Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Se-Sulsel: Deteksi Dini dan Dialog Jadi Kunci Cegah Kerusuhan

    Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Se-Sulsel: Deteksi Dini dan Dialog Jadi Kunci Cegah Kerusuhan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kewaspadaan aparat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Selatan. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama seluruh kepala daerah di Aula Asta Cita, Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (11/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Tito menyinggung peristiwa anarkis yang sempat terjadi hingga memakan korban jiwa. Ia menilai ada pelajaran penting yang harus diambil agar kejadian itu tidak terulang.

    “Belajar dari pengalaman kemarin, pendekatan kepada tokoh masyarakat dan semua elemen harus lebih diperkuat. Deteksi intelijen juga harus tajam untuk membaca potensi gangguan kamtibnas,” ujar Tito.

    Menurutnya, pencegahan jauh lebih baik ketimbang menunggu situasi memanas. Meski begitu, ia menekankan bahwa jika kerusuhan terlanjur pecah, pemerintah wajib bergerak cepat melakukan tiga langkah utama.

    “Yang pertama rehabilitasi korban, baik yang wafat maupun luka. Kedua rekonstruksi sarana yang rusak. Ketiga adalah memperkuat dialog agar ketegangan sosial tidak berulang,” paparnya.

    Tito mengingatkan, selain mengatasi masalah pasca-kerusuhan, pemerintah daerah juga harus fokus pada program-program yang berpihak pada rakyat, mulai dari membuka lapangan kerja hingga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

    “Dialog-dialog haru terus dilakukan, program yang pro kepada rakyat, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, menjaga inflasi agar barang-barang rakyat tetap terjaga baik, terjaga oleh masyarakat,” pungkasnya. (Wahyuni/Fajar)

  • Infrastruktur Politik Dipotong Prabowo, Jokowi Harus Berpikir Keras Capreskan Gibran

    Infrastruktur Politik Dipotong Prabowo, Jokowi Harus Berpikir Keras Capreskan Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, menyebut bahwa pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di lingkaran Istana.

    Dikatakan Heru, langkah itu sekaligus menjadi sinyal akhir dari dominasi relawan militan Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Saya mengatakan bahwa Budi Arie adalah portofolio terakhir relawan militan Jokowi harus habis dan dipaksa mundur oleh Prabowo,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (11/9/2025).

    Ia menyinggung permintaan Budi Arie terkait tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun di Kementerian Koperasi.

    Menurut Heru, usulan itu lebih sarat kepentingan politik dibanding murni program pemberdayaan koperasi desa.

    “Pada dasarnya permintaan ini sepenuhnya permintaan infrastruktur politik dibandingkan betul-betul pencapaian yang diarahkan untuk Koperasi Desa,” tegasnya.

    Heru menilai, langkah Budi Arie membangun koperasi tak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Ketua Projo yang berafiliasi dengan Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Dengan kata lain, membangun infrastruktur koperasi berarti juga membangun infrastruktur relawan Projo dan parpol dalam hal ini PSI. Ini menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie,” jelasnya.

    Kata Heru, keputusan Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi.

    “Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk,” tukasnya.

  • Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial Palti Hutabarat menanggapi klaim yang dilontarkan Projo terkait alasan reshuffle Budi Arie Setiadi.

    Menurut Projo, pencopotan Budi Arie dari kabinet disebut-sebut bukan karena kinerja, melainkan faktor politik.

    “Budi Arie kinerjanya bagus, Projo Klaim direshuffle karena alasan politik,” ucap Palti menirukan klaim tersebut di trheads @paltiwest (11/9/2025).

    Namun, Palti menegaskan publik tentu memahami sejak awal penunjukan Budi Arie sebagai menteri lebih kental nuansa politik ketimbang profesionalitas.

    “Padahal semua juga tahu Budi Arie jadi Menteri bukan karena kinerja. Tapi karena alasan politik yaitu relawannya Pak Jokowi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut senang dengan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam merespons polemik yang terjadi belakangan ini.

    Seperti diketahui, gelombang protes besar-besaran yang terjadi sejak 25 Agustus lalu merupakan buntut dari pernyataan kontraversial pembantunya. Salah satunya, Sri Mulyani Indrawati.

