Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Besok Terakhir! BKN Tegaskan Tidak Ada Lagi Perpanjangan Waktu Pengajuan Usulan PPPK Paruh Waktu

    Besok Terakhir! BKN Tegaskan Tidak Ada Lagi Perpanjangan Waktu Pengajuan Usulan PPPK Paruh Waktu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan perpanjangan waktu pengajuan usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hanya diberikan selama lima hari. Artinya besok merupakan hari terakhir pengajuan usulan tersebut. Para pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi pusat maupun daerah diminta memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya.

    Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen, menyebut jadwal pengadaan PPPK paruh waktu tetap berjalan sesuai rencana. Hingga kini, belum ada instruksi untuk memperpanjang lagi.

    “Perpanjangan usulan PPPK paruh waktu hanya lima hari, yakni sampai 25 Agustus. Yang belum memasukkan usulan tolong diperhatikan jadwalnya, jangan mepet-mepet,” kata Suharmen, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Ia menegaskan, kepala daerah sudah mengetahui konsekuensi apabila tidak mengusulkan PPPK paruh waktu. Menurutnya, pemerintah daerah yang harus berhadapan langsung dengan tenaga honorer jika usulan tidak diajukan.

    BKN, lanjutnya, siap menetapkan pertimbangan teknis (Pertek) Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK paruh waktu apabila usulan sudah diajukan instansi pusat maupun daerah. “BKN sudah siap menetapkan NIP PPPK paruh waktu, sekarang tinggal kecepatan pemda saja,” ujarnya.

    Terkait tenaga honorer dalam database BKN yang berstatus tidak memenuhi syarat (TMS), Suharmen menegaskan tidak bisa diangkat menjadi ASN PPPK paruh waktu. Salah satu syarat mutlak adalah pernah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK sebagaimana diatur dalam UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

  • Lewat Pameran BRI, Pengusaha Muda Asal Bali Pasarkan Fashion dengan Sentuhan Digital

    Lewat Pameran BRI, Pengusaha Muda Asal Bali Pasarkan Fashion dengan Sentuhan Digital

    FAJAR.CO.ID, JIMBARAN — Dari sebuah keisengan di masa pandemi, Haluan Bali kini menjelma menjadi brand sustainable fashion yang memadukan keindahan seni tradisional Indonesia dengan sentuhan modern yang penuh warna dan telah memasarkannya ke Australia hingga Belanda. Melalui karya-karya uniknya, usaha fashion lokal ini tidak hanya menghadirkan produk unik, tetapi juga mampu memberdayakan sekitar.

    Haluan Bali sendiri lahir pada tahun 2020 saat pendirinya yaitu Defria Kirana, berinisiatif membuat jaket yang dapat digunakan di tengah pandemi COVID-19. Produk tersebut dirancang tidak hanya stylish, tetapi juga nyaman, dan mampu menghadirkan semangat positif di tengah suasana penuh duka saat itu.

    “Setiap pola kami gambar sendiri, mengangkat tema Nusantara dengan terus konsisten menghadirkan sentuhan warna cerah yang eyecatching. Kebetulan, seiring perkembangan bisnis, selain jaket, kita sudah memproduksi kemeja, dan outer,” tutur Defria.

    Lebih lanjut, sebagai seorang lulusan IT, Defria Kirana nyatanya terus memutar otak untuk bisa memberikan nilai tambah produknya kepada pelanggan. Dari situlah lahir konsep ‘Baju Bisa Bicara’, yang membedakan karyanya dari produk fashion lain. Di mana, pada 2021, ia melakukan scale-up dengan menambahkan teknologi Augmented Reality (AR).

    “Dengan AR, saat pakaian tersebut di-scan, muncul video yang menjadi medium storytelling untuk mengisahkan Indonesia,” ungkap Defria.

    Menariknya, kecintaannya pada teknologi berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Defria berujar, jika dulu Haluan Bali masih banyak memanfaatkan polyester, kini perlahan ia memilih material yang lebih berkelanjutan, termasuk organic fabric, agar tiap karyanya tidak hanya indah dipakai, tetapi juga ramah bagi bumi.

  • Rakyat Dicekik Pajak, Anggota DPR Nikmati Pajak Ditanggung Negara?

    Rakyat Dicekik Pajak, Anggota DPR Nikmati Pajak Ditanggung Negara?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Ary Prasetyo, menyinggung kabar tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR RI.

    Tunjangan itu termasuk untuk perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan dan komponen tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

    “Sementara rakyat dicekik pajak,” kata Ary di X @Ary_PrasKe2 (24/8/2025).

    Dikatakan Ary, fasilitas ini membuat anggota dewan bebas dari beban pajak penghasilan karena seluruhnya ditanggung negara.

    “Anggota dHewan menikmati pajaknya ditanggung negara! Kan huasyuuuuu,” tandasnya.

    Tunjangan perumahan dan komponen PPh 21 ini menjadi perhatian karena dinilai mengalami ketimpangan dengan kondisi rakyat yang harus membayar pajak penuh.

    Sebelumnya, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Askar, mengungkap persoalan ketidakadilan pajak di Indonesia.

    Dikatakan Media, para pejabat negara justru tidak dikenakan pajak atas gaji yang mereka terima.

    “Gaji pejabat itu gak dikenakan pajak, jadi pejabat-pejabat itu nggak bayar pajak,” kata Media Askar blak-blakan, dikutip pada Selasa (19/8/2025).

    “Tidak hanya bupati itu, menteri, anggota dewan, pak Prabowo sekalipun nggak bayar pajak dari penghasilan yang diterima dari APBN,” tambahnya.

    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kondisi ini jelas melukai rasa keadilan publik. Sementara di sisi lain, pemerintah justru membebankan beban pajak kepada masyarakat.

    “Ini yang melukai dan menodai ketidakadilan itu,” tegasnya.

    Kata Media, ketika pemerintah membutuhkan tambahan anggaran, bukannya menarik pajak dari kelompok oligarki atau orang-orang super kaya, justru yang dipilih adalah jalan pintas berupa pemotongan anggaran daerah.

  • Teddy Gusnaidi Tegaskan Pemerintah Bukan Penyedia Lapangan Kerja, Bagaimana dengan Janji Anak Jokowi?

    Teddy Gusnaidi Tegaskan Pemerintah Bukan Penyedia Lapangan Kerja, Bagaimana dengan Janji Anak Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, merespons tagihan 19 juta lapangan pekerjaan yang pernah dijanjikan putra sulung Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dikatakan Teddy, janji menciptakan 19 juta lapangan kerja itu merupakan sesuatu yang tidak benar dan tidak bakal terjadi.

    “Saya dapat pastikan bahwa itu tidak benar Prabowo-Gibran menyampaikan, mereka akan menyediakan 19 juta lapangan kerja,” kata Teddy di X @TeddGus (24/8/2025).

    Ditegaskan Teddy, posisi Pemerintah bukan sebagai penyedia lapangan kerja. Dan, masyarakat perlu memahami hal tersebut.

    “Pemerintah itu bukan pihak yang menyediakan pekerjaan, menerima para pekerja, bukan,” Teddy menuturkan.

    “Pemerintah itu membuka dengan kebijakan-kebijakannya itu akhirnya bisa membuka peluang terbukanya lapangan kerja,” tambahnya.

    Teddy bilang, tentang 19 juta lapangan pekerjaan mestinya tidak lagi terus dibicarakan jika semua pihak memahami situasinya.

    “Bicara 19 juta lapangan kerja, sudah clear yah bahwa narasi yang disampaikan oleh orang-orang ini, ketika mereka menagih Pemerintah, dapat dipastikan itu adalah keliru,” kuncinya.

    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, menyebut Indonesia merupakan negara yang besar. Untuk itu, pembangunan harus terus dilakukan agar merata di seluruh Indonesia.

