Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Loyalis Jokowi Sebut Ada Mata-mata Mainkan Framing Freeport

    Loyalis Jokowi Sebut Ada Mata-mata Mainkan Framing Freeport

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto menyebut ada mata-mata yang memainkan pembingkaian narasi terhadap PT Freeport.

    Dede bahkan menyentil lembaga non pemerintah. Sebagai pihak yang mendulang dana dari hibah asing.

    “Telik sandi ci Ai ey lewat NGO pemakan dana hibah asing emang lihai,” kata Dede dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (6/9/2025).

    Ia memaparkan kepemilikan saham tambang emas terbesar di Indonesia itu.

    “Just info: Kepemilikan Saham Freeport Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia (via MIND ID/BUMN): 51,24%. Freeport-McMoRan (AS): 48,76%,” paparnya.

    Meski mayoritas dikuasai pemerintah tapi pembingkaian narasinya menurutnya tetap dimainkan.

    “Ironis, saham mayoritas sudah di tangan RI, tapi framing di lapangan tetap dimainkan,” ujarnya.

    Ia mengambil contoh konser musik yang didanai Freeport. Meski Dede tak menyebut secara gamblang.

    “Buktinya, konser musik pun bisa dibatalkan hanya dengan narasi,” ucapnya.

    Diketahui, konser musik yang didanai Freeport ramai dibicarakan belakangan ini adalah Pestapora. Festival musik yang digelar 3-7 September itu menjadi sorotan.

    Sejumlah band penampil mengundurkan diri. Pihak Pestapora sendiri, menyatakan telah mencabut kerja samanya.

    “Per hari ini, Sabtu tanggal 6 September 2025, Pestapora telah memutus kerja sama dengan PT Freeport Indonesia,” tulis pihak Pestapora dalam pernyataan resminya.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi konser musik tersebut dibatalkan.
    (Arya/Fajar)

  • Pecah Rekor Sepanjang Masa, Berikut Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

    Pecah Rekor Sepanjang Masa, Berikut Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Emas batangan Antam (ANTM) mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Harga emas Antam 24 karat naik Rp 18.000 per gram menjadi Rp 2.060.000 per gram, Sabtu (6/9/2025).

    Angka ini merupakan all time high (ATH), setelah sebelumnya pernah berada di level Rp 2.044.000 per gram pada 4 September 2025.

    Berdasarkan informasi resmi dari situs Logam Mulia milik PT Antam, harga emas naik drastis. Satuan harga emas hari ini yang terkecil ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.080.000. Sementara harga emas 10 gram dijual dengan harga Rp 20.095.000 dan ukuran emas terbesar yakni 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp 2.000.600.000.

    Seiring kenaikan harga beli, harga jual kembali atau buyback emas Antam juga ikut melonjak. Sebesar Rp 18.000 per gram dan berada di level Rp 1.907.000 per gram.

    Harga jual dan beli ini berlaku untuk transaksi di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta, serta mengacu pada daftar harga di situs resmi Logam Mulia. Namun, perlu diketahui bahwa saat ini beberapa varian pecahan emas masih belum tersedia untuk pembelian di laman tersebut.

    Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen. Namun, bagi pembeli yang menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat transaksi, akan mendapat potongan pajak lebih rendah, yakni hanya 0,45 persen.

    Berikut rincian Harga Emas Antam Hari Ini dari 1 Gram hingga 1.000 Gram, Sabtu (6/9/2025).
    Harga emas 0,5 gram: Rp 1.080.000
    Harga emas 1 gram: Rp 2.060.000
    Harga emas 2 gram Rp 4.060.000
    Harga emas 3 gram Rp 6.065.000
    Harga emas 5 gram: Rp 10.075.000
    Harga emas 10 gram: Rp 20.095.000
    Harga emas 25 gram: Rp 50.112.000
    Harga emas 50 gram: Rp 100.145.000
    Harga emas 100 gram: Rp 200.212.000
    Harga emas 250 gram: Rp 500.265.000
    Harga emas 500 gram: Rp 1.000.320.000
    Harga emas 1.000 gram: Rp 2.000.600.000

  • Adian Napitupulu Skakmat Jokowi: Noel Sudah, Silfester Sudah Tapi Belum

    Adian Napitupulu Skakmat Jokowi: Noel Sudah, Silfester Sudah Tapi Belum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Adian Napitupulu kembali menyindir pedas bekas koleganya, Joko Widodo. Anggota DPR RI itu memperlihatkan foto Jokowi duduk berdampingan bersama dua loyalisnya, Immanuel Ebenezer dan Silfester Matutina.

    “Yang kiri (Immanuel Ebenezer) sudah. Yang kanan (Silfester) sudah tapi belum,” kata Adian dilansir dari unggahannya di Instagram, Sabtu (6/9/2025).

    Diketahui, kedua tokoh pendukung fanatik Jokowi tersebut kini tengah dalam proses hukum. Keduanya telah berstatus tersangka.

    Immanuel Ebenezer alias Noel tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya resmi sertifikasi K3 Rp275 ribu. Namun, para pekerja dan perusahaan diminta membayar hingga Rp6 juta.

    Jika, pembayaran tambahan tersebut tidak dipenuhi maka proses sertifikasi bakal dipersulit. KPK menemukan aliran dana Pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker periode 2019-2025 mencapai Rp81 miliar.

    Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu kini telah dijebloskan ke penjara. Atas perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Silfester Matutina sejatinya telah berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

    Silfester dilaporkan kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri pada Mei 2017 karena orasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Pada 2019, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara. Namun hingga hari ini, Silfester tak kunjung dieksekusi.

  • Alasan Utama Ethereum Masih Disukai Investor

    Alasan Utama Ethereum Masih Disukai Investor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam mata uang kripto Ethereum merupakan salah satu mata uang digital yang patut diperhitungkan oleh investor. Selain berada di posisi kedua setelah Bitcoin, aset kripto ini juga memiliki volume pasar yang sangat besar.

    Eth Pintu memiliki keunggulan yang lain yang menjadikannya pilihan utama, terutama bagi investor pemula. Banyak analis menilai Ethereum sebagai fondasi penting untuk pengembangan ekosistem blockchain modern.

    Dari Decentralized Finance (DeFi), Non-Fungible Token (NFT), hingga aplikasi Web3, hampir semua berjalan di atas jaringan Ethereum atau turunannya. Sehingga Ethereum salah satu primadona di pasar kripto hari ini.

    Terdapat beberapa aplikasi kripto yang telah teregulasi di Indonesia, salah satunya Pintu yang menyediakan fitur terlengkap, biaya trading rendah, serta variasi token yang banyak lebih dari 320+ token sehingga cocok untuk investor pemula maupun trader aktif dan professional.

    Alasan Ethereum Masih Diminati Investor

    Apa yang membuat Ethereum tetap menjadi pilihan para investor hingga saat ini? Berikut beberapa penjelasan kenapa Ethereum tetap populer, diantaranya adalah:

    Ekosistem Terluas di Dunia Blockchain
    Salah satu faktor yang membuat Ethereum menarik adalah karena jangkauan ekosistemnya yang sangat besar.

    DeFi (Keuangan Terdesentralisasi): Ethereum menjadi platform bagi ratusan aplikasi DeFi, seperti Uniswap, Aave, dan Compound. Pemula yang ingin menjelajahi dunia keuangan terdesentralisasi biasanya memulai perjalanan mereka di Ethereum.

    NFT dan Web3: Sebagian besar proyek NFT, termasuk OpenSea dan Bored Ape Yacht Club, pada awalnya dibangun di Ethereum.

    Pengembang Terbanyak: Laporan dari konsultan blockchain menunjukkan bahwa Ethereum memiliki komunitas pengembang aktif terbesar dibandingkan blockchain lainnya, yang memastikan inovasi selalu berlangsung.

  • Klarifikasi Resmi UGM Soal Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Diminta Hormati dan Menjadikannya Rujukan Utama

    Klarifikasi Resmi UGM Soal Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Diminta Hormati dan Menjadikannya Rujukan Utama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan sejumlah poin catatan menanggapi penegasan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ova Emilia bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah alumni UGM yang sah.

    Bahwa Jokowi lulus pada 5 November 1985 serta diwisuda pada 19 November 1985, dengan seluruh dokumen akademik yang otentik dan sesuai ketentuan.

    Hetifah menyatakan, Komisi X DPR RI menyambut baik penjelasan Rektor UGM terkait terkait ijazah, kelulusan, maupun wisuda Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia 2014-2014) sehingga dinyatakan sebagai alumni UGM sejak November 1985.

    Penjelasan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka yang objektif dan akademis sebagai data resmi dari perguruan tinggi.

    Komisi X DPR RI menilai bahwa isu tersebut telah menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu tata kelola pendidikan tinggi dan kerapihan sistem administrasi akademik.

    “Klarifikasi yang disampaikan perguruan tinggi, tidak hanya menjawab pertanyaan publik mengenai sosok Presiden, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi Indonesia,” kata Hetifah dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (6/9/2025).

    Selanjutnya, Komisi X DPR RI menekankan bahwa persoalan ini, sebaiknya tidak direduksi menjadi perdebatan politik. Kredibilitas akademik merupakan hal yang harus dijaga secara institusional.

