Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Tiga Surat Resmi ke Kejati Terkait Kasus Silfester Matutina, Penangkapan hingga Pencekalan

    Tiga Surat Resmi ke Kejati Terkait Kasus Silfester Matutina, Penangkapan hingga Pencekalan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara Ahmad Khozinudin memberi sorotan tajam terkait kasus Silfester Matutina.

    Lewat salah satu podcast di channel YouTube, Forum Keadilan TV, Ahmad Khozinudin memberikan perkembangan terbaru.

    Ia menyebut Kejaksaan Negeri sudah menugaskan untuk melakukan eksekusi ke tersangka.

    Hanya saja, menurutnya perintah yang diberikan ini justru tidak bermakna atau tidak ada tindak lanjut yang diberikan.

    “Ini sudah ditegaskan untuk lakukan eksekusi,” kata dikutip Selasa (9/9/2025).

    “Tapi rasa-rasanya perintah ini jadi tidak bermakna tanpa ada foll up yang memastikan dua hal,” paparnya.

    Dua hal yang dimaksudnya adalah perintah itu segera dijalankan atau bahkan tidak ada opsi lain untuk perintah ini diabaikan.

    “Pertama, perintah itu segera dijalankan. Kedua, tidak ada opsi lain yang buat perintah itu terabaikan,” tuturnya.

    Ahmad menyebut pihaknya sudah mengajukan tiga surat resmi agar Silfester bisa segera dieksekusi.

    Tiga surat yang diajukan itu diantara surat penangkapan terdakwah, menerbitkan status DPO, dan melakukan cekal agar tidak lari ke luar negeri

    “Makanya ada tiga surat resmi yang kita kirimkan ke Kejaksaan Negeri,” jelasnya.

    “Yakni, agar segera menangkap Sifester Matutina, menerbitkan status DPO, dan melakukan cekal agar tidak lari ke luar negeri,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Makin Cuan! Investasi SR023T3 dan SR023T5 Dapatkan Kupon hingga 5,95 persen Per Tahun dan Cashback Belasan Juta Rupiah dengan Pemesanan Lewat BRImo

    Makin Cuan! Investasi SR023T3 dan SR023T5 Dapatkan Kupon hingga 5,95 persen Per Tahun dan Cashback Belasan Juta Rupiah dengan Pemesanan Lewat BRImo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali dipercaya sebagai mitra distribusi Sukuk Ritel Seri SR023T3 dan SR023T5, instrumen investasi syariah yang diterbitkan pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel, SR023T3 dan SR023T5menjadi pilihan investasi aman dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Terlebih, khusus bagi investor tersedia program hadiah langsung berupa cashback hingga Rp17 juta.

    Pada tahun ini, pemerintah menawarkan dua seri Sukuk Ritel, yakni SR023T3 dengan tenor 3 tahun berkupon tetap 5,80% per tahun, serta SR023T5 dengan tenor 5 tahun berkupon 5,95% per tahun. Masa pemesanan berlangsung mulai 22 Agustus hingga 15 September 2025.

    SBSN Ritel pun memiliki kredibilitas tinggi karena kupon dan pokok dijamin penuh oleh Undang-Undang. Ditambah lagi, kupon yang bersifat tetap (fixed coupon) akan dibayarkan setiap bulan hingga jatuh tempo, dengan tingkat imbal hasil yang attraktif.

    Menariknya, khusus di periode penawaran ini, tersedia program direct gift cashback hingga Rp17 juta bagi investor yang melakukan pembelian melalui BRIMO dengan fresh fund maupun reinvestasi. Skema reward ini berlaku secara bertingkat sesuai nominal investasi, mulai dari Rp100 juta hingga Rp10 miliar. Program berlangsung sepanjang masa pemesanan, yakni dari 22 Agustus hingga 15 September 2025.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa peran BRI sebagai mitra pemerintah dalam memasarkan produk sukuk tak terlepas dari komitmen perseroan menghadirkan peluang investasi yang kompetitif sekaligus berkontribusi langsung pada pembangunan negara. Adapun sesuai ketentuan pemerintah, masyarakat dapat berinvestasi mulai dari Rp1 juta dan kelipatannya. Melalui peran tersebut, BRI juga berupaya terus mendorong pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia. “Ke depan, BRI akan terus berkomitmen menyediakan alternatif investasi yang sangat menarik dan aman bagi masyarakat”, ujar Dhanny.

  • Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    Ini Bukti Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Orang Dekat Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Reshuffle Kabinet Merah Putih kali ini penuh kejutan. Sri Mulyani yang dalam tiga era presiden berbeda dipercaya sebagai menteri keuangan, kini justru terkena reshuffle kurang dari satu tahun Presiden Prabowo Subianto memerintah.

    Pengganti Sri Mulyani adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Siapa dia?

    Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020. Sedianya masa jabatannya habis akhir tahun ini.

    Ia dikenal sebagai sosok kunci penjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Termasuk menangani likuiditas perbankan dan menyiapkan mekanisme jaminan simpanan yang aman bagi masyarakat.

    Pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 itu menyelesaikan sarjananya bukan di bidang ekonomi. Melainkan teknik. S-1 nya di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat.

    Di Purdue University, ia meraih gelar MSc dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi, yang kemudian menjadi fondasi kariernya di sektor ekonomi dan keuangan.

    Kariernya dimulai di sektor energi sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Kemudian beralih ke dunia riset ekonomi.

    Ia mulanya menjabat sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005), kemudian menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013).

    Selain itu, Purbaya pernah menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008) dan anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

    Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero), menambah pengalaman manajerial di sektor keuangan dan industri strategis nasional.

  • Demi Realisasikan Doktrin Sosialis, Prabowo Terbang ke China Lantas Pecat Sri Mulyani?

    Demi Realisasikan Doktrin Sosialis, Prabowo Terbang ke China Lantas Pecat Sri Mulyani?

    Oleh: Heru Subagia
    (Pengamat Politik dan Ekonomi)

    Presiden Prabowo Subianto mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian keputusan politik tak terelakkan. Sudah tidak ada kompromi untuk menunda atau bahkan membatalkan.

    Prabowo Subianto mengambil kebijaksanaan kompromi terhadap tuntutan masyarakat usai demo 25 Agustus hingga 31 Agustus 2025 kemarin. Demo itu nyaris menyebabkan hilangnya kekuasaan Prabowo.

    Tindakan dan langkah ini bukan sekadar reshuffle biasa, melainkan sarat makna politik dan ideologi.

    Pertama, khusus untuk Ibu Sri Mulyani, melihat dalam konteks dua hal. Eksternal dan internal.
    Dari sisi internal, menilai kebijakan-kebijakan kontroversial yang ditempuh Sri Mulyani turut memicu gelombang ketidakpuasan publik.

    Tragedi demonstrasi besar-besaran kemarin salah satu pemicunya kebijakan tidak populis. Ini menyulut kemarahan masyarakat dan pada akhirnya menyerang kewibawaan Prabowo sendiri.
    Sri Mulyani terlalu memaksakan penerimaan negara melalui pajak di saat kondisi rakyat tengah terjepit.

    Sri Mulyani mengumpulkan pendapat negara berpacu pada pajak. Di mana saat ini memang kondisi masyarakat dalam tekanan luar biasa, daya beli melemah, pendapatan berkurang, PHK di mana-mana.

    Selain faktor domestik uga menyinggung dinamika global yang memengaruhi keputusan ini.

    Meyakini keputusan Prabowo berkaitan dengan membuang Sri Mulyani sebagai Menteri, kaitannya dengan ekonomi politik internasional.

    Kebangkitan Sosialis di Indonesia

  • Demi Realisasikan Doktrin Sosialis, Prabowo Terbang ke China Lantas Pecat Sri Mulyani?

    Demi Realisasikan Doktrin Sosialis, Prabowo Terbang ke China Lantas Pecat Sri Mulyani?

    Oleh: Heru Subagia
    (Pengamat Politik dan Ekonomi)

    Presiden Prabowo Subianto mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian keputusan politik tak terelakkan. Sudah tidak ada kompromi untuk menunda atau bahkan membatalkan.

    Prabowo Subianto mengambil kebijaksanaan kompromi terhadap tuntutan masyarakat usai demo 25 Agustus hingga 31 Agustus 2025 kemarin. Demo itu nyaris menyebabkan hilangnya kekuasaan Prabowo.