    “Indonesia ini negara besar, kita harus mampu keluar middle income trap, kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Gibran saat menyampaikan visi dan misinya pada debat kedua Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

  • Dua Penalti Persib Gagal, Maung Bandung Kembali Raih Hasil Negatif dari Tim Promosi di Awal Musim Ini

    Dua Penalti Persib Gagal, Maung Bandung Kembali Raih Hasil Negatif dari Tim Promosi di Awal Musim Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Persib Bandung kembali harus gagal meraih hasil sempurna saat bersua tim promosi. Kali ini Maung Bandung harus puas bebagi poin dari PSIM Yogyakarta 1-1.

    Berlaga di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu (24/8/2025) Maung Bandung mengambil inisiatif serangan.

    Sejumlah peluang pun berhasil diciptakan Mark Klok dkk. Namun hingga babak pertama usai belum ada gol tercipta dari kedua tim.

    Gol akhirnya tercipta di menit ke 64. Berawal dari tusukan Nermin Haljeta memanfaatkan umpan daerah.

    Namun pergerakannya dilanggar oleh Bek Persib Julio Cesar. Wasit pun menganggap hal itu pelanggaran. Penalti untuk PSIM.

    Ze Valente pun sukses menaklukkan Teja Paku Alam dan membuat PSIM unggul 1-0.

    Bukan tanpa peluang, Persib juga mendapatkan voucher penalti pada menit ke-71. Sayangnya Uilliam gagal mengekseskusinya. Tendangan striker Brazil itu terbang tinggi di atas mistar gawang Cahya Supriadi.

    Namun kesabaran para pemain Bandung akhirnya membuahkan hasil. Patricio Matricardi berhasil menyamakan kedudukan dimasa tambahan Waktu. Sundulannya di menit 90+6 berhasil besarang mulus di gawang Cahya.

    Persib sebenarnya berpotensi untuk meraih kemenangan, namun sepakan penalti Mark Klok di menit 90+11 gagal menjebol gawang Cahya Supriadi.

    Skor akhir 1-1 pun menjadi kesimpulan pada laga tersebut.

    Hasil ini merupakan hasil buruk kedua Persib Bandung dari Tim Promosi di musim ini.

    Sebelumnya, Maung justru kalah tipis 2-1 dari tuan rumah Persijap Jepara.

    Start ini tentunya menjadi hal yang buruk bagi sang juara bertahan. Bojan Hodak harus segera menemukan ramuan khusus untuk memecahkan masalah ini jika ingin bermimpi untuk Kembali meraih jura Super League musim ini. (zak/fajar)

  • Polimedia Makassar Ajak UMKM Eceng Gondok Tingkatkan Penjualan Lewat E-Commerce

    Polimedia Makassar Ajak UMKM Eceng Gondok Tingkatkan Penjualan Lewat E-Commerce

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Dosen dari Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) PSDKU Makassar memberikan pemberdayaan untuk UMKM.

    Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertajuk “Optimalisasi Sistem Pemasaran dan Pembukuan Digital”, para pengabdi memberikan ilmu dan pengajaran sesuai bidang keahliannya masing-masing

    Berlangsung di Hotel Almadera Makassar Sabtu (23/8/2025), puluhan Ibu-Ibu UMKM pengrajin Eceng Gondok.

    Komunitas ini menamakan diri mereka Pemberdayaan Kasih Bunda ini diundang oleh para Dosen dari Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) PSDKU Makassar..

    Dalam kegiatan ini, ibu-ibu UMKM ini mendapat pembekalan pengetahuan tentang e-commerce, penjelasan tentang efisiensi pembukuan digital.

    Kemudian ada pelatihan penggunaan dan pemanfaatan website yang diisi oleh praktisi profesional di bidangnya.

    Seluruh agenda pelatihan ini ditujukan agar Komunitas Pemberdayaan Kasih Bunda dapat memaksimalkan potensi, minat, serta penjualan produk hasil kerajinan tangan eceng gondok mereka dapat dikenal lebih luas.

    Terkait kegiatan ini, Ketua Pengabdi, Nugrah Juniar Umar menjelaskan, kegiatan ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh mitranya setelah berkomunikasi dengan intens sebelumnya.

    “Selama proses komunikasi, kami terus mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi mitra, sehingga kegiatan ini terwujud sesuai kebutuhan mereka,” kata Nugrah Juniar.

