Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Teriakan ‘Hidup Jokowi’ Menggema Saat Kaesang Blusukan di Pasar Inpres Manonda Palu

    Teriakan ‘Hidup Jokowi’ Menggema Saat Kaesang Blusukan di Pasar Inpres Manonda Palu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di sela-sela agenda Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11), Ketua Umum Kaesang Pangarep blusukan ke Pasar Inpres Manonda.

    Kunjungan ini dilakukan Kaesang Pangarep sebelum memulai pembukaan Rakorwil DPW PSI Sulteng.

    Kaesang hadir didampingi Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Bendahara Umum Fenty Noverita, dan jajaran DPP lainnya.

    Saat Kaesang berkeliling terdengar teriakan “hidup PSI” dan “hidup Jokowi”.

    Pria kelahiran 25 Desember 1994 itu juga sempat berbincang dengan pengunjung dan para pedagang pasar inpres.

    Seorang perempuan yang sedang hamil bahkan meminta Kaesang untuk mengelus perutnya.

    “Mas Kaesang, coba dulu elus perutku. Supaya ganteng dan lancar rezeki nanti anak ini,” ucap si bumil.
    Kaesang lantas tertawa mendengar hal itu lalu menurutinya.

    Dia juga meladeni setiap ajakan berswafoto dengan warga dan sempat memborong jajanan lokal.

    Saat ingin berkeliling pasar, Kaesang, Ahmad Ali menggunakan becak dan menarik perhatian warga sekitar.

    Dalam Rakorwil tersebut, Kaesang menegaskan dirinya jauh-jauh terbang ke Palu, Sulteng bukan untuk main-main. Ia menyampaikan, Sulawesi Tengah akan menjadi pionir dari PSI di 2029.

    “Saya juga ingin menegaskan, saya hadir di sini, kita bukan untuk main-main. Kita hadir di sini, DPP hadir di sini untuk mempersiapkan kita bisa menang di 2029,” tekannya.

    Ia mengingatkan kader PSI memperkuat struktur akar rumput mulai dari tingkat DPW hingga DPC. Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu bahkan sesumbar mampu mengalahkan partai besar seperti Nasdem di Pemilu mendatang.

  • Media Inggris Sebut Sosok Giovanni Van Bronckhorst yang Dekat untuk Tangani Timnas Indonesia

    Media Inggris Sebut Sosok Giovanni Van Bronckhorst yang Dekat untuk Tangani Timnas Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pembahasan dan rumor pelatih baru Timnas Indonesia memang jadi perbincangan hangat bukan hanya skala nasional melainkan internasional.

    Terbaru, media asing asal Inggris, Football Insider 247 punya spekulasi menarik terkait kandidat pelatih baru Timnas Indonesia.

    Media Football Insider 247 mengeluarkan nama asisten pelatih Arne Slot di Liverpool, Giovanni Van Bronckhorst sebagai kandidat.

    Football Insider 247 menyebut bahwa Van Bronckhorst kini masuk dalam pertimbangan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.

    “Asisten pelatih Liverpool Giovanni van Bronckhorst sedang dipertimbangkan untuk mengisi posisi manajer (pelatih) Timnas Indonesia, menurut sumber kepada Football Insider,” tulis Football Insider 247.

    Menurut media Inggris itu ada faktor penting di balik munculnya nama Van Bronckhorst sebagai kandidat.

    Mereka menyinggung faktor kedekatan sepak bola Indonesia dan Belanda.

    Apalagi, sejumlah pemain Skuad Garuda memiliki latar belakang lahir di Belanda dan dianggap menjadi alasan logis dalam pemilihan pelatih.

    “Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) sedang mencari pelatih kepala baru setelah pemecatan Patrick Kluivert bulan lalu akibat kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026,” ujar Football Insider 247.

    “Indonesia memiliki hubungan erat dengan Belanda dengan semakin banyaknya pemain warisan naturalisasi di kubu Indonesia yang lahir di Belanda,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Danny Pomanto Segera Turun Gunung Menangkan PDIP di Sulsel

    Danny Pomanto Segera Turun Gunung Menangkan PDIP di Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Andi Ridwan Wittiri (ARW) kembali terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Sulsel dalam Konferda VI, yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Senin, 24 November 2025.

    ARW ditetapkan kembali sebagai ketua formatur setelah mendapat amanah dari DPP, dan diumumkan langsung oleh Wakil Bendahara DPP PDIP, Yuke Yurike. Dia didampingi oleh dua formatur personalia, Mesakh Raymond Rantepadang dan Risfayanti Muin.

