Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Pengaruh Jokowi di Kabinet Mulai Dihabisi Prabowo, Mampukah Gibran Melawan?

    Pengaruh Jokowi di Kabinet Mulai Dihabisi Prabowo, Mampukah Gibran Melawan?

    Dengan demikian Koperasi Desa itu posisinya politik ketimbang sebagai entitas bisnis yang kayak dijalankan. Karenanya Reshuffle di Kementerian Koperasi menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie.

    Berakhirnya Kekuatan Relawan

    Keputusan yang diambil oleh Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi. Realita politik yang kejam namun strategis bagi kekuatan politik Prabowo.

    Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk.

    Image negatif dan proses hukum yang sedang menimpa para petinggi relawan Jokowi seperti kasus judi online yang menjerat nama Budi Arie serta proses hukum yang membayangi relawan lain, Silfester Matutina. Baginya, hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan modal sosial dan politik relawan Jokowi perlahan luntur dengan sendirinya.
    .
    Pentolan Relawan Mati Kutu

    Karenanya jika seandainya Budi Arie diteruskan untuk diadili pada kasus Judol, bisa dikatakan bahwa relawan militan Jokowi harus mengakhiri kejayaannya.

    Ini didukung juga bagaimana Silfester sebagai bagian dari relawan Jokowi, juga sedang mengalami proses hukum. Artinya sayap relawan Jokowi memang sengaja diambrukkan oleh kekuatan Prabowo dan afiliasinya.

    Jika Budi Arie benar-benar dipenjara sementara Silfester terus diburu, maka Jokowi tidak punya pilihan lain kecuali mengakhiri sepak terjang relawannya. Dengan kemungkinan Budi Arie dijebloskan ke penjara, Silfester sedang diburu, otomatis mau tidak mau Jokowi harus mengakhiri sayap-sayap relawannya.

  • Jalin Sinergi Dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, BRI Berdayakan Warga Binaan melalui Pembangunan BLK di Nusakambangan

    Jalin Sinergi Dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, BRI Berdayakan Warga Binaan melalui Pembangunan BLK di Nusakambangan

    FAJAR.CO.ID, NUSAKAMBANGAN — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan langkah konkret dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kemenimipas). Melalui dukungan terhadap pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Nusakambangan dan penanaman pohon kelapa pada selasa (9/9), BRI mempertegas komitmennya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan lingkungan.

    BLK bidang konveksi yang didukung BRI dibangun untuk memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Fasilitas ini memiliki kapasitas hingga 250 peserta pelatihan dengan fokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

    Pemberian keterampilan praktis ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing WBP sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan BRI dalam program ini. “Kolaborasi dengan BRI melalui pembangunan BLK ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan kesempatan kedua bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Kami berharap para peserta pelatihan dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat sehingga mampu kembali ke masyarakat dengan lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing,” jelas Agus Andrianto.

    Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. “Pembangunan Balai Latihan Kerja merupakan bagian dari komitmen BRI dalam mendukung program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan inklusi sosial. Kami berharap fasilitas ini dapat membuka peluang baru bagi para WBP untuk meningkatkan kualitas hidupnya,” jelas Riko Tasmaya.

  • PPPK Dianggap Ban Serep PNS, Aliansi Dosen PPPK Minta Kepala BKN Mundur

    PPPK Dianggap Ban Serep PNS, Aliansi Dosen PPPK Minta Kepala BKN Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aliansi Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif mundur.

    Itu Setelah pernyataannya soal PPPK.

    Menurut mereka, Zudan seakan menganggap PPPK ban serep dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Pernyataan bapak seakan-akan PPPK Indonesia hanya jadi ban serep untuk PNS,” tulis mereka di akun Threads @adppindonesia, dikutip Kamis (11/9/2025).

    Sebagai pejabat publik, pernyataan itu dianggap tidak memiliki nilai moral. Karena tidak memperjuangkan nasib PPPK.

    “Ingat bapak sebagai tokoh publik/pejabat, Anda memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nasib dosen PPPK, bukan sekadar menyampaikan fakta,” jelasnya.

    Bagi mereka, PPPK dianggap hanya bahan wacana. Bukan perjuangan.

    “Jika berhenti di situ, dosen PPPK hanya dijadikan bahan wacana, bukan perjuangan nyata. Dan jika tak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan PPPK maka mundur dengan hormat bapak,” terangnya.

    Zudan, dalam video yang diunggah akun TikTok @sekolahpasca.unilak, menjelaskan konsep Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia bilang ada dua.

    “ASN isinya dua. PNS dan PPPK,” terangnya.