    “Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi fondasi mereka dalam beradaptasi di dunia digital, khususnya di bidang pemasaran dan pembukuan. Hal ini diperkuat dengan hadirnya Nurdyansa, praktisi profesional di bidang IT yang memfasilitasi komunitas dalam pembuatan dan pengelolaan website sebagai media e-commerce hasil karya mereka,” ungkapnya.

  • Edy Mulyadi Bongkar Dugaan Jokowi Murka, Benarkah OTT Noel karena Tak Setuju Abraham Samad Dikriminalisasi?

    Edy Mulyadi Bongkar Dugaan Jokowi Murka, Benarkah OTT Noel karena Tak Setuju Abraham Samad Dikriminalisasi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wartawan senior Edy Mulyadi mengaitkan penangkapan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer alias Noel, dengan dugaan kriminalisasi Abraham Samad.

    Edy mengungkapkan analisisnya terkait dugaan alasan Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

    Dikatakan Edy, ada kemungkinan sikap Noel yang belakangan tidak sejalan dengan Jokowi memicu situasi ini.

    “Gegara bela Abraham Samad dan serang Silfester, Noel jadi korban Jokowi?,” kata Edy di X @CAMERALIVE6849 (24/8/2025).

    Ia menjelaskan, Noel sebelumnya secara terbuka mendukung mantan Ketua KPK Abraham Samad yang disebut-sebut mengalami kriminalisasi.

    “Noel tak mau bela Jokowi. Dia terang-terangan dukung Abraham Samad yang dikriminalisasi,” ungkap Edy.

    Bukan hanya itu, Noel juga pernah melontarkan kritik terhadap Silfester Matutina, sosok yang juga dikenal sebagai pendukung Jokowi.

    “Noel juga serang Silfester, Jokowi pun marah. Jadilah Noel kena OTT KPK. Begitu?” tandasnya.

    Untuk diketahui, sebelum diamankan KPK melalui OTT pada Rabu (20/8/2025) kemarin, Immanuel Ebenezer sempat tampil di salah satu program televisi nasional.

    Dalam acara tersebut, ia membahas turut polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Noel mengaku tidak terkejut jika Abraham Samad, mantan Ketua KPK, mengalami kriminalisasi terkait isu ijazah palsu Jokowi.

    Sebagaimana diketahui, Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada 13 Agustus 2025 dalam kasus tersebut. Samad sendiri menilai langkah itu sebagai bentuk kriminalisasi terhadap dirinya.

  • Tanggap Bencana Gempa Poso, BRI Peduli Salurkan Bantuan Bagi Korban Terdampak

    Tanggap Bencana Gempa Poso, BRI Peduli Salurkan Bantuan Bagi Korban Terdampak

    FAJAR.CO.ID, POSO — BRI terus berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan tanggap becana gempa bumi di Poso, Sulawesi Tengah, setelah wilayah tersebut dilanda gempa berkekuatan magnitudo 5,8 pada Minggu (17/08).

    Berdasarkan data  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (20/08) tercatat korban jiwa akibat gempa bertambah menjadi dua orang. Selain itu 9 orang mengalami luka berat dan 32 lainnya luka ringan.

    BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menyalurkan bantuan tanggap bencana bagi warga terdampak bencana khususnya di Desa Masani, Kec. Poso Pesisir. Bantuan diberikan berupa beras, air mineral, makanan bayi, gula, dan lain-lain.

    “Bantuan diserahkan langsung oleh pekerja BRI melalui Unit Kerja BRI terdekat di wilayah terdampak. Kami memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dapat meringankan beban mereka”, ungkap Coprorate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi.

    BRI juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana gempa sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pasca bencana.

    Hendy menegaskan bahwa BRI melalui program BRI Peduli selalu turut berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana.

    “Kami pastikan BRI senantiasa proaktif dan bergerak cepat menyalurkan berbagai bantuan bagi warga terdampak bencana yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan ketulusan BRI kepada masyarakat agar dapat segera pulih”, pungkas Hendy.

