Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Belajar dari Gerakan Stop de Kindermoord Belanda atas Keracunan MBG

    Belajar dari Gerakan Stop de Kindermoord Belanda atas Keracunan MBG

    Dr. Dono Baswardono Harap ada Langkah Tegas yang Diambil Pemerintah Soal Ramainya Kasus Keracunan karena MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Psychoanalyst , graphologist, sexologist, serta marriage & family therapist, Dr. Dono Baswardono memberi respon soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Respon ini diberikannya ditengah ramainya temuan kasus siswa-siswi yang mengalami keracunan usai mengkonsumsi makan program tersebut.

    Lewat salah satu unggahan di akun Threads pribadinya, Dr. Dono Baswardono memberi perumpamaan.

    Contoh kasus yang dibeberkannya persoalan angka kecelakaan anak di Belanda pada tahun 1970.

    Dimana, sang itu angka kecelakaan anak lumayan tinggi dan dapat sorotan tajam.

    Warga Belanda yang merasa khawatir soal ini pun memberikan respon dengan menggelar kampanye yang berbuah dan mendapatkan hasil.

    “Gegara melihat angka kecelakaan anak-anak, orang Belanda berkampanye ‘Stop de Kindermoord,’ tulisnya dikutip Jumat (26/9/2025).

    “Pada tahun 1970-an, lalu terjadilah perubahan besar infrastruktur yang membuat orang Belanda bersepeda ke mana-mana,” tuturnya.

    Contoh kasus inilah yang diharapnya bisa menjadi pelajaran di tengah ramai polemik siswa keracunan karena program MBG itu.

    Ia berharap ada langkah tegas uang diambil oleh Pemerintah menyikapi kasus yang terjadi ini.

    “Sudah ribuan anak keracunan MBG, dan pemerintah malah keukeuh mempertahankan programnya,” jelasnya.

    “Apa pelajaran yang kalian dapat?,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Anak Buah Megawati Ultimatum Prabowo Soal Ribuan Orang Keracunan MBG: Program Ini akan Mubazir

    Anak Buah Megawati Ultimatum Prabowo Soal Ribuan Orang Keracunan MBG: Program Ini akan Mubazir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam menyusul maraknya kasus keracunan yang dialami siswa di sejumlah daerah tanah air.

    Salah satu yang terparah adalah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang telah menetapkan situasi darurat atau kejadian luar biasa (KLB) karena banyaknya siswa yang keracunan hidangan MBG.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menegaskan bahwa persoalan keracunan dalam program MBG bukan semata pada pelaksana lapangan, tapi lebih disebabkan oleh kelemahan sistem. Karena itu, ia mendorong agar rekomendasi yang muncul diarahkan pada perbaikan tata kelola dan bukan penghentian program.

    Menurutnya, tanpa perbaikan sistem, kasus keracunan akan terus berulang seiring bertambahnya jumlah dapur. Kondisi ini, kata Charles, bisa memunculkan trauma di kalangan orang tua sehingga anak-anak tidak lagi diizinkan mengkonsumsi makanan dari program MBG.

    “Kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, tanpa adanya kampanye negatif sekalipun, saya punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG. Jadi program ini akan mubazir, akan sia-sia. Anggaran ratusan triliun yang disediakan akan terbuang sia-sia,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Jumat (26/9/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan solusi dan alternatif pengelolaan MBG agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi. Misalnya menunjuk pihak sekolah untuk menyediakan menu MBG yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa.

  • Indonesia dan Radiogram yang Diabaikan

    Indonesia dan Radiogram yang Diabaikan

    Slogan pembangunan yang indah di baliho, di Laptop para pemimpin, atau klaim pertumbuhan ekonomi yang gemerlap. Padahal, di balik angka-angka itu, ada jurang ketidakadilan sosial, ada kemiskinan struktural, dan ada kerentanan lingkungan yang nyata.

