Sangat Aneh

    Fajar.co.id, Jakarta — Hasil penelitian pakar digital forensik, Rismon Sianipar, pakar telematika, Roy Suryo, dan ahli epidemiologi Dokter Tifa dinilai tak mampu dibantah secara ilmiah dan transparan. Apalagi, hasil penelitian itu telah dibukukan.

    Hal itu disampaikan sejumlah ilmuwan, salah satunya oleh akademisi Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc. Dia bahkan menegaskan bahwa analisis neuropolitik Dr. Tifa terkait polemik ijazah Presiden Jokowi adalah karya ilmiah yang sah, bukan tindakan kriminal.

    Ridho menjelaskan bahwa penelitian tersebut menggabungkan neurosains, psikologi kognitif, critical thinking, dan forensik dokumen. Dr. Tifa menganalisis lebih dari 35 cuplikan wawancara Jokowi untuk membaca pola kognitif dan konsistensi memori.

    “Dia melihat pola kognitif, delay kognitif, hipokampus menyediakan memori autobiografis,” kata Ridho.

    Ia menolak anggapan bahwa kajian itu adalah tuduhan tanpa dasar. “Ini karya ilmiah, untuk membantah harus dengan karya ilmiah juga, bukan kriminalisasi,” tegasnya.

    Sementara itu, advokat Ahmad Khozinudin merespons pernyataan Jokowi melalui Relawan Bara JP yang mengaku memaafkan 12 orang terlapor kecuali tiga nama yang mengulik ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Sebenarnya, ungkapan ‘Jokowi memaafkan’ itu terdengar sangat aneh. Terlihat sekali, Jokowi sedang playing victim,” kata Khozinudin, dikutip Selasa 30 Desember 2025.

    “Jokowi memaafkan, siapa yang minta maaf?” sambungnya.

    Khozinudin menilai dalam kasus ijazah palsu ini, Jokowi berusaha membangun narasi untuk mediasi. Dari menyewa aktivis bayaran yang akhirnya gagal membangun jembatan mediasi melalui Komisi Reformasi Kepolisian, hingga upaya memecah belah para terlapor agar ada yang sowan ke Solo dan meminta maaf.

  • Masuk Prolegnas 2026, Demokrat Minta Pembahasan Pilkada melalui DPRD Ditunda

    Masuk Prolegnas 2026, Demokrat Minta Pembahasan Pilkada melalui DPRD Ditunda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyoroti pembahasan soal kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

    Dalam unggahannya di X, pembahasan ini bukanlah hal urgent untuk saat ini. Menurutnya memutuskan peraturan tersebut dalam situasi seperti sekarang bukan keputusan tepat.

    “Bahkan jikapun misal, seluruh partai saat ini setuju, kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya, membahasnya apalagi memutuskannya di situasi saat ini tidak tepat,” ungkapnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Pertimbangan lainnya adalah pilkada tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Berdasarkan putusan MK, pilkada akan terlaksana pada tahun 2031 mendatang.

    “Apalagi berdasarkan putusan MK — setelah pemilu lokal dan pusat dipisah — pilkada berikutnya baru akan digelar tahun 2031,” sebutnya.

    Ada baiknya pembahasan ini dibicarakan lagi setelah Pilpres 2029 nanti. Baginya masih sangat banyak waktu sebelum pembahasan final.

    “Jadi masih lamaaaa sekali. Baru setelah pilpres 2029. Jadi membahasnya diatas tahun 2029 pun masih cukup waktu,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Jansen menilai dengan adanya pembahasan serupa, justru semakin menanbah polemik baru yang tidak memiliki urgensi saat sekarang.

    “Jadi saran saya: tunda saja dulu membahas soal ini sekarang. Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru tidak penting, yang sifatnya juga tidak terlalu mendesak,” imbuhnya.

    Selain itu, tentunya pembahasan seperti ini akan berkaitan dengan politik yang seringkali menimbulkan banyak pandangan berbeda. Termasuk perbedaan dari setiap parpol.

