Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • ATA Lolos Dewas PDAM Makassar, Ini Tanggapan Peneliti Utama Polmetrik Indonesia

    ATA Lolos Dewas PDAM Makassar, Ini Tanggapan Peneliti Utama Polmetrik Indonesia

    Sebagai warga Kota Makassar, ia bukan hanya memahami kebutuhan masyarakat, tetapi juga merasakan langsung tantangan pelayanan air bersih di perkotaan. Sosoknya yang sederhana, berkacamata, namun kritis, memberi warna tersendiri dalam kepemimpinan Dewan Pengawas PDAM.

    Tidak hanya sukses berkiprah di pendampingan politik dan kebijakan publik, namun sosok Andi Taufiq Aris (ATA), ternyata punya kepiawaian membesarkan perusahaan bertaraf nasional.

    Berdasarkan catatan yang dihimpun. Nama ATA juga cukup dikenal oleh kalangan masyarakat pebisnis di kalangan rumahan seantero negeri, bahkan sampai ke mancanegara.

    Hal ini dikarenakan Andi Taufiq Aris pernah memegang jabatan strategis di salah satu perusahaan produk kesehatan dan kecantikan. Ia sukses sebagai pendiri jaringan di perusahaan tersebut.

    Tak tanggung, ATA berhasil mengembangkan dan membangun jaringan se-Indonesia, hingga ke Taiwan, Singapura, Dubai, Hong Kong, dan beberapa negara lain nya.

    Dikutip dari pemberitaan BI Marketing edisi 2014, Andi Taufiq Aris sukses membentuk jaringan bisnis hanya hitungan bulan, beliau sukses membentuk 2300 jaringan bisnis se indonesia. Hasil kerja kerasnya, perusahaan menaikan status jabatan sebagai presiden direktur.

    Muhammad Taufik selaku Peneliti utama lembaga Polmetrik Indonesia, yang juga tenaga ahli di DPR-RI, menilai lolosnya ATA di Dewan Pengawas Perumda PDAM Makassar, sangat tepat dan dapat membawa kemajuan bagi perusahaan Air Minum dan juga peningkatan kinerja serta pelayanan prima.

    Taufiq berharap, hadirnya Ata di jajaran Dewan Pengas nantinya pelayanan air bersih semakin baik dirasahkan masyarakat. Dan juga hadirnya transparansi berorientasi pada kepentingan publik. (*)

  • Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang hingga 22 September, SKCK Bisa dari Tingkat Polsek

    Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang hingga 22 September, SKCK Bisa dari Tingkat Polsek

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para honorer yang harus mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dalam rangka pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu bisa sedikit lega.

    Pasalya, pemerintah memberi kelonggaran mengenai tenggak waktu pengisian DRH. Jika semula pemerintah memberi batas akhir hingga 15 September, kini diperpanjang hingga 22 September mendatang.

    Keputusan pemerintah memperpanjang masa pengisian DRH itu sekaligus jawaban atas keresahan honorer dari berbagai daerah terkait mepetnya jadwal pengisian DRH. Belum lagi, berkas yang harus disiapkan membutuhkan waktu pengurusan yang cukup lama seperti SKCK.

    Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang waktu pengisian DRH tersebut tertuang dalam Surat Nomor : 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 Jakarta tertanggal 11 September 2025.

    Surat penyesuaian jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah.

    Hal tersebut berdasarkan masih banyak Calon Pegawai PPPK Paruh Waktu yang belum menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup, dalam proses usul penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu.

    “Hal itu dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jadwal pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024,” tutur Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Aris Windiyanto dalam suratnya.

    Adapun penyesuaian jadwal adalah sebagai berikut:

    Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 15 September 2025 menjadi 28 Agustus s/d 22 September 2025

    Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 20 September 2025 menjadi 28 Agustus s/d 25 September 2025

    Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 30 September 2025 menjadi 28 Agustus s/d 30 September 2025

    Sebelumnya, Kepala BKN Prof Zudan juga menyampaikan bahwa persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), bisa menggunakan surat pengurusan SKCK dari Kepolisian Sektor setempat.

  • Penjelasan Prof Zudan Usai Pernyataannya Dinilai Merendahkan PPPK

    Penjelasan Prof Zudan Usai Pernyataannya Dinilai Merendahkan PPPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrullah terkait ASN ada dua yaki PNS dan PPPK, mendapat sorotan tajam dari kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Pasalnya, penjelasan Prof Zudan terkait PPPK dianggap hanya memandang PPPK tersebut sebagai ban serep PNS. Itu karena mereka dinilai hanya mengisi kekosongan pekerjaan dari PNS.

    Sorotan terhadap Prof Zudan itu bermula dari unggahan akun TikTok @sekolahpasca.unilak, tentnag penjelasan Kepala BKN soal konsep Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Dalam video tersebut, Zudan menyatakan ASN ada dua, PNS dan PPPK. PNS adalah jenjang karier yang asli, karenanya ada istilah CPNS.

    Ketika di PNS itu ada jabatan yang tidak diisi dari PNS, maka diangkatlah PPPK. PPPK menurut Zudan berbeda dengan PNS, karena hanya mengisi kekosongan dari PNS.

    “Jadi, PPPK itu tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS. Tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara,” terang Zudan dalam video Tiktok yang menyebar luas di medsos.

    Akibat video itu, forum-forum PPPK merasa tersinggung, karena merasa direndahkan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah.

    “Pernyataan Prof. Zudan akan menjadi polemik di kalangan honorer dan ASN baru. Masa PPPK dianggap rendah begitu,’ kata Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah dilansir JPNN, Jumat (12/9).

    Gara-gara Kepala BKN dinilai merendahkan PPPK, Fadlun mengungkapkan banyak PPPK dan honorer marah. Kondisi tersebut sangat disesalkan karena situasi masih belum stabil, tetapi pejabat terus melontarkan kalimat yang menyakiti rakyat.

  • BKN Perpanjang Waktu Pengisian DRH untuk PPPK Paruh Waktu, Ini Jadwal Terbarunya

    BKN Perpanjang Waktu Pengisian DRH untuk PPPK Paruh Waktu, Ini Jadwal Terