Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Daftar Besaran UMSK 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2026, Bekasi Terbesar

    Daftar Besaran UMSK 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2026, Bekasi Terbesar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Provinsi Jawa Barat secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026.

    Ketetapan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025, UMK di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan berdasarkan rekomendasi Bupati/Wali Kota yang sesuai dengan regulasi tentang Upah Minimum.

    “Ini merupakan langkah strategis Pemdaprov Jabar dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di berbagai sektor unggulan,” tulis Pemprov Jabar dalam keterangan resminya, dilansir pada Rabu (31/12/2025).

    UMK tertinggi di Jawa Barat yaitu Kota Bekasi sebesar Rp5.999.443 dan yang terendah adalah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.351.250. Besaran nilai UMK ini harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP).

    Penetapan UMSK Tahun 2026

    Selaras dengan penetapan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.

    Sesuai dengan diktum keputusan tersebut, besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

    Berikut adalah daftar besaran UMSK pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk tahun 2026:

    Kota Bekasi: Rp6.028.033

    Kabupaten Bekasi: Rp5.941.759

    Kabupaten Karawang: Rp5.910.371

    Kota Depok: Rp5.551.084

    Kabupaten Bogor: Rp5.187.305

    Kota Bandung: Rp4.760.048

    Kota Cimahi: Rp4.110.892

    Kabupaten Bandung Barat: Rp3.986.558

    Kabupaten Subang: Rp3.739.042

    Kabupaten Indramayu: Rp3.729.638

    Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622

    Kabupaten Cirebon: Rp2.882.366

    Pemdaprov Jabar menegaskan bahwa seluruh pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMSK dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.

  • Ida Kusdianti: Kalau Ini Dibiarkan, Indonesia Bisa Tinggal Nama di 2030

    Ida Kusdianti: Kalau Ini Dibiarkan, Indonesia Bisa Tinggal Nama di 2030

    Ida secara khusus menyoroti posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut berani mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi melalui produk Peraturan Kapolri.

    “Pembangkangan terhadap putusan MK adalah bukti nyata krisis supremasi hukum. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo justru terlihat tidak lebih berdaya,” ucapnya.

    Ia mengungkapkan bahwa rakyat kini dipaksa diam di tengah akumulasi persoalan struktural yang terus menumpuk.

    Bahkan, Ida menyebut Presiden Prabowo tengah terjebak dalam skenario politik yang disiapkan oleh apa yang ia sebut sebagai “Geng Solo”.

    Menurutnya, publik distrust sengaja diarahkan untuk bermetamorfosis menjadi political trust palsu, bukan demi stabilitas, melainkan membuka jalan bagi skenario kekuasaan lanjutan.

    Ida mengaitkan kondisi ini dengan pernyataan Connie Rahakundini Bakrie yang pernah mengutip informasi dari lingkar kekuasaan, bahwa Presiden Prabowo hanya diberi waktu dua tahun untuk benar-benar memerintah.

    “Jika ini benar, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar kegaduhan politik, tapi fase awal delegitimasi kekuasaan,” imbuhnya.

    Ia mengingatkan, ketika kepercayaan publik dipermainkan, chaos bukan lagi kemungkinan, melainkan konsekuensi sejarah.

    Sekjen Forum Tanah Air (FTA) ini bilang, para tokoh bangsa, akademisi, intelektual, aktivis, hingga rakyat tidak boleh hanya berhenti pada kritik verbal semata.

    “Ini bukan hanya tentang nasib rakyat, tapi nasib bangsa. Kalau Indonesia masih cemas seperti sekarang, jangan bermimpi Indonesia Emas 2045,” kuncinya.

  • Petrus Loyani Singgung Pihak yang Ingin Menggoyahkan Hubungan Jokowi dengan Prabowo

    Petrus Loyani Singgung Pihak yang Ingin Menggoyahkan Hubungan Jokowi dengan Prabowo

    “Itu dikoreksi total oleh Pak Jokowi, dipulihkan nama baiknya dengan dinaikkan bintangnya,” imbuhnya.

    Bagi Petrus, pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hanyalah satu bagian dari proses pemulihan tersebut.

    “Jadi bukan hanya sekedar diangkat menjadi Menteri Pertahanan, tapi lebih dari itu, dipulihkan martabatnya,” Petrus menuturkan.

    Ia menegaskan, pemulihan itu dilakukan secara penuh dan terbuka.

    “Itu sefaktual oleh Pak Jokowi. Selain dia ditarik sebagai Menteri Pertahanan, dipulihkan martabatnya, jenderal penuh, gak tanggung-tanggung,” tegasnya.

    “Bukan cuma dikoreksi pemecatannya dari militer, tapi dijenderal penuhkan,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Petrus juga mengatakan bahwa kemenangan Prabowo dalam Pilpres tidak bisa dilepaskan dari peran Jokowi.

    “Nah kemudian ketika Pak Prabowo berhasil menjadi Presiden, kemenangannya tidak lepas itu dari endorsementnya pak Jokowi,” terangnya.

    Ia menyebut, pada masa itu posisi politik Jokowi masih sangat kuat dan berpengaruh.

    “Posisi Pak Jokowi sangat kuat pada waktu itu. Itu kan fakta politik,” ucapnya.

    Petrus bahkan meyakini, tanpa dukungan Jokowi, peluang Prabowo untuk menang tidak sebesar yang terjadi.

    “Kalau saja Pak Prabowo itu gak di endorse, atau kalau dilihat dari sisi Pak Prabowo, Pak Prabowo itu tidak nempel di Pak Jokowi,” bebernya.

    “Sampai diwakilnya negara politis, belum tentu juga Pak Prabowo itu bisa menang,” sambung dia.

    Menurutnya, kekuatan politik Jokowi saat itu menjadi faktor penentu yang tidak bisa diabaikan.

    “Karena posisi Pak Jokowi yang begitu kuat. Bahwa segala sesuatu tentu tidak bisa dikoreksi,” ucap Petrus.

  • Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bivitri Susanti: yang Pasti, Pemilih Dirugikan

    Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bivitri Susanti: yang Pasti, Pemilih Dirugikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, bicara mengenai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Dikatakan Bivitri, jika pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, maka pihak yang paling dirugikan adalah pemilih itu sendiri.

    “Pilkada tidak lagi langsung, siapa yang untung, siapa yang rugi? Ya pasti yang rugi kita, pemilih,” ujar Bivitri di X @BivitriS (31/12/2025).

    Ia menekankan, skema pemilihan lewat DPRD hanya akan menguntungkan elite politik dan partai, sementara masyarakat semakin dipinggirkan dari proses demokrasi.

    “Parpol judulnya arisan doang itu. Warga jadi cuma obyek makin parah. Mesti dilawan,” sebutnya.

    Pandangan tersebut sejatinya bukan hal baru. Dalam sebuah video reels yang diunggah pada 16 Desember 2024, Bivitri sudah mengingatkan bahaya jika evaluasi demokrasi hanya dilakukan di permukaan, tanpa menyentuh akar persoalan.

    “Evaluasi setelah event demokrasi itu memang selalu perlu ya. Jadi kita bisa setuju soal itu. Cuma masalahnya, waktu mengevaluasi, cara menganalisisnya bagaimana?” kata Bivitri dalam tayangan tersebut.

    Ia menjelaskan, setiap persoalan politik, sosial, dan hukum memiliki lapisan, mulai dari gejala di permukaan hingga akar masalah di bagian paling dalam.

    “Suatu masalah sosial atau masalah hukum, masalah politik itu akan lebih baik solusinya, lebih berkelanjutan. Kalau akar masalahnya yang kita selesaikan, bukan gejalanya,” jelasnya.

    Dalam konteks pilkada, Bivitri menyebut biaya politik sebagai persoalan di lapisan tengah yang kerap disalahpahami.

  • Nurdin Halid: 2026 Harus Jadi Tonggak Kebangkitan Ekonomi Pancasila

    Nurdin Halid: 2026 Harus Jadi Tonggak Kebangkitan Ekonomi Pancasila

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan tahun 2026 harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk membangun ekonomi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berakar kuat pada nilai Ekonomi Pancasila sebagaimana amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

    Menurutnya, Indonesia sedang memasuki fase transisi penting pascapemulihan pandemi Covid-19 dan di tengah penyesuaian terhadap dinamika global yang kian kompleks.

    Nurdin menjelaskan, secara makro pertumbuhan ekonomi nasional dalam dua tahun terakhir relatif stabil pada kisaran 5,0–5,1 persen, dengan inflasi yang terjaga pada rentang sasaran 2,5 ±1 persen.

    Ia menilai stabilitas ini mencerminkan kebijakan fiskal dan moneter yang cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa angka-angka tersebut belum otomatis berarti persoalan mendasar telah selesai.

    “Di balik stabilitas itu, problem struktural masih nyata: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, terbatasnya lapangan kerja berkualitas, sampai ketergantungan impor pada sektor strategis,” kata Nurdin, Rabu (31/12/2025).

    Ia juga menyoroti kerusakan hutan yang masif akibat meluasnya industri ekstraktif yang, menurutnya, berujung pada bencana rutin seperti banjir bandang, banjir rob, dan tanah longsor, serta menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur bernilai triliunan rupiah setiap tahun.

