Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Kader PDIP Ungkap Perbedaan Mencolok Megawati dan Jokowi

    Kader PDIP Ungkap Perbedaan Mencolok Megawati dan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberi pernyataan menarik Ketua Umum PDIP Megawati dan Mantan Presiden Jokowi.

    Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan di akun Threads pribadinya.

    Ferdinand menyebut ada dua perbedaan mencolok dari kedua pemimpin partai ini.

    Perbedaan paling mencolok itu terlihat dari target dan prioritas yang sama-sama mereka kejar.

    “Beda MEGA PDIP dgn JKW PSI,” tulisnya dikutip Selasa (7/10/2025).

    Megawati Soekarnoputri menurutnya lebih karena sampai saay ini masih terus mementingkan rakyat.

    “MEGA PDIP memikirkan rakyat,” sebutnya.

    Hal berbeda terlihat dari Joko Widodo, dimana menurutnya mantan Presiden RI itu masih haus kekuasaan.

    Ia menyebut fokus dan target Jokowi saat ini adalah mencoba untuk membuat Wapres Gibran Rakabuming Raka naik kembali selama dua periode.

    “JKW PSI memikirkan Gibran 2 periode,” jelasnya.

    “Sungguh rakus..!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Gabung Partai Perindo, Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pakar

    Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Gabung Partai Perindo, Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pakar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi menunjuk mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Dr Ir H M Nurdin Abdullah, M.Agr, sebagai Ketua Dewan Pakar Perindo periode 2024-2029.

    Penunjukan tersebut berdasarkan SK Majelis Partai Perindo Nomor 001/SK/MP-PARTAI PERINDO/VII/2025.

    Hal ini disebut menjadi langkah strategis partai dalam menghadapi kontestasi politik nasional Pemilu 2029.

    Sekretaris Jenderal DPP Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari (AYP), menegaskan bahwa kehadiran Nurdin Abdullah akan menjadi bahan bakar intelektual baru dalam proses konsolidasi dan regenerasi internal partai.

    “Beliau bukan hanya simbol keberhasilan pembangunan daerah, tapi juga figur yang mampu membimbing arah pemikiran strategis partai di tingkat nasional,” kata Yuslim kepada awak media.

    Perindo, yang saat ini tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, tengah fokus memperkuat struktur dan peta jalan politiknya.

    Kata Yuslim, latar belakang Nurdin sebagai akademisi sekaligus teknokrat pemerintahan menjadi nilai tambah penting dalam merumuskan arah kebijakan partai ke depan.

    “Target kami bukan sekadar lolos ke parlemen. Kami ingin hadir signifikan dan solutif di tengah masyarakat. Kehadiran Prof Nurdin kami harap mempercepat lompatan itu,” lanjutnya.

    Nurdin Abdullah sendiri dikenal luas melalui kiprahnya saat memimpin Kabupaten Bantaeng dan Sulsel.

    Kini, ia kembali ke panggung nasional melalui jalur partai politik, membawa pengalaman panjang dalam pembangunan dan manajemen pemerintahan.

  • Pakar Komunikasi Usul UU Pers Di Judicial Review di MK, Agar Podcast Punya Kekuatan Hukum

    Pakar Komunikasi Usul UU Pers Di Judicial Review di MK, Agar Podcast Punya Kekuatan Hukum

    Menurutnya, agar podcast bisa jadi setara jurnalisme pers, pengertian pers konvensional di UU Pers perlu di judisial review agar dimaknai lebih terbuka terhadap media baru ini, sehingga bisa dianggap sebagai pers oleh UU. Dalam hal ini tidak perlu revisi UU tapi cukup Judicial Review di MK.

    Mantan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI ini menyatakan,

    adaptasi regulasi itu penting untuk mengikuti perkembangan teknologi dan konsekuensinya. Teknologi dan disrupsi tidak bisa dilawan secara frontal dengan dikotomi berdasar ukuran lama. Yang penting ada equality of playing fields pada pelaku jurnalistik.

    “Podcast itu beda dengan media sosial secara umum. Di media sosial terlalu banyak pelaku anonim sehingga isinya jauh dari objektivitas. Sedang podcast itu terbuka. Narsumnya kredible, memiliki identitas jelas. Bahkan ada tuntutan harus punya reputasi personal pada pembawa podcast agar salurannya dipercaya dan diikuti. Makanya podcast termasuk bentuk baru jurnalisme yang mendalam dengan format fleksibel,” jelasnya.

    Ke depan lanjut dia, harus ada standard jurnalistik dan tata nilai terkait yang mengatur podcast. Sebagaimana juga berlaku dalam talkshow media secara umum. Podcast hanya lebih fleksibel dan spesifik.

    UU Pers kalau pengertiannya hanya melindungi kebebasan institusi perusahaan pers, tetapi tidak sesuai perkembangan baru, maka prinsip itu bisa melanggar azas equality before the law. 

    Lebih jauh dia menyebut perusahaan pers sekarang makin terancam terdisrupsi menjadi content creator di hadapan platform global. Oleh karenanya lebih dilihat dari perspektif fungsinya. Yaitu menyampaikan fakta secara objektif. Podcast juga punya fungsi yang sama, dan dimungkinkan dalam menganalisis dan memberikan ulasan bisa mengikuti standar objektivitas yang berlaku sebagaimana standard jurnalistik dengan menjunjung tinggi factuality dan impartiality.  

  • BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Wajibkan Beli dari Pertamina tapi Tak Sediakan BBM RON 95

    BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Wajibkan Beli dari Pertamina tapi Tak Sediakan BBM RON 95

    FAJAR.CO.ID — Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM terjadi di SPBU swasta. Kelangkaan ini ditengarai terjadi akibat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mewajibkan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina, tetapi justru tak menyediakan BBM dengan jenis oktan RON 95.

    Tidak adanya stok RON 95 dari Pertamina menjadi sorotan Komisi XII DPR RI. Ketiadaan BBM RON 95 memicu kelangkaan yang dialami oleh seluruh SPBU swasta di tanah air.

    Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menilai tidak tersedianya BBM RON 95 di Pertamina menjadi anomali kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di saat seluruh SPBU swasta diwajibkan membeli bahan bakar dasar dari Pertamina untuk stok hingga akhir tahun ini.

    “⁠Swasta diwajibkan beli base fuel ke Pertamina, padahal SPBU swasta menjual 3 jenis bensin (Ron 92, 95 dan 98). Sedangkan Pertamina hanya bisa menyediakan Ron 92 dan 98,” ujar Gunhar dalam keterangannya belum lama ini.

    Tidak tersedianya BBM RON 95 di Pertamina membuat SPBU swasta kebingungan mencari pasokan bahan bakar minyak dengan spesifikasi tersebut. Kebingungan terjadi saat Kementerian ESDM mewajibkan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina.

    “Saat ini BBM jenis Ron 95, Pertamina hanya tersedia di 119 SPBU, untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ungkapnya.

    Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah menambah kuota impor BBM pada SPBU swasta untuk 2025. Bahkan, kuota yang diajukan oleh SPBU swasta dinilai telah melampaui kebijakan yang diatur pemerintah.

  • Anak Buah Cak Imin Sumringah Lihat Aksi SBY Tak Salami Kapolri Listyo Sigit: Sudah Wakili Rakyat

    Anak Buah Cak Imin Sumringah Lihat Aksi SBY Tak Salami Kapolri Listyo Sigit: Sudah Wakili Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, sumringah melihat momen mantan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak menyalami Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Seperti diketahui, momen itu terjadi di sela-sela acara peringatan HUT ke-80 TNI di Jakarta, kemarin.

    Dalam video yang beredar luas di media sosial, SBY terlihat menyalami sejumlah tokoh yang ada di barisan depan.

    “Terimakasih Pak SBY,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (6/10/2025).

    Hanya saja, ayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu melewati Kapolri Listyo Sigit tanpa berjabat tangan.

    “Sudah mewakili saya dan rakyat yang kesel sama Listyo Sigit,” ucap anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini.

    Momen itu pun langsung menuai beragam spekulasi dan komentar publik.

    “Semoga video ini benar adanya,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), tak hanya menampilkan kemegahan parade militer, tetapi juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

    Sorotan itu tertuju pada sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

    Dalam tayangan video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, SBY terlihat menaiki mimbar tempat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat tinggi negara telah berdiri menyambut.

