Author: Fajar.co.id

  • Herwin Sudikta Colek Prabowo: Jangan Tunggu DPR, Keluarkan Perppu Perampasan Aset

    Herwin Sudikta Colek Prabowo: Jangan Tunggu DPR, Keluarkan Perppu Perampasan Aset

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons terkait lambannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR.

    Dikatakan Herwin, Presiden Prabowo Subianto tak perlu menunggu parlemen yang disebutnya gemar menunda-nunda.

    “Seandainya saya Prabowo, saya tidak akan tunggu DPR yang hobi menunda,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (7/9/2025).

    “Saya akan keluarkan Perppu Perampasan Aset Koruptor,” tambahnya.

    Herwin menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bisa menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

    “Benar, pada akhirnya Perppu itu tetap akan berlabuh di meja DPR. Tapi setidaknya langkah itu jadi bukti nyata bahwa presiden serius dengan isu korupsi,” sesalnya.

    Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa Prabowo tidak hanya menjabat sebagai presiden, tetapi juga Ketua Umum partai besar yang memimpin koalisi mayoritas di Senayan.

    “Apalagi Prabowo bukan sekadar presiden, ia juga ketua partai yang memimpin koalisi mayoritas di parlemen,” Herwin menuturkan.

    “Artinya, kalau masih gagal, masalahnya bukan di kursi DPR saja, tapi di kemauan politik sang presiden sendiri,” kuncinya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mendesak DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Hal tersebut disampaikan Yusril saat dimintai tanggapan mengenai “17+8 Tuntutan Rakyat” yang salah satunya menuntut pengesahan aturan terkait perampasan aset.

  • Terkait Beredarnya Video PHK Massal PT Gudang Garam, Begini Klarifikasi Pihak Manajemen

    Terkait Beredarnya Video PHK Massal PT Gudang Garam, Begini Klarifikasi Pihak Manajemen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan buruh di Indonesia dikabarkan kembali mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Hal itu tampak di sejumlah platform media sosial yang diramaikan dengan beredarnya video pendek. Video itu menggambarkan suasana perpisahan sejumlah pekerja.

    Video itu disertai narasi yang menyebut adanya PHK massal di Gudang Garam Tuban.

    Kontan saja unggahan tersebut lantas memicu gelombang keprihatinan publik. Namun, pihak perusahaan menegaskan video itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di Tuban.

    Manajemen PT Gudang Garam Tbk memastikan kabar beredarnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pabrik Tuban, Jawa Timur, tidak benar.

    Penegasan itu disampaikan PT Merdeka Nusantara selaku penyedia tenaga kerja untuk pabrik rokok Gudang Garam Tuban.

    Di mana, pihak manajemen menyampaikan, sampai saat ini kegiatan operasional di pabrik Tuban tetap berjalan normal dan kondusif.

    “Bukan di Tuban (tidak ada PHK massal di Gudang Garam Tuban), dan aktivitas di Tuban masih berjalan seperti biasanya. Sejak awal tahun sampai saat ini tidak ada PHK massal,” tegas HRD PT Merdeka Nusantara, Adib Musyafak, dikutip dari Liputan 6, Sabtu (6/9/2025).

    “Sekali lagi ini bukan di Tuban, tapi saya tidak menyebut di daerah mana. Namun, di tengah kondisi seperti ini kami mengimbau pekerja tetap tenang dan menjalankan tugasnya seperti biasanya,” tegas Adib Musyafak.

    PT Gudang Garam berharap isu yang beredar tidak menimbulkan keresahan di kalangan karyawan yang berjumlah sekitar 800 orang maupun masyarakat Kabupaten Tuban.

  • Terkait Beredarnya Video PHK Massal PT Gudang Garam, Begini Klarifikasi Pihak Manajemen

    Viral PT Gudang Garam Disebut Lakukan PHK Massal, Bos Rokok Tetap Berjaya karena Beban Ditanggung Konsumen?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan buruh PT Gudang Garam Tbk ramai dibicarakan di platform X. (dulu Twitter).

    Salah satunya datang dari akun @WAHYU_UNIFORM yang menyebut bahwa kenaikan cukai rokok menjadi salah satu penyebab perusahaan mengambil langkah pemutusan hubungan kerja.

    “Pabrik Rokok Gudang Garam PHK Karyawan akibat cukai rokok yg terus naik di tengah daya beli menurun. Akibatnya peredaran rokok tanpa cukai merajalela. Boss rokok tetap berjaya, krn beban ditanggung konsumen. Tapi kesejahteraan karyawan sulit didapat,” tulis akun tersebut, dikutip Sabtu (6/9/2025).