    Ia lalu menyebut PNS adalah jenjang karir yang asli. Karenanya ada istilah CPNS.

    “PNS itu jenjang karir asli. Aslinya jenjang karir asli. Dipersiapkan dari awal, maka ada namanya CPNS. Calon dulu,” jelasnya.

    “Ketika di PNS itu ada tidak diisi dari PNS, diangkatlah PPPK,” tambahnya.

    PPPK menurut Zudan berbeda dengan PNS. Hanya mengisi kekosongan dari PNS.

    “Jadi PPPK itu tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS.
    Tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara,” terangnya. (Arya/Fajar)

  • Josua Sinambela: Jangan Mudah Percaya Klaim Ferry Irwandi soal Dalang Demo Bubarkan DPR

    Josua Sinambela: Jangan Mudah Percaya Klaim Ferry Irwandi soal Dalang Demo Bubarkan DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat teknologi informasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Josua Sinambela, menguliti klaim Ferry Irwandi yang mengaku menemukan dalang di balik aksi demo yang berujung ricuh akhir Agustus 2025.

    Josua mengatakan dirinya merasa tergelitik untuk menanggapi klaim tersebut dan meminta publik berhati-hati menerima narasi yang disodorkan FI tanpa verifikasi.

    Ia menilai metode dan kesimpulan yang dipaparkan Ferry bersifat prematur dan penuh asumsi.

    “Saya tergelitik menanggapi seorang selebriti internet berinisial FI atau Ferry Irwandi,” ujar Josua kepada fajar.co.id, Kamis (11/9/2025).

    “Dia merasa diri bak pahlawan seolah membongkar dalang di balik demo bubarkan DPR tanggal 25 Agustus lalu,” tambahnya.

    Dikatakan Josua, pada video monolog Ferry, ia nampak seolah-olah melakukan hal yang besar dengan memberikan informasi kepada inteligence.

    “Bahkan dia menyebut beberapa akun-akun yang dicurigainya sebagai dalang Demo dan Kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu,” sebutnya.

    Tidak berhenti di situ, Josua juga menyinggung ketika Ferry tampil dalam acara Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono.

    “Ternyata dia juga jadi salah satu narasumber dengan sok punya kemampuan OSINT dengan modal sebuah laptop,” tukasnya.

    Kata Josua, setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi ke akun-akun yang disebut, yang terlihat hanyalah asumsi tanpa bukti kuat.

    “Setelah saya verifikasi dan klarifikasi ke akun-akun yang disebut, ternyata cuman asumsi-asumsi belaka, tidak ada bukti sama sekali jika ke 4 akun akun tersebut menjadi dalang kericuhan. Jadi saya pribadi sangat meragukan kemampuan si selebriti ini, terkait kemampuan OSINT dan analisa data medsos,” imbuhnya.

  • Pimpinan Dewan Ini Bilang Tunjangan Perumahan Rp71 Juta per Bulan Tak Cukup Beli Rumah

    Pimpinan Dewan Ini Bilang Tunjangan Perumahan Rp71 Juta per Bulan Tak Cukup Beli Rumah

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Wakil rakyat yang duduk di legislatif masih terus saja membuat pernyataan kontroversial yang membuat gaduh, bahkan berpotensi memicu kemarahan publik.

    Belum hilang di ingatan soal komentar anggota DPR RI yang merespons kritik publik terkait tunjangan rumah, kini legislator di DPRD Jawa Barat juga membuat pernyataan yang membuat publik gaduh.

    Wakil rakyat dimaksud yakni Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara. Iswara mengungkapkan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Jabar, tak cukup untuk membeli rumah.

    Dilansir dari pojoksatu, Kamis (11/9), pernyataan politis Partai Golkar ini diucapkan dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jabar pada hari Selasa, 9 September 2025.

    Lebih lanjut ia menambahkan bahwa sebagian anggota DPRD Jabar memilih sewa rumah di Bandung. Menurutnya harga sewa rumah di Bandung mencapai Rp44 juta per bulannya.

    Adapun, tunjangan rumah untuk ketua sebesar Rp71 juta, wakil ketua mendapat 65 juta, dan anggota dapat Rp62 juta per bulan.

    Tunjangan tersebut tertera dalam Peraturan Gubernur Jabar Nomor 54 tahun 2021, ditandatangani oleh Ridwan Kamil yang kala itu jadi Gubernur Jabar.

    Iswara juga mengungkapkan bahwa hampir semua anggota DPRD memiliki pinjaman di bank daerah. Dirinya mengaku harus membayar cicilan pinjaman tersebut sebesar Rp45,9 juta per bulannya.

    Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Iswara tercatat memiliki utang sebesar Rp2,8 miliar.

    Sedangkan total harta kekayaannya yang telah dipotong utang mencapai Rp14,6 miliar.

    Menariknya, pria kelahiran Bandung tahun 1968 ini punya 5 aset properti berupa tanah dan bangunan di Bandung.

  • Tanggap Bencana Banjir Bali dan NTT, BRI Peduli Gerak Cepat Salurkan Bantuan

    Tanggap Bencana Banjir Bali dan NTT, BRI Peduli Gerak Cepat Salurkan Bantuan

    FAJAR.CO.ID, DENPASAR – Bencana banjir kembali melanda beberapa wilayah di Indonesia dan menimbulkan dampak yang serius, mulai dari kerugian material hingga jatuhnya korban jiwa.

    Di Bali, pada Rabu (10/9/2025) hujan deras mengakibatkan genangan banjir di sejumlah titik di berbagai kabupaten/kota. Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (9/9/2025), tepatnya di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, di mana belasan desa terdampak akibat meluapnya air sungai.

    Terhadap kondisi tersebut, BRI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap bencana untuk masyarakat terdampak di Bali dan NTT. Bantuan yang diberikan meliputi ratusan paket makanan cepat saji, air mineral, sembako, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang disalurkan melalui Kantor BRI terdekat.

    Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

    “Kami memastikan masyarakat yang terdampak bencana banjir mendapatkan bantuan yang dapat meringankan beban mereka sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Dalam situasi seperti ini, kehadiran bantuan secara cepat dan tepat menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Dhanny.

    BRI juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, hingga lembaga sosial dan relawan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan terintegrasi dengan upaya penanggulangan bencana yang sedang berjalan.

  • Konflik Agraria hingga Intimidasi Pers Jadi Sorotan Festival Media 2025

    Konflik Agraria hingga Intimidasi Pers Jadi Sorotan Festival Media 2025

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Festival Media 2025 siap digelar di Benteng Ujung Pandang pada 12–14 September mendatang.

    Ajang tahunan yang melibatkan jurnalis, aktivis, seniman, hingga NGO ini mengangkat tema besar Freedom dengan tiga sub-tema utama: Ecology Justice, Expression, Press.

    Ketua Panitia Festival Media 2025, Syahrul Ramadhan, menegaskan bahwa kegiatan tahun ini dikemas secara inklusif dengan melibatkan banyak kalangan dan pembicara dari berbagai daerah di Indonesia.

    “Kami membuat Festival Media dengan semangat kolaborasi, membahas persoalan dari beragam sektor,” katanya dalam konferensi pers.

    Senada dengan itu, Ketua Steering Committee, Gregorius Magnus Finesso, menyebut bahwa kampanye kebebasan pers tetap menjadi isu penting.

    “Kami ingin pers yang sejati tidak lagi mendapat intimidasi dari siapapun. Selain itu, kami juga menyoroti isu ekologi, sebab Sulawesi Selatan menghadapi kerusakan alam yang massif,” jelasnya.

    Dukungan juga datang dari Ketua AJI Makassar, Didit Haryadi, yang menyoroti tingginya kasus konflik agraria serta kekerasan terhadap jurnalis di Sulawesi.

    “Bahkan teman-teman pers kampus masih sering dilaporkan secara pidana. Karena itu, tiga sub-tema tadi sangat relevan untuk disuarakan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Program Festival Media 2025, Ibe S Palogai, menyebut gelaran ini menjadi ruang perlawanan kreatif atas kondisi demokrasi yang semakin mencemaskan.

    “Festival Media adalah uji coba bagaimana kita bersikap ketika ruang dan kebebasan kita dirampas. Kami mengemasnya lewat diskusi, pameran, workshop, hingga pertunjukan seni,” tutur Ibe.

  • Putri Puan Maharani, Pinka Hapsari Kandidat Kuat Ketua DPD PDIP Jateng

    Putri Puan Maharani, Pinka Hapsari Kandidat Kuat Ketua DPD PDIP Jateng

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Putri Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menjadi kandidat terkuat sebagai Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah (Jateng).

    Itu jika mengacu hasil penjaringan yang dilakukan PDIP Jateng mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten. Nama Pinka Hapsari-sapaan Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari paling banyak mendapat dukungan kader partai tersebut.

    Diketahui, ada sejumlah nama yang muncul sebagai calon Ketua DPD PDIP Jateng dari hasil penjaringan pada tiap tingkatan. Selain Pinka, nama mantan Panglima TNI, Andika Perkasa juga menjadi salah satu yang diinginkan kader.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng, Sumanto menjelaskan mekanisme penjaringan dimulai dari pengurus anak cabang yang mengusulkan dua nama, lalu ditambah satu usulan dari DPC.

    Nantinya, tiap wilayah mengajukan tiga kandidat. Sementara syarat pencalonan minimal tujuh tahun menjadi kader partai.

    “Nama-nama yang muncul di antaranya Mbak Pika, Pak FX Hadi Rudyatmo, saya sendiri, Mbak Agustina Wilujeng Pramestuti, Pak Andika Perkasa dan Pak Hendi (Hendrar Prihadi, red),” ujar Sumanto seusai menghadiri rapat bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (11/9).

    Dia menyebut proses seleksi saat ini berada di tahap psikotes. Keputusan akhir mengenai ketua definitif akan ditentukan DPP PDI Perjuangan dan dijadwalkan diumumkan paling lambat Desember 2025.

    “Semua hasil akan diserahkan ke DPP, kami siap menerima siapa pun yang ditetapkan,” ujarnya.

    Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga Bendahara DPD PDIP Jateng mengonfirmasi dirinya ikut dalam bursa tersebut.

  • Isu Ponakan Prabowo Sara Disiapkan Menpora, Fraksi Gerindra Beri Tanggapan Begini

    Isu Ponakan Prabowo Sara Disiapkan Menpora, Fraksi Gerindra Beri Tanggapan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara telah resmi menyatakan mundur sebagai anggota DPR RI pada Rabu (10/9). Seiring pengunduran diri itu, kabar mengenai dirinya bakal menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) bermunculan.

    Merespons isu yang berkembang itu, Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR RI, Bambang Haryadi menilai kabar Sara yang bakal menjabat sebagai Menpora sebagai gosip politik semata.

    Terlebih lagi, legislator Dapil IV Jawa Timur itu merasa narasumber yang menyebarkan kabar Sara -sapaan Rahayu Saraswati menjadi Menpora tak jelas atau anonim.

    “Jadi, kami begini, lho, sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya, itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah,” ujar Bambang menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

    Dia mengatakan semua pihak sudah seharusnya tidak menindaklanjuti kabar tanpa sumber jelas atau masih gosip semata. “Jadi, tidak perlu kita bahas, kan. Kalau ada narasumbernya, boleh,” lanjut Bambang.

    Dia menilai isu Sara yang bakal menjabat Menpora setelah menyatakan mundur dari parlemen bersumber dari media sosial.

    “Itu dijadikan bahan gosip saja, kan, atau buat lucu-lucuan saja, kan,” ungkap Bambang.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara menyatakan mundur dari legislatif.

    Pernyatan mundur keponakan Prabowo itu diunggah melalui Instagram akun @rahayusaraswati, Rabu (10/9) kemarin.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Sara.

  • Soal Niat Dansatsiber Mabes TNI Laporkan Ferry Irwandi, Menko Yusril: Persoalan Ini Sebaiknya Dianggap Selesai

    Soal Niat Dansatsiber Mabes TNI Laporkan Ferry Irwandi, Menko Yusril: Persoalan Ini Sebaiknya Dianggap Selesai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI untuk melaporkan Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik, terus menuai perbincangan publik.

    Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra ikut angkat suara.

    Dia menjelaskan bahwa, pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE hanya dapat diajukan oleh individu, bukan oleh institusi. Ferry Irwandi sempat akan dilaporkan atas pelanggaran Pasal 27A UU ITE.

    “Pasal 27A UU ITE itu merupakan delik aduan. Yang dapat mengadukan adalah korban sebagai person individu, bukan institusi atau badan hukum. Hal ini juga sudah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 105/PUU-XXI/2024 tanggal 29 April 2025. Jadi TNI sebagai institusi negara bukanlah korban yang dapat mengadukan tindak pidana pencemaran nama baik,” ujar Yusril di Jakarta, Kamis (11/9).

    Yusril menjelaskan bahwa Putusan MK tersebut telah memaknai norma Pasal 27A UU ITE dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa korban pencemaran nama baik haruslah orang perseorangan.

    Menko Yusril mengapresiasi langkah TNI yang memilih untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepolisian.

    “Saya kira keinginan TNI untuk berkonsultasi dengan Polri harus diapresiasi agar tidak salah langkah. Jawaban Polri yang merujuk kepada Putusan MK tersebut juga sudah benar secara hukum. Karena itu, menurut saya persoalan ini sebaiknya dianggap selesai,” tegasnya.