  • Mardiono dan Agus Suparmanto Akhirnya Bersatu, Kemenkum Minta Segera Lengkapi Kepengurusan

    Mardiono dan Agus Suparmanto Akhirnya Bersatu, Kemenkum Minta Segera Lengkapi Kepengurusan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perseteruan dua kubu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan telah berakhir. Itu setelah kedua kubu sepakat untuk bergabung satu sama lain.

    Bahkan, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang baru dengan mengakomodir kedua kubu dalam struktur tersebut.

    Dalam SK kepengurusan PPP yang baru yang diterbitkan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, kepengurusan PPP menyatukan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

    Mardiono menjabat sebagai ketua umum PPP dan Agus Suparmanto menjadi wakil ketum. “Hari ini (Senin 6/10) saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum baru yang mana Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Agus menjadi Wakil Ketua Umum, Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10).

    Dia menambahkan total terdapat enam orang yang didaftarkan sebagai pengurus dalam SK Menkum mengenai kepengurusan PPP.

    “Mudah-mudahan dengan keluarnya SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” katanya.

    Setelah terbitnya SK kepengurusan yang baru itu, Kemenkum berharap kepengurusan baru PPP tersebut dapat melengkapi susunan pengurus yang lengkap dengan sesegera mungkin.

    Dia menyampaikan pernyataan itu, sebab dua kubu yang telah bergabung tersebut akan menyelenggarakan musyawarah kerja nasional (mukernas).

    “Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya,” katanya.

  • Kredit Konsumer BRI Tumbuh Double Digit, Roda Ekonomi Masyarakat Makin Berputar

    Kredit Konsumer BRI Tumbuh Double Digit, Roda Ekonomi Masyarakat Makin Berputar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspansi kredit konsumer yang inklusif dan berkelanjutan. Per Agustus 2025, kredit konsumer (bank only) mencapai Rp216,26 triliun, tumbuh sebesar 10,65% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Corporate Secretary BRI, Dhanny menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit konsumer BRI ditopang oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk unggulan Perseroan.

    Salah satunya adalah salary-based loan yakni BRIguna yang mencatat outstanding per Agustus 2025 sebesar Rp143,4 triliun, tumbuh 9,8% secara tahunan (YoY). Selain itu, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga menunjukkan kinerja solid dengan outstanding sebesar Rp63,7 triliun, atau naik 13,5% YoY, seiring tingginya kebutuhan masyarakat akan hunian.

    Dhanny menambahkan bahwa BRI akan terus mendorong pertumbuhan segmen konsumer dengan selektif. “BRI berkomitmen untuk menumbuhkan portofolio konsumer dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Dengan kualitas kredit yang terkendali, kami optimis penyaluran kredit konsumer akan terus tumbuh sehat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Dhanny.

    Seiring dengan pertumbuhan kredit yang solid, BRI pun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Hal ini tercermin dari kualitas pembiayaan di segmen konsumer yang terjaga dengan baik. Dengan kualitas kredit yang terjaga, BRI pun optimis dapat terus menumbuhkan portofolio kredit konsumer secara sehat.

  • Jaksa Iwan Ginting hanya Dimutasi Meski Diduga Terima Suap Rp500 Juta, Palti Hutabarat: Ini Juga Alasannya Publik Tolak RUU Kejaksaan

    Jaksa Iwan Ginting hanya Dimutasi Meski Diduga Terima Suap Rp500 Juta, Palti Hutabarat: Ini Juga Alasannya Publik Tolak RUU Kejaksaan

    Ia juga menyinggung bahwa Kejaksaan saat ini tengah menangani kasus yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, terkait proyek pengadaan Chromebook.

    “Apalagi saat ini sedang menangani kasus Nadiem Makarim yang proyek Chromebook sebenarnya diawasi Jamdatun,” kuncinya.

    Sebelumnya, Kejagung mencopot Iwan Ginting dari jabatannya sebagai jaksa setelah namanya dikaitkan dengan dugaan penilapan barang bukti bernilai miliaran rupiah.

    Mantan Kajari Jakarta Barat itu kini ditempatkan di bagian tata usaha untuk menjalani masa penugasan selama satu tahun.

    “Benar, sudah dicopot dari jabatan dan dari status jaksanya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, kemarin.

    Saat ini, Iwan Ginting diketahui menduduki jabatan baru sebagai Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, di bawah Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung.

    Nama Iwan kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dalam surat dakwaan terhadap Azam Akhmad Akhsya, mantan jaksa di Kejari Jakarta Barat yang kini telah divonis bersalah oleh pengadilan.

