Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Aparat Mulai Main Tangkap dan Sweeping, Islah Bahrawi: Gak Lama Lagi akan Lahir Sejenis UU Subversif

    Aparat Mulai Main Tangkap dan Sweeping, Islah Bahrawi: Gak Lama Lagi akan Lahir Sejenis UU Subversif

    Fajar.co.id, Jakarta — Demonstrasi besar-besaran hingga berujung kericuhan direspons pemerintah dengan meminta aparat melakukan tindakan tegas.

    Hanya saja, peristiwa yang terjadi di Bandung menyebabkan kerusuhan pecah di sekitar Tamansari, saat polisi menembakkan gas air mata di area sekitar Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas) pada Senin (1/9/2025) malam hingga Selasa (2/9/2025) dini hari.

    Sejumlah video yang tersebar luas di media sosial menunjukkan aparat polisi mengejar para mahasiswa yang berunjuk rasa dan menembakkan gas air mata ke kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) di Kota Bandung, Jawa Barat.

    Insiden tersebut dilaporkan melukai puluhan mahasiswa, petugas medis, dan petugas keamanan. Dilaporkan pula sejumlah aktivis ditangkap.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menyampaikan kekhawatirannya bakal lahir sejenis UU Subversif akibat penangkapan dan sweeping dari aparat.

    “Kalau sudah main tangkep dan swiping-swipingan begini, gak lama lagi akan lahir sejenis UU Subversif dengan nama berbeda. Supremasi sipil dibuntungi perlahan dengan pembungkaman. Semua kebijakan itu dibuat atas nama: ‘Melawan PKI dan Kekuatan Asing guna Stabilitas Nasional’.,” tulis Islah Bahrawi, dikutip dari cuitan di akun media sosialnya, Rabu (3/9/2025).

    Cuitan itu kini ramai dikomentari warganet. Banyak yang menyayangkan penangkapan aktivis.

    “Bisa saja berhasil apa yg dimaukan pemerintah saat ini tapi umurnya tidak akan lama karena ini Indonesia bukan Korut, Myanmar atau Palestine. Mau mati mau berdarah-darah mau hancur lebur rakyat pasti akan melawan!,” balas warganet di kolom komentar.

  • Ketika Wakil Rakyat Berpaling dari Tuannya

    Ketika Wakil Rakyat Berpaling dari Tuannya

    DPR Sebagai Watchdog:

    Menggonggong ke Atas, Bukan ke Bawah

    Salah satu fungsi pokok DPR adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam literatur politik, fungsi ini sering disebut sebagai watchdog function. Lembaga legislatif ibarat “anjing penjaga” demokrasi: ia tidak boleh tidur, ia harus siap menggonggong setiap kali ada penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.

    Seperti dikemukakan Larry Diamond, parlemen yang sehat adalah parlemen yang “vigilant watchdog of the executive”, yang menjaga agar kekuasaan eksekutif tidak tergelincir menjadi otoritarian.

    Namun, realitas politik di Indonesia justru sering berlawanan. DPR lebih jinak kepada eksekutif, bahkan menjadi “stempel kebijakan,” seperti terlihat dalam percepatan pembahasan sejumlah undang-undang kontroversial tanpa partisipasi publik memadai. Ironisnya, DPR justru lebih keras terhadap rakyat: membatasi aspirasi, menolak demonstrasi, bahkan memberi stigma negatif kepada gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang kritis.

    Fenomena Empirik Pasca Pemilu 2024

    Beberapa demonstrasi paling dahsyat terjadi pada Juli dan Agustus 2025, mengungkap amarah rakyat yang menjerat DPR dan DPRD di berbagai kota besar. Protes ini dipicu oleh sorotan publik terhadap tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan nyaris sepuluh kali lipat dari upah minimum Jakarta yang mencuat pada awal Agustus.

    Gelombang ketegangan memuncak setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta. Peristiwa tragis tersebut memantik solidaritas luas sekaligus kemarahan publik yang kemudian merembet ke berbagai kota lain seperti Makassar, Medan, dan Surabaya.

  • Tak Hanya Dinonaktifkan, NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Disetop

    Tak Hanya Dinonaktifkan, NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Disetop

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Buntut penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI, Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada keduanya.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partas NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat.

