Author: Fajar.co.id

DJ Donny Dikirimi Paket Ayam Mati hingga Dilempari Molotov, Ferdinand: Ini Teror Kemanusiaan dan Kemerdekaan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengecam keras dugaan teror yang dialami pegiat media sosial sekaligus DJ Donny alias Ramond Dony Adam.

Teror tersebut berupa kiriman paket ayam mati hingga aksi pelemparan bom molotov ke kediaman Donny.

Ferdinand menyebut DJ Donny sebagai sahabatnya dan menganggap aksi tersebut sebagai bentuk intimidasi brutal yang tidak bisa ditoleransi.

“Saya mengecam keras ya, apa yang dialami oleh sahabat saya, DJ Donny itu sahabat saya,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (31/12/2025).

Ia menantang langsung para pelaku teror agar tidak bersembunyi di balik aksi pengecut dan berani berhadapan secara terbuka.

“Saya mengecam keras siapapun yang menjadi pelaku dari teror terhadap saudara Donny,” sebutnya.

“Bahkan saya menantang para pelaku tersebut untuk datang tampak muka berhadapan-hadapan dengan saya dan DJ Donny,” tegasnya.

Ferdinand mengaku siap menghadapi para pelaku secara langsung jika mereka berani menunjukkan diri.

“Saya akan ladeni mereka berdua, siapapun itu. Karena kalau dari CCTV yang berada itu kan dua orang naik motor, saya menantang mereka berhadapan-hadapan muka dengan kami. Jangan jadi pengecut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ferdinand mendesak aparat kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.

Ia menekankan bahwa laporan DJ Donny telah diterima dan harus ditindaklanjuti secara serius.

“Saya berharap dan meminta kepada Polda Metro Jaya yang sudah menerima laporan saudara Donny untuk segera mengusut, melacak siapa pelaku dari pengiriman ayam mati tersebut,” terang dia.

31/12/2025 21:04
Setelah Rismon, Kini Buni Yani Juga Bilang Wapres Gibran hanya Tamatan SMP

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik latar belakang pendidikan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, ikut dikuliti peneliti sekaligus pegiat media sosial, Buni Yani.

Buni Yani menyinggung dokumen surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran sebagai salah satu syarat administrasi saat mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Surakarta pada Pilkada 2020.

Dikatakan Buni Yani, surat penyetaraan tersebut bermasalah secara substansi.

Ia menegaskan bahwa lembaga yang menerbitkan surat itu tidak memahami secara tepat sistem pendidikan yang dijalani Gibran di luar negeri.

“Yang mengeluarkan surat penyetaraan ini tidak paham,” ujar Buni Yani dikutip pada Rabu (31/12/2025).

Tidak berhenti di situ, ia juga mengatakan bahwa lembaga pendidikan UTS Insearch di Sydney, Australia, tidak dapat disamakan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia.

“Bahwa UTS Insearch di Sydney tidak bisa disetarakan dengan SMK,” tegasnya.

Buni Yani menjelaskan, UTS Insearch sejatinya merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai program persiapan menuju perguruan tinggi, bukan institusi setara pendidikan menengah kejuruan. “Karena UTS Insearch cuma kursus persiapan kuliah,” lanjutnya.

Berdasarkan penilaiannya tersebut, Buni Yani menarik kesimpulan keras terkait status pendidikan Gibran.

Ia menyebut bahwa secara akademik, pendidikan Gibran hanya setara dengan jenjang tertentu sebelum pendidikan menengah atas.

“Kesimpulan, pemilik surat keterangan ini cuma tamat SMP. Makzulkan!” tandasnya.

Sebelumnya, Rismon mengunggah sebuah dokumen yang disebut sebagai surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah atas milik Gibran.

31/12/2025 19:33
Presiden Prabowo Batal Umumkan Swasembada Beras pada 31 Desember, Wamentan Ungkap Alasannya

“Tapi kan catatan 31 (Desember 2025) malam itu menjadi penting, kan gitu, Kenapa? Karena swasembada 2025 itu kan dicatat, kalau tanggal 31 (Desember 2025) atau menjelang tanggal 1 (Januari 2026). Kemudian tidak ada lagi impor beras, nah itu menjadi penting,” ujar Sudaryono.

Sudaryono memastikan pencatatan tersebut mencakup komoditas beras dan jagung, sebagai dua pilar utama pangan nasional yang produksinya terus diperkuat melalui kebijakan hulu dan penguatan sektor pertanian di seluruh sentra produksi nasional.

“Tapi bahwa pengumumannya itu, lagi kita pertimbangkan karena lagi kedaruratan (bencana Sumatera), tapi secara pencatatan kita lakukan swasembada beras dan jagung,” katanya pula.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, Indonesia siap mengumumkan swasembada pangan untuk komoditas strategis seperti beras dan jagung pada 31 Desember 2025 pukul 12.00 WIB sesuai target nasional.

