Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Gara-gara 2 Artis DPR, Bendera PAN Dicopot Massa, Heru Subagia Bilang Partai Ini di Zona Bahaya

    Gara-gara 2 Artis DPR, Bendera PAN Dicopot Massa, Heru Subagia Bilang Partai Ini di Zona Bahaya

    “Dengan begitu, semakin PAN tidak bertindak cepat, partainya akan menjadi sasaran kemarahan masyarakat dan juga demonstran. PAN sudah jadi sasaran amuk massa,” terangnya.

    Sebelumnya, Jhon Sitorus, menduga bahwa demo besar-besaran dan serentak di Indonesia pada 25 Agustus 2025 dipicu oleh orang-orang PAN di DPR RI.

    Hal ini diperkuat oleh adanya video beredar memperlihatkan massa aksi dihadang aparat Kepolisian karena membawa bendera PAN.

    “Dipikir-pikir, entah kebetulan atau nggak aksi hari ini salah satunya dipicu oleh kader-kader partai PAN yang tengil,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Jhon membeberkan bahwa parodi sound horeg Eko setelah aksi joget di sela-sela sidang tahunan MPR terkesan menantang protes publik. Ditambah statement yang dikeluarkan Uya Kuya setelahnya.

    “Uya Kuya yang malah seolah nantangin protes rakyat soal joget-joget,” sebutnya.

    “Di jalanan, aksi masaa ketemu dengan bendera PAN yang kebetulan mengotori visual ibukota Jakarta,” tambahnya.

    Banyaknya bendera PAN di sepanjang jalan karena Partai yang saat ini dipimpin Zulkifli Hasan baru saja memperingati hari terbentuknya. 23 Agustus 2025, PAN telah berusia 27 tahun.

    Jhon bilang, bendera-bendera itu kemudian dibawa oleh massa aksi sebagai perlengkapan secara spontan ke depan gedung DPR.

    “Partai ini memang perlu diberi pelajaran oleh rakyat, agar kader-kadernya gak ntangangin Rakyat. Seperti kata Syahroni, tolol sedunia,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Sekjen DPP PAN, Eko Patrio, telah memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa tidak memiliki maksud apa-apa ketika membuat video parodi sound horeg.

  • Hadirkan Ratusan UMKM Kuliner, BRI Tawarkan Cashback dan Program Menarik di Kampoeng Tempo Doeloe 2025

    Hadirkan Ratusan UMKM Kuliner, BRI Tawarkan Cashback dan Program Menarik di Kampoeng Tempo Doeloe 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya untuk memperkuat penetrasi layanan digital pada ekosistem lifestyle melalui partisipasinya dalam festival kuliner terbesar di Jakarta, Kampoeng Tempo Doeloe 2025.

    Ajang kuliner tahunan yang telah berlangsung sejak 2004 ini kembali hadir pada 15 Agustus – 28 September 2025 di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading. Mengangkat tema “Citarasa Nusantara”, festival menghadirkan lebih dari 100 tenant makanan yang menyajikan beragam kuliner nusantara.

    Beberapa UMKM kuliner legendaris dan populer turut memeriahkan acara ini, di antaranya Sate Maranggi Hj. Yetty, Gudeg Yu Djum, Bakmi Gang Kelinci, Es Doger Pak Asep, Kerak Telor Bang Udin dan Pempek Candy Palembang. Tidak hanya kuliner, pengunjung juga akan dimanjakan dengan hiburan musik di setiap akhir pekan yang menjadikan acara ini sebagai destinasi lengkap untuk rekreasi keluarga.

    Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menegaskan bahwa dukungan BRI pada event Kampoeng Tempo Doeloe merupakan wujud nyata dukungan terhadap pengembangan UMKM sekaligus meningkatkan engagement dengan masyarakat.

    “Melalui BRImo dan QRIS BRI, kami tidak hanya memberikan kemudahan bertransaksi, tetapi juga menghadirkan berbagai keuntungan menarik. Partisipasi BRI di ajang ini menjadi bagian dari upaya kami mendorong literasi keuangan digital sekaligus memperkuat gaya hidup cashless di Indonesia,” ujar Aquarius.

    Selama festival berlangsung, BRI menghadirkan berbagai program menarik, mulai dari cashback 20% untuk transaksi QRIS BRImo, hadiah langsung bagi pengguna BRImo yang aktif melakukan beragam transaksi finansial, pembukaan rekening Tabungan BRI BritAma bundling aktivasi BRImo dengan bonus saldo Rp50 ribu, hingga program top up dana dengan hadiah eksklusif dan lelang top up dana berhadiah gadget premium terbaru. Seluruh program ini dirancang untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih menguntungkan bagi masyarakat.

  • Delapan Wakil Indonesia Tampil Hari Ini, Berikut Jadwal Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

    Delapan Wakil Indonesia Tampil Hari Ini, Berikut Jadwal Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2025

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kejuaraan Dunia Bulutangkis atau ajang BWF 2025 sudah memasuki hari kedua.

    Di hari kedua ini, bakal tampil delapan perwakilan Indonesia dari segal sektor di Adidas Arena, Paris, Prancis, Selasa (26/8/2025) yang dimulai pukul 14.00 WIB atau 15.00 WITA

    Mulai dari tunggal putra, Alwi Farhan yang akan menjalani debutnya di ajang kejuaraan dunia ini.

    Kemudian ada senior di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dan tunggal putri, Putri Kusuma Wardhani yang juga tampil hari ini.

    Dua ganda putra Merah Putih juga akan turun pada hari yang sama di babak kedua setelah mendapatkan bye.

    Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana sama-sama bakal menghadapi lawan yang sulit.

    Dan terakhir untuk sektor ganda campuran, pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari juga dipastikan bakal tampil hari ini.

    Berikut Jadwal Lengkap Delapan Wakil Indonesia di Ajang BWF 2025.

    Lapangan 1

    16.30 WIB: Tunggal Putra – Anthony Sinisuka Ginting vs Toma Junior Popov (Prancis)

    19.00 WIB: Ganda Putra – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Eloi Adam/Leo Rossi (Prancis)

    Rabu, 00.50 WIB: Tunggal Putri – Putri Kusuma Wardani vs Lo Sin Yan Happy (Hong Kong)
    Lapangan 2

    14.00 WIB: Ganda Campuran – Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Ming Che Lu/Hung En-Tzu (Taiwan)

    14.50 WIB: Tunggal Putra – Jonatan Christie vs Matthias Kicklitz (Jerman)

    Rabu, 00.00 WIB: Ganda Putri – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi vs Julie Macpherson/Clara Torrance (Skotlandia) atau Isuri Attanayake/Sithumi De Silva (Sri Lanka)
    Lapangan 4

    15.50 WIB: Ganda Putra – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Hung Kuei Chun/Lui Chun Wai (Hong Kong)

    22.30 WIB: Tunggal Putra – Alwi Farhan vs Nguyen Hai Dang (Vietnam)

    (Erfyansyah/fajar)

  • Adilnomic Presiden Berantas Serakahnomic di 5 Sektor Darurat

    Adilnomic Presiden Berantas Serakahnomic di 5 Sektor Darurat

    Selain itu, BPK pada tahun 2022 menyoroti lemahnya penertiban IUP yang telah dicabut, sehingga masih banyak perusahaan melakukan aktivitas ilegal dan tidak membayar jaminan pascatambang.

    Solusi yang perlu dilakukan:

    Cabut semua izin tambang yang terindikasi KKN atau merugikan negara, sesuai dengan semangat UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang pertambangan minerba. Tinjau ulang seluruh peraturan untuk memastikan royalti dan pajak yang dibayarkan perusahaan benar-benar maksimal bagi kas negara sesuai PP Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNPB di Bidang Usaha Pertambangan.

