Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Gaji ASN dan PPPK Paruh Waktu Ikut Terdampak Pemotongan Dana Transfer Daerah

    Gaji ASN dan PPPK Paruh Waktu Ikut Terdampak Pemotongan Dana Transfer Daerah

    FAJAR.CO.ID — Gaji aparatur sipil negara (ASN) mencakup PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu lingkup Pemprov Riau ikut terdampak pemotongan dana transfer daerah alias TKD. Salah satu komponen gaji ASN yang dipastikan akan berkurang adalah tunjangan.

    Pemotongan TKD untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terbilang cukup besar. Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkap besaran pemotongan dana transfer ke daerah untuk provinsi yang dipimpinnya mencapi Rp1,2 triliun.

    Nah, menyikapi pemangkasan dana transfer ke daerah yang bakal berdampak pada sejumlah program pemerintah daerah, Abdul Wahid mengatakan, segera mengumpulkan bupati dan wali kota untuk membahas masalah ini secara khusus.

    Selain itu juga akan secara bersama menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “TKD yang dipotong untuk pemerintah provinsi itu Rp1,2 triliun. Kalau di kabupaten/kota rata-rata ada Rp300 miliar hingga Rp400 miliar. Paling besar terdampak, yakni Bengkalis. Pemotongan TKD itu banyak komponen, ada dana bagi hasil, pajak dan lain-lain,” kata Gubernur Riau di Pekanbaru, Kamis (9/10).

    Dia mengungkapkan, potongan TKD tersebut akan terkoreksi pada gaji pegawai baik itu Aparatur Sipil Negara (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Termasuk juga nantinya PPPK paruh waktu hingga tenaga honorer yang belum terdata.

    Diketahui, gaji ASN terdiri dari gaji pokok (gapok) dan beragam tunjangan. Sudah pasti, “koreksi” yang dimaksud Gubernur Riau ialah yang berkaitan dengan tunjangan.

    Terkait dengan pertemuan sejumlah gubernur dengan Menteri Keuangan Purbaya pada Selasa (7/10), Abdul Wahid mengatakan hal itu suatu yang wajar. Hal itu, lanjut dia, karena ada masalah sangat urgen yang perlu disampaikan berkaitan dengan kompleksitas keuangan daerah.

  • Pemerintah Kaji Ulang Pembagian Kewenangan antara Daerah dengan Pusat

    Pemerintah Kaji Ulang Pembagian Kewenangan antara Daerah dengan Pusat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah pusat kini tengah menyiapkan langkah besar untuk memperbarui regulasi tata kelola pemerintahan daerah. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi agenda utama pembahasan antara pemerintah dan DPR RI.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) saat ini sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai dasar dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut.

    Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, mengatakan, penyusunan DIM menjadi langkah awal dalam proses harmonisasi antara kewenangan pusat dan daerah.

    “Kenapa dibahas di sini? Karena sebelumnya kita di pusat juga sudah mulai pembahasan, ini kan sudah masuk prolegnas. Usulnya memang dari inisiatif Dewan. Tapi kita ikut membahas untuk mencarikan daftar inventarisasi masalah,” ujar Cheka di Hotel Claro Makassar, Kamis (9/10/2025).

    Cheka menjelaskan, DIM ini berfungsi untuk memetakan ulang pembagian urusan pemerintahan yang selama ini dijalankan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

    Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk meninjau kembali pembagian urusan pemerintahan yang ada saat ini. Termasuk sejauh mana implementasi kewenangan daerah selaras dengan pembangunan nasional.

    “Nah, kewenangan yang mau dibahas, itu tadi, bagaimana evaluasi atas kewenangan-kewenangan yang existing hari ini, pembagian urusan pemerintahan, urusan pemerintah pusat seperti apa, urusan pemerintah provinsi seperti apa, pemerintah kabupaten/kota seperti apa. Ini yang sedang dikaji kembali,” jelasnya.

  • Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    PKH (Program Keluarga Harapan)

    PKH adalah program yang paling ditunggu masyarakat karena menyasar langsung keluarga dengan anggota prioritas seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada Oktober 2025, PKH memasuki tahap keempat.

    Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap mulai awal Oktober hingga Desember 2025. Fokus utama bulan ini adalah menuntaskan pencairan bagi penerima lama dan validasi baru. Nilai bantuan bervariasi tergantung kategori penerima, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 3 juta per tahap.

    KIP (Program Indonesia Pintar)

    Program Indonesia Pintar (KIP) juga masuk daftar bantuan yang cair Oktober 2025. Bantuan ini menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

    Untuk termin ketiga (Oktober–Desember 2025), bantuan disalurkan ke rekening siswa dan dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, atau biaya transportasi. Siswa SMA/SMK umumnya menerima Rp 900.000 per tahun, sementara jenjang SD dan SMP mendapat nominal lebih kecil sesuai ketentuan.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bansos Oktober 2025, kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Langkahnya mudah:

    Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    Ketik nama sesuai KTP.
    Masukkan kode captcha yang tertera.

    Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.

    Jika nama Anda terdaftar, akan muncul keterangan jenis bansos yang diterima dan status penyalurannya.

    Bagaimana Penyalurannya?

    Penyaluran dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi antara Kemensos, Bulog, pemerintah daerah, hingga aparat desa. Sebagian bantuan diberikan tunai lewat bank Himbara, sementara lainnya disalurkan dalam bentuk barang seperti beras atau minyak goreng.

  • Guntur Romli Semprot Pernyataan Gubernur Jateng soal Keracunan Massal MBG

    Guntur Romli Semprot Pernyataan Gubernur Jateng soal Keracunan Massal MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terkait insiden keracunan massal ribuan pelajar setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, mengatakan, pernyataan Luthfi tidak menunjukkan empati terhadap para korban yang sebagian besar adalah anak-anak sekolah.

    “Komentar yang tidak simpatik dari Gubernur Jateng. Harusnya sedih 2.700 anak-anak Jateng jadi korban keracunan,” ujar Guntur di X @GunRomli (9/10/2025).

    Dikatakan Guntur, pernyataan yang terkesan menyalahkan kondisi fisik anak-anak karena dianggap tidak terbiasa mengonsumsi spaghetti sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala daerah.

    “Malah terkesan menyalahkan perut anak-anak yang dianggap tidak terbiasa dengan spaghetti,” sebutnya.

    Ia menegaskan, masalah utama bukan pada jenis makanannya, melainkan pada kualitas dan kelayakan makanan yang disajikan kepada para pelajar.

    “Kalau spaghettinya basi, mau orang Italia juga keracunan,” tegas Guntur.

    PDIP berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait fokus menangani para korban dan memastikan keamanan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang.

    Sebelumnya, Ahmad Luthfi, mengungkap penyebab utama di balik kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Salah satu faktor utamanya, kata Luthfi, merupakan ketidaksesuaian menu dengan kebiasaan makan anak-anak.

    Hal ini diungkapkan Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2035) kemarin.

  • Sentimen Publik untuk Kepemimpinan Menkeu Baru Didominasi Positif

    Sentimen Publik untuk Kepemimpinan Menkeu Baru Didominasi Positif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Baru sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya langsung mencuri perhatian publik lewat berbagai kebijakan tegas dan langkah efisiensi anggaran.

    Dari ultimatum pajak, penolakan cukai rokok, hingga pemangkasan dana daerah, gebrakan awalnya menuai sorotan luas di ruang digital.

    Akun X @DronEpmritOffc dalam unggahannya pada Kamis (9/10/2025) memaparkan hasil analisis sentimen publik terhadap kebijakan dan gaya kepemimpinan Purbaya, yang mulai menjabat sejak September 2025 menggantikan Sri Mulyani.

    “Kami menganalisis puluhan ribu percakapan di media sosial dan pemberitaan daring periode 17 September hingga 7 Oktober 2025, dengan kata kunci seperti Purbaya, Menkeu, hingga PurbayaEffect,” tulis akun tersebut (9/10/2025).

    Hasil analisis menunjukkan bahwa sentimen publik terhadap Purbaya didominasi positif, terutama di media sosial.

    Sebanyak 72 persen percakapan menunjukkan dukungan terhadap gaya kepemimpinan dan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai pro-rakyat.

    “Publik memuji sikap tegas Purbaya dalam memotong anggaran tidak produktif dan menolak kebijakan cukai yang membebani masyarakat,” lanjutnya.

    Meski begitu, kritik tetap muncul terutama terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan dinamika kebijakan fiskal yang dinilai terlalu cepat.

    @DronEpmritOffc memaparkan tiga poin utama hasil kajiannya. Popularitas Purbaya didorong oleh efek kontras dengan pendahulunya.

    Gaya komunikasinya menjadi kekuatan sekaligus risiko terbesar. Ada kesenjangan antara euforia publik dan kritik para pakar.

  • Fitra Eri Ungkap Bahaya Tersembunyi BBM Campur Etanol

    Fitra Eri Ungkap Bahaya Tersembunyi BBM Campur Etanol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar otomotif, Fitra Eri, memberikan pandangan berbeda terkait kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan bahan bakar campuran etanol mulai 2026.

    Jika sebelumnya Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menilai kebijakan tersebut aman dan sudah lazim di dunia internasional, Fitra justru mengingatkan bahwa penggunaan etanol tidak sesederhana itu.

    Dikatakan Fitea, etanol memang memiliki sejumlah kelebihan.