    “Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” kata dia, di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Viktor mengungkapkan, penonaktifan status keanggotaan kini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai NasDem, yang nantinya akan menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.

    Menurutnya, seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel.

    Selain itu, Fraksi NasDem juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

    NasDem juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

    “Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” tandas Viktor.

  • Ramai Sorotan Gibran dan Sejumlah Pria Beratribut Ojol, Tere Liye Ungkap Kinerja Zonk Mas Wapres

    Ramai Sorotan Gibran dan Sejumlah Pria Beratribut Ojol, Tere Liye Ungkap Kinerja Zonk Mas Wapres

    Fajar.co.id, Jakarta — Ramainya sorotan kepada Wapres Gibran usai bertemu dengan sejumlah pria yang beratribut ojol kini masih menggelinding.

    Terbaru, penulis kondang Indonesia, Tere Liye, turut menyindir hal tersebut dengan membahas program Lapor Mas Wapres yang dulu digembar-gemborkannya.

    “Dear Mas Wapres, kalian masih kerja?” tanya Tere Liye, mengawali tulisannya, dikutip Selasa (2/9/2025)

    “Saya itu memang bodoh! Zaman covid, saat buku bajakan menggila di marketplace saya lapor ke sana ke mari. Bahkan ketemu Menteri yang punya tombol sakti bisa blokir apapun. Nasib. Zonk,” bebernya.

    Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menuturkan, harusnya dia berhenti saja. Ngabis-ngabisin waktu, tenaga, malah nggak nulis buku nantinya.

    “Tapi karena bodoh, saat mas Wapres dengan luar biasa mengumumkan akan menerima laporan masyarakat, wah wah, saya semangat nyuruh tim saya kembali lapor,” Sambung Tere Liye.

    Nah, sejak tahun lalu, bahkan sejak masih nomor lamanya, dia mengaku sudah lapor tentang: buku bajakan di Tik Tok Shop. Minta diatasi, agar bisa di-takedown. “Mereka ganti nomor contact, oke, saya ikut update laporan ke mas Wapres. Email-emailan deh. Data-data diberikan, daftar toko buku bajakan di Tik Tok Shop. Data diri saya diminta,” urai penulis sejumlah novel best seller ini.

    Desember 2024, sekarang sudah September 2025, mbuh, lanjut Tere Liye, hilang begitu saja updatenya. Timya kirim email berkali-kali, nanyain progress, nggak dijawab lagi. Lenyap. “Entah mati atau masih hidup tim mas Wapres ini. Duuuh Rabbi. Saya sih bodoh, masih percaya mereka betulan akan kerja,” ungkap Tere Liye.

  • Viktor Laiskodat Minta Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan

    Viktor Laiskodat Minta Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Partai Nasdem menonaktifkan dua kadernya sebagai anggota DPR RI, tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif dari masyarakat yang terlanjur kecewa dengan pernyataannya.

    Kedua anggota Fraksi Nasdem yang dinonaktifkan itu masing-masing Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Meski keduanya dinonaktifkan, mereka dipastikan tetap mendapat gaji dan fasilitas yang melekat pada dirinya sebagai anggota dewan.

    Merespons sorotan masyarakat atas keputusan DPP Partai Nasdem itu, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat pun meminta agar gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada dua legislator; Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, disetop.

    Viktor Laiskodat menyebut permintaan itu sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai. “Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif,” tutur Viktor di Jakarta, Selasa (2/9).

    Eks Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) itu juga mengungkap jika Mahkamah Partai NasDem kini juga telah menyikapi penonaktifan anggota dewan tersebut. Nantinya, kata Viktor, NasDem akan menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.

    Menurutnya, seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem menjadi upaya partai untuk memastikan mekanisme internal dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

    “Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

  • Sindir Pernyataan Menkomdigi tentang Penutupan Live TikTok, Fedi Nuril: Bohong

    Sindir Pernyataan Menkomdigi tentang Penutupan Live TikTok, Fedi Nuril: Bohong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor sekaligus publik figur kritis, Fedi Nuril memberikan sindiran pedas ke Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.

    Ini berkaitan dengan pernyataan yang mengatakan fitur live media sosial tersebut ditutup di Indonesia merupakan sukarela dari pihak aplikasinya.

    Menyindir terkait hal ini, Fedi Nuril lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya menyampaikan sindirannya.