    Nasionalisasi Aset Strategis, tinjau kemungkinan untuk mengambil alih kembali perusahaan-perusahaan tambang yang terbukti melanggar hukum, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

    Transparansi Perizinan, buat sistem perizinan tambang yang terintegrasi dan bisa diakses publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Berikan hukuman terberat dan sita aset bagi pejabat dan pengusaha yang menjual kekayaan alam negara untuk kepentingan pribadi, berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terkait dengan perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

    Pertanian dan Perkebunan

    Di sektor ini, Serakahnomic bersembunyi di balik kebijakan impor pangan yang tidak transparan dan praktik monopoli lahan. BPS mencatat impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, naik drastis hingga 613,61% dibandingkan tahun 2022 yang sekitar 429.210 ton, menjadikan impor beras pada 2023 sebagai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Lonjakan impor ini, di tengah klaim swasembada, memunculkan kecurigaan adanya permainan mafia yang menciptakan kelangkaan buatan.

    Praktik ini merugikan petani dan rakyat secara langsung, sebagaimana tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) BPS, pada Juli 2024 tercatat hanya 119,61. Angka ini menegaskan bahwa petani masih menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya produksi.

    LHP BPK Semester I Tahun 2024 mengonfirmasi ketidakberesan dalam penyaluran subsidi. Pada 10 BUMN BPK menemukan bahwa dalam pengelolaan subsidi terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan-perundang-undangan sebesar Rp461,63 miliar. Koreksi tersebut diantaranya juga berasal dari subsidi pupuk sebesar Rp338,52 miliar.

    Di sektor perkebunan, Serakahnomic melakukan praktik ekonomi serakah yang merusak sektor perkebunan. Fenomena ini menyebabkan ketidakadilan terhadap masyarakat, terutama petani kecil, perusakan lingkungan, dan kerugian negara.

    Data BPK pada 2019, audit menemukan 2,7 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan hutan. Kemudian BPS pada 2023 menunjukan 72,19 persen petani di Indonesia merupakan petani skala kecil dengan rata-rata pendapatan bersih sebesar Rp 5,23 juta dalam setahun.

  • 66.495 Honorer Ditolak Jadi PPPK Paruh Waktu, Mamuju Sumbang Terbanyak, Disusul Jabar dan Jatim

    66.495 Honorer Ditolak Jadi PPPK Paruh Waktu, Mamuju Sumbang Terbanyak, Disusul Jabar dan Jatim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 66.495 honorer di seluruh Indonesia tampaknya tidak memiliki lagi kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

    Hal itu karena pemerintah pusat dengan tegas menyatakan bahwa jumlah honorer tersebut telah ditolak untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Ada sejumlah alasan sehingga honorer tersebut tidak bisa diangkat PPPK paruh waktu.

    Kabar mengenai nasib 66.495 honorer yang ditolak jadi PPPK paruh waktu itu disampaikan
    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh.

    Zudan menyebut, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi penolakan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu itu. Ia merinci, sebanyak 41,6 persen karena tidak aktif bekerja.

    Lalu, 17 persen penolakan karena alasan tidak ada kebutuhan organisasi, 39,7 persen karena tidak tersedia anggaran, dan 1,6 persen karena honorer tersebut telah meninggal dunia.

    “Dan kalau kita melihat dari sisi alasan ditolak tidak aktif bekerja ada 41,6 persen, tidak tersedia anggaran ini besar kurang lebih 39,7 persen, hampir 40 persen,” kata Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Deputi SDM Kementerian PANRB dan BKN di Jakarta, Senin (25/8).

    Prof Zudan menambahkan, dari data yang dimikiki BKN, daerah yang honorernya banyak ditolak untuk menjadi PPPK Paruh waktu berasal dari 10 daerah yang tercatat menyumbang paling banyak.

    Mulai dari Kabupaten Mamuju yang menolak honorer sebanyak 3.036 orang, disusul Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.564 orang. Lalu sebanyak 2.262 orang honorer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

  • Gara-gara 2 Artis DPR, Bendera PAN Dicopot Massa, Heru Subagia Bilang Partai Ini di Zona Bahaya

    Eko Minta Maaf Usai Berjoget di Tegah Isu Kenaikan Pajak, Herwin Sudikta: Enaknya Jadi DPR Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, turut memberikan komentarnya mengenai permintaan maaf anggota DPR RI, Eko Patrio, yang sempat membuat publik murka.

    Bagaimana tidak, Eko yang disorot netizen bersama rekan satu partainya, Uya Kuya, karena berjoget di tengah penderitaan rakyat dan kenaikan pajak.

