Author: Fajar.co.id

  • FLEI dan CBE 2025 di NICE PIK 2 Dorong Pertumbuhan Investasi dan Kolaborasi Industri

    FLEI dan CBE 2025 di NICE PIK 2 Dorong Pertumbuhan Investasi dan Kolaborasi Industri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sektor ekonomi kreatif kembali mendapat momentum baru lewat dua pameran berskala internasional yang akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

    Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) dan Cafe & Brasserie Expo (CBE) dijadwalkan berlangsung pada 10–12 Oktober 2025, menghadirkan peluang investasi lintas sektor serta memperkuat posisi NICE sebagai pusat kegiatan MICE terbesar di Indonesia.

    FLEI menampilkan berbagai merek franchise dan lisensi dengan potensi kemitraan yang luas, mulai dari sektor kuliner, ritel, pendidikan, hingga layanan berbasis digital. Sementara CBE menghadirkan inovasi produk, teknologi, dan tren terkini di industri kafe dan brasserie yang kini menjadi salah satu motor pertumbuhan bisnis F&B nasional.

    “Sebagai venue baru dengan fasilitas modern, akses mudah, dan lokasi strategis, NICE berkomitmen menghadirkan pengalaman pameran yang lebih nyaman dan berkelas internasional,” ujar Managing Director NICE Ryan Adrian.

    Menurut Ryan, keberadaan dua pameran tersebut diharapkan mampu menarik minat investor baru, baik dari dalam maupun luar negeri.

    “Kegiatan ini tidak hanya membuka peluang bisnis, tapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan industri pendukungnya,” katanya.

    Berlokasi di jantung kawasan Central Business District PIK, NICE dikembangkan melalui kerja sama antara Agung Sedayu Group dan Salim Group.

    Berdiri di atas lahan seluas 40 hektare dengan area pameran lebih dari 130.000 meter persegi, fasilitas ini dilengkapi 11 hall pameran, ruang konvensi berteknologi tinggi, ruang rapat modern, serta area publik yang terintegrasi dengan kawasan komersial dan residensial di sekitarnya.

  • Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah telah memfinalisasi negosiasi penambahan kepemilikan saham mereka di PT Freeport Indonesia.

    Indonesia akan menambah kepemilikan saham Freeport sebesar 12 Persen. Dengan penambahan ini maka Indonesia siap memegang 63 persen saham PT Freeport Indonesia.

    Pada saat bersamaan, penambahan saham ini bakal memperpanjang izin tambang Freeport.

    Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi menyatakan penambahan saham Freeport 12 persen tidak sebanding dengan penambahan perpanjangan 20 tahun lagi yang diperkirakan berakhir pada tahun 2061.

    “Benefit diterima Indonesia hanya sebatas kenaikan dividen saja. Padahal Freeport akan mulai undermining yang membutuhkan investasi dan biaya operasional membengkak sehingga menurunkan laba yang pada gilirannya mengurangi deviden,” ujarnya dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (11/10).

    Karena itu, ia berpendapat kebijakan penambahan saham 12 persen yang diikuti perpanjangan izin kontrak sebaiknya dibatalkan. Bagaimanapun, kondisi tersebut berakibat biaya yang lebih besar dibanding benefit. Kemungkinan yang terjadi adalah penurunan deviden.

    “Bahkan dimungkinkan tidak akan dapat deviden kalau Freeport mengalami rugi usaha di kemudian hari akibat membengkaknya biaya untuk proses undermining,” terangnya.

    Berhitung kerugian besar yang akan diperoleh, Fahmy tegas berpandangan tidak menutup kemungkinan kebijakan penambahan 12 saham PT Freeport untuk bisa dibatalkan. Meskipun memang kesepakatan tersebut terjadi di saat pemerintahan Presiden Jokowi, namun Memorandum of Understanding belum ditandatangani.

  • Dedek Prayudi PSI: Emang Gak Capek Gibahin Presiden ke-7 Terus

    Dedek Prayudi PSI: Emang Gak Capek Gibahin Presiden ke-7 Terus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dedek Prayudi menyoal pembicaraan tentang Presiden ke-7 Jokowi yang terus mengemuka. Dia menyebutnya sebagai gibah.

    Menurut Dedek, walaupun Jokowi digibahi terus. Tapi cara itu gagal total.

    “Emangnya gak capek gibahin Presiden ke-7 terus-menerus walaupun udah terbukti dengan cara ini gagal total,” kata Dedek dikutip dari unggahannya di Threads, Sabtu (11/10/2025).