    Dalam dokumen dakwaan tersebut, Iwan Ginting disebut menerima uang sebesar Rp500 juta yang berasal dari hasil penilapan barang bukti oleh Azam.

    Uang tersebut, menurut jaksa penuntut, diserahkan langsung oleh Azam kepada Iwan di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, pada 25 Desember 2023 lalu.

    Penyerahan itu juga disaksikan oleh mantan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Jakarta Barat, Sunarto.

  • Bansos Cair Serentak, Berikut 9 Daftar Jenis Bantuan untuk Masyarakat

    Bansos Cair Serentak, Berikut 9 Daftar Jenis Bantuan untuk Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar gembira bagi masyarakat yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di seluruh Indonesia. Itu karena bantuan sosial mulai dicairkan.

    Pencairan bantuan sosial tersebut mulai dilakukan pada Senin, 6 Oktober 2025. Menariknya sebanyak sembilan jenis bantuan sosial (bansos) akan dicairkan secara serentak. Penyaluran ini dilakukan melalui bank-bank penyalur resmi, seperti BRI, BNI, BSI, dan Mandiri.

    Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyaluran tahap akhir tahun 2025, sekaligus tindak lanjut kebijakan Presiden untuk memperkuat daya beli masyarakat.

    Status dana bansos di sistem penyalur sudah berstatus Standing Instruction (SI), yang berarti dana telah mulai ditransfer ke rekening masing-masing KPM.

    Terutama bagi penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang baru beralih menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.

    Berikut daftar 9 bansos yang mulai disalurkan serentak, seperti dilansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group).

    PKH dan BPNT Tahap 4

    Pencairan ini mencakup alokasi untuk tiga bulan terakhir tahun 2025 (periode Oktober hingga Desember). KPM disarankan untuk rutin memeriksa saldo rekening mereka untuk memastikan dana telah masuk.

    Bantuan Pangan Beras 20 kg

    Pemerintah memperpanjang program bantuan beras 10 kg per bulan hingga Desember 2025. Khusus untuk bulan ini, KPM akan menerima penyaluran ganda atau dobel, yaitu 20 kg untuk alokasi September dan Oktober.

    Total anggaran untuk program ini mencapai Rp 13,9 triliun dengan sasaran 18,2 juta keluarga penerima manfaat.

  • Analisis Peneliti Citra Institute soal Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara

    Analisis Peneliti Citra Institute soal Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara menuai banyak spekulasi dari sejumlah pihak. Asumsi itu cukup wajar di tengah sorotan terhadap Jokowi dan keluarganya.

    Diketahui, sorotan masyarakat terhadap Jokowi hingga putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka cukup ramai. Hal yang paling disoroti publik adalah terkait masalah ijazah keduanya.

    Peneliti senior Citra Institute, Efriza ikut angkat suara. Dia menilai pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo bukan sekedar balasan silaturahmi politik.

    Ada dugaan, pembicaraan dalam pertemuan itu tidak sekadar urusan negara. Sebab, Mensesneg Prasetyo Hadi tidak memerinci isi pembicaraan.

    “Kuat dugaan ada pula pembicaraan pribadi utamanya dari Jokowi yang bertemu dengan Presiden Prabowo,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Senin (6/10).

    Tak bisa dipungkiri, lanjut Efriza, beberapa minggu ini berbagai isu yang mencuat di publik tidak bisa dilepaskan dari Jokowi dan keluarganya maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Jokowi bertemu dua jam diperkirakan, banyak spekulasi isi pertemuannya, diyakini dia banyak menjelaskan pandangannya, sikapnya, sekaligus upayanya mempengaruhi pemerintahan,” lanjutnya.

    Dia menegaskan pembicaraan keduanya diperkirakan hal penting, tetapi lebih banyak subjektifitas diri Jokowi, karena banyak persoalan politik yang sedang hangat di publik karena komunikasi dan perilaku eks Gubernur DKI Jakarta itu.

    “Ditenggarai Jokowi juga memungkinkan membicarakan persoalan dirinya dan keluarganya yang sedang disorot banyak kasus, seperti Jokowi terkait kasus ijazah palsu, begitu juga persoalan ijazah Gibran yang sedang berproses di pengadilan negeri,” jelasnya.