    Jika keangkuhan membuat kita menutup telinga dari peringatan, maka bahaya yang menghadang tak terhindarkan. Indonesia bisa saja mengulang nasib Titanic, karam bukan karena takdir, melainkan karena kelalaian manusia.

    Pelajaran Titanic sederhana tapi mendalam: kapal sebesar apa pun akan selamat hanya jika mau mendengarkan peringatan dini. Keselamatan tidak ditentukan oleh baja tebal atau mesin modern, melainkan oleh sikap rendah hati untuk menerima kritik.

    Demikian pula Indonesia. Negeri ini akan tetap berlayar dengan selamat hanya jika pemerintah mau membuka telinga pada suara rakyat. Kritik bukan ancaman, melainkan radiogram penyelamat. Akademisi, jurnalis, aktivis, hingga warga biasa, mereka adalah pengirim pesan yang menjaga kapal besar bernama Indonesia agar tetap pada jalurnya.

    Kita semua tentu berharap Indonesia tidak menjadi Titanic. Kita ingin negeri ini sampai di dermaga tempat tujuan kita berlabuh yaitu keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan bangsa. Tapi itu hanya mungkin jika radiogram dari masyarakat sipil tidak lagi diabaikan.

    Wallahu a’lam bishshawab
    Sungguminasa, 26 September 2025

  • PORDI Gandeng Tokoh Agama dan Adat, Tegaskan Komitmen Berantas Judi, Narkoba, dan Miras

    PORDI Gandeng Tokoh Agama dan Adat, Tegaskan Komitmen Berantas Judi, Narkoba, dan Miras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pendidikan menyatakan tekad untuk memberantas praktik judi, narkoba, dan minuman keras (miras) di tanah air.

    Ketua Umum PB PORDI, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si, yang juga pernah menjabat Ketua PB NU Periode 2000-2010, menegaskan komitmen ini sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga generasi bangsa dari dampak buruk ketiga permasalahan tersebut.

    “PORDI bersama segenap tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pendidik bertekad memberantas judi, narkoba, dan miras di Bumi Nusantara,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).

    Penegasan itu juga tertuang dalam AD/ART PB PORDI yang mengusung motto 4 N + 1, yaitu No Judi, No Alkohol, No Narkoba, No Rokok, dan Tertib Ibadah.

    Gerakan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menekan penyebaran perilaku destruktif di tengah masyarakat. PORDI menegaskan perannya bukan hanya sebagai organisasi olahraga, tetapi juga bagian dari upaya menjaga moralitas bangsa.

    PORDI juga memastikan setiap turnamen domino yang digelar di bawah naungannya harus terbebas dari praktik perjudian. Andi Jamaro Dulung menekankan bahwa olahraga domino merupakan wadah untuk menjalin persaudaraan, meningkatkan prestasi, sekaligus melestarikan budaya, bukan ajang taruhan.

    “Kami memastikan semua kegiatan resmi PORDI tidak boleh tercemar dengan praktik perjudian. Domino adalah olahraga rekreasi dan kompetisi sehat, bukan perjudian,” tegasnya.

    Sebagai bentuk komitmen, PORDI menerapkan regulasi ketat dalam setiap turnamen, termasuk pengawasan langsung dari panitia dan pengurus organisasi. PORDI juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta tokoh masyarakat untuk menindak tegas oknum yang mencoba menyusupkan unsur perjudian dalam kompetisi.

  • Soal Video Wapres Gibran Periksa Tas Siswi, Sutan Mangara Harahap: Apa Wapres Jadi Satpam Sekolah?

    Soal Video Wapres Gibran Periksa Tas Siswi, Sutan Mangara Harahap: Apa Wapres Jadi Satpam Sekolah?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Sutan Mangara Harahap angkat suara terkait video Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka memeriksa tas siswa saat mengunjung salah satu sekolah rakyat.

    Sutan Mangara menyebut, siswi SMP meski di sekolah tetap memiliki hak privasi. Sehingga membuka tas dan memeriksa isinya menjadi sebuah pelanggaran etika.

