Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Purbaya Ungkap Alasan Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Karena Penyimpangan, Tetap Buka Peluang Penambahan

    Purbaya Ungkap Alasan Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Karena Penyimpangan, Tetap Buka Peluang Penambahan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan alasan pemangkasan dana transfer daerah tahun 2025. Dia menyebut karena ada penyimpangan.

    Itu diungkapkan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Kamis (2/10/2025). Setelah Purbaya bertemu dengan sejumlah kepala daerah.

    “Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua, saya cuma ketemu perwakilan,” kata Purbaya.

    Para kepala daerah itu, kata dia, mengeluhkan pemangkasan dana transfer dari pusat. Bagi mereka, itu membuat daerah terbatas.

    Dia pun membeberkan alasannya. Bahwa anggaran dipotong, salah satunya, karena selama ini banyak penyimpangan.

    “Tapi alasan motongnya itu utamanya dulu karena banyak penyimpangan. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul,” ujarnya.

    Menurut dia, meski transfer ke daerah turun Rp200 triliun, program untuk daerah naik signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

    “Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto,” ujarnya.

    Purbaya menambahkan pemerintah menyiapkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp43 triliun.

    Ia membuka peluang transfer kembali ditambah jika ekonomi membaik dan penerimaan pajak meningkat.

    “Kalau daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah dengan cepat,” katanya.

    Dalam pernyataannya, Purbaya juga menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada besaran transfer, tetapi meningkatkan kapasitas dalam menyerap dan mengelola anggaran.

  • Layanan SMM Panel Murah dan Bergaransi

    Layanan SMM Panel Murah dan Bergaransi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Social Media Marketing (SMM) Panel dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemasaran di berbagai chanel media sosial. Platform ini menyediakan beragam layanan seperti pengikut, suka, komentar, tayangan, bagikan dan interaksi media sosial lainnya.

    Menggunakan layanan SMM sudah banyak dilakukan terutama oleh bisnis yang ingin aktif dan menjangkau pelanggan lebih luas melalui media sosial. Rekomendasi panel SMM yang murah dan terpercaya untuk Anda adalah IrvanKede Panel. 

    Layanan SMM Lengkap

    IrvanKede adalah penyedia layanan SMM Panel terbaik di Indonesia. Hadir dengan layanan SMM berkualitas untuk berbagai kebutuhan marketing media sosial Anda. Apapun yang Anda butuhkan, seperti likes, followers, view drop, komentar, dan sebagainya serahkan saja kepada IrvanKede. 

    Platform ini menawarkan layanan lengkap untuk berbagai platform media sosial populer, mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan masih banyak lagi. Memudahkan Anda menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pemasaran media sosial bisnis Anda. 

    Pelanggan dapat memilih layanan yang diinginkan dan pesan langsung ke IrvanKede. Tim akan memproses pesanan Anda agar media sosial Anda bisa naik pengikutnya atau jumlah like-nya. 

    Proses dan Hasil yang Cepat

    Anda mungkin sudah mencoba berbagai cara untuk bisa mendapatkan like atau pengikut di media sosial tetapi tidak kunjung memberikan hasil. Layanan panel ini bisa jadi solusinya karena dapat memberikan Anda apa yang diinginkan dengan hasil yang lebih cepat. 

  • Dukung Realisasi Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita Pemerintah, BRI Akselerasi Penyaluran KPR FLPP

    Dukung Realisasi Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita Pemerintah, BRI Akselerasi Penyaluran KPR FLPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Sebagai wujud nyata dukungan terhadap upaya tersebut, BRI terus mengakselerasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

    Langkah ini sejalan dengan program nasional 3 Juta Rumah serta mendukung realisasi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya cita ke-4 tentang peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta cita ke-5 mengenai pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas.

    Terkait dengan program tersebut, pemerintah menggelar akad massal KPR FLPP dan serah terima kunci bagi 26.000 debitur secara serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia (29/9). Seremoni utama berlangsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Kabupaten Bogor, dan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, beserta Menteri Kabinet Merah Putih. Turut hadir pula Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BRI Hery Gunardi dan Direktur Consumer Banking BRI Nancy Adistyasari.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan perumahan merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjawab kebutuhan rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Perumahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Selain itu, perumahan juga bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, yaitu tiga juta rumah,” tegasnya.

  • Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Profesi Dokter, Yohan Pamuji Marbun: Talenta Sendiri Dibuang

    Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Profesi Dokter, Yohan Pamuji Marbun: Talenta Sendiri Dibuang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Kebidanan dan Kandungan, dr. Yohan Pamuji Marbun, Sp.OG menyampaikan kritik terkait kebijakan dari Pemerintah.

    Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang masih memasang syarat umur.

    Padahal menurutnya, untuk angka pengangguran di Indonesia ini meningkat.

    Kritikan yang disampaikan oleh dr. Yohan Pamuji ditulis di akun Threads pribadinya.

    “Pengangguran naik, tapi lowongan masih pasang syarat umur,” tulisnya dikutip Jumat (3/10/2025).

    Lanjut, ia menyebut profesi dokter yang banyak disebut kurang. Namun faktanya, justru ada pembatasan karena faktor persyaratan usia.

    Karena alasan itulah, Pemerintah disebut lebih banyaj mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri untuk bekerja disini.

    “Dokter katanya kurang, tapi PPDS dipagari usia,” ujarnya.

    “Aneh kan? Lebih absurd lagi, tenaga kerja dan dokter spesialis malah diambil dari luar negeri, dibayar mahal pula,” jelasnya.

    Ia pun menyorot soal umur yang diberi batasan. Menurutnya ini kurang tepat jika dibandingkan dengan luar negeri.

    “Di luar negeri, umur 40–50 masih bisa mulai residency atau karier baru. Di sini, isi kepala kalah sama angka KTP,” paparnya.

    “Talenta sendiri dibuang, lalu kita sibuk beli talenta dari luar,” tutupnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Rocky Gerung Soal Ratusan Massa Aksi di Depan KPK Tuntut Jokowi Ditangkap dan Diadili: Harus Segera Ada Proses

    Rocky Gerung Soal Ratusan Massa Aksi di Depan KPK Tuntut Jokowi Ditangkap dan Diadili: Harus Segera Ada Proses

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK menuntut agar Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditangkap dan diadili. 

    Hal ini berkaitan dengan ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Juga pemakzulan Gibran. 

    Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut isi ini akan terus hidup sampai 2029. Setelah Agustus, para demonstran atau penuntut aspirasi publik akan kembali ke koridor-koridor publik, terutama di KPK. 

    Menurutnya, mobil yang diparkir di KPK bertuliskan adili Jokowi merupakan salah satu hak rakyat untuk diungkapkan yang menjadi ganjalan dalam berdemokrasi. 

    “Itu artinya harus segera ada proses, entah itu di DPR, meja pengadilan. Tapi sekali lagi, bayangan isu ini akan selalu ada, dan akan mengganggu konsentrasi pemerintah. Karena itu pak Jokowi dan Gibran sudah menjadi kegelisahan dari mereka yang melihat politik itu dibersihkan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi,” tuturnya. 

    Lebih lanjut kata Rocky, publik harus berhati-hati melihat bahwa negeri ini sedang dituntun untuk melakukan pemurnian habis-habisan. 

    “Selama isu itu berada dalam pembicaraan publik maka orasi-orasi mahasiswa untuk meminta percepatan atau perhatian publik, atau KPK terhadap keluarga Jokowi itu akan terus ada,” jelasnya. 

    Sebelumnya, massa dari Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menggelar aksi Tangkap dan Adili Jokowi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (2/10/2025).

    Hadir juga mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

  • Mengancam Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya Tegaskan akan Basmi Rokok Ilegal

    Mengancam Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya Tegaskan akan Basmi Rokok Ilegal

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai di Indonesia menjadi masalah tersendiri. Selain mengancam industri tembakau, peredaran rokok ilegal itu juga mengancam pendapatan negara.

    Karena itu, pemerintah menegaskan akan terus berupaya hingga rokok ilegal di tanah air berhasil dibasmi.

    Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Dia memastikan, pemerintah tidak akan memberi ruang bagi peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

    Menurutnya, langkah pemusnahan yang rutin dilakukan di berbagai daerah merupakan wujud ketegasan pemerintah dalam menjaga iklim usaha tembakau yang sehat sekaligus memastikan penerimaan negara dari cukai tetap optimal.