    Dalam unggahan lain, akun itu juga menyertakan video berisi penjelasan soal beban cukai yang tinggi.

    Disebutkan, untuk satu bungkus rokok seharga Rp10 ribu, 75 persen atau sekitar Rp7.500 harus disetorkan ke negara.

    Sementara sisa Rp2.500 dibagi untuk biaya produksi, pembelian tembakau, peralatan, hingga upah pekerja.

    “Rokok ini kalau satu bungkus harganya Rp10.000 teman-teman sekalian sebelum ini diproduksi 75% kita harus udah bayar ke negara kalau Rp10.000 harganya rokok ini berarti kan Rp7.500 harus disetorkan negara baru buat rokok ini berarti yang ditinggalkan di public itu cuma Rp2.500 ini menjadi susah buat kami seikat pekerja untuk nego supaya kesejahteraan pekerja naik karena sisanya cuma sedikit gimana beli tobacco gimana beli peralatan dan seterusnya,” demikian narasi dalam video tersebut.

    Unggahan itu juga menjelaskan bahwa rokok kretek tangan (SKT) dinilai masih memiliki margin lebih besar karena pungutan negara berada di angka 45–50 persen.

  • Loyalis Anies Puji AHY: Gini Loh Kalau Kasih Tanggapan

    Loyalis Anies Puji AHY: Gini Loh Kalau Kasih Tanggapan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Maudy Asmara, memuji Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait tanggapannya soal tuntutan 17+8.

    “Gini loh kalau kasih tanggapan,” kata Maudy dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (6/9/2025).

    Adapun pernyataan itu disampaikan AHY di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9/2025) ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan.

    “Saya sudah baca satu per satu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan terutama mereka yang turun ke jalan kemarin,” kata Maudy.

    “Ada sejumlah isu yang dianggap urgent tentunya saya menyikapinya dengan terbuka,” tambahnya.

    Ia mengatakan DPR RI dan pemerintah sangat terbuka untuk membahas solusi tuntutan tersebut bersama dengan mahasiswa maupun masyarakat.

    “Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan,” jelas AHY.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menjelaskan aspirasi bisa muncul dari berbagai sektor, termasuk dari ekonomi, hukum hingga keadilan.

    Untuk itu, dia berharap agar seluruh pihak bisa berdiskusi dalam mencari jalan terbaik menghadapi tuntutan masyarakat.

    “Saya juga menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat sehingga kita bisa mencari solusinya bersama,” tuturnya.
    (Arya/Fajar)

  • Besok Moon Blood Bisa Dilihat di Seluruh Wilayah Indonesia, Muhammadiyah Imbau Warga Lakukan Salat Gerhana

    Besok Moon Blood Bisa Dilihat di Seluruh Wilayah Indonesia, Muhammadiyah Imbau Warga Lakukan Salat Gerhana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gerhana bulan total atau moon blood (bulan darah) akan terjadi besok malam, 7-8 September 2025. Gerhana bulan total kali ini dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia.

    Terkait hal itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah JUGA mengumumkan bahwa pada Ahad hingga Senin, 15–16 Rabiulawal 1447 H bertepatan dengan 7–8 September 2025 M akan ada gerhana bulan total yang dapat dilihat di seluruh Indonesia.

    Melalui maklumat PP Muhammadiyah yang diterima redaksi dijabarkan pula terkait fase-fase gerhana bulan total adalah sebagai berikut:

    Gerhana Penumbra mulai: 22:28 WIB
    Gerhana Sebagian mulai: 23:27 WIB
    Gerhana Total mulai: 00:30 WIB
    Puncak Gerhana: 01:11 WIB
    Gerhana Total berakhir: 01:52 WIB
    Gerhana Sebagian berakhir: 02:56 WIB
    Gerhana Penumbra berakhir: 03:55 WIB

    “Sehubungan dengan itu, Muhammadiyah mengimbau warga untuk melaksanakan salat gerhana (Salat Khusuf), memperbanyak doa, zikir, serta sedekah sebagai bentuk ketundukan kepada Allah,” tulis maklumat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Dr Hamim Ilyas MAg, dan Sekretaris M Rofiq Lc MA PhD.