    Salah satunya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta meningkatkan angka oktan dengan mudah.

    “Kelebihannya yang pertama, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Kedua, bisa meningkatkan oktan dengan mudah,” ujar Fitra di trheads (9/10/2025).

    Namun, Fitra menegaskan bahwa di balik kelebihannya, etanol juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diwaspadai.

    Salah satunya, nilai energi etanol yang lebih rendah dibanding bahan bakar fosil.

    “Nilai energinya tidak sebanyak bahan bakar fosil. Sehingga dengan volume yang sama, tenaga sedikit berkurang, konsumsi bahan bakar lebih boros,” jelasnya.

    Selain itu, ia menjelaskan bahwa sifat dasar etanol yang mudah menyerap air dari udara dapat menimbulkan risiko korosi pada mesin, terutama di negara beriklim lembap seperti Indonesia.

    “Etanol itu menyerap air dari atmosfer. Kita tahu bahwa air itu korosif, makanya etanol juga memiliki korosif ke mesin,” imbuhnya.

    Meski begitu, Fitra menegaskan bahwa penggunaan etanol tetap aman asalkan kendaraan yang digunakan memang dirancang untuk itu.

    “Ya aman asal mesin yang kita pakai memang sudah dirancang untuk menggunakan etanol. Artinya, mesin itu sudah memiliki metal, jalur bahan bakarnya tahan karat, serta bahan bakar yang digunakan sudah memiliki aditif yang dirancang dari awal untuk dicampur dengan etanol,” tandasnya.

  • GIIAS 2025: OLXmobbi Beri Cashback Trade-In Hingga Rp 6,8 Juta, Gandeng Rapper Kampanye #PilihYangAhli

    GIIAS 2025: OLXmobbi Beri Cashback Trade-In Hingga Rp 6,8 Juta, Gandeng Rapper Kampanye #PilihYangAhli

    ​FAJAR.CO.ID – OLXmobbi hadir lagi di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 sebagai Official Trade-in Partner, menawarkan promo menggiurkan: cashback hingga Rp 6,8 juta untuk trade-in semua merek mobil. Booth OLXmobbi bisa kamu kunjungi di Pre Function Hall 10 dan Area Parkir Hall 11 ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, mulai dari 24 Juli sampai 3 Agustus 2025.

    ​Tahun ini, OLXmobbi makin seru dengan membawa 4 rappers ternama Indonesia—Iwa K, Yacko, Derry Neo, dan Mister Nobody—sebagai bagian dari kampanye #PilihYangAhli. Melalui musik rap, kampanye ini bertujuan menyebarkan pesan bahwa OLXmobbi adalah solusi aman dan simpel untuk trade-in, jual, atau beli mobil bekas.

    ​Iwa K, rapper senior, bahkan menyuarakan pesan untuk tidak mudah percaya pada ‘agen’ trade-in abal-abal yang sering merugikan. Direktur OLXmobbi, Agung Iskandar, menjelaskan bahwa cara unik ini dipilih untuk meningkatkan kesadaran pelanggan agar menjual atau trade-in di OLXmobbi yang sudah terpercaya memiliki staf ahli.

    ​”Seringkali orang bingung dengan ‘nasib’ mobil lamanya saat mau beli mobil impian. Khawatir mobil lama enggak cepat laku atau harganya enggak pas, belum lagi proses jual yang ribet dan bisa keluar biaya tambahan. GIIAS 2025 ini momen yang tepat buat upgrade kendaraan, didukung proses trade-in jual instan di booth OLXmobbi,” ujar Agung Iskandar dalam acara Media Gathering OLXmobbi di ICE BSD (25/07).

    ​Proses Trade-In yang Cepat dan Transparan

    ​Seluruh rangkaian proses trade-in di OLXmobbi dirancang agar cepat dan mudah. Kamu bisa langsung inspeksi mobil di inspection booth OLXmobbi di Area Parkir Hall 11 ICE BSD, yang hanya butuh waktu satu jam. Penawaran harga dilakukan secara transparan, dan proses transfer uang bisa langsung dilanjutkan setelah semua dokumen lengkap.

  • Tolak Atlet Israel, Herwin Sudikta: Langkah Pramono Anung Mirip Ganjar, Risiko Politiknya Besar

    Tolak Atlet Israel, Herwin Sudikta: Langkah Pramono Anung Mirip Ganjar, Risiko Politiknya Besar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyatakan tidak akan memberikan izin bagi atlet Israel untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Indonesia Arena, Jakarta.

    Herwin menyebut sikap Indonesia terhadap Israel sebagai anomali yang selalu diwarnai paradoks.

    “Sikap terhadap Israel di negeri ini memang selalu paradoksal,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (9/10/2025).

    Ia menyinggung bagaimana mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sempat lantang menolak kehadiran tim Israel dalam ajang Piala Dunia U-20.

    Sikap tersebut, kata Herwin, bahkan diyakini sebagian kalangan sebagai salah satu penyebab kekalahannya dalam Pilpres 2024.

    Kini, menurut Herwin, langkah serupa diambil oleh Pramono Anung yang menolak kehadiran atlet senam Israel di Jakarta.

    “Dengan alasan sederhana tapi tegas, enggak ada manfaatnya, sehingga menimbulkan polemik,” sebutnya.

    Herwin juga menilai bahwa hanya politikus dari PDIP yang tampak berani mengambil sikap terang-terangan menolak Israel, meski paham konsekuensinya besar secara politik.

    “Yang menarik, hanya politisi PDIP yang tampak berani mengambil sikap terang-terangan menolak Israel, meski tahu risikonya besar. Sementara banyak politisi lain memilih aman,” Herwin menuturkan.

    “Cukup berpose dengan bendera Palestina di media sosial, tanpa perlu menanggung konsekuensi diplomatik atau politik,” tambahnya.

    Ia menambahkan bahwa banyak pihak kerap salah kaprah dalam memahami isu Israel-Palestina.

  • Nurdin Abdullah Mundur dari Ketua Dewan Pakar DPP Partai Perindo, Tetap Doakan Kesuksesan

    Nurdin Abdullah Mundur dari Ketua Dewan Pakar DPP Partai Perindo, Tetap Doakan Kesuksesan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Dr HM Nurdin Abdullah menyatakan mundur dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pakar DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

    Pengunduran diri Nurdin Abdullah dibuktikan dengan surat yang dikirim ke Ketua Umum DPP Partai Perindo di Jakarta pada 3 September 2025 lalu.

    Dalam surat bermaterai itu, Nurdin menyatakan pengunduran diri sebagai anggota dan Ketua Dewan Pakar Partai Perindo. Surat pengunduran diri itu, kata Nurdin, dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

    Sebelumnya, DPP Partai Perindo memang menunjuk mantan Bupati Bantaeng dua periode itu sebagai Ketua Dewan Pakar  DPP Partai Perindo. Pengangkatan Nurdin sebagai Ketua Dewan Pakar dikuatkan dengan Surat Keputusan Majelis Partai Periondo Nomor 001/SK/MP-Partai Perindo/VII/2025.

    Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Perindo, Angela Herliani Tanoesoedibjo itu, Nurdin Abdullah tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya.

    Meski begitu Nurdin Abdullah melalui keterangan tertulisnya, tetap mendoakan kesuksesan Partai Perindo sebagai partai yang selalu mengusung isu kesejahteraan sosial untuk rakyat Indonesia. (rls)

  • Anies Minta Kader Gerakan Rakyat Banyak Mendengar: Jangan Banyak Bicara, Jangan Merasa Tahu

    Anies Minta Kader Gerakan Rakyat Banyak Mendengar: Jangan Banyak Bicara, Jangan Merasa Tahu

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat se-Jawa Tengah resmi dikukuhkan, Rabu (8/10/2025).

    Acara yang mengusung tema “Menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera” ini dihadiri oleh para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tokoh organisasi, termasuk Anies Baswedan yang hadir memberi pesan moral bagi pengurus baru.

    Anies Baswedan mengingatkan pentingnya menumbuhkan sikap rendah hati dalam perjuangan sosial dan politik.

    “Dalam komunikasi politik, jadilah rendah hati, andhap asor. Dengarkan rakyat, jangan banyak bicara, jangan merasa tahu,” kata Anies.

    Mantan Calon Presiden 2024 itu juga mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk bersatu dan fokus pada kerja besar menuju perubahan mendasar.

    “Kita kecil-kecil, tapi kalau bersatu seperti sapu lidi, bisa membersihkan yang kotor di negeri ini,” ucapnya.

    Anies menegaskan, perubahan sejati lahir dari nilai dan keyakinan yang dihidupi oleh setiap anggota.

    “Kita butuh internalisasi nilai dan keyakinan yang menyatu dengan diri kita. Dari situlah perubahan akan lahir,” tegasnya.

    Melalui kegiatan ini, Gerakan Rakyat menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang bekerja bagi kesejahteraan rakyat, dengan nilai dasar andhap asor sebagai panduan langkah ke depan.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah, Siti Nur Markesi, menuturkan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas dan sejahtera.

    “Alhamdulillah, 35 kabupaten dan kota hadir dalam acara dialog kebangsaan ini. Harapan kami, kegiatan ini bisa membangun sinergi dan kebersamaan dalam memperbaiki Indonesia,” kuncinya. (Pram/fajar)