    Ia yang mengutip pernyataan dari Meutya menyebut apa yang dikatakannya itu bohong

    “Kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live,” kata Meutya,” tulisnya dikutip Selasa (2/9/2025).

    “Bohong! @meutya_hafid,” tegasnya.

    Sebelumnya, soal fitur live di TikTok yang ditutup di Indonesia merupakan sukarela dari pihak aplikasinya.

    “Kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama,” kata Meutya.

    Pemblokiran yang dilakukan pada Sabtu (30/8) itu bertepatan dengan ramainya siaran langsung demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah, termasuk di Jakarta.

    Dalam siaran itu bahkan terekam momen penjarahan rumah sejumlah politisi dan pejabat, mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Erfyansyah/fajar)

  • Ruslan Buton Ingatkan Presiden hingga DPR Dengarkan Suara Rakyat dan Purnawirawan TNI

    Ruslan Buton Ingatkan Presiden hingga DPR Dengarkan Suara Rakyat dan Purnawirawan TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, angkat bicara terkait kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota besar Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

    Ia menegaskan, kegaduhan yang terjadi mencerminkan kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja.

    Dikatakan Ruslan, pemerintah harus mendengar suara rakyat yang disampaikan melalui purnawirawan TNI.

    “Kita ingin republik ini betul-betul merdeka dari cengkraman orang-orang jahat,” ujar Ruslan dikutip pada Selasa (2/9/2025).

    Ruslan memastikan, para jenderal purnawirawan yang ikut bersuara tidak memiliki ambisi politik untuk merebut kekuasaan.

    “Saya bersaksi demi Allah, bahwa semua Jenderal yang ada di sini tidak ada keinginan sedikit pun untuk duduk di kekuasaan,” imbuhnya.

    “Saya percaya itu, demi Allah, kita hanya ingin menyaksikan di sisa masa hidup aman, tentram, dan sejahtera,” tambahnya.

    Ruslan juga menekankan pesan khusus kepada Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

    “Pesan saya kepada pak Prabowo, kalau bapak masih terbelenggu dengan sanderaan oligarki, maka bapak akan hancur sendiri,” tegasnya.

    Ruslan bilang, negara saat ini dalam kondisi darurat. Jika para pejabat tidak mampu mengatasi persoalan, Ruslan meminta agar langkah tegas segera diambil.

    “Negara sedang kacau balau, masyarakat sangat susah mencari kehidupan. Kalian (pejabat) bertanggungjawab, jika tidak mampu, apa yang disuarakan, bubarkan DPR,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)

  • Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah berkeliling daerah untuk meminta pemerintah daerah mendukung kebijakan strategis Presiden, termasuk yang dijalankan Kementan.

    “Ini menjadi cambuk bagi daerah supaya tidak hanya mengandalkan dana transfer ke daerah, tapi juga membuat terobosan-terobosan. Presiden memberikan apresiasi luar biasa terhadap langkah di Kementerian Pertanian. Luar biasa ya,” tambahnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan Indonesia keluar dari ketergantungan impor beras harus ditindaklanjuti dengan memperkuat komoditas lain, khususnya jagung. Untuk itu, DPD RI siap berkontribusi melalui program penanaman jagung serentak di empat subwilayah seluruh Indonesia.

    “Kita ingin mengembangkan supaya bukan hanya padi yang bebas impor, tapi juga tanam jagung. Karena itu DPD akan berkonsentrasi di 4 subwil di seluruh Indonesia untuk ikut support ketahanan pangan, melalui penanaman jagung secara serentak,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menyambut baik rencana DPD RI untuk terjun langsung mendukung program ketahanan pangan, khususnya penanaman jagung. Menurut Amran, pertanian tidak bisa dikerjakan sendirian, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor.

    “Kolaborasi sangat bagus, pertanian adalah kerja bersama kementerian terkait, DPR, DPD, BUMN. Kalau DPD siap, siapkan lahan di Sulsel, kami kirim alat dan bibit. Kita bisa lakukan tanam bersama, semua hadir, saya hadir di wilayah Bapak Tamsil,” kata Amran.

    Mentan Amran juga menekankan bahwa pendampingan teknis akan dilakukan langsung oleh pejabat eselon I dan II Kementan, sehingga dampak sosial dari program ini terasa nyata.