    “Kalau ada pengusaha yang taat membayar pajak, sementara yang lain bebas berjualan tanpa cukai, tentu merugikan yang patuh aturan. Itu sebabnya rokok ilegal harus dibinasakan,” ujar Purbaya seusai memimpin pemusnahan 235 juta batang rokok ilegal hasil sitaan di Jawa Timur, di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya, Kamis (2/10).

    Lebih lanjut, Purbaya menyebut, pemerintah tidak berniat mematikan industri hasil tembakau (IHT) yang legal. Sebaliknya, kebijakan penindakan justru dimaksudkan agar pelaku usaha resmi tetap terlindungi dan penerimaan negara terjaga.

    Purbaya lantas mengungkap rencana pengembangan kawasan industri hasil tembakau di sejumlah daerah yang diduga menjadi pusat produksi rokok ilegal.

    “Kami ingin menciptakan arena yang adil. Pelaku usaha resmi akan terus diberdayakan, tetapi konsekuensinya wajib bayar pajak. Kalau tidak, akan ada sanksi tegas,” ucap mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.

  • Kemenkum Sahkan Kepengurusan PPP 2025-2030, Mardiono Ajak Agus Suparmanto Bersama-sama Besarkan PPP

    Kemenkum Sahkan Kepengurusan PPP 2025-2030, Mardiono Ajak Agus Suparmanto Bersama-sama Besarkan PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Struktur pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 resmi disahkan Kementerian Hukum (Kemenkum).

    Kepengurusan yang disahkan Kemenkum itu yakni hasil Muktamar X di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/10), dengan Ketua Umum, Muhamad Mardiono.

    Atas pengesahan itu, Ketua Umum, Muhamad Mardiono, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah setelah mengesahkan kepengurusan struktur partai yang dipimpinnya.

    Pernyataan ini disampaikan Mardiono merespons keputusan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP periode 2025-2030.

    “Untuk yang pertama saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang pada hari ini telah mengesahkan atas hasil muktamar ke X yang diselenggarakan di Jakarta,” kata Mardiono ditemui dikediamannya, Permata Hijau, Jakarta, Kamis malam (2/10).

    “Alhamdulillah kami mendapatkan pelayanan yang cepat. Sebagaimana karena Kementerian Hukum telah memberikan layanan melalui proses digitalisasi. Ini tentu merupakan satu harapan bagi masyarakat, bagi kami semua agar kita semua bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang cepat dari pemerintah,” sambungnya.

    Mardiono juga menyampaikan terima kasih kepada para kader partai berlambang Kakbah yang telah memberikan dukungan kepada dirinya untuk kembali memimpin PPP pada periode 2025-2030.

    “Selanjutnya juga saya ucapkan juga terima kasih kepada kader-kader Partai Persatuan Pembangunan. Baik apakah itu peserta muktamirin maupun peserta dari luar muktamirin yang telah ikut hadir berpartisipasi dalam selenggaran Muktamar ke X itu,” ucapnya.

  • Cuci Nampan di Dapur MBG Cipatat Viral, Chusnul Chotimah: Sudah Disabuni, Dilempar ke Air Kotor

    Cuci Nampan di Dapur MBG Cipatat Viral, Chusnul Chotimah: Sudah Disabuni, Dilempar ke Air Kotor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meskipun dibangga-banggakan Presiden Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terus mendapatkan kabar miring.

    Kali ini, dapur penyedia makanan di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dipertanyakan usai sebuah video viral memperlihatkan proses pencucian nampan ompreng yang dinilai jauh dari kata higienis.

    Dalam rekaman itu, nampan untuk makan para pelajar hanya dicuci dengan cara disabuni seadanya, lalu dilempar ke dalam wadah berisi air kotor.

    Pemandangan tersebut pun menuai kritik dari Pegiat Medsos, Chusnul Chotimah.

    “Sudah disabuni lalu dilempar ke air kotor. Sudah berapa lama berjalan seperti itu?,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (2/10/2025).

    Chusnul menegaskan bahwa praktik semacam itu sangat membahayakan kesehatan anak-anak.

    “Selama itu pula anak kita makan dari tempat itu,” sebutnya.

    Ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang sejak program ini dijalankan.

    “Apa dari awal nggak dicek tempat cucinya sebelum dikasih izin?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, kembali berbicara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai banyak persoalan.

    Dikatakan Cholil, meski niat awal program ini mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, implementasinya justru menimbulkan masalah baru.