    Ada pun dasar hukum atau dalil salat gerhana bersumber dari hadis sahih. Rasulullah Saw bersabda:

    إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

    “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, segeralah laksanakan salat.” (HR. Muslim dan an-Nasā’ī)

  • Pendampingan BRI Dorong Ekspansi, Produk Diaper Ramah Lingkungan dari UMKM Asal Surabaya Ini Kian Diminati Pasar

    Pendampingan BRI Dorong Ekspansi, Produk Diaper Ramah Lingkungan dari UMKM Asal Surabaya Ini Kian Diminati Pasar

    Fajar.co.id, Surabaya — Berangkat dari keprihatinan atas pencemaran Sungai Brantas yang kerap dipenuhi sampah plastik sekali pakai, UMKM asal Surabaya, Bumbi, menghadirkan inovasi popok alias diaper ramah lingkungan yang dapat digunakan kembali. Bahkan, usaha ini membuka lapangan kerja inklusif dengan melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses produksinya.

    Celia Siura, pendiri Bumbi, menuturkan bahwa popok sekali pakai menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah plastik rumah tangga. “Di lapangan, praktik pembuangan yang kurang tepat masih sering terjadi. Banyak orang tua khawatir membakar popok dapat berdampak buruk bagi bayi, sehingga popok sekali pakai akhirnya dibuang secara sembarangan dan menumpuk di lingkungan sekitar kita,” jelas Celia.

    Sebagai solusi, Celia pun merancang sebuah popok kain, di mana residu popok dapat dicuci menggunakan deterjen ramah lingkungan sehingga mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) maupun kebiasan membakar sampah.

    “Dengan desain berbahan katun yang lembut dan nyaman, popok Bumbi dilengkapi adjustable button sehingga bisa digunakan dalam rentang usia yang lebih panjang. Produk ini juga telah terverifikasi standar SNI, menjamin mutu dan keamanan,” ujarnya.

    Untuk memperkuat keberlanjutan, Bumbi juga menghadirkan paket adopsi praktis, mulai dari starter kit, opsi pembiayaan, hingga portable washing yang dirancang agar keluarga lebih mudah beralih ke produk “guna ulang”.

    Prinsip sirkular dan lokal pun menjadi bagian penting dari perjalanan Bumbi. Hal ini lantaran seluruh proses produksi dilakukan di Indonesia melalui rantai pasok inklusif yang memberdayakan perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, Bumbi juga melibatkan kader kesehatan, komunitas ibu-ibu yang dilatih untuk berperan sebagai edukator sekaligus penjual di tingkat komunitas.

  • Gibran Sidak Pos Ronda, Netizen: Yang Ginian Tugasnya Lurah

    Gibran Sidak Pos Ronda, Netizen: Yang Ginian Tugasnya Lurah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengejutkan warga Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

    Sekitar pukul 21.45 WIB, Kamis (4/9/2025), Gibran tiba-tiba datang mengunjungi Pos Ronda RW 04, di saat warga tengah bersiap melaksanakan kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

    Kunjungan Wapres ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai prioritas utama dalam menjaga ketenangan masyarakat, terutama pasca sejumlah aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

    Dalam kunjungan tersebut, Wapres turut menyerahkan bantuan peralatan ronda malam, seperti senter, pemanas air listrik, serta kebutuhan konsumsi berupa gula dan kopi sachet untuk mendukung aktivitas warga.

    Usai dari Kembangan, Wapres melanjutkan kunjungan ke wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Pos Ronda RT 19 RW 03, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, dan disambut oleh Lurah Ulujami, Yuda Irawan, bersama warga yang tengah melaksanakan ronda malam. Ia pun berdialog dengan mereka, dan turut meninjau kesiapsiagaan Posko Dapur Umum Kampung Siaga Bencana yang terintegrasi dengan pos ronda di kawasan tersebut.

    Momen ini juga jadi buah bibir warganet di media sosial. Ada diantara mereka yang menyebut sidak ke poskamling adalah tugas selevel lurah.

    “Harusnya yg ginian tugasnya lurah,” sebut warganet.

    “Masih bingung.. apa sih job desc nya wapres??” sahut warganet lainnya.

    “Pak, masih banyak hal yang lebih penting bisa dilakukan misalnya 19.000 lapangan pekerjaan yg bpk janjikan, kami tunggu lho janjinya,” kata yang lainnya. (Pram/fajar)

  • Yusril Minta Hadapi Persoalan dengan Gentle, Warganet: yang Tidak Gentle Kalian, Berlindung di Aparat Bersenjata

    Yusril Minta Hadapi Persoalan dengan Gentle, Warganet: yang Tidak Gentle Kalian, Berlindung di Aparat Bersenjata

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Yusril Ihza Mahendra terkait penahanan sejumlah aktivis oleh kepolisian usai aksi demo besar-besaran menuai sorotan warganet.