    Ketua SC Konferda, Rudy Pieter Goni (RPG) menyampaikan, ARW sudah resmi menjadi ketua DPD. Itu juga baru dibuka oleh DPP lewat lembar rahasia yang disaksikan oleh seluruh peserta.

    ”Tadi sudah dibuka oleh DPP lembar rahasianya, tersegel. Disaksikan oleh semua calon ketua DPD yang hadir dan yang muncul nama Andi Ridwan Wittiri (ARW) sebagai ketua, didampingi Mesakh Raymond Rantepadang dan Risfayanti Muin,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan, surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umun Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. ”Itu untuk satu periode kepengurusan lima tahun ke depan,” imbuhnya.

    Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menyampaikan, sejak awal dirinya sudah menegaskan siap diberi amanah apa saja. Meski telah mengikuti fit and proper test, tetapi dirinya tidak mematok jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Sulsel.

    ”Saya kan bilang sama teman-teman media, bahwa apa pun perintah partai saya siap. Kan (saya) tidak ketua mi, kalau misalnya pengurus, saya siap apa saja,” tuturnya.

    Lebih lanjut mantan Wali Kota Makassar dua periode itu menyampaikan, pada intinya dirinya siap berkontribusi untuk partai. Baik itu dalam hal pemikiran mau pun pekerjaan lainnya.

  • Said Didu soal Vonis 4 Tahun Eks Driut ASDP: Ini Murni Kriminalisasi, Persis Kasus Tom Lembong

    Said Didu soal Vonis 4 Tahun Eks Driut ASDP: Ini Murni Kriminalisasi, Persis Kasus Tom Lembong

    FAJAR.CI.ID,JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu menyoal vonis vonis empat tahun terhadap eks Dirut PT ASDP, Ira Puspadewi.

    Didu mengaku telah berdiskusi dengan Zaim Uchrowi. Suami dari Ira Puspitadewi.

    “Diskusi dengan Bung Zaim Uchrowi (teman lama) suami Mba Ira mantan Dirut ASDP yang dikriminalisasi oleh @KPK_RI bersama putranya,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa (25/11/2025).

    Setelah diskusi itu, dia menyimpulkan dua hal. Pertama, dia menegaskan kasus tersebut kriminalisasi.

    Dia juga menyamakan kasus Ira dengan kasus Tom Lembong. Tom setelah divonis diketahui menerima abolisi dari Presiden Prabowo.

    “Kesimpulan saya: pertama, ini murni kriminalisasi. Kedua, kasus ini persis sama dengan kasus Tom Lembong,” bebernya.

    Selain itu, Didu menyimpulkan bahwa vonis terhadap Ira adalah langkah sistematis. Dilakukan oleh perampok negara.

    “Ini langkah sistimatis perampok negara untuk memberikan rasa ketakutan kepada orang baik untuk memperbaiki negerinya,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Hakim Ketua yang mengadili perkara tersebut, Sunoto menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Dia mengatakan mestinya Ira divonis bebas.

    “Maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, para terdakwa seharusnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslag van rechtsvervolging,” kata Sunoto pada sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengutip Antara, Jumat (21/11/2025).

  • Ahmad Ali Sebut Jokowi Bukan Pembohong, Makanya Bisa Jadi Presiden

    Ahmad Ali Sebut Jokowi Bukan Pembohong, Makanya Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas dan terbuka sempat menyatakan mendukung penuh dan siap bekerja keras untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baik di DPP, DPD, sampai desa-desa.

    Jokowi mengucapkan komitmen itu pada Kongres PSI di Solo, akhir Juli 2025. Ia dipastikan akan turun gunung untuk memenangkan PSI di Pemilu 2029 mendatang.

    Ketua Harian PSI Ahmad Ali membeberkan, Jokowi telah berjanji segera membantu perjuangan partai berlambang gajah itu.

    Akan tetapi, PSI meminta ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini untuk fokus beristirahat terlebih dahulu supaya bisa memulihkan kondisi kesehatannya 100 persen kembali.

    Sebab, mereka menilai, pertarungan yang sesungguhnya baru akan terjadi di tahun 2027, 2028, dan 2029.

    Bahkan, ketika Jokowi sudah turun gunung nanti, PSI jemawa akan terjadi badai politik, di mana kader partai pemenang pun rela pindah ke PSI.

    Ali menyampaikan ini saat Pra Rakerwil Seluruh Kader PSI Se-Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025) malam.

    “Pak Jokowi sudah berjanji pada saya, insya Allah beliau akan totalitas berjuang bersama-sama, akan tempur, turun ke lapangan, berjuang bersama-sama membersamai kita untuk memenangkan PSI,” ujar Ahmad Ali saat mengunjungi Ponpes Anharul Ulum di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/11/2025).