    “Oleh karena itu, Komisi X mendorong agar publik menghormati klarifikasi resmi dari pihak universitas dan menjadikannya rujukan utama,” jelas politisi Golkar ini.

  • Soal Tuntutan 17+8, Ini Respons yang Sudah Dilakukan DPR RI

    Soal Tuntutan 17+8, Ini Respons yang Sudah Dilakukan DPR RI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Massa yang melakukan unjuk rasa besar-besaran beberapa hari lalu kini masih menanti respons pemerintah terkait tuntutan mereka. Diketahui, aspirasi masyarakat itu dirangkum dalam istilah 17+8.

    Khusus terkait tuntutan terhadap lembaga parlemen, pimpinan DPR RI secara resmi merespons aspirasi publik terkait tuntutan 17+8 yang disuarakan berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.

    Salah satunya adalah penghapusan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI. Ini resmi berlaku mulai 31 Agustus 2025. Dengan begitu, mulai September 2025, tidak ada lagi tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk keseriusan parlemen dalam mendengarkan suara rakyat.

    “Mulai tanggal 31 Agustus 2025, DPR RI menyepakati untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan. Ini adalah komitmen nyata kami menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).

    Selain itu, DPR RI juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri sejak 1 September 2025. Moratorium tersebut berlaku bagi seluruh anggota DPR, kecuali dalam rangka menghadiri undangan resmi kenegaraan yang tidak bisa ditinggalkan.

    “Kami menghentikan sementara kegiatan kunjungan ke luar negeri. Hanya undangan kenegaraan yang tetap dijalankan, karena itu menyangkut hubungan antarnegara,” jelas Dasco.

    Selain itu, DPR juga akan memangkas sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota dewan. Pemangkasan itu mencakup biaya langganan, listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, hingga biaya transportasi.

  • Ferdinand Hutahaean Geram Silfester Matutina Belum Dipenjara: Jancuk Kalian Kejaksaan!

    Ferdinand Hutahaean Geram Silfester Matutina Belum Dipenjara: Jancuk Kalian Kejaksaan!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, meluapkan kemarahannya kepada Kejaksaan RI terkait eksekusi terhadap pendukung setia Jokowi, Silfester Matutina, yang hingga kini belum dipenjara meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan.

    Merasa geram, Ferdinand menyentil keras institusi kejaksaan yang menurutnya terkesan mempermainkan hukum.

    “Yuk kita sama-sama sentil kuping Kejaksaan RI yang mempermainkan hukum,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (5/9/2025).

    Ia menilai sikap Kejaksaan yang belum mengeksekusi putusan hakim terhadap Silfester merupakan bentuk penghinaan terhadap dunia peradilan.

    “Perilaku Jaksa ini menghina dunia peradilan dan menghina Hakim yang telah memvonis Silfester,” sesalnya.

    Tak berhenti di situ, Ferdinand bahkan melontarkan kata-kata kasar untuk mengekspresikan kekesalannya. “Dari saya, jancuk kalian Kejaksaan,” Ferdinand mengamuk.

    Meski penuh amarah, ia mencoba meredakan ketegangan dengan mengajak publik menanggapi situasi ini dengan tenang.

    “Silakan dari teman-teman, lampiaskan amarahmu dengan senyum,” tandasnya.

    Sebelumnya, nama Silfester Matutina kembali mencuat ke permukaan publik, usai pernyataannya yang menuding Partai Demokrat berada di balik isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Namun di balik tudingan panas tersebut, terkuak kembali rekam jejak hukum Silfester.

    Ia ternyata pernah dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun karena terbukti menyebarkan informasi bohong yang mencemarkan nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan keluarganya.

  • Honorer Tak Perlu Khawatir, Pemerintah Jamin Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Lebih Sederhana

    Honorer Tak Perlu Khawatir, Pemerintah Jamin Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Lebih Sederhana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, hingga 5 September belum dilakukan.

    Itu artinya, jika mengacu jadwal yang telah ditetapkan pemerintah, maka pengisian DRH tinggal menyisahan 10 hari tersisa, atau hingga 15 September mendatang.

    Meski belum ada proses pengisian DRH, namun honorer tidak perlu khawatir. Pasalnya, pemerintah memastikan proses pengisian DRH PPPK Paruh Waktu akan lebih sederhana.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Putut Winarno. Dia menyebut saat ini, jadwalnya baru selesai pengajuan usulan kebutuhan untuk PPPK paruh waktu.

    “Pengisian DRH PPPK paruh waktu setelah penetapan usulan paruh waktu,” kata Putut Winarno dilansir JPNN, Jumat (5/9).

    Walaupun petunjuk pengisian DRH PPPK paruh waktu belum keluar, tetapi bila dilihat bahwa paruh waktu ini dari tenaga non-ASN, Winarno yakin persyaratan dan mekanismenya pasti lebih sederhana.