  • Utang PLN Tembus Rp 711 Triliun, Said Didu Kembali Salahkan Jokowi

    Utang PLN Tembus Rp 711 Triliun, Said Didu Kembali Salahkan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Said Didu menyorot tajam persoalan kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.

    Kondisi BUMN saat ini menurut Said Didu dalam keadaan yang memprihatikan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengungkap ada yang jadi penyebab kondisi memprihatinkan di BUMN.

    Tegas Said Didu menyebut rezim mantan Presiden Joko Widodo yang merusak BUMN.

    “Semua BUMN dirusak oleh rezim Jokowi,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Sebelumnya, salah satu perusahaan BUMN PT PLN (Persero) tengah menjadi sorotan tajam.

    Di tengah statusnya sebagai pemegang hak monopoli kelistrikan nasional tanpa pesaing.

    Disebutkan perusahaan pelat merah ini justru mencatatkan paradoks keuangan yang mengkhawatirkan sepanjang tahun 2024.

    Dari data yang dihimpun CBA, kondisi neraca keuangan PLN menunjukkan tren negatif yang signifikan.

    Berikut rincian beban kewajiban yang harus ditanggung:
    Total Utang (2024): Tembus Rp 711,2 triliun.

    Kenaikan: Melonjak Rp 56,2 triliun dibandingkan posisi tahun 2023 (Rp 655 triliun).

    Rincian Kenaikan:
    Utang Jangka Pendek: Naik menjadi Rp 172 triliun (sebelumnya Rp 143,1 triliun).

    Utang Jangka Panjang: Naik menjadi Rp 539,1 triliun (sebelumnya Rp 511,8 triliun).

    Belum lagi ironi persoalan profitabilitas. Meski menguasai pasar tunggal, laba bersih PLN pada 2024 tercatat hanya Rp 17,7 triliun.

    Angka ini anjlok drastis sebesar Rp 4,3 triliun jika dibandingkan laba tahun 2023 yang mencapai Rp 22 triliun.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Masuk Prolegnas 2026, Demokrat Minta Pembahasan Pilkada melalui DPRD Ditunda

    Demokrat Minta Rem Dulu Wacana Pilkada Lewat DPRD: Fokus Saja ke Hal yang Lebih Urgent di Depan Mata

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, meminta agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak dibahas apalagi diputuskan dalam waktu dekat.

    Dikatakan Jansen, situasi saat ini belum tepat untuk membuka polemik baru yang tidak mendesak.

    Jansen menegaskan, sekalipun seluruh partai politik telah sepakat dengan mekanisme pilkada tak langsung, pembahasannya tetap sebaiknya ditunda.

    “Bahkan jika pun misal, seluruh partai saat ini setuju, kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya, membahasannya apalagi memutuskannya di situasi saat ini tidak tepat,” ujar Jansen di akun X pribadinya, @jansen_jsp, dikutip Selasa (30/12/2025).

    Ia mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.

    Dengan ketentuan tersebut, pilkada berikutnya baru akan digelar pada 2031.

    “Apalagi berdasarkan putusan MK, setelah pemilu lokal dan pusat dipisah, pilkada berikutnya baru akan digelar tahun 2031. Jadi masih lama sekali,” jelasnya.

    Kata Jansen, agenda pembahasan kebijakan tersebut baru relevan dilakukan setelah Pilpres 2029.

    Artinya, masih tersedia cukup waktu untuk melakukan kajian secara matang tanpa harus tergesa-gesa.

    “Baru setelah pilpres 2029. Jadi membahasnya di atas tahun 2029 pun masih cukup waktu,” sebutnya.

    Atas dasar itu, ia menyarankan agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ditunda dan tidak dijadikan agenda prioritas saat ini.

    “Jadi saran saya, tunda saja dulu membahas soal ini sekarang. Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru tidak penting, yang sifatnya juga tidak terlalu mendesak,” tegasnya.

  • Pilkada Lewat DPRD, Prof Didik J Rachbini Usul Rumah Anggota Dewan Diawasi CCTV dan KPK

    Pilkada Lewat DPRD, Prof Didik J Rachbini Usul Rumah Anggota Dewan Diawasi CCTV dan KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, memaparkan sebuah gagasan inovatif dalam sistem pemilihan kepala daerah yang disebut sebagai “Pilkada Jalan Tengah”.

