Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Penyaluran KUR BRI Dorong Setengah Juta Pengusaha UMKM Naik Kelas

    Penyaluran KUR BRI Dorong Setengah Juta Pengusaha UMKM Naik Kelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebagai bank dengan fokus utama di segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI senantiasa mendorong nasabah, utamanya di segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dapat naik kelas.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi pada Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR RI pada Kamis (21/8/2025) bahwa hingga akhir Triwulan II 2025, jumlah nasabah KUR yang berhasil naik kelas mencapai 574 ribu orang, meningkat signifikan dibandingkan 286 ribu orang pada Triwulan I/2025. Artinya, dalam 3 bulan terakhir terdapat tambahan hampir 300 ribu pelaku usaha kecil yang berhasil naik kelas.

    “Capaian ini menunjukkan komitmen BRI untuk tidak hanya menyalurkan KUR, tetapi juga mendorong UMKM untuk selalu naik kelas,” ujarnya.

    Hery melanjutkan, dalam upaya mendorong UMKM naik kelas, BRI juga telah menyediakan akses dan layanan yang komprehensif melalui berbagai programpemberdayaan. Salah satunya adalah program Desa BRILiaN yang telah membina 4.625 desa, serta 41.217 klaster usaha di seluruh Indonesia.

    Tak hanya itu, BRI pun mengembangkan wadah pembelajaran bagi pelaku UMKM melalui 54 Rumah BUMN dan memperluas digitalisasi usaha melalui platform LinkUMKM yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 12,9 juta pengguna, serta peningkatan daya saing melalui platform PARI dengan lebih dari 113 ribu pengguna.

    “Semua inisiatif ini ditujukan untuk memberikan akses pelatihan dan kesempatan agar UMKM memiliki daya saing yang tinggi,” ucap Hery.

  • Makassar Siaga, Kapolda Sulsel Pastikan Keamanan Bersama TNI

    Makassar Siaga, Kapolda Sulsel Pastikan Keamanan Bersama TNI

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono, menegaskan kembali bahwa penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga negara.

    Hal ini ditegaskan Rusdi mengingat pada Senin (1/9/2025) ini dikabarkan aktivis mahasiswa akan kembali menggelar unjuk rasa di kota Makassar.

    “Tentunya kita sudah memahami, ketika bicara penyampaian ekspresi, penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi, apapun namanya, itu adalah hak warga negara, hak konstitusi. Itu wajib kita jaga,” ujar Rusdi kepada awak media, Senin pagi.

    Meskipun merupakan hak setiap warga negara, kata Rusdi, demonstrasi harus dilakukan sesuai aturan.

    “Jangan sampai ketika menyampaikan pendapat seperti ini, melanggar aturan ataupun melanggar hak-hak orang lain,” sebutnya.

    Kata Rusdi, pengunjuk rasa mesti menyampaikan aspirasinya den cara-cara tertib dan damai. Rusdi juga memastikan koordinasi dengan TNI untuk menjaga kondusivitas.

    “Insyaallah, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tentunya anak bangsa mendengar itu semua. Mari sama-sama kita menjaga. Kedepan, suasana Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, harus kita jaga,” imbuhnya.

    “Untuk keamanan dan kedamaian kita bersama, pasti ada rekan-rekan TNI bahu-membahu jaga keamanan Makassar. Personel yang diturunkan 1.323,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, setelah membakar Poslantas di Pertigaan Jalan AP Pettarani-Alauddin, kini DPRD Makassar yang menjadi sasaran.

    Pantauan di lokasi sekitar pukul 22.15 Wita, api telah menguasai halaman kantor DPRD Makassar.

  • Paramadina: Politik yang Kehilangan Etika Hanya Memperkuat Oligarki

    Paramadina: Politik yang Kehilangan Etika Hanya Memperkuat Oligarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Paramadina Institute for Ethics and Civilization (PIEC), Pipip A. Rifa’i Hasan, menilai praktik politik dewasa ini semakin terjebak dalam transaksi kepentingan jangka pendek.

    Menurutnya, politik telah kehilangan etika karena koalisi dibangun sekadar berbasis pembagian kursi dan akses sumber daya.

    “Politik yang kehilangan etika pada akhirnya hanya memperkuat oligarki, melemahkan demokrasi, dan mematikan partisipasi rakyat,” ujar Pipip dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/9/2025).

    Ia juga menyoroti hukum yang kehilangan wibawa akibat tebang pilih dalam penegakannya, serta dampak sosial-kultural dari keteladanan buruk elite. Mereka menilai hal ini menimbulkan demoralisasi masyarakat, khususnya generasi muda.

    “Krisis moral pejabat publik berimplikasi langsung pada merosotnya kewibawaan hukum. Hukum kerap diperlakukan sebagai instrumen kekuasaan, bukan keadilan,” lanjut pernyataan tersebut.

    Di sisi lain, ketimpangan ekonomi yang semakin nyata turut memperparah kondisi bangsa. Distribusi kekayaan dinilai timpang karena pembangunan lebih berpihak pada kalangan tertentu.

    Akibatnya, akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja menjadi semakin terbatas bagi masyarakat luas.

    Melihat kondisi ini, Civitas Akademika Universitas Paramadina mendesak adanya koreksi mendasar. Mereka menekankan lima hal pokok: (1) Menegakkan moralitas dan integritas pejabat publik. (2) Membangun fondasi sosial berbasis nilai bersama. (3) Mereformasi budaya politik. (4) Menegakkan hukum yang adil dan berwibawa. (5) Menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.

  • Siapa Erwina Salsa Hutagalung? Sosok Diaspora yang Berani Tantang Sahroni

    Siapa Erwina Salsa Hutagalung? Sosok Diaspora yang Berani Tantang Sahroni

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Erwina Salsa Hutagalung mencuri perhatian publik setelah berani menantang Ahmad Sahroni, dalam perdebatan terbuka soal tunjangan DPR.

    Tantangan itu ia lontarkan melalui unggahan di Instagram @salsaer. Sebagai tanggapan atas pernyataan Sahroni yang menyebut pihak yang menyerukan DPR sebagai “orang tolol sedunia.”

    “Yang menyebut rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @ahmadsahroni88. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat,” tulis Salsa.

    Sahroni lalu meresponsnya dengan santai lewat Instagram Story.
    
“Ane gak akan ladenin orang yang ajak debat ane. Ane mau bertapa dulu biar pinter, karena ane masih bloon. Ane masih bego,” timpal Sahroni.

    Erwina Salsa bukan influencer biasa. Diaspora Indonesia yang kini tinggal di Aarhus, Denmark.

    Ia adalah alumnus Ilmu Hubungan Internasional UGM dengan IPK impresif 3,81. Menyandang gelar Mahasiswa Berprestasi 2014 dan masuk dalam top 10 Mahasiswa Berprestasi Nasional.

    Rekam jejak debatnya juga gemilang, meraih juara debat Asia Pasifik di NTU Singapura (2014) dan lolos perempat final di ajang debat dunia Berlin (2012).

    Setelah kuliah, karier profesionalnya berkembang pesat. Ia sempat menduduki posisi Head of Business Development di iPrice Group hingga VP Business Development di RevoU.

    Kemudian bergabung dengan Vestas Denmark sebagai Strategy Manager, memperkuat jejaknya sebagai profesional muda di sektor energi terbarukan.

    Selain itu, ia juga dikenal sebagai host podcast “Jadi Dewasa 101,” yang membahas pengembangan diri, keuangan, dan perjalanan hidup anak muda.

  • Unggah Berita Rumahnya Dijarah, Sri Mulyani Bicara Adab Berdemokrasi

    Unggah Berita Rumahnya Dijarah, Sri Mulyani Bicara Adab Berdemokrasi

    Sri Mulyani mengingatkan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan integritas tinggi dan menjunjung transparansi.

    “Tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas kami dilarang korupsi. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia,” imbuhnya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi masukan, kritik, bahkan makian.

    “Terimakasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media masa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat,” katanya.

    Menutup pernyataannya, Sri Mulyani mengajak semua pihak untuk tidak merusak atau menjarah atas nama perjuangan.

    “Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik,” ujarnya.