    Berbeda dengan pengisian DRH CPNS yang nota benenya adalah fresh graduate, sehingga lebih banyak persyaratan dan mekanismenya.

    “Kalau PPPK paruh waktu kebanyakan honorer yang sudah berumur, makanya dibuat sederajat. Jika terlalu kompleks pasti akan membingungkan teman-teman honorer senior,” terangnya.

    Sementara itu, Destri Irianto, pengurus Forum Honorer Jawa Timur mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

    BKD masih menunggu penetapan kebutuhan formasi PPPK paruh waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, yang kalau dijadwal maksimal 4 September.

  • Ferdinand Curiga Ada Maksud Tersembunyi Luhut Soal OTT: Jangan-Jangan Ingin Tutupi Sesuatu

    Ferdinand Curiga Ada Maksud Tersembunyi Luhut Soal OTT: Jangan-Jangan Ingin Tutupi Sesuatu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali menyemprot pernyataan Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan.

    Seperti diketahui, Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlalu sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

    Dikatakan Ferdinand, ucapan Luhut justru mengindikasikan adanya masalah serius.

    Ia menilai pernyataan itu seolah mengakui ada praktik yang tidak bersih dalam pemerintahan.

    “Dari pernyataan beliau kan menyatakan bahwa kita nggak sempurna, nggak bersih-bersih amat. Artinya kan ada kotoran, kotoran hukum yang layak ditindak secara hukum,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (5/9/2025).

    Ferdinand menegaskan, jika memang demikian, KPK harus menelusuri lebih jauh.

    “Tinggal KPK menelisik sejauh mana, apakah memang Pak Luhut pernah melakukan pelanggaran pidana dalam pemerintahan yang disebut korupsi atau tidak,” tegasnya.

    Kata Ferdinand, pernyataan Luhut yang terkesan tidak senang dengan OTT dapat diartikan sebagai sikap anti pemberantasan korupsi.

    “Saya pikir ini hanya sebuah respons terhadap sikap Luhut selalu tidak senang dengan OTT. Bahwa seolah-olah OTT itu mengganggu jalannya pemerintahan,” Ferdinand menuturkan.

    Ferdinand juga menekankan bahwa apa yang disampaikan Luhut bisa dianggap sebagai upaya menghalangi proses pemberantasan korupsi.

    “Jadi yang disampaikan Luhut itu bagi saya adalah sikap anti pemberantasan korupsi. Jadi kalau bahkan menghalang-halangi pemberantasan korupsi, kan boleh dong dipanggil KPK,” terangnya.

  • Ketua MUI Soal Kerusuhan saat Demo: Seolah Jadi Tradisi Ada Huru-hara Barulah Tuntutan Rakyat Direspons

    Ketua MUI Soal Kerusuhan saat Demo: Seolah Jadi Tradisi Ada Huru-hara Barulah Tuntutan Rakyat Direspons

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, menyampaikan pandangannya terkait kerusuhan saat demonstrasi.

    Itu disampaikan di dalam program Catatan Demokrasi yang tayang di TV One. Yang kemudian potongan videonya tersebar di media sosial.

    Menurut Cholil, pemerintah cenderung merespons hanya saat ada kerusuhan. Tapi saat disampaikan baik-baik tidak ditanggapi.

    “Kita ini sering merespons kalau ada kerusuhan. Kalau dengan baik-baik, tidak pernah ditanggapi,” kata Cholil dikutip Jumat (5/9/2025).

    Ia pun menanyakan respons pemerintah belakangan ini. Apakah benar-benar ingin merespons, atau terdorong karena terjadinya kerusuhan di berbagai tempat.

    “Jika ada kerusuhan di sana-sini, akhirnya kan kita merespons. Kita tanya, apakah tuntutan itu yang diterima atau kerusuhan yang di mana-mana,” ucapnya.

    Ia menilai, watak demikian sudah seperti tradisi.

    “Kita punya tradisi bangsa ini mau merespons kalau itu ada huru-hara. Tapi ketika ada baek-baek, tidak mau meresponsnya dengan baek-baek,” terangnya.

    Pernyataan Cholil itu menuai apresiasi dari netizen. Ada yang membandingkannya dengan perwakilan BEM UI, Agus Setiawan saat audiensi dengan DPR.

    “Dari pada agus BEM UI yg ngomong, Pak kyai cholil lebih menyala,” kata pengguna X @ilhampid.

    Di tubuh BEM UI sendiri dikabarkan terjadi dualisme. Ada salah satunya yang disebut-sebut buatan rektor, satunya lagi diketahui kritis terhadap pemerintahan. (Arya/Fajar)