    Skema ini diperkenalkan sebagai Metode Campuran yang bertujuan untuk membenahi kualitas demokrasi sekaligus menekan biaya politik yang kian tidak terkendali di Indonesia.

    Dalam penjelasannya, Prof. Didik menyampaikan bahwa skema Pilkada Jalan Tengah merupakan inovasi dengan melaksanakan Metode Campuran. Sistem ini membagi proses pemilihan menjadi dua tahap yang saling melengkapi antara suara rakyat dan peran lembaga perwakilan.

    “Tahap pertama adalah Tahap elektoral (rakyat) di dalam pileg, yang memilih 3 calon anggota DPRD dengan suara tertinggi di suatu daerah otomatis menjadi kandidat kepala daerah (gubernur / bupati / wali kota),” ujar Prof. Didik dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

    Setelah tahap elektoral di tingkat rakyat selesai dan struktur legislatif terbentuk, proses berlanjut ke tahap kedua, yaitu tahap institusional. Beliau menjelaskan bahwa setelah DPRD terbentuk, DPRD memilih satu dari 3 kandidat tersebut sebagai kepala daerah.

    Prof. Didik menegaskan bahwa metode ini tidak akan mengurangi hak politik masyarakat. Menurutnya, kelebihan pilkada metode campuran tetap dapat menjaga Unsur Kedaulatan Rakyat karena rakyat tetap menentukan melalui suara terbanyak di pileg. Dengan mekanisme ini, kandidat yang terpilih dipastikan memiliki akar dukungan yang kuat dari masyarakat.

    Prof. Didik menggarisbawahi bahwa kandidat kepala daerah tetap punya legitimasi elektoral nyata, bukan hasil lobi elite semata. Ia menambahkan bahwa metode campuran ini bukan kembali lagi ke masa Orde Baru, yakni pilkada tertutup, tetapi merupakan pelaksanaan demokrasi berlapis (two-step legitimacy) untuk menghindari pemilihan langsung yang tercemar kotor dengan politik uang.

  • Pencarian Korban KM Putri Sakinah Terjunkan Alat Khusus dan Penyelam Asing, KSOP Sebut Kapal Laik Laut

    Pencarian Korban KM Putri Sakinah Terjunkan Alat Khusus dan Penyelam Asing, KSOP Sebut Kapal Laik Laut

    Fajar.co.id, Labuan Bajo — Memasuki hari keempat, Selasa (30/12/2025), alat khusus dan penyelam asing diterjunkan untuk mencari para korban KM Putri Sakinah.

    Sebagaimana diketahui, KM Putri Sakinah tenggelam di perairan Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu korban yang hilang adalah pelatih Valencia CF

    Menurut Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo, Stefanus, penerbitan SPB KM Putri Sakinah telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Secara administratif dan teknis, kapal tersebut dinilai memenuhi syarat Laik laut.

    “Dari sisi kelengkapan dokumen dan kelaiklautan kapal, semuanya terpenuhi. Penilaian dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, bukan atas dasar subjektivitas,” kata Stefanus.

    Ia menjelaskan, SPB hanya dapat diterbitkan apabila kapal memiliki sertifikat keselamatan yang masih berlaku. Sertifikat tersebut diterbitkan setelah kapal diperiksa oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau marine inspector.

    “Tanpa sertifikat keselamatan yang sah, SPB tidak mungkin diterbitkan,” tegasnya.

    Terkait faktor cuaca, Stefanus menyebut KSOP secara rutin memantau prakiraan cuaca dari BMKG. Berdasarkan data yang diakses KSOP, kondisi perairan Labuan Bajo pada periode 22–28 Desember 2025 dinilai masih dalam batas aman.

    “Perkiraan tinggi gelombang di perairan tersebut antara nol hingga 0,5 meter. Itu masih aman untuk pelayaran,” ujarnya.

    Ia juga memastikan pemeriksaan fisik kapal dilakukan oleh petugas KSOP atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebelum SPB diterbitkan.