    “Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” tutupnya.
    (Arya/Fajar)

  • Ramai Berita Sri Mulyani Mundur dari Menkeu Usai Rumahnya Dijarah, Begini Faktanya…

    Ramai Berita Sri Mulyani Mundur dari Menkeu Usai Rumahnya Dijarah, Begini Faktanya…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jagat media sosial digemparkan isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Namun hingga kini kabar tersebut belum terkonfirmasi baik dari pihak Istana maupun Sri Mulyani sendiri.

    Isu ini merebak setelah rumah pribadi Sri Mulyani dikabarkan menjadi sasaran penjarahan saat aksi demonstrasi di Jakarta pada Minggu (31/8/2025) dini hari. Saat peristiwa itu terjadi, Sri Mulyani disebut tidak berada di rumah, bahkan keberadaannya belum diketahui publik hingga saat ini.

    Seiring dengan itu, muncul pula kabar bahwa Sri Mulyani telah menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengunduran dirinya.

    Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu tersebut. “Tidak,” katanya singkat ketika dikonfirmasi, Minggu (31/8/2025).

    Airlangga menegaskan Sri Mulyani masih aktif menjalankan tugasnya, bahkan menghadiri rapat kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo. “Ibu (Sri Mulyani) ikut kita rapat,” ucapnya.

    Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana maupun Sri Mulyani terkait isu pengunduran diri tersebut. (bs/fajar)

  • Siapa Erwina Salsa Hutagalung? Sosok Diaspora yang Berani Tantang Sahroni

    Salsa Erwina Tanggapi Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni, Sebut Dampak Kesenjangan Sosial: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

    FAJAR.CO.ID — Diaspora Indonesia, Salsa Erwina Hutagalung turut menanggapi aksi penjarahan yang terjadi di rumah politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, dan anggota DPR lainnya.

    Salsa Erwina Hutagalung yang merupakan pemengaruh atau influencer yang menetap di Aarhus, Denmark, menilai penjarahan yang terjadi, bukti adanya rasa ketidakadilan akibat kesenjangan sosial yang terlalu besar antara anggota DPR dan rakyat yang diwakilinya.

    Melalui akun pribadinya @salsaer di platform media sosial Instagram, Salsa Erwina Hutagalung membagian pandangannya mengenai peristiwa penjarahan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

    “Saya tidak membenarkan adanya penjarahan maupun perampasan dan lain sebagainya. Tetapi saya memahami kenapa masyarakat sampai semarah itu terhadap pihak-pihak atau politikus yang sudah menyakiti hati rakyat,” tutur Erwina melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya dan dikutip fajar.co.id pada Minggu (31/8/2025).

    Sosok Salsa Erwina mencuri perhatian warganet di media sosial setelah dengan lantang menantang anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, untuk debat secara terbuka.

    Salsa menyampaikan tantangan debat terbuka menyikapi pernyataan Ahmad Sahroni yang dinilai merendahkan rakyat. Ahmad Sahroni yang seharusnya menjadi wakil rakyat dan pelayan publik, menyebut orang yang menuntut DPR dibubarkan adalah “orang tolol sedunia”.

    Setelah massa melakukan penjarahan di kediaman Ahmad Sahroni yang berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, influencer Indonesia yang juga terkenal melalui podcast “Jadi Dewasa 101” itu memberikan pandangannya.

  • Dinonaktifkan Partai, Hendri Satrio Pertanyakan Nasionalisme Sahroni Cs, Harusnya Mundur Secara Sukarela

    Dinonaktifkan Partai, Hendri Satrio Pertanyakan Nasionalisme Sahroni Cs, Harusnya Mundur Secara Sukarela

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI per 1 September 2025.

    Keputusan ini diambil menyusul pernyataan dan gestur kontroversial keempat politisi tersebut yang memicu aksi protes masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

    Sebelumnya, analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa menilai seharusnya Sahroni, Nafa, Eko, dan Uya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan mereka. Menurutnya, langkah itu tidak hanya akan meredam gejolak publik, tetapi juga menjadi ujian bagi rasa nasionalisme mereka.

    “Kini nasionalisme mereka diuji. Mereka harusnya mendengarkan rakyat dengan mundur dari kursi mereka, atau selamanya akan terus terjadi situasi seperti saat ini, aksi di mana-mana,” kata Hensa kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

    Pendapat serupa disampaikan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof R. Siti Zuhro. Ia menilai keempat politisi tersebut sebaiknya mundur secara sukarela tanpa harus menunggu diberhentikan partai.

    “Iya benar (soal mundur itu), termasuk saya mengusulkan di Indonesia ini memang belum ada tradisi atau budaya malu dan mundur. Kalau sudah tidak becus, tidak mumpuni untuk mengembangkan amanah tadi, seyogyanya yang bersangkutan itu pamit, mundur dan berhenti. Itu jauh lebih elegan daripada diberhentikan,” ujar Siti Zuhro saat dihubungi, Minggu (31/8/2025).

    Meski demikian, ia menegaskan partai politik memiliki kewenangan penuh untuk menonaktifkan kadernya dari jabatan di parlemen. Namun, keputusan itu tetap harus mempertimbangkan dampak publik.

  • Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan kadernya sebagai anggota DPR RI, kini giliran Partai Golkar yang melakukan langkah yang sama.

    Melalui surat yang diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR Fraksi Partai Golkar.

    Penonaktifkan Adies Kadir tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 31 Agustus 2025.

    “Menonaktifkan Saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025,” demikian surat dari DPP Golkar seperti dikutip Minggu (31/8).

    Dalam suratnya, DPP Partai Golkar menyatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan menjadikan aspirasi rakyat sebagai perjuangan partainya.

    “Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar,” demikian pernyataan partai.

    DPP Partai Golkar juga menyampaikan rasa dukacita mendalam atas meninggalnya sejumlah rakyat saat demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025.

    “Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar,” demikian pernyataan partai tersebut.

    Beberapa partai pada Minggu (31/8) ini telah menonaktifkan sejumlah legislator DPR RI setelah demonstrasi 25 dan 28 Agustus 2025.

    NasDem tercatat menonaktifkan dua legislator, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sebagai anggota DPR RI.

    Langkah NasDem itu lantas diikuti PAN. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan atau Zulhas itu menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio serta Surya Utama (Uya Kuya). (fajar)

  • Herwin Sudikta: Reshuffle Kabinet, Copot Kapolri, Makzulkan Fufufafa

    Herwin Sudikta: Reshuffle Kabinet, Copot Kapolri, Makzulkan Fufufafa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, merespons unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota besar Indonesia beberapa hari terakhir.

    Unjuk rasa ini bukan sekadar menyampaikan aspirasi, namun pengunjuk rasa yang bertahan hingga malam hari melakukan pembakaran gedung hingga penjarahan di rumah pejabat.

    Informasi yang dihimpun, rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani menjadi sasaran massa pengunjuk rasa.

    “Segera cabut semua keputusan kenaikan gaji dan tunjangan anggota ⁦DPR RI⁩,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).

    Bukan hanya itu, kata Herwin, Presiden Prabowo Subianto mesti berani melakukan evaluasi di lingkungan kabinetnya.

    “Reshuffle kabinet, bersihkan kabinet dari pengaruh Solo. Copot Kapolri, makzulkan Fufufafa,” sebutnya.

    Dikatakan Herwin, aksi unjuk rasa 2025 ini meskipun terbilang besar-besaran, namun berbeda dengan aksi pada 1998 lalu.

    “1998 rakyat melihat sosok (meski belum sempurna) yang bisa diproyeksikan sebagai simbol perubahan. Harapan itu yang jadi bahan bakar demonstrasi,” Herwin menuturkan.

    “Di 2025, gelombang protes besar memang ada, tapi yang hilang adalah trust reservoir, tidak ada figur yang mampu menampung aspirasi,” tambahnya.

    Kata Herwin, tidak ada wajah yang dipercaya bisa menyalurkan energi massa menuju perubahan politik yang nyata saat ini di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Ini membuat demo terasa seperti ledakan spontan tanpa arah jelas. Rakyat sudah terlalu skeptis pada elit. Seolah semua pilihan sama busuknya,” tandasnya.