    Hanya saja, Ali menyebut PSI meminta Jokowi untuk lebih banyak beristirahat saat ini.

    “Hari ini beliau kami minta untuk lebih banyak istirahat, memulihkan supaya kondisinya fit 100 persen. Sehingga nanti 2027 beliau kembali prima seperti biasa. Dan beliau saya mewakili betul efek Jokowi itu masih sangat kuat di Indonesia,” jelasnya.

  • Kuliti Sepak Terjang Ahmad Ali, Jhon Sitorus: 2022 hingga 2025 Isinya Masalah Semua

    Kuliti Sepak Terjang Ahmad Ali, Jhon Sitorus: 2022 hingga 2025 Isinya Masalah Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus, Jhon Sitorus, blak-blakan menguliti sepak terjang Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang belakangan getol menyentil PDI Perjuangan.

    Ia secara terang-terangan menyinggung rekam jejak Ahmad Ali sejak masih berada di Partai NasDem hingga kini bergabung dengan PSI.

    “Ahmad Ali, 2022 dicopot dari ketua fraksi Nasdem di DPR,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (25/11/2025).

    Tidak berhenti di situ, Ahmad pada 2024 lalu dicopot dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai besutan Surya Paloh itu.

    “2025 rumahnya digeledah KPK, uang, jam dan tas disita. 2025 gabung PSI,” Jhon menuturkan.

    Melihat Ahmad Ali yang dipenuhi masalah, Jhon menduga, keputusannya bergabung dengan PSI hanya mencari perlindungan.

    “Kesimpulannya, orang ini penuh dengan masalah, ditampung partai penuh masalah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan Ahmad Ali.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian.

    “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik.

    “Supaya terus ada dalam frame pemberitaan, makanya dia serang NasDem lah, serang PDIP lah,” sebutnya.

    Ia menyebut pola tersebut kerap digunakan partai kecil untuk menjaga eksistensi mereka.

    “Ya begitulah cara Partai Gurem untuk selalu berada dalam frame pemberitaan supaya tidak hilang,” lanjutnya.

  • Megawati Lebih Pilih Andi Ridwan Wittiri Sebagai Ketua PDIP Sulsel, Ini Kata Danny Pomanto

    Megawati Lebih Pilih Andi Ridwan Wittiri Sebagai Ketua PDIP Sulsel, Ini Kata Danny Pomanto

    Diketahui, dalam seleksi Bakal Calon Ketua DPD PDIP Sulsel belum lama ini, Danny mengaku dipanggil khusus oleh DPP. Tanpa melalui pengusulan DPC dan PAC, juga tidak mencalonkan diri atau pun menggalang kekuatan. Hal ini mengindikasikan, DPP PDIP memang menaruh perhatian lebih kepada mantan Wali Kota Makassar tersebut.

    Pengamat politik Universitas Hasanudin, Ali Armunanto menilai, kondisi tersebut menempatkan Danny sebagai pihak yang diperhitungkan. Sebab, Danny memang memiliki track record yang baik dalam dunia politik.

    “Kondisi ini tentu menempatkan Danny Pomanto sebagai salah satu figur yang diperhitungkan oleh DPP PDIP. Apalagi dia kan dipanggil khusus, tidak mendaftar dan tidak didaftarkan oleh pengurus di tingkat bawah,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia menyampaikan, apa pun jabatan yang diberikan PDIP nantinya, tetap membuka peluang bagi dirinya untuk ambil bagian dalam kontestasi politik mendatang, khususnya dalam Pilgub Sulsel. Mengingat, dia juga sudah punya pengalaman dalam kontestasi tersebut.

    “Pak Danny ini kan dilihat dari figurnya, dia populis dan elektoralnya cukup baik di Sulsel. Sehingga, apa pun jabatannya di PDIP nanti akan tetap membuka rug itu kepadanya, terlebih lagi kalau dia menjadi ketua,” lanjutnya.

    Danny sendiri sempat mengaku dirinya siap mengemban amanah apa saja dari DPP. pada intinya, dia hanya ingin bekerja untuk partai dan memberi kontribusi yang baik untuk partainya.

    “Saya ini kan dipanggil oleh DPP, tentu ini sebuah kehormatan. Saya tidak dicalonkan DPC, cuma DPP minta saya ikut fit and proper test ini di Jakarta. Saya juga tidak memilih jabatan, mau sekretaris, wakil ketua, atau Bappilu juga tidak apa-apa,” kata dia.