    Di tingkat global, Nurdin menyebut ekonomi dunia menunjukkan tren perlambatan. Proyeksi pertumbuhan global hingga 2026 diperkirakan berada di bawah 3 persen akibat suku bunga tinggi berkepanjangan, konflik geopolitik, dan fragmentasi perdagangan internasional.

  • Bandingkan dengan Prabowo, Sudjiwo Tedjo: 2029 Nanti, Rakyat akan Ingat Gibran Ngasih Susu dan Buku

    Bandingkan dengan Prabowo, Sudjiwo Tedjo: 2029 Nanti, Rakyat akan Ingat Gibran Ngasih Susu dan Buku

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Budayawan Sudjiwo Tedjo membandingkan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dia menilai saat ini dua tokoh itu ada perbedaan citra.

    Intelektual, seperti Rocky Gerung kerap menyanjung Prabowo menghadiri forum internasional.

    “Rocky boleh ngomong, Prabowo ke forum internasional, forum ini, forum ini,” kata Tedjo dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Rabu (31/12/2025).

    Di sisi lain, walau Gibran tak punya citra itu. Menurutnya, Gibran lebih diingat rakyat.

    “Tapi ingat, kalau menurut dari kacamata seorang sutradara kayak Garin Nugroho, Gibran lebih tercatat tuh,” ujarnya.

    Dia memberi contoh pencitraan Gibran. Seperti membagikan susu.

    Bagi kaum intelektual, Gibran lucu sampai diketawai. Tapi menurut Tedjo, itu yang akan diingat rakyat.

    “Datang ngasih. Ngasih susu. Kita ketawa semua, kau intelektual. Tapi rakyat merekam. Sadar nggak sih kaum intelektual ini,” ucapnya.

    Sementara Prabowo, meski punya citra yang baik di hadapan kaum intelektual, tapi rakyat mayoritas tak peduli.

    “Wah Prabowo ke India. Jadi tuan rumah terus. Wah. Rakyat nggak peduli, kita lagi ngomong fakta ini,” terangnya.

    Hal tersebut, menurutnya menunjukkan, bahwa di tahun 2029, Gibran yang akan diingat rakyat.

    Tedjo sendiri tak mendetail 2029 dimaksud. Namun dalam konteks politik, yakni Pemilihan Umum (Pemilu).

    “Yang diketawain, 2029 nanti, yang diingat Gibran bawa buku, dikasi buku,” pungkas Tedjo.
    (Arya/Fajar)

  • Ekonom UI Ingatkan Redominasi Rupiah: Bisa Berdampak pada Keterpurukan Ekonomi

    Ekonom UI Ingatkan Redominasi Rupiah: Bisa Berdampak pada Keterpurukan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ronnie H Rusli mengingatkan dampak redominasi rupiah. Dia berbicara terkait ketidakstabilan dan kepercayaan publik.

    “Resiko utama dalam meredominasi mata uang rupiah adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang akan menyebabkan ketidak kestabilan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mata uang Rp,” kata Ronnie dikutip dari unggahannya di X, Rabu (31/12/2025).

    Jika itu terjadi, Ronnie mengatakan akan terjadi pemindahan deposito ke mata uang negara lain. Baik itu dolar, Yuan, Yen, dan lainnya.

    “Akan menyebabkan Capital Flight (pemindahan deposito ke mata uang negara lain) dan ramai-ramai menukar rupiah kedalam mata uang lebih dari satu negara (US dolar, Yuan, Yen atau dolar Singapore/Australia,” jelas Ronnie.

    Dampaknya berefek domino. Bisa berujung pada keterpurukan ekonomi.

    “Bisa menyebabkan keterpurukan ekonomi nasional karena hilangnya daya beli masyarakat,” terangnya.

    Di sisi lain, dia menyadari tujuan redominasi tersebut baik.

    “Padahal tujuan atau niat baik dari redenominasi mata uang Rp adalah secara teknis mempermudah perhitungan nilai nominal mata uang rupiah dari jumlah nilai nominalnya dengan angka nol yang lebih sedikit,” jelasnya.

    “Tanpa mengubah daya beli mata uang yang sudah diredenominasi dengan tanpa merubah daya beli riel dari mata uang sebelum redenominasi,” tambahnya.

    Karenanya, wacana itu bisa sukses tergantung kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi.

    “Berhasil atau sukses sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi membangun kepercayaan dari masyarakat terhadap kestabilan ekonomi nasional,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Rocky Gerung Nilai Prabowo Tersandera, Oleh Siapa?

    Rocky Gerung Nilai Prabowo Tersandera, Oleh Siapa?

    Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, kembali mengusik posisi Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kali ini, Amien menaruh perhatiannya kualitas kepemimpinan Wapres Gibran yang menurutnya masih jauh dari matang.