Amran menegaskan, capaian swasembada dapat diwujudkan karena produksi nasional meningkat dan distribusi pangan semakin stabil, sehingga ketahanan pangan Indonesia berada pada posisi yang kuat dan terjaga.

“Insya Allah kita berdoa, kita bisa umumkan swasembada nanti. Di tanggal 31 Desember jam 12.00 kita umumkan bahwa Indonesia swasembada,” kata Mentan Amran di sela-sela pelepasan bantuan kemanusiaan 207 truk logistik untuk daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera, di Jakarta, Kamis (4/12).

Terbaru, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026, di Jakarta, Senin (29/12), Amran mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai 3,39 juta ton dan berada pada posisi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

31/12/2025 17:09
Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri di Sepanjang Tahun 2025

Hery Gunardi mengungkapkan bahwa BRI harus terus bertransformasi agar tetap relevan dengan perubahan zaman. “Brand idea kita adalah mendukung setiap ambisi nasabah di seluruh Indonesia, dan our brand personality itu sudah terpercaya namun progresif, ambisius namun penuh rasa hormat, aspiratif namun praktis, universal namun personal, dan terakhir adalah kelas dunia namun sangat Indonesia,” ungkapnya.

Fundamental Kinerja Solid, Cetak Laba Rp41,2T Hingga Q3 2025

Agenda transformasi yang dijalankan secara konsisten sejak Juli 2025 berbuah pada kinerja keuangan BRI yang tumbuh positif dan berkelanjutan sepanjang 2025. Hingga Triwulan III 2025, BRI membukukan laba sebesar Rp41,2 triliun, didukung oleh strategi penghimpunan dana murah (CASA) yang memperkuat efisiensi biaya dana dan fundamental bisnis perseroan.

Di samping itu, total aset BRI tumbuh 8,2% year-on-year menjadi Rp2.123,4 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 8,2% menjadi Rp1.474,8 triliun, sementara penyaluran kredit tumbuh 6,3% menjadi Rp1.438,1 triliun. Dari sisi permodalan, BRI berhasil menjaga rasio kecukupan modal (CAR) di level 25,4%, dengan likuiditas yang sehat melalui Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 86,5%. Kinerja ini mencerminkan kemampuan BRI menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kehati-hatian, dan keberlanjutan.

Peroleh >160 Penghargaan dan Dinobatkan Sebagai Bank of The Year 2025 oleh The Banker

Sepanjang tahun 2025, BRI mencatatkan penguatan reputasi di tingkat domestik, regional, dan internasional, dengan meraih 163 pengakuan dari berbagai lembaga. Salah satu capaian utama tercermin dalam Forbes Global 2000 – The World’s Largest Companies 2025, di mana BRI menempati peringkat ke-349 dari 2.000 perusahaan publik terbesar dunia, sekaligus menjadi perusahaan publik Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam daftar tersebut.

31/12/2025 16:07
Kasus Teror DJ Donny Disentil Jubir PSI: Ingat Ratna Sarumpaet

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan teror dan intimidasi yang dialami pegiat media sosial, sekaligus DJ, Donny, mendadak jadi perdebatan di ruang publik.

Kali ini, isu tersebut turut disinggung oleh Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, melalui akun media sosial X miliknya.

Dian merespons unggahan seorang pengguna X bernama @tekarok007 yang mempertanyakan kejanggalan dalam kasus teror terhadap DJ Donny.

Dalam cuitannya, Dian mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

“Jangan seperti baru pertama kali kena hoax beginian Bang. Ingat kasus Ratna Sarumpaet,” ucap Dian melalui akun @DianSandiU (31/12/2025).

Komentar tersebut merujuk pada unggahan @tekarok007 yang sebelumnya mengaku mencoba menelusuri isu teror terhadap DJ Donny dengan cara mengecek unggahan lama di Instagram milik Donny.

Dalam unggahan itu, ia mengklaim menemukan tulisan tangan Donny yang dianggap memiliki kemiripan dengan tulisan pada kertas teror yang diterima.

“Karena lagi rame isu terror kepada DJ Donny, iseng-iseng chek IG nya dan menemukan tulisan tangannya si Donny. Tapi anehnya kok tulisannya hampir mirip dengan tulisan sang peneror?,” tulis akun tersebut.

Pengguna X itu juga mengajak pihak yang memiliki keahlian grafologi atau analisis tulisan tangan untuk turut meneliti dugaan kemiripan tersebut.

Ia bahkan menyebut beberapa huruf yang dianggap mirip, seperti Y, N, G, J, D, K, A, dan E.