    “Niatnya baik untuk memperbaiki gizi anak Indonesia tapi nyatanya program MBG malah jadi masalah dapur nasional,” ujar Cholil di X @cholilnafis (1/10/2025).

  • Kabar Jokowi Bakal Tarik Laporan soal Ijazah Palsu, Heru Subagia: Roy Suryo Cs Harus Sambut Positif

    Kabar Jokowi Bakal Tarik Laporan soal Ijazah Palsu, Heru Subagia: Roy Suryo Cs Harus Sambut Positif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mantan Presiden Jokowi disebut-sebut ingin berdamai dengan kubu penentang ijazahnya, termasuk Roy Suryo Cs, ikut ditanggapi Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia.

    Dikatakan Heru, langkah Jokowi ini bisa dibaca dalam tiga dimensi. Strategi politik, kebermanfaatan untuk bangsa, dan upaya kompromi yang membuka ruang perdamaian.

    Menurutnya, dari sisi politik praktis, Jokowi membutuhkan gebrakan baru untuk memperbaiki citra publik.

    “Saya melihat pertama dalam konteks politik, saat ini Jokowi betul-betul butuh sebuah permainan baru,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (2/10/2025).

    Ia menyebut, Jokowi tampak menyadari bahwa isu ijazah palsu semakin liar dan menyeret nama anaknya, Wapres Gibran Rakabuming.

    “Bahwa sebuah image positif sangat diperlukan untuk menjadi fondasi besar. Bagaimana politik bisa dikenal, disayang, bahkan diidolakan,” katanya.

    Heru menyinggung pula dugaan kedekatan Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Ini berkaitan dengan fakta bahwa Jokowi saat ini terafiliasi, bahkan diduga keras menjadi dewan pembina PSI,” bebernya.

    Karena itu, menurut Heru, pendekatan politik Jokowi bisa dimaknai sebagai cara membangun citra.

    “Otomatis ini bentuk pendekatan politik praktis yang mengutamakan image positif. Persahabatan politik yang elegan, terbuka, dan friendly menjadi platform utama,” jelas dia.

    Lebih jauh, Heru menilai ada nilai kebermanfaatan jika Jokowi benar-benar mencabut laporannya.

    “Dengan Jokowi menarik tuntutan Roy Suryo Cs, menurut saya ini sangat positif,” katanya.

  • Presiden Prabowo Ultimatum Penipu Negara, Dr Hasrullah: Panglima Tertinggi Sudah Harus Mengambil Tindakan Nyata

    Presiden Prabowo Ultimatum Penipu Negara, Dr Hasrullah: Panglima Tertinggi Sudah Harus Mengambil Tindakan Nyata

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Hasrullah memuji dan mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap penyelenggara negara yang bermental suka menipu negara. Salah satunya perilaku koruptif.

    Hasrullah menyatakan, pidato yang disampaikan sangat bagus. Dia menilai, apa yang disampaikan dalam pidato tersebut mencerminkan political will yang bagus.

    Hasrullah menilai, apa yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan ultimatum bagi para pemangku jabatan penting agar segera membenahi diri, terutama menghindarkan diri dari perilaku menyimpang.

    Hanya saja, dia mengingatkan agar apa yang disampaikan Prabowo tersebut tidak sekadar sebuah pidato yang menggelegar. Namun harus diimplementasikan pada jajaran yang memang dinilai tidak memiliki niat baik untuk membangun bangsa.

    “Pidato akan punya gigi kalau diimplementasikan, tidak hanya membangun sebuah narasi. Jadi tindakan nyata dari Presiden Prabowo harus dilakukan. Gunakan jaksa, polisi, KPK untuk menindaklanjuti itu,” tandas Hasrullah, Kamis (2/10).

    Hasrullah menambahkan, sebagai panglima tertinggi di negeri ini, Presiden Prabowo Subianto sudah harus mengambil tindakan nyata untuk menghentikan perilaku pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangan. Apalagi, dalam berbagai kesempatan, Prabowo telah mengungkap angka-angka terkait jumlah kekayaan negara yang dikorupsi oleh para pejabat.

    Karena itu, dia menilai perlu ada kebijakan atau semacam tenggang waktu yang diberikan kepada penyelenggara negara untuk berubah. Misalnya tiga bulan, enam bulan atau satu tahun. Jika setelah melewati tenggang waktu tersebut mereka tidak berubah, presiden sudah harus menindaknya.