  • Peringati Hari Guru Nasional, BRI Peduli Beri Apresiasi dan Salurkan Bantuan di SDN Sukamahi 02 Megamendung

    Peringati Hari Guru Nasional, BRI Peduli Beri Apresiasi dan Salurkan Bantuan di SDN Sukamahi 02 Megamendung

    FAJAR.CO.ID, BOGOR- Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional pada 25 November 2025, BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli menggelar kegiatan bertajuk “Ini Sekolahku – Persembahan untuk Guru”. Kegiatan ini dilaksanakan di SDN Sukamahi 02, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kegiatan “Ini Sekolahku – Persembahan untuk Guru” dilaksanakan dengan berbagai agenda, di antaranya pentas seni guru, penyaluran paket sembako, serta pemberian dana apresiasi bagi para pendidik. Kegiatan ini disambut antusias oleh para guru sebagai ruang untuk mengekspresikan diri sekaligus mendapatkan dukungan nyata atas kontribusinya dalam dunia pendidikan.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi nyata bagi para guru yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa, khususnya di tingkat Sekolah Dasar.

    “Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November menjadi momentum untuk menghargai dedikasi para guru. Melalui kegiatan ini, BRI Peduli berupaya memberikan pengalaman yang lebih bermakna dengan menghadirkan rangkaian kegiatan apresiasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh para guru,” ungkapnya.

    “Harapannya, peringatan Hari Guru Nasional ini menjadi pengalaman bermakna bagi para guru, tidak hanya melalui perayaan seremoni, tetapi juga melalui pemberian apresiasi nyata, inspirasi, serta dukungan terhadap kesejahteraan mereka,” imbuhnya.

    Di lain pihak, Heri Jaya Subrata, salah seorang guru di SDN Sukamahi 02 mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan Hari Guru Nasional di sekolah tersebut memberikan semangat dan motivasi bagi para guru untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan, khususnya bagi pendidikan di SDN Sukamahi 02.

  • Fatwa Baru MUI: Sembako dan Rumah Tidak Boleh Dipajaki, Minta Pemerintah Kaji Ulang

    Fatwa Baru MUI: Sembako dan Rumah Tidak Boleh Dipajaki, Minta Pemerintah Kaji Ulang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru. Larangan pengenaan pajak untuk kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah yang ditinggali.

    “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Asrorun Niam Sholeh, dalam siaran persnya, dikutip Selasa (25/11/2025).

    “Itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak,” tambahnya.

    Fatwa itu disebut Pajak Berkeadilan. Ditetapkan dalam Forum Munas MUI yang berlangsung 20-23 November 2025 di Hotel Mercure, Jakarta.

    Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan. Di dalam arti lain, merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat).

    “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak”, ujar Niam.

    Adapun fatwa pajak berkeadilan sebagai berikut:

    Ketentuan Hukum

    Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepadawarga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan. e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).

    Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar’i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah(ulil amri), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

    Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (dharuriyat) tidak boleh dibebanipajak secara berulang (double tax)

    Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak.

    Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

    Warga negara wajib ?menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada angka 2 dan 3.

    Pemungutan pajak yang tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.

    Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajaksebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak).

    Rekomendasi

    Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dan berpemerataan maka pembebanan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak (ability pay). Oleh karena itu perluadanya peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.

    Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat.

    Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajakpenghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajakwaris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

    Pemerintah wajib mengelola pajak denganamanah dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah).
    (Arya/Fajar)

  • Menhan Sjafrie Paparkan Penguatan Kekuatan TNI dalam Rapat dengan Komisi I DPR

    Menhan Sjafrie Paparkan Penguatan Kekuatan TNI dalam Rapat dengan Komisi I DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada penggunaan, pembinaan, dan pembangunan kekuatan TNI secara menyeluruh.

    Hal tersebut disampaikan Sjafrie ketika menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

    “Pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan negara, Republik Indonesia, dan menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Sjafrie.

    Sjafrie juga menjelaskan, pembangunan kekuatan TNI perlu dilakukan secara optimal, termasuk penguatan TNI Angkatan Darat melalui penambahan batalyon guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Dia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan ini akan difokuskan pada misi kemanusiaan serta rehabilitasi infrastruktur di daerah terdampak konflik.

    “Kami berharap kontrol sosial dari para wakil rakyat di Komisi I tetap berjalan intensif, serta memberikan kritik yang konstruktif kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan begitu, setiap tugas yang diamanahkan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik disertai pengawasan yang efektif,” kata Sjafrie. (Pram/Fajar)