    “Saya ucapkan selamat kepada para Menteri yang baru dilantik. Saya mengucapkan terimakasih kepada pak Prabowo Subianto atas reshuffle ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

    Dikatakan Ferdinand, reshuffle ini merupakan wujud dari keluhan masyarakat yang didengar oleh Presiden Prabowo.

    “Nama-nama yang diganti itu memang nama kontraversial yah, kecuali pak Budi Gunawan,” sebutnya.

    “Pak Budi tidak ada kontraversial tapi sudah kurang sehat. Beliau tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Menkopolkam,” tambahnya.

  • Uang Makan per Hari PNS, Polri, dan TNI di 2026, Besaran yang Mana?

    Uang Makan per Hari PNS, Polri, dan TNI di 2026, Besaran yang Mana?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah telah membuat aturan baru terkait uang makan per hari untuk 2026. Baik itu untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI.

    Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Aturan tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelum dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya.

    Di aturan itu, disebutkan nominal uang makan per hari bagi aparat negara itu bervariasi. Tergantung golongan dan tingkat jabatannya.

    Lalu, manakah yang lebih besar uang makannya antara PNS, TNI, dan Polri?

    Berikut ini rinciannya:

    Uang Makan untuk PNS 2026

    Golongan I: Rp35.000 per hari

    Golongan II: Rp35.000 per hari

    Golongan III: Rp37.000 per hari

    Golongan IV: Rp41.000 per hari

    Sementara untuk TNI dan Polri di 2026 aturannya juga ada di PMK 32 Tahun 2025. Besarannya seragam.

    Di PMK itu, tiap anggota TNI dan Polri berhak menerima uang makan, yakni Rp60.000 tiap hari.
    (Arya/Fajar)

  • Kini Bisa Lebih Mudah Menemukan Jalan ke NICE PIK2

    Kini Bisa Lebih Mudah Menemukan Jalan ke NICE PIK2

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bagi banyak orang, perjalanan menuju sebuah acara besar sering kali menjadi tantangan tersendiri. Namun kini, hadirnya akses baru membuat perjalanan menuju Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di kawasan CBD PIK2 terasa lebih sederhana dan menyenangkan.

    Bayangkan seorang tamu dari luar negeri yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan pilihan tol terbaru Kataraja yang segera beroperasi, ia dapat langsung diarahkan menuju interchange PIK2 dan tiba di NICE tanpa harus berputar jauh. Bagi warga Jakarta, akses JORR, JIRR, dan Kunciran juga menjadi jalur cepat untuk sampai ke venue.

    Tidak hanya pengguna kendaraan pribadi, pengunjung yang lebih nyaman dengan transportasi publik juga punya banyak opsi.

    Transjakarta rute 1A dari Balai Kota dan T31 dari Blok M kini sudah terhubung hingga Shelter PIK2. Dari sana, NICE hanya berjarak satu langkah.

    Penumpang MRT dari Bundaran HI maupun Lebak Bulus bisa melanjutkan dengan bus T31, sementara pengguna KRL dapat turun di Manggarai atau Duri sebelum melanjutkan perjalanan dengan busway atau taksi.

    Lebih dari itu, layanan PIK Shuttle Bus yang berhenti di titik-titik populer seperti PIK Avenue, Gold Coast, Riverwalk Island, hingga CBD PIK2 memberikan alternatif tambahan. “Kami ingin memastikan perjalanan menuju NICE menjadi bagian dari pengalaman yang aman dan nyaman bagi semua pengunjung,” tulis Agung Sedayu Group dalam panduan resmi mereka.

    Dengan pilihan akses yang semakin lengkap, NICE tidak hanya berdiri sebagai gedung pameran megah, tetapi juga sebagai destinasi yang benar-benar ramah bagi siapa saja yang datang, baik dari dalam kota maupun luar negeri. (Pram/fajar)

  • Sebut Hanya Bercanda, Penyataan Anak Purbaya Soal Sri Mulyani Bikin Netizen Geram

    Sebut Hanya Bercanda, Penyataan Anak Purbaya Soal Sri Mulyani Bikin Netizen Geram

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kelakuan anak Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa yang bernama Yudo Sadewa buat geram netizen.

    Pasalnya pria 19 tahun itu membuat unggahan kontroversial soal mantan Menkeu Sri Mulyani.