    “Jika negara lewat Wapres bisa seenaknya masuk ruang kelas dan menggeledah, ini preseden buruk bagi demokrasi & pendidikan,” tulis Sutan Mangara di akun media sosialnya, Kamis (25/9).

    Dia menyebut, wapres tidak punya otoritas hukum untuk menggeledah tas siswa. Bahkan menurutnya, wilayah itu menjadi ranah guru atau aparat hukum (jika ada dugaan pelanggaran serius).

    “Aksi ini malah dinilai menjadi preseden butuk di mata publik. Publik bisa bertanya: apa kerja Wakil Presiden? Menyelesaikan masalah bangsa atau jadi satpam sekolah? Kalau tas anak SMP saja harus dibuka oleh Wapres?,” tandasnya.

    Dia lantas menyingguh bahwa Negara Indonesua butuh pemimpin yang fokus pada strategi besar, bukan gimmick receh. Rakyat butuh kebijakan, bukan tontonan.

    “Kalau pejabat negara bisa seenaknya masuk sekolah dan membuka tas anak, apa bedanya dengan negara yang abai pada hak privasi dan batas kewenangan? Anak-anak sekolah butuh pendidikan dan keteladanan, bukan demonstrasi kekuasaan?,” tandasnya.

    Namun, video tentang aktivitas Wapres Gibran di salah satu sekolah rakyat itu tidak seperti yang dibayangkan sejumlah pihak.

    Dilansir dari unggahan TikTok @m.faridsakti, kala itu Gibran Rakabuming tidak sedang menggeledah isi tas murid perempuan.

  • Jelang Muktamar X, Dukungan terhadap Agus Suparmanto Semakin Menguat sebagai Caketum PPP

    Jelang Muktamar X, Dukungan terhadap Agus Suparmanto Semakin Menguat sebagai Caketum PPP

    FAJAR.CO.ID, SAMARINDA — Dukungan terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto sebagai caketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar X semakin menguat.

    Setelah beberapa DPW menyatakan dukungan, kini giliran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)PPP Kalimantan Timur menyatakan dukungan yang sama.

    Dukungan DPW PPP Kaltim itu juga diikuti seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Kaltim untuk mendukung Agus seabagai ketum partai.

    “Alhamdulillah, DPW PPP Kaltim bersama sepuluh DPC PPP se-Kaltim bulat sepakat mengusung bapak Agus Suparmanto untuk maju tampil memimpin PPP masa bakti 2025–2030,” ungkap Sekretaris DPW PPP Kaltim Leny Marlina kepada awak media dikutip Kamis (25/9).

    Leny menuturkan kesepakatan dukungan DPW dan DPC PPP se-Kaltim diungkapkan setelah mereka melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II di Hotel Grand Jamrud, Kota Samarinda, Rabu (24/9).

    Dia menyebut, Agus dianggap sebagai figur yang tepat dan mampu mengembalikan kejayaan PPP, sehingga didukung DPW Kaltim.

    “DPW PPP Kaltim menganggap bahwa Agus Suparmanto itu sosok figur yang cakap untuk memimpin PPP ke depan, dengan misi utama mengembalikan PPP ke Senayan,” ujar dia.
    Leny juga merasa Agus punya kedekatan dengan ulama hingga pondok pesantren, sehingga wajar didukung sebagai Caketum PPP.

    “Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa figur AS (Agus Suparmanto, red) itu sosok yang dekat dengan ulama, pondok pesantren, dan relasi politik nasional. Tentu ini sangat cocok dengan background PPP sebagai partai yang berasas dan berbasis masyarakat Islam,” ujar dia.

  • BKN Perpanjang Pengisian DRH, Perubahan Pengajuan Formasi PPPK Paruh Waktu Masih Terbuka

    BKN Perpanjang Pengisian DRH, Perubahan Pengajuan Formasi PPPK Paruh Waktu Masih Terbuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memperpanjang jadwal pengisian DRH PPPK paruh waktu. Ini untuk memberi kesempatan para honorer yang belum mengisi DRH hingga waktu yang telah ditentukan.

    Perpanjangan jadwal pengisian DRH PPPK paruh waktu ini juga membuka ruang perubahan detail alokasi formasi PPPK Paruh Waktu masih terbuka bagi honorer.

    Diketahui, BKN kembali memperpanjang jadwal untuk yang ketiga kalinya menjadi 27 September.

    “Provinsi Jawa Timur membuka ruang untuk perubahan pengajuan formasi PPPK paruh waktu. Hari ini saya sudah mengajukan beberapa perubahan dan alhamdulillah direspons dengan baik,” kata Ketua umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika dilansir JPNN, Kamis (25/9).

    Dia menambahkan, perubahan pengajuan bisa dilakukan di dinas atau cabang dinas masing-masing. Perubahan detail alokasi PPPK paruh waktu antara lain, salah unit kerja, upgrade kualifikasi pendidikan, perubahan status PPPK paruh waktu (dari teknis ke guru atau sebaliknya). Perubahan usulan bisa dilihat pada akun sscasn masing-masing PPPK Paruh Waktu.

    “Harus dipastikan kembali sudah sesuai usulan kawan-kawan honorer yang tertulis di link http://s.id/UjiPublikUsulanPPPKParuhWaktu sheet Rekap Perubahan Detail Formasi PPPK Paruh Waktu,” terang Faisol.

    Setelah itu, lanjutnya, lakukan pengecekan pada akun sscasn masing-masing PPPK Paruh Waktu.

    Apabila masih terdapat kesalahan ataupun revisi perubahan dan ada tambahan usulan perubahan, mohon segera melaporkan ke PIC masing-masing paling lambat tanggal 26 September pukul 10.00 WIB (dengan membedakan sheet antara revisi perubahan usulan baru). Sesuai arahan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tambah Faisol, khusus untuk perubahan teknis ke guru ada persyaratannya, antara lain:

  • Dian Sandi PSI Jelaskan Panjang Lebar soal Pendidikan Gibran: Beda Sistem RI dan Singapura

    Dian Sandi PSI Jelaskan Panjang Lebar soal Pendidikan Gibran: Beda Sistem RI dan Singapura

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, kembali blak-blakan mengenai polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dikatakan Dian, persoalan itu seharusnya tidak dipermasalahkan karena berkaitan dengan hak orang tua dan perbedaan sistem pendidikan antarnegara.

    “Pertama-tama yang harus kita ketahui dan sepakati adalah, hak semua orang tua untuk menyekolahkan anaknya dimana pun. Kedua, perbedaan sistem pendidikan antar Indonesia dan Singapura,” ujar Dian di X @DianSandiU (25/9/2025).

    Lanjut Dian, orang tua bebas memilih jalur pendidikan bagi anak, selama lembaga pendidikan itu diakui oleh negara.

    Bahkan, homeschooling atau jalur pendidikan nonformal tetap sah mengeluarkan ijazah, asalkan mendapat izin dari dinas pendidikan terkait.

    “Bahkan sekarang banyak yang sekolah di rumah masing-masing (Home Schooling). Bayangkan sekolahnya di rumah, ijazahnya nanti biasanya nitip di sekolah formal sesuai ijin dari Dinas Pendidikan Pemda setempat,” katanya.

    Ia mencontohkan, baik SMA negeri, swasta, madrasah, hingga PKBM lewat Paket C tetap sah mengeluarkan ijazah jika telah berizin.

    Maka, menurut Dian, sah atau tidaknya ijazah bukan hal yang bisa diperdebatkan.

    Lebih jauh, Dian memaparkan adanya perbedaan signifikan antara sistem pendidikan Indonesia dan Singapura.

    “Tidak ada larangan kepada siapapun untuk pindah sekolah ke Singapura, selama memegang ijin tinggal. Hanya saja, kita Indonesia harus mengikuti sistem pendidikan di negara tersebut,” jelasnya.

    Di Singapura, kata dia, jenjang SMP bisa ditempuh 4 hingga 5 tahun, berbeda dengan Indonesia yang hanya 3 tahun.

  • Rupiah Melemah tapi IHSG Meroket, Pengamat Ungkap Dua Kemungkinan

    Rupiah Melemah tapi IHSG Meroket, Pengamat Ungkap Dua Kemungkinan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan IHSG menguat beberapa waktu terakhir. Namun dianggap ironi karena rupiah yang melemah.

    Pegiat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto angkat suara. Ia menyebut ada dua kemungkinan IHSG menguat.

    “IHSG meroket karena dua kemungkinan,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (25/9/2025).

    Gigin berspekulasi ada permainan bandar. Itu kemungkinan pertamanya.

    “Pertama, digoreng oleh para bandar yang akan panen cuan sebelum dijual lagi sebelum harga anjlok,” ujarnya.

    Kemungkinan lainnya, ia menyebut kondisi ini masih terus berubah.

    “Kedua, dilihat dari sisi dollar harga saham turun tajam dan akan masih merosot lagi seiring dengan melemahnya rupiah,” ujarnya.

    IHSG Rabu (24/9/2025) ditutup menguat tipis 1,35 poin atau 0,02% ke 8.126,56, level penutupan tertinggi sepanjang masa.

    Indeks sempat menyentuh 8.169 intraday dengan nilai transaksi Rp38 triliun dan 55,1 miliar saham berpindah tangan dalam 3 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar tembus Rp15.000 triliun.

    Namun pada hari ini, IHSG melemah 61,80 poin atau 0,76 persen ke posisi 8.064,76 pada perdagangan pukul 09.15 WIB. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 8,12 poin atau 1,00 persen ke posisi 800,65.

    “Investor kini menanti data klaim pengangguran Amerika Serikat (AS), inflasi PCE, serta perkembangan negosiasi anggaran AS yang berisiko memicu government shutdown, apalagi setelah Presiden Donald Trump membatalkan pertemuan penting dengan pimpinan oposisi,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

  • 364 Siswa Keracunan di Bandung Barat, Bupati Tetapkan KLB, Gubernur Jabar Turun Tangan

    364 Siswa Keracunan di Bandung Barat, Bupati Tetapkan KLB, Gubernur Jabar Turun Tangan

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG BARAT — Kasus keracunan massal kembali terjadi di Jawa Barat. Kali ini, ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

    Ratusan pelajar tersebut menjadi korban setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Data sementara mencatat ada 364 anak terdampak, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA atau SMK sederajat.

    Mereka mengeluhkan gejala mulai dari mual, pusing, sesak napas, hingga kejang-kejang.

    Situasi darurat ini membuat Koalisi Kawal MBG mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program andalannya itu.

    Pemkab Bandung Barat pun menetapkan insiden tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB).

    “Supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh. Dari data yang saya dapat sampai pagi ini, ada total 364 korban yang terdampak. Sekitar 225 yang sudah dipulangkan,” ungkap Bupati Bandung Barat, Ritchie Ismail, saat menjenguk sejumlah korban, kemarin.

    Bupati yang akrab disapa Jeje itu menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi penuh.

    “Dan khusus untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Cipongkor ini kami tutup dulu untuk kami lakukan investigasi,” tegasnya.

    Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sejak Januari hingga September 2025, sedikitnya 6.452 siswa di berbagai daerah mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program MBG.

    Kasus terbaru ini juga mendapat perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Saya minggu depan mengundang Kepala MBG (BGN) yang membidangi di wilayah Jawa Barat untuk melakukan evaluasi secara paripurna, secara terbuka, agar berbagai problem yang terjadi, keracunan siswa tidak terulang lagi,” kata Dedi.