Dalam unggahannya, @tekarok007 menyertakan sejumlah foto sebagai pembanding.

Foto-foto tersebut menampilkan potret DJ Donny serta beberapa lembar kertas berisi tulisan tangan bernada ancaman dan peringatan.

31/12/2025 15:26
Daftar Besaran UMSK 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2026, Bekasi Terbesar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Provinsi Jawa Barat secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026.

Ketetapan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025, UMK di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan berdasarkan rekomendasi Bupati/Wali Kota yang sesuai dengan regulasi tentang Upah Minimum.

“Ini merupakan langkah strategis Pemdaprov Jabar dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di berbagai sektor unggulan,” tulis Pemprov Jabar dalam keterangan resminya, dilansir pada Rabu (31/12/2025).

UMK tertinggi di Jawa Barat yaitu Kota Bekasi sebesar Rp5.999.443 dan yang terendah adalah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.351.250. Besaran nilai UMK ini harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP).

Penetapan UMSK Tahun 2026

Selaras dengan penetapan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.

Sesuai dengan diktum keputusan tersebut, besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Berikut adalah daftar besaran UMSK pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk tahun 2026:

Kota Bekasi: Rp6.028.033

Kabupaten Bekasi: Rp5.941.759

Kabupaten Karawang: Rp5.910.371

Kota Depok: Rp5.551.084

Kabupaten Bogor: Rp5.187.305

Kota Bandung: Rp4.760.048

Kota Cimahi: Rp4.110.892

Kabupaten Bandung Barat: Rp3.986.558

Kabupaten Subang: Rp3.739.042

Kabupaten Indramayu: Rp3.729.638

Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622

Kabupaten Cirebon: Rp2.882.366

Pemdaprov Jabar menegaskan bahwa seluruh pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMSK dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.

31/12/2025 13:37
Ida Kusdianti: Kalau Ini Dibiarkan, Indonesia Bisa Tinggal Nama di 2030

Ida secara khusus menyoroti posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut berani mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi melalui produk Peraturan Kapolri.

“Pembangkangan terhadap putusan MK adalah bukti nyata krisis supremasi hukum. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo justru terlihat tidak lebih berdaya,” ucapnya.

Ia mengungkapkan bahwa rakyat kini dipaksa diam di tengah akumulasi persoalan struktural yang terus menumpuk.

Bahkan, Ida menyebut Presiden Prabowo tengah terjebak dalam skenario politik yang disiapkan oleh apa yang ia sebut sebagai “Geng Solo”.

Menurutnya, publik distrust sengaja diarahkan untuk bermetamorfosis menjadi political trust palsu, bukan demi stabilitas, melainkan membuka jalan bagi skenario kekuasaan lanjutan.

Ida mengaitkan kondisi ini dengan pernyataan Connie Rahakundini Bakrie yang pernah mengutip informasi dari lingkar kekuasaan, bahwa Presiden Prabowo hanya diberi waktu dua tahun untuk benar-benar memerintah.

“Jika ini benar, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar kegaduhan politik, tapi fase awal delegitimasi kekuasaan,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, ketika kepercayaan publik dipermainkan, chaos bukan lagi kemungkinan, melainkan konsekuensi sejarah.

Sekjen Forum Tanah Air (FTA) ini bilang, para tokoh bangsa, akademisi, intelektual, aktivis, hingga rakyat tidak boleh hanya berhenti pada kritik verbal semata.

“Ini bukan hanya tentang nasib rakyat, tapi nasib bangsa. Kalau Indonesia masih cemas seperti sekarang, jangan bermimpi Indonesia Emas 2045,” kuncinya.

31/12/2025 13:16
Petrus Loyani Singgung Pihak yang Ingin Menggoyahkan Hubungan Jokowi dengan Prabowo

“Itu dikoreksi total oleh Pak Jokowi, dipulihkan nama baiknya dengan dinaikkan bintangnya,” imbuhnya.

Bagi Petrus, pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hanyalah satu bagian dari proses pemulihan tersebut.

“Jadi bukan hanya sekedar diangkat menjadi Menteri Pertahanan, tapi lebih dari itu, dipulihkan martabatnya,” Petrus menuturkan.

Ia menegaskan, pemulihan itu dilakukan secara penuh dan terbuka.

“Itu sefaktual oleh Pak Jokowi. Selain dia ditarik sebagai Menteri Pertahanan, dipulihkan martabatnya, jenderal penuh, gak tanggung-tanggung,” tegasnya.

“Bukan cuma dikoreksi pemecatannya dari militer, tapi dijenderal penuhkan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Petrus juga mengatakan bahwa kemenangan Prabowo dalam Pilpres tidak bisa dilepaskan dari peran Jokowi.