    Dia menyebut ayahnya telah melengserkan Sri Mulyani yang disebutnya sebagai agen Badan Intelegen Pusat (CIA).

    “Alhamdulillah ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang melamar jadi menteri,” bunyi sindiran tersebut dikutip Kamis (11/9/2025).

    Tak lama setelah unggahan itu viral, Yudo membuat video klarifikasi dan menyebut hal itu hanya candaan bersama teman setongkrongannya.

    Dia mengaku tidak bermaksud menyebut orang yang digantikan ayahnya sebagai agen CIA.

    “Gak tahu kenapa gue viral yah, yang itu sebenarnya gak beneran yah. Ibu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF yah itu gue hanya becanda sama temen gue,” jelasnya.

    Namun, kalimat selanjutnya menjadi sorotan lantaran Yudo kembali mengeluarkan statement kontroversial soal sebutan ‘ternak Mulyono’.

    “Jadi aku klarifikasi itu tidak benar itu hanya jokes yang diberikan teman-teman aku terhadap ternak Mulyono,” pungkasnya.

    Pernyataan ini pun membuat Yudo banjir kritikan tajam dari netizen.

    “Wah kayaknya ini mancing-mancing masyarakat,” kata netizen.

    “Kita tunggu, bagaimana reaksi rakyat dengan omongan nya,” lata lainnya. (Elva/Fajar).

  • BRI Perkuat Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Rakyat melalui Akselerasi Akses Pembiayaan

    BRI Perkuat Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Rakyat melalui Akselerasi Akses Pembiayaan

    “Dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan, fokus kebijakan akan diarahkan ke sana. Karena itu, masyarakat desa perlu memastikan program usaha ini terlaksana dengan baik sebelum diajukan ke bank-bank milik negara,” tutur Tiko.

    Dukungan serupa disampaikan oleh Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto yang menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah dengan memfasilitasi pengurus KDKMP dan kepala desa di Jawa Timur melalui pelatihan penyusunan proposal bisnis hingga mekanisme pengajuan pembiayaan ke bank Himbara.

    “Tentunya, ke depan kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, karena ini merupakan tanggung jawab bersama stakeholder terkait untuk memberdayakan masyarakat, termasuk dengan dinas-dinas koperasi di daerah,” ucap Agus Noorsanto.

    Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana turut menyampaikan optimismenya bahwa koperasi dapat tumbuh secara mandiri dan meningkatkan daya saing masyarakat. “KDKMP akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dengan dukungan BUMN dan BRI. Kami berharap kegiatan ini menjadi pintu awal bagi koperasi untuk memperkuat kompetensi dan daya saing ke depan. Kami yakin Sidoarjo akan berkembang pesat dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih,” harapnya.

    Sebagaimana diketahui, salah satu bentuk dukungan nyata BRI terhadap keberlanjutan KDKMP adalah melalui kehadiran AgenBRILink, yang kini menjadi bagian integral dari operasional koperasi. Melalui jaringan AgenBRILink, koperasi dapat melayani berbagai transaksi keuangan setor dan tarik tunai, pembayaran tagihan, top-up, hingga cicilan, secara mudah dan terjangkau bagi warga desa.

  • Raffi Ahmad Masuk Bursa Calon Menpora? Jaksapedia Ingatkan Sang Artis Pernah Tersandung Narkoba

    Raffi Ahmad Masuk Bursa Calon Menpora? Jaksapedia Ingatkan Sang Artis Pernah Tersandung Narkoba

    Fajar.co.id, Jakarta — Kursi menteri pemuda dan olahraga (Menpora) saat ini masih tanda tanya.

    Kabar yang mengemuka, ada tiga tokoh yang disebut-sebut masuk Bursa calon Menpora. Mereka adalah Soeprapto, Raffi Ahmad, dan Puteri Komaruddin.

    Hanya saja, nama Raffi Ahmad menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah akun bercentang biru membahas sosok Sultan Andara ini.

    Salah satunya dari akun Jaksapedia di X. Akun yang dikenal rutin membahas persoalan hukum dengan data yang cukup akurat ini mengingatkan tentang kasus narkoba yang sempat menyeret suami dari Nagita Slavina itu.

    “Jangan lupa, Raffi Ahmad yang masuk bursa calon Menpora, ini pernah tersandung penyalahgunaan metilon pada 2013,” tulis Jaksapedia, dikutip Kamis (10/9/2025).

    Metilon, lanjut Jaksapedia, adalah narkotika yang diproses kimia melalui bahan katinon.

    Proses kimia ini pertama kali dibuat oleh Peyton Jacob III & Alexander Shulgin, 2 farmakolog asal US, di tahun 90’an. Efeknya antara lain adalah euforia berlebih & halusinasi.

    Kendati bahan dasar metilon—katinon—sudah masuk golongan narkotika, pada 2013 metilon belum tercantum secara eksplisit dalam UU No. 35/2009/Narkotika.

    “Dasar inilah yang menjadi pemicu perdebatan sengit antara JPU & BNN saat persidangan,” ungkapnya.

    Kasus Raffi Ahmad akhirnya resmi di-SP3 pada 24 Juli 2019 melalui S.TAP/01/VII/2019/BNN & SP.Sidik/01/VII/2019/BNN. (sam/fajar)

  • Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mendadak Mundur dari DPR Usai Pernyataannya Viral, Ini Alasannya

    Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mendadak Mundur dari DPR Usai Pernyataannya Viral, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mundur dari kursi Anggota DPR RI. Dia sebelumnya terpilih melalui dapil Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan 1.000.

    Politisi Partai Gerindra itu mundur usai menyampaikan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya pada salah satu podcast yang ditayangkan di kanal YouTube pada 28 Februari 2025, atau sekitar enam bulan lalu.

    Sekitar dua minggu sebelum 17 Agustus lalu, pernyataannya tersebut dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat.

    Podcast itu adalah On the Record di Antara TV Indonesia dan berjudul “Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif”.

    Ia berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. 

    Lebih lanjut dia menyebut ada pihak yang ingin menyulut api amarah masyarakat dengan mengambil pernyataannya pada menit 25.37 hingga 27.40. 

    “Cukup panjang sebenarnya. Dua menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat,” kata keponakan Presiden Prabowo Subianto itu dikutip akun Instagram Pribadinya, Kamis, (11/9/2025).

    Ditegaskan, tidak ada maksud maupun tujuan sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

    Terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan.

    Di akhir dia pun menyatakan pengunduran dirinya.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” 

    Diketahui, Rahayu merupakan putri dari Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

  • Pakar Hukum Unhas Sepakat dengan Yusril: Anak di Bawah Umur Jangan Lama Ditahan

    Pakar Hukum Unhas Sepakat dengan Yusril: Anak di Bawah Umur Jangan Lama Ditahan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof. Amir Ilyas, memberikan pandangannya mengenai arahan Menko Bidang Kumham Imipas, Prof. Yusril Ihza Mahendra, terkait penanganan tersangka di bawah umur pembakaran kantor DPRD.

    Seperti diketahui, Yusril mendorong Polda Sulsel agar tidak berlama-lama menahan tersangka anak di bawah umur. Bahkan meminta agar penahanannya ditangguhkan.

    “Pada intinya saya sepakat dengan arahan Yusril tersebut,” ujar Amir kepada fajar.co.id, Rabu (10/9/2025).

    Dikatakan Amir, berkaca pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak, maka hukuman bagi anak pelaku tindak pidana memang dibedakan perlakuannya terhadap orang dewasa.

    “UU SPPA bahkan mengatur bahwa batasan usia pertanggungjawaban pidana untuk anak meliputi, di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” sebutnya.

    Amir menjelaskan bahwa usia 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

    Sementara untuk usia 12 hingga 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana pokok.

    “Penahanan hanya dapat dikenakan jika anak tersebut berusia 14 tahun dan ancaman pidana yang dilakukan adalah 7 tahun atau lebih,” terangnya.

    Mengenai anggapan bahwa jika penahanan ditangguhkan maka tidak ada efek jera bagi tersangka, Amir memberikan penegasan.

    “Harus diperjelas dulu ini, tentang penangguhan penahanan, penangguhan penahanan beda dengan dibebaskan,” tegasnya.

    “Penangguhan penahanan karena ada yang memberikan jaminan, sehingga orang tersebut tidak ditahan, tetapi tidak dengan serta merta statusnya sebagai tersangka akan terhapuskan,” tambahnya.