    Tindakan dan langkah ini bukan sekadar reshuffle biasa, melainkan sarat makna politik dan ideologi.

    Pertama, khusus untuk Ibu Sri Mulyani, melihat dalam konteks dua hal. Eksternal dan internal.
    Dari sisi internal, menilai kebijakan-kebijakan kontroversial yang ditempuh Sri Mulyani turut memicu gelombang ketidakpuasan publik.

    Tragedi demonstrasi besar-besaran kemarin salah satu pemicunya kebijakan tidak populis. Ini menyulut kemarahan masyarakat dan pada akhirnya menyerang kewibawaan Prabowo sendiri.
    Sri Mulyani terlalu memaksakan penerimaan negara melalui pajak di saat kondisi rakyat tengah terjepit.

    Sri Mulyani mengumpulkan pendapat negara berpacu pada pajak. Di mana saat ini memang kondisi masyarakat dalam tekanan luar biasa, daya beli melemah, pendapatan berkurang, PHK di mana-mana.

    Selain faktor domestik uga menyinggung dinamika global yang memengaruhi keputusan ini.

    Meyakini keputusan Prabowo berkaitan dengan membuang Sri Mulyani sebagai Menteri, kaitannya dengan ekonomi politik internasional.

    Kebangkitan Sosialis di Indonesia

  • BRI Terus Perkuat Ekosistem Pembayaran Digital, Volume Transaksi Merchant Meningkat 27,2 Persen YoY Tembus Rp105,5 Triliun

    BRI Terus Perkuat Ekosistem Pembayaran Digital, Volume Transaksi Merchant Meningkat 27,2 Persen YoY Tembus Rp105,5 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam ekosistem pembayaran digital melalui pertumbuhan signifikan transaksi merchant dan QRIS, disertai dengan berbagai inovasi terbaru pada super apps BRImo.

    Langkah ini sejalan dengan komitmen BRI dalam mengakselerasi transformasi digital sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional.

    Pada paruh pertama tahun 2025, BRI mencatatkan kinerja positif di segmen merchant. Nilai penjualan (sales volume) merchant mencapai Rp105,5 triliun, tumbuh 27,2% year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga tercermin pada rata-rata penjualan per merchant yang naik 62,5% YoY.

    Direktur Network & Retail Funding BRI, Aquarius Rudianto mengungkapkan bahwa pertumbuhan transaksi merchant BRI menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap layanan digital BRI.

    “Hal ini sejalan dengan misi BRI untuk memberdayakan UMKM melalui akses keuangan yang lebih mudah, aman, dan efisien,” ujarnya.

    Selain itu, transaksi melalui QRIS BRI tercatat tumbuh signifikan dengan nilai transaksi meningkat 142,9% YoY pada semester I 2025. Rata-rata nilai transaksi per toko naik 141,5% YoY, sementara dari sisi frekuensi, jumlah transaksi QRIS juga melesat 162,5% YoY.

    Untuk semakin mempermudah pengalaman nasabah, BRI menghadirkan inovasi utama QRIS di BRImo yaitu QRIS Crossborder yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi lintas negara di Singapura (Nets QR), Malaysia (DuitNow), dan Jepang (JPQR) hanya dengan memindai QR lokal.

  • Dari Pajak hingga Ideologi, Heru Subagia Ungkap Alasan Sri Mulyani Dicopot Prabowo

    Dari Pajak hingga Ideologi, Heru Subagia Ungkap Alasan Sri Mulyani Dicopot Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia memberikan pandangannya mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto usai mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Ia menilai langkah ini bukan sekadar reshuffle biasa, melainkan sarat makna politik dan ideologi.

    Dikatakan Heru, ada dua poin utama yang perlu diperhatikan dalam perombakan mendadak tersebut.

    “Pertama, khusus untuk Ibu Sri Mulyani, saya melihat dalam konteks dua hal. Eksternal dan internal,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

    Dari sisi internal, Heru menilai kebijakan-kebijakan kontroversial yang ditempuh Sri Mulyani turut memicu gelombang ketidakpuasan publik.

    “Yang terjadi, demonstrasi besar-besaran kemarin salah satu pemicunya kebijakan tidak populis. Ini menyulut kemarahan masyarakat dan pada akhirnya menyerang kewibawaan Prabowo sendiri,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa Sri Mulyani terlalu memaksakan penerimaan negara melalui pajak di saat kondisi rakyat tengah terjepit.

    “Sri Mulyani memaksakan diri mendapatkan pendapatan daerah yang berpacu pada pajak. Di mana saat ini memang kondisi masyarakat dalam tekaran luar biasa, daya beli melemah, pendapatan berkurang, PHK di mana-mana,” kata Heru.

    Selain faktor domestik, Heru juga menyinggung dinamika global yang memengaruhi keputusan ini.

    “Saya meyakini keputusan Prabowo berkaitan dengan membuang Sri Mulyani sebagai Menteri, kaitannya dengan ekonomi politik internasional,” Heru menuturkan.

  • GP Ansor Turun Gunung Bantu Mentan Amran Wujudkan Swasembada Pangan dan Berantas Mafia

    GP Ansor Turun Gunung Bantu Mentan Amran Wujudkan Swasembada Pangan dan Berantas Mafia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dukungan terhadap langkah berani Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberantas mafia pangan terus mengalir.

    Kali ini, dukungan datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, Addin Jauharuddin, yang menyebut kinerja Mentan bersama jajarannya “TOP” dan sejalan dengan semangat kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia.

    “Kita punya komitmen yang tinggi seluruh kader Ansor se-Indonesia dan Banser untuk sama-sama menyukseskan program negara yaitu swasembada pangan,” ujar Addin usai bertemu Mentan, Senin (8/9/2025).

    Menurutnya, perjuangan GP Ansor dan Banser dalam menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah selaras dengan visi Kementerian Pertanian.

    “Wilayah garapan kami mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan. Saya pikir semangatnya sama, bahwa ekonomi dari bawah harus tumbuh, rakyat harus sejahtera, dan ekosistem ekonomi di desa harus sama-sama berkembang,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Addin menjelaskan bahwa GP Ansor sudah memiliki Patriot Ketahanan Pangan di seluruh daerah. Mereka digerakkan dalam empat fokus utama, kader Ansor-Banser sebagai penyuluh pertanian, pelaku usaha pangan, pengelola limbah pangan, hingga pengelola logistik pangan.

    “Ini semua kita gerakkan se-Indonesia, dan alhamdulillah sejalan dengan arah kebijakan Pak Mentan,” tegasnya.

    Tak hanya itu, GP Ansor juga siap berada di garda terdepan mendukung langkah Mentan dalam memberantas mafia pangan.

    “Kami mendukung sepenuhnya. Apa yang pemerintah butuhkan, kami siap di lapangan. Bahkan ketika Pak Mentan turun ke daerah-daerah, kami pun siap ikut mengawal agenda-agenda lapangan tersebut,” kata Addin.

  • Pencopotan Sri Mulyani Peluang Reformasi Pajak yang Berkeadilan dan Masalah Utang

    Pencopotan Sri Mulyani Peluang Reformasi Pajak yang Berkeadilan dan Masalah Utang

    “Selain itu pajak kekayaan berupa 2 persen pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara,” terang lulusan University of Bradford itu.

    Bhima mendorong efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan. Tidak menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

    Selain itu efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus dievaluasi ulang. Karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.

    Menteri Keuangan yang baru juga penting untuk segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi).

    Juga memerhatikan debt swap for nature yakni menukar utang dengan konservasi hutan/mangrove/karst. Serta debt cancellation yakni pembatalan utang yang merugikan.

    Bhima menekankan, untuk mencopot wakil menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di badan usaha milik negara (BUMN). Karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menghindari konflik kepentingan.

    Penting juga mengevaluasi seluruh belanja perpajakan, termasuk stimulus dan insentif fiskal, yang merugikan keuangan negara.

    Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan dan dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja.

    “Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik,” tandasnya. (jawapos/fajar.co.id)

  • Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet dan Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

    Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet dan Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merombak beberap kementerian di Kabinet Merah Putih dan membentuk satu kementerian baru yaitu, Kementerian Haji dan Umrah.

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Senin (8/9) sore.

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo.

    Lima kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Haji bersama DPR.

    “Satu adalah Kementerian yang baru dan lima adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tandas Prasetyo.

    “Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat,” tutup Prasetyo Hadi. (Pram/Fajar)