“Nah kemudian ketika Pak Prabowo berhasil menjadi Presiden, kemenangannya tidak lepas itu dari endorsementnya pak Jokowi,” terangnya.

Ia menyebut, pada masa itu posisi politik Jokowi masih sangat kuat dan berpengaruh.

“Posisi Pak Jokowi sangat kuat pada waktu itu. Itu kan fakta politik,” ucapnya.

Petrus bahkan meyakini, tanpa dukungan Jokowi, peluang Prabowo untuk menang tidak sebesar yang terjadi.

“Kalau saja Pak Prabowo itu gak di endorse, atau kalau dilihat dari sisi Pak Prabowo, Pak Prabowo itu tidak nempel di Pak Jokowi,” bebernya.

“Sampai diwakilnya negara politis, belum tentu juga Pak Prabowo itu bisa menang,” sambung dia.

Menurutnya, kekuatan politik Jokowi saat itu menjadi faktor penentu yang tidak bisa diabaikan.

“Karena posisi Pak Jokowi yang begitu kuat. Bahwa segala sesuatu tentu tidak bisa dikoreksi,” ucap Petrus.

31/12/2025 12:33
Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bivitri Susanti: yang Pasti, Pemilih Dirugikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, bicara mengenai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dikatakan Bivitri, jika pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, maka pihak yang paling dirugikan adalah pemilih itu sendiri.

“Pilkada tidak lagi langsung, siapa yang untung, siapa yang rugi? Ya pasti yang rugi kita, pemilih,” ujar Bivitri di X @BivitriS (31/12/2025).

Ia menekankan, skema pemilihan lewat DPRD hanya akan menguntungkan elite politik dan partai, sementara masyarakat semakin dipinggirkan dari proses demokrasi.

“Parpol judulnya arisan doang itu. Warga jadi cuma obyek makin parah. Mesti dilawan,” sebutnya.

Pandangan tersebut sejatinya bukan hal baru. Dalam sebuah video reels yang diunggah pada 16 Desember 2024, Bivitri sudah mengingatkan bahaya jika evaluasi demokrasi hanya dilakukan di permukaan, tanpa menyentuh akar persoalan.

“Evaluasi setelah event demokrasi itu memang selalu perlu ya. Jadi kita bisa setuju soal itu. Cuma masalahnya, waktu mengevaluasi, cara menganalisisnya bagaimana?” kata Bivitri dalam tayangan tersebut.

Ia menjelaskan, setiap persoalan politik, sosial, dan hukum memiliki lapisan, mulai dari gejala di permukaan hingga akar masalah di bagian paling dalam.

“Suatu masalah sosial atau masalah hukum, masalah politik itu akan lebih baik solusinya, lebih berkelanjutan. Kalau akar masalahnya yang kita selesaikan, bukan gejalanya,” jelasnya.

Dalam konteks pilkada, Bivitri menyebut biaya politik sebagai persoalan di lapisan tengah yang kerap disalahpahami.

31/12/2025 12:21
Nurdin Halid: 2026 Harus Jadi Tonggak Kebangkitan Ekonomi Pancasila

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan tahun 2026 harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk membangun ekonomi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berakar kuat pada nilai Ekonomi Pancasila sebagaimana amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Menurutnya, Indonesia sedang memasuki fase transisi penting pascapemulihan pandemi Covid-19 dan di tengah penyesuaian terhadap dinamika global yang kian kompleks.

Nurdin menjelaskan, secara makro pertumbuhan ekonomi nasional dalam dua tahun terakhir relatif stabil pada kisaran 5,0–5,1 persen, dengan inflasi yang terjaga pada rentang sasaran 2,5 ±1 persen.

Ia menilai stabilitas ini mencerminkan kebijakan fiskal dan moneter yang cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa angka-angka tersebut belum otomatis berarti persoalan mendasar telah selesai.

“Di balik stabilitas itu, problem struktural masih nyata: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, terbatasnya lapangan kerja berkualitas, sampai ketergantungan impor pada sektor strategis,” kata Nurdin, Rabu (31/12/2025).

Ia juga menyoroti kerusakan hutan yang masif akibat meluasnya industri ekstraktif yang, menurutnya, berujung pada bencana rutin seperti banjir bandang, banjir rob, dan tanah longsor, serta menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur bernilai triliunan rupiah setiap tahun.

Di tingkat global, Nurdin menyebut ekonomi dunia menunjukkan tren perlambatan. Proyeksi pertumbuhan global hingga 2026 diperkirakan berada di bawah 3 persen akibat suku bunga tinggi berkepanjangan, konflik geopolitik, dan fragmentasi perdagangan internasional.

31/12/2025 11:52