    Dia menilai pembicaraan soal Jokowi terus mengemuka karena banyak atensi. Sehingga media suka mengangkat hal demikian.

    “Media sih seneng-seneng aja angkat topik tentang belio karena yang nonton banyak,” ujarnya.

    “Ya kalau gak capek-capek, gpp. Bring it on 😀🔥. I’ll be in the ring sometimes soon,” sambungnya.

    Sebelumnya, politikus PSI Ade Armando bersama Peradi Bersatu menyambangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025). Mendesak kejelasan proses hukum gugatan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi.

    Terlapornya diketahui adalah Roy Suryo. Serta sejumlah tokoh yang getol menyorot dugaan ijazah palsu.

    “Sudah di luar akal nalar kita dan kita juga melihat sudah lama sekali kasus ini masih belum ada kejelasan hukum,” kata Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan.

    Saat ini, laporan fitnah atau pencemaran nama baik tersebut diketahui sudah naik ke tahap penyidikan. Meski belum ada kepastian hukum.

    “Saat ini ini sudah masuk ke tahap penyidikan, kalau sudah penyidikan, ini stagnan. Kita mendesak kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Kalau tidak, kami Propam-kan,” ujarnya.

  • Diperhitungkan Megawati Pimpin PDIP Sulsel, Danny Pomanto Tatap Pilgub Sulsel

    Diperhitungkan Megawati Pimpin PDIP Sulsel, Danny Pomanto Tatap Pilgub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Keterlibatan Moh Ramdhan Pomanto dalam seleksi Bakal Calon Ketua DPD PDIP Sulsel membuka ruang yang besar untuk menatap karir politiknya pada Pemilu mendatang.

    Terlebih lagi, dia dipanggil khusus oleh DPP. Tanpa melalui pengusulan DPC dan PAC, juga tidak mencalonkan diri atau pun menggalang kekuatan. Hal ini mengindikasikan, DPP PDIP memang menaruh perhatian lebih kepada mantan Wali Kota Makassar tersebut.

    Pengamat politik Universitas Hasanudin, Ali Armunanto menilai, kondisi ini menempatkan Danny sebagai pihak yang diperhitungkan. Sebab, Danny memang memiliki track record yang baik dalam dunia politik.

    “Kondisi ini tentu menempatkan Danny Pomanto sebagai salah satu figur yang diperhitungkan oleh DPP PDIP. Apalagi dia kan dipanggil khusus, tidak mendaftar dan tidak didaftarkan oleh pengurus di tingkat bawah,” ujarnya kepada FAJAR, kemarin.

    Lebih lanjut dia menyampaikan, apa pun jabatan yang diberikan PDIP nantinya, tetap membuka peluang bagi dirinya untuk ambil bagian dalam kontestasi politik mendatang, khususnya dalam Pilgub Sulsel. Mengingat, dia juga sudah punya pengalaman dalam kontestasi tersebut.

    “Pak Danny ini kan dilihat dari figurnya, dia populis dan elektoralnya cukup baik di Sulsel. Sehingga, apa pun jabatannya di PDIP nanti akan tetap membuka ruang itu kepadanya, terlebih lagi kalau dia menjadi ketua,” lanjutnya.

    Dia juga menyampaikan, di Sulsel, Danny Pomanto punya kekuatan jaringan yang bagus. Ini akan semakin maksimal jika dipadukan dengan kekuatan jaringan nasional Andi Ridwan Wittiri dan kelihaian Rudy Pieter Goni dalam mengelola organisasi.

  • Roy Suryo-Tifa Ngonten di Makam, PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    Roy Suryo-Tifa Ngonten di Makam, PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, memuji respons Gibran Rakabuming Raka terhadap kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    Dikatakan Dian, Wapres Indonesia itu telah banyak belajar dari ayahnya, Jokowi, dalam menanggapi pihak yang tidak senang dengan dirinya.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” ujar Dian di Instagram pribadinya @diansandiutama (10/10/2025).

    Dian menuturkan bahwa mengelola hati agar tetap tenang dan lapang dada merupakan perkara yang terbilang sulit.

    “Mengelola hati dengan sangat terang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sebutnya.

    “Termasuk ketika Roy Suryo CS ngonten di makam almarhum Kakek dan Neneknya,” tambahnya.

    Dian pun meminta kepada relawan agar menahan diri dalam mengeluarkan statement.

    Apalagi, Gibran sudah menyatakan sikap atas kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    “Untuk kader PSI dan relawan Pak Jokowi dan Mas Wapres, cukup marah-marahnya, saatnya kita kembali beraktifitas, ayo kerja!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka merespons dingin aksi Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma mengecek makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Bukannya marah, Gibran membuat publik terdiam atas sikap bijaksananya.