    Tokoh reformasi itu melihat keberadaan Gibran sebagai Wapres seolah tidak menjadi persoalan bagi Presiden Prabowo.

    Meski ia tetap menganggap kemampuan kepemimpinan putra sulung Presiden ke-7, Jokowi, tersebut bermasalah.

    “Mentahnya kepemimpinan Gibran Fuhufafa sebagai wabres karena bodoh, pengung, dan pahpoh seolah tidak jadi masalah bagi Prabowo,” ujar Amien dikutip pada Minggu (28/12/2025).

    Namun demikian, Amien mengaku dapat memahami pandangan sebagian pihak yang menilai pemerintahan Prabowo saat ini tak lebih dari kelanjutan pemerintahan sebelumnya.

    “Tetapi saya dapat memahami bila ada orang yang berpendapat pemerintahan Prabowo sesungguhnya merupakan kontinuasi atau sekedar kelanjutan dari rezim Jokowi,” ucapnya.

    Kata Amien, kondisi tersebut memunculkan fenomena baru di tengah masyarakat.

    Khususnya di kalangan generasi muda. Ia menyebut mulai muncul rasa putus asa terhadap masa depan bangsa.

    “Muncul fenomena baru berupa semacam keputus asaan di sementara kalangan anak-anak bangsa,” ungkapnya.

    Ia menggambarkan perasaan itu sebagai keputusasaan yang mendalam, bukan sekadar sikap apatis atau ketidakpedulian terhadap politik dan pemerintahan.

    “Kira-kira kalau dirumuskan dengan singkat mereka mengatakan kami sudah putus asa, tak mungkin ada perbaikan kehidupan bagi bangsa Indonesia,” Amien menuturkan.

  • Seskab Teddy Bilang Helikopter Pribadi Prabowo Diterjunkan ke Aceh Sejak Pekan Pertama, Netizen Heran di LHKPN Tidak Ada

    Seskab Teddy Bilang Helikopter Pribadi Prabowo Diterjunkan ke Aceh Sejak Pekan Pertama, Netizen Heran di LHKPN Tidak Ada

    Fajar.co.id, Jakarta — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menyebut bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, mengirimkan helikopter pribadinya untuk digunakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem agar mempermudah monitoring lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh.

    Teddy menyampaikan bahwa helikopter itu dikerahkan dan bisa digunakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam penanganan bencana.

    Dia mengatakan, sejak hari pertama bencana, pemerintah telah memberikan upaya terbaiknya dalam penanganan di lokasi.

    Pernyataan Sedkab Teddy kemudian viral. Seperti biasa, jiwa intelijen netizen cukup kuat untuk memeriksa kebenaran ucapan tesebut.

    Salah satunya dari akun _diditbocor di Threads. Dia memposting LHKPN yang diambil dari laman KPK mengenai kekayaam Prabowo.

    Namun dari data dalam laporan tersebut tidak ada helikopter.

    Postingan akun Didit Bocor tersebut menuai banyak komentar, baik yang pro maupun yang kontra.

    “Kalau helikopter dibilang punya dia padahal a/n perusahaan. Kalau kebun sawit dibilang bukan punya dia karena a/n perusahaan. Wkwkwkkwwkkww,” tulis seorang warganet di kolom komentar.

    “Gue heran yg nyebokin prabowo melulu. Lebih heran lagi yg nyebokin gratisan, tapi gila2an pula nyebokinnya. Pokoknya semua yg jelek2in prabowo dia musuhin.
    Padahal prabowo tau dia idup di bumi aja nggak. Gak abis thingking 😕,” kritik lainnya. (bs-sam/fajar)

  • Gaji Pensiunan PNS Cair Besok, Taspen Pastikan Ini

    Gaji Pensiunan PNS Cair Besok, Taspen Pastikan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Taspen pastikan pencairan gaji pensiunan PNS pada 1 Januari 2026 tepat pada waktunya meski jatuh pada hari libur.

    Berdasarkan informasi resmi Taspen, Kantor Cabang libur pada 25-26 Desember 2025 dan akan melayani kembali pada 29 Desember 2025. 

    Operasional Call Center libur pada 25 Desember 2025 Pukul 00.00 WIB s.d 26 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB dan akan melayani kembali pada 26 Desember 2025 Pukul 12.01 WIB. 

    Selama libur, Taspen tetap dapat melakukan pengajuan klaim secara online melalui tos.taspen.co.id.

    “Semoga kasih dan kedamaian Natal senantiasa menyertai kita. Selamat merayakan Natal bersama orang-orang tercinta, Sobat!,” jelas Taspen dalam keterangannya.