  • Digeber Mentan Amran Sulaiman, Beras Premium Kembali Muncul di Pasar, Harga Turun Rp1.000

    Digeber Mentan Amran Sulaiman, Beras Premium Kembali Muncul di Pasar, Harga Turun Rp1.000

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasca heboh masalah pelanggaran standar mutu, beras premium mulai kembali hadir di pasar ritel setelah sebelumnya sempat ditarik.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin menyebut, pasokan masih terbatas dan distribusinya belum merata di seluruh daerah.

    Podusen telah mulai mengirimkan beras hasil produksi terbaru sejak Agustus 2025.

    Menurut Solihin, sebagian ritel masih menampilkan stok lama yang belum sempat diretur. Beberapa produsen sebenarnya telah meminta retur, tetapi penggantian dengan produk baru masih menunggu realisasi. 

    “Harapan kami, produksi baru benar-benar sesuai kualitas premium sehingga pasokan kembali stabil. Kualitas harus dijaga karena beras premium selama ini menjadi andalan bagi konsumen,” tegasnya dikutip pada Minggu (24/8/2025).

    Untuk menjaga daya beli masyarakat, produsen menurunkan harga sebesar Rp1.000 per kemasan lima kilogram. Dengan demikian, harga beras premium kini mencapai Rp73.500 per kemasan lima kilogram, di bawah HET Rp74.500.

    Solihin mengakui penjualan sempat terpengaruh akibat keputusan peritel menurunkan produk lama yang terindikasi oplosan. 

    “Volume penjualan berkurang karena merek beras yang terindikasi (oplosan) berkontribusi besar terhadap penjualan,” katanya. 

    Meski begitu, ia memastikan peritel tetap menjual beras bermutu sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

    Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis harga beras akan terus melandai dalam waktu dekat. 

  • Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Fajar.co.id, Jakarta — Immanuel Ebenezer, salah satu pendukung garis keras Jokowi telah resmi jadi tersangka KPK. Total ada 11 tersangka dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang ditangkap KPK.

    Kasus ini pun jadi sorotan hangat publik. Banyak yang menilai, kasus tersebut hanya puncak dari gunung es. Ada banyak kasus yang masih harus diselidiki berkaitan dengan kebijakan di rezim Jokowi.

    Pandangan itu salah satunya disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Sa’id Didu. Dia bahkan menuliskannya dengan huruf kapital.

    “DUGAAN SAYA, NOEL HANYA PUNCAK GUNUNG ES KORUPSI JOKOWER DAN TERMUL,” tulis Said Didu, melansir akun media sosialnya, Minggu (24/8/2025)

    Penangkapan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) atas korupsi yang dilakukan di Kemenaker menurut dugaannya hanya puncak gunung es korupsi yang dilakukan oleh Jokower dan Termul selama 10 tahun kekuasaan Jokowi dan masih dilanjutkan sampai sekarang.

    “Korupsi tersebut masih tersembunyi di bawah 20 karpet korupsi rezim Jokowi,” ujar Said Didu.

    Berikut 20 kasus tersembunyi yang diyakini mantan anggota DPR RI itu masuk ranah dugaan korupsi:

    1) Jalan TOL : pembelian ruas tol swasta, pengadaan tanah, dan kenaikan harga pembangunan lebih 2 kali lipat.
    2) Infrastruktur lain : Bandara, Kereta Api, Pelabuhan, dan Jalan.
    3) Pelepasan hutan sekitar 5 juta hektare
    4) Pemberian ribuan izin tambang
    5) Pengadaan BBM, Gas, dan Crude
    6) Bansos
    7) Dana Desa
    8) Judi Online
    9) pencetakan sawah baru, irigasi, dan bendungan
    10) Pembangunan IKN
    11) Pemberian Proyek Strategis Nasional
    12) Pengadaan barang dan jasa di BUMN
    13) Penggusuran tanah rakyat seperti di PIK-2
    14) Penyelundupan
    15) Izin dan kuota impor beras, gula, daging, garam, kedele
    16) Pajak
    17) Bea dan cukai
    18) Penjualan aset negara
    19) CPO dan minyak goreng
    20) Kelautan : ekspor pasir laut, pemagaran laut, dan izin penguasaan laut dan pantai ke swasta.