    “Enaknya jadi anggota ⁦DPR RI⁩ ya begini ini bikin masalah segampang minta maafnya,” kata Herwin di X @bangherwin (25/8/2025).

    Seperti diketahui, Sekjen DPP PAN itu telah memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa tidak memiliki maksud apa-apa ketika membuat video parodi sound horeg.

    Hal ini diungkapkan Eko kepada awak media di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) kemarin.

    “Malah jauh banget itu (Jika disebut menantang netizen), seandainya ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaflah,” ucap Eko dikutip pada Senin (25/8/2025).

    Sebelumnya, Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, merespons permintaan maaf Sekjen PAN Eko Patrio terkait aksinya berjoget dengan musik horeg yang memicu protes publik.

    Dikatakan Heru, permintaan maaf tersebut tidak tulus dan justru terkesan defensif.

    “Permintaan maaf Eko hari ini justru tidak substansial, karena Eko tidak sepenuhnya meminta maaf kepada publik. Permintaan maafnya lebih ditujukan kepada elite dan kader PAN,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Heru menilai, aksi joget Eko Patrio yang diduga dilakukan di kantor DPP PAN jelas melukai perasaan masyarakat, apalagi di tengah situasi sensitif terkait isu kenaikan gaji DPR.

  • Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir, Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar: Semoga R2-R4 Aman Semua

    Pengusulan PPPK Paruh Waktu Berakhir, Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar: Semoga R2-R4 Aman Semua

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berharap diakomodir, dalam pengusulan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

    Itu diungkapkan mengingat pengusulan PPPK Paruh Waktu berakhir hari ini, Senin, (25/8/2025).

    “Semoga R2-R4 aman semua,” kata Ketua Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar, Muhammad Rivaldi Pratama kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diketahui telah mengantongi nama-nama yang diusulkan. Itu berdasarkan koordinasi Rivaldi dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),

    “Info dari BKPSDM Proses pengusulan nama-nama untuk paruh waktu telah rampung semua,“ ujarnya.

    Soal siapa yang telah diusulkan, Rivaldi mengaku belum tahu pasti. “Sejauh ini kami belum mengetahui ini, jumlah dan nama-namanya akan diumumkan nanti,” terangnya.

    Kata Rivaldi, nama-nama itu nantinya akan diumumkan BKPSDM melalui laman resminya.

    “Nama-nama yang diusulkan paruh waktu, akan diumumkan langsung oleh BKPSDM melalui kanal resmi BKPSDM Kota Makassar,” ucap Rivaldi.

    Pihak BKPSDM Makassar sendiri, saat dikonfirmasi belum menanggapi.

    Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen, menegaskan tidak ada perpanjangan tambahan.

    “Perpanjangan usulan PPPK paruh waktu hanya lima hari, yakni sampai 25 Agustus. Yang belum memasukkan usulan tolong diperhatikan jadwalnya, jangan mepet-mepet,” kata Suharmen dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).

  • Soal Gaji Anggota DPR yang Ditanggung Negara, Said Didu: Itu Berbeda dengan Rakyat

    Soal Gaji Anggota DPR yang Ditanggung Negara, Said Didu: Itu Berbeda dengan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu menyorot tajam terkait gaji dari para anggota DPR.

    Ini berkaitan dengan adanya kabar yang menyebut gaji anggota Dewan bakal ditanggung oleh Negara.

    Merespon hal tersebut, Said Didu lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya memberikan sorotan tajam.

    Ia menyebut semua pajak dalam bentuk apapun untuk penerimaan para pejabat itu akan di negara dalam hal tentunya rakyat.

    “Semua pajak penerimaan pejabat dan pegawai negara yg terima dari negara ditanggung bergara/rakyat,” tulisnya dikutip Senin (25/8/2025).

    Begitu juga dengan BUMN, ia menyebut semua penerimaan para pemimpin juga hampir sama.

    “Semua pajak penerimaan pimpinan dan pegawai BUMN yg diterima dari BUMN ditanggung/dibayar oleh BUMN,” ujarnya.