    Seperti diketahui, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia ini meminta agar semua pihak menyikapi persoalan ini dengan sikap dewasa.

    “Hadapi dengan gentle,” kata Yusril seperti dikutip pada Sabtu (6/9/2025).

    Namun, komentar Yusril justru dirujak warganet. Mereka menilai, pernyataan tersebut kontradiktif dengan realitas di lapangan, di mana aparat keamanan menggunakan kekuatan penuh untuk mengamankan aksi demonstrasi.

    Salah satunya datang dari akun X @anvie, milik Robin Syi hab, yang menyindir keras pernyataan Yusril.

    “Yang gak gentle itu kalian yang selalu berlindung di balik aparat bersenjata,” ucap akun tersebut.

    “Kalau gentle, hadapi rakyat langsung tanpa melibatkan aparat dan senjata,” tambahnya.

    Dalam unggahan tersebut, akun @anvie juga disertai ilustrasi satir tentang relasi pemerintah, rakyat, dan aparat.

    Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan terkait penetapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, sebagai tersangka dalam dugaan penghasutan aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025.

    Ia menegaskan agar proses hukum dihadapi secara terhormat, bukan sekadar mendesak pembebasan.

    “Harapan saya sebenarnya kalau seseorang ditahan atau dinyatakan tersangka, jangan kita terus minta harus dibebaskan. Dilakukan dong perlawanan secara hukum yang gentleman,” ujar Yusril dikutip pada Sabtu (6/9/2025).

  • Ijazah Palsu Belum Beres, Amien Rais Kembali Lempar Tuduhan ke Jokowi dan Pengikutnya

    Ijazah Palsu Belum Beres, Amien Rais Kembali Lempar Tuduhan ke Jokowi dan Pengikutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum menetapkan tersangka. Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, hingga Tifauzia Tyassuma menjadi terlapor dalam perkara ini.

    Yang tak kalah menarik adalah pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, yang menyebutkan bahwa kebohongan Jokowi bukan lagi rahasia umum. Ia bahkan tak perlu lagi menjabarkan satu persatu kebohongan Jokowi.

    “Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya,” kata Amien di Instagram pribadinya @amienraisofficial dilansir pada Sabtu (6/9/2025).

    Mantan Ketua MPR ini mengatakan, Jokowi sedang terjebak dalam lingkaran keburukan sebagai akibat dari ketidakjujurannya.

    “Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan,” tegasnya.

    Bahkan tambah Amien Rais, semakin lama Jokowi semakin terjerumus dalam kebohongan yang dia perbuat.

    “Semakin lama, makin dalam. Polisi dan ternak Mulyono sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari Kebohongan,” tukasnya.

    Sialnya, Amien mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengalami jalan buntu.

    “Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” Amien menuturkan.

    “Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambahnya.

  • Ada Kabar Gembira Bagi Guru Agama Hindu di Indonesia

    Ada Kabar Gembira Bagi Guru Agama Hindu di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi menaikkan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp500 ribu, dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

    Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memotivasi para guru untuk terus mengabdikan diri dengan optimal.

    Ini menjadi tonggak penting bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan Guru Agama Hindu di Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Hindu Kementerian Agama RI mencatat lonjakan signifikan jumlah peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan.

    Data Ditjen Bimas Hindu sebagaimana dikutip pada Sabtu (6/9/2025) mencatat, jika pada tahun sebelumnya hanya 308 guru yang ikut serta, pada 2025 jumlah peserta PPG meroket menjadi 3.710 guru agama Hindu.

    Kenaikan ini setara dengan 1.104 persen, sekaligus menunjukkan semangat besar para guru Hindu untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

    Program PPG tahun ini dibagi dalam tiga angkatan. Tahap pertama, PPG diikuti 1.407 Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH), dan 1.040 dinyatakan lulus. Angkatan kedua diikuti 257 Guru Mata Pelajaran Umum di lingkungan Widyalaya. Proses pembelajaran pada tahap ini masih berjalan. Untuk angkatan ketiga, tercatat ada 2.406 Guru Pendidikan Agama Hindu yang ikut serta dan meerka saat ini tengah mengikuti proses pembelajaran.

    Lonjakan jumlah peserta ini membuktikan bahwa guru-guru Hindu memiliki antusiasme tinggi untuk meningkatkan kualitas diri. Pemerintah pun hadir memberi dukungan melalui akses lebih luas, regulasi yang jelas, serta dukungan anggaran.