    “Saya atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu dr. Tifa,” ujar Gibran dikutip pada Jumat (10/10/2025).

    Bukan tanpa alasan, Gibran menganggap bahwa kunjungan Roy dan Tifa di makam kakek dan neneknya bagian perbuatan yang mulia.

  • Eksekusi Silfester Matutina, Kejagung Minta Tolong Pengacara Bantu Hadirkan

    Eksekusi Silfester Matutina, Kejagung Minta Tolong Pengacara Bantu Hadirkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Upaya eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina hingga saat ini belum juga dilakukan aparat kejaksaan.

    Pihak kejaksaan sendiri berdalih jika eksekusi belum dilakukan karena pihaknya hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan terpidana. Jaksa mengaku sudah melakukan pencarian kendati belum menemukan jejaknya.

    Di sisi lain, pengacara Silfester, Lechumanan menegaskan bahwa kliennya hingga saat ini masih berada di wilayah hukum DKI Jakarta. Dia juga berpendapat bahwa kliennya tidak bisa lagi dieksekusi karena pidana tersebut sudah kedaluwarsa.

    Merespons pernyataan tersebut, pihak Kejaksaan Agung memberi respons. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu.

    “Sudah dicari-cari, tapi belum ketemu,” katanya di Jakarta, Jumat.

    Anang meminta bantuan untuk menghadirkan Silfester. “Kalau penasehat hukum itu silakan berpendapat. Tapi, sebagai penegak hukum yang baik, sesama kita menegakkan yang baik, tolonglah kalau bisa bantulah dihadirkan. Katanya, kan, ada di Jakarta,” ujarnya.

    Kendati demikian, ia memastikan jaksa eksekutor memiliki strategi khusus. “Kita tunggu saja. Kami mencari juga. Itu langkah-langkah. Nanti yang jelas Kejari Jakarta Selatan sudah melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan,” tambah Anang.

    Pernyataan Kejagung ini menanggung pernyataan pengacara Silfester, Lechumanan, yang pada Kamis lalu menyatakan, “Intinya, Pak Silfester ada di Jakarta.”

  • Dana Reses Anggota DPR RI Naik Jadi Rp756 Juta per Anggota

    Dana Reses Anggota DPR RI Naik Jadi Rp756 Juta per Anggota

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi memasuki masa reses terhitung mulai Jumat, 3 Oktober 2025, kemarin.

    Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut masa reses akan berlangsung selama satu bulan penuh.

    Hal ini diungkapkan Puan dalam pidato penutupan masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025), lalu.

    “Tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan I tahun sidang 2025-2026,” ujar Puan dikutip pada Jumat (10/10/2025).

    Dalam masa reses ini, para anggota dewan akan menjalankan tugas di luar masa sidang.

    Mereka diharuskan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan.

    Selama kegiatan tersebut, setiap anggota DPR menerima dana reses sebagai biaya operasional.

    Berdasarkan dokumen pembayaran yang beredar dan dikutip dari Tempo, dana reses DPR naik menjadi Rp756 juta per Oktober 2025.

    Dalam dokumen dari Sekretariat Jenderal DPR itu, tercantum bahwa dana kegiatan sebesar Rp756 juta telah dikirimkan ke masing-masing penerima.

    Jumlah ini naik dari alokasi Mei 2025 yang sebesar Rp702 juta.

    Kenaikan tersebut bukan yang pertama. Sebelum Mei 2025, dana reses per anggota hanya mencapai Rp360 juta. Artinya, dana reses telah naik dua kali dalam tahun yang sama.

    Kenaikan anggaran ini turut disorot Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

    Peneliti Fitra, Siska Baringbing, menyebut setiap anggota DPR berpotensi memperoleh total sekitar Rp4,2 miliar per tahun untuk kegiatan reses.

  • Waketum PSI Lapor ke Jokowi Soal Penyelewengan Dana PIP, Said Didu: Seperti Melapor ke Presiden

    Waketum PSI Lapor ke Jokowi Soal Penyelewengan Dana PIP, Said Didu: Seperti Melapor ke Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu menyorot tajam terkait Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga.

    Sorotan itu diberikan Said Didu setelah aksi dari Waketum PSI itu yang melaporkan penyelewengan dana PIP.

    Karena alasan inilah, lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya Said Didu memberikan sorotan.

    Ia bahkan memberikan sindiran dengan menyebut Waketum PSI itu seolah melakukan laporan ke Presiden.

    “Hahaha – merasa masih melapor ke Presiden ?,” tulisnya dikutip Jumat (10/10/2025).

    Adapun Ronald mengungkap dalam laporannya ke Jokowi, sejak 2017 banyak program beasiswa yang dirancang oleh Jokowi tidak sampai ke tangan masyarakat. 

    Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil audit timnya, ditemukan bahwa dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya diterima siswa ternyata tidak disalurkan, meskipun tercatat telah ditransfer oleh pemerintah.

    “Selama sembilan bulan terakhir, tim kami telah berhasil mengamankan lebih dari Rp10 miliar dana yang sebelumnya diduga diselewengkan oleh oknum kepala sekolah, operator, atau bendahara sekolah. Dana tersebut kini telah dikembalikan kepada masyarakat,” ujar Ronald.

    “Sebagai Wakil Ketua Umum, tugas saya adalah turun langsung ke masyarakat dan memperkenalkan PSI. Soal posisi dewan pembina, biarlah itu menjadi keputusan Bapak dan Ketua Umum,” katanya

    (Erfyansyah/fajar)

  • Bantu Masyarakat Akses Layanan Perbankan, Perempuan Ini Hadirkan AgenBRILink di Kepulauan Mentawai

    Bantu Masyarakat Akses Layanan Perbankan, Perempuan Ini Hadirkan AgenBRILink di Kepulauan Mentawai

    FAJAR.CO.ID, MENTAWAI — Jarak dan keterbatasan infrastruktur bukan lagi halangan bagi masyarakat Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat untuk mengakses layanan perbankan.

    Melalui kehadiran AgenBRILink Aquila Salon, masyarakat sekitar dapat melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang.

    Pemilik Aquila Salon, Siaparia Butarbutar, mengaku terdorong menjadi mitra BRI karena ingin mempermudah akses layanan keuangan bagi warga sekitar. Sebelum ada AgenBRILink, masyarakat Desa Sioban harus menempuh perjalanan sekitar dua jam menuju Desa Tuapejat hanya untuk menabung, transfer, atau melakukan transaksi perbankan lainnya.

    “Motivasi saya memulai usaha AgenBRILink adalah karena di Desa Sioban jaringan internet belum stabil. Bank dan ATM pun belum ada, dan kondisi jalan saat itu juga rusak. Karena itu, membuka AgenBRILink dapat membantu masyarakat mengakses layanan perbankan, apalagi di sini banyak penerima bantuan sosial dari pemerintah,” ujar perempuan asal Padang tersebut.

    Ia mengenang perjuangannya menghadirkan “mini ATM” di wilayah terpencil tidaklah mudah. Saat pertama kali membuka layanan AgenBRILink pada Maret 2021, jaringan 4G di desanya belum stabil sehingga ia kerap harus berpindah ke desa lain untuk bertransaksi.

    Kemudian, kondisi berubah pada Agustus 2021, ketika melalui jaringan internet satelit (VSAT) yang disediakan BRIsat semakin memperkuat konektivitas layanan AgenBRILink di wilayah seperti Sioban. Sejak saat itu, transaksi di AgenBRILink Aquila Salon berjalan jauh lebih lancar dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat sekitar.

  • Disorot Bertemu Saksi Dugaan Korupsi, Johanis Tanak: Apanya yang Melanggar

    Disorot Bertemu Saksi Dugaan Korupsi, Johanis Tanak: Apanya yang Melanggar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menjadi sorotan karena diduga melakukan pertemuan dengan saksi terkait dugaan korupsi yang ditangani KPK.

    Tudingan yang menyasar dirinya diduga melakukan pertemuan dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) bank BUMN periode 2020-2024.

    Pertemuan itu terjadi saat Johanis menghadiri acara di Jakarta, Selasa (7/10).

    “Apanya yang melanggar, saya dan tim datang untuk melaksanakan tugas sesuai persetujuan rekan Pimpinan KPK,” kata Johanis Tanak dikonfirmasi, Jumat (10/10).

    Sebab, Pasal 36 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.

    Dalam acara tersebut, Johanis membahas soal membangun ekosistem bisnis bersih. Ia memastikan, kedatangannya ke acara tersebut tidak seorang diri, melainkan bersama pegawai KPK lainnya.

    Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu menegaskan, dugaan pelanggaran terjadi bila tidak ada persetujuan dari pimpinan lainnya.

    “Melanggar bila datang tanpa ada kepentingan dinas dan tanpa persetujuan pimpinan. Saya dan tim datang untuk urusan dinas, dan berdasarkan persetujuan pimpinan,” pungkasnya. (fajar)