    Namun, hal berbeda justru diberikan ke para rakyat yang dimana penerimaan gaji tidak sama dengan para pejabat atau pun BUMN.

    Gaji yang diterima oleh rakyat justru pajaknya dibayar sendiri oleh mereka dengan gaji yang didapatkan itu.

    “Semua penerimaan rakyat dari gaji pajaknya dibayar sendiri oleh rakyat,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Permintaan Maaf Setengah Hati, Heru Subagia: Eko Patrio Bikin PAN Malu

    Permintaan Maaf Setengah Hati, Heru Subagia: Eko Patrio Bikin PAN Malu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, merespons permintaan maaf Sekjen PAN, Eko Patrio terkait aksinya berjoget dengan musik horeg yang memicu protes publik.

    Dikatakan Heru, permintaan maaf tersebut tidak tulus dan justru terkesan defensif.

    “Permintaan maaf Eko hari ini justru tidak substansial, karena Eko tidak sepenuhnya meminta maaf kepada publik. Permintaan maafnya lebih ditujukan kepada elite dan kader PAN,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Heru menilai, aksi joget Eko Patrio yang diduga dilakukan di kantor DPP PAN jelas melukai perasaan masyarakat, apalagi di tengah situasi sensitif terkait isu kenaikan gaji DPR.

    “Secara substansi Eko sadar bahwa joget-joget horeg ini mendistorsi entitas PAN. Tapi dalam pernyataannya, Eko justru tidak gentle sepenuhnya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Heru menyebut sikap Eko sebagai bentuk pengecut, karena tidak secara tegas mengakui kesalahan di hadapan publik.

    “Di sinilah letak culasnya atau pengecutnya Eko sebagai Sekjen PAN. Kenapa tidak mengatakan permohonan maaf secara jelas bahwa joget itu salah dan melukai masyarakat? Bukannya malah membela diri,” Heru menuturkan.

    Tambahnya, sebelum video joget Eko viral, dirinya sempat memberi masukan agar video itu segera dihapus. Namun, menurutnya, Eko justru sengaja membiarkan video tersebut beredar.

    “Saya sudah mengomentari dua jam setelah Eko upload, bahkan meyakinkan elit termasuk Ketum PAN bahwa Eko harus hapus video itu,” imbuhnya.

    “Tapi Eko justru tetap melanjutkan, ini langkah politik sepihak yang memicu kegaduhan,” tambah Heru.

  • Pengusulan PPPK Paruh Waktu Pemkot Makassar Rampung, Nama-namanya?

    Pengusulan PPPK Paruh Waktu Pemkot Makassar Rampung, Nama-namanya?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengusulan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berakhir hari ini, Senin, (25/8/2025). Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengantongi nama-nama yang diusulkan.

    Itu diungkapkan Ketua Aliansi Tenaga Honorer R4 Pemkot Makassar, Muhammad Rivaldi Pratama. Berdasarkan kordinasinya dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pengusulannya sudah selesau

    “Info dari BKPSDM Proses pengusulan nama-nama untuk paruh waktu telah rampung semua, sesuai usulan dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” kata Rivaldi kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Lalu, siapa-siapa saja nama yang diusulkan? Itu akan diumumkan BKPSDM melalui laman resminya.

    “Info Terbaru Dari BKPSDM Kota Makassar, nama-nama yang diusulkan paruh waktu, akan diumumkan langsung oleh BKPSDM melalui kanal resmi BKPSDM Kota Makassar,” ujar Rivaldi.

    Soal nasib pegawai honorer R4, ia berharap semuanya masuk pengusulan.

    “BKD telah merampungkan sesuai usulan dari SKPD masing-masing. Semoga R2-R4 aman semua,” terangnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharmen, menegaskan tidak ada perpanjangan tambahan.

    “Perpanjangan usulan PPPK paruh waktu hanya lima hari, yakni sampai 25 Agustus. Yang belum memasukkan usulan tolong diperhatikan jadwalnya, jangan mepet-mepet,” kata Suharmen dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).

    Ia menegaskan, konsekuensi keterlambatan akan ditanggung pemda sendiri karena harus berhadapan langsung dengan honorer di wilayahnya.