  • Diberdayakan BRI, Usaha Pecel Ini Naik Kelas Jadi Kuliner Favorit Kota Batu

    Diberdayakan BRI, Usaha Pecel Ini Naik Kelas Jadi Kuliner Favorit Kota Batu

    FAJAR.CO.ID, MALANG — Jika sedang pelesiran ke Kota Batu Jawa Timur, Pecel Ndoweh menjadi salah satu menu kuliner favorit di kota tersebut. Pengunjung dapat menikmati nasi pecel dengan kelezatan bumbu kacang, berikut aneka hidangan penyerta yang memanjakan lidah.

    Dwi Rinawati (53), Owner Pecel Ndoweh mengaku mendapatkan pengalaman membuat bumbu pecel dari kakek dan neneknya yang juga seorang pemilik warung di kampung halamannya di Madiun. Pengalaman itu pun kemudian sengaja dibawa ke Kota Batu dengan mendirikan warung pecel rumahan yang awalnya ala kadarnya.

    “Awalnya ya di depan sini pakai meja, sama juga jualan untuk latihan sepak bola di lapangan. Kan anak saya itu melatih, sekalian kita bawa jualan di mobil,” ungkap Dwi Rinawati di warungnya, Pecel Ndoweh yang berlokasi di Desa Binangun, Kec. Bumiaji, Kota Batu Malang.

    Pecel Ndoweh disajikan dengan sebuah piring bambu khusus dilapisi daun pisang. Paket sajian seharga Rp8 Ribu dilengkapi toping peyek, acar, mendoan, orek tempe dan srundeng. Namun pengunjung bisa minta tambahan lauk seperti telor dadar, ayam dan sarang tawon dengan tambah harga. “Banyak orang yang suka dan diterima masyarakat sini,” tegasnya.

    Usaha warung nasi pecel itu dirintis Dwi Rinawati dan keluarga pada awal 2021, saat Pandemi Covid-19. Kala itu, anak dan menantunya yang bergantung pada bisnis pariwisata dirumahkan dan harus mencari alternatif jalan usaha lain. Dunia pariwisata sepi dan tidak dapat diharapkan sebagai sumber penghidupan bagi keluarga lagi. Sementara usaha terus berjalan, apalagi Ia hidup bersama dua orang anak dan dua cucu.

  • Polda Sulsel Tangkap 10 Terduga Pelaku Pembakaran Kantor DPRD Makassar, Ini Sosoknya

    Polda Sulsel Tangkap 10 Terduga Pelaku Pembakaran Kantor DPRD Makassar, Ini Sosoknya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Setelah melakukan penyelidikan, tim Ditreskrimum Polda Sulsel meringkus sedikitnya belasan orang buntut pengerusakan dan pembakaran kantor DPRD.

    Ditreskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Setiadi Sulaksono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah meringkus 12 terduga pelaku.

    “Sudah ada 10 yang kita amankan untuk dua gedung DPRD (di Makassar),” ujar Setiadi, Selasa siang (2/9/2025).

    Sementara dua lainnya, kata Setiadi, merupakan terduga pelaku pengerusakan di kantor DPRD Kota Palopo.

    “Dua orang (untuk kericuhan) gedung DPRD di Palopo,” tambah Setiadi.

    Hanya saja, Setiadi belum memberikan penjelasan mengenai keterlibatan belasan terduga pelaku tersebut.

    “Nanti direlease semua tunggu waktunya. Anggota terus bekerja untu ada tersangka lain,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, Kriminolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Heri Tahir, menilai bahwa ada kelalaian dari pihak Kepolisian sebagai penanggungjawab keamanan saat terjadi pembakaran kantor DPRD kota Makassar.

    Seperti diketahui, kantor DPRD Sulsel, dua Poslantas milik Polrestabes Makassar, Masjid, hingga pos jaga Kejati Sulsel juga menjadi sasaran pembakaran para Jumat (29/8/2025) malam.

    “Sebenarnya ini kan pergerakan bisa diantisipasi. Misalnya kalau sudah dilihat pokok gejala tindakan destruktif dan sebagainya,” ujar Prof. Heri kepada fajar.co.id, Selasa (2/9/2025).

    Dikatakan Prof. Heri, aparat Kepolisian jika memang hadir di tengah massa aksi melakukan pengamanan, mestinya mengingatkan orang-orang yang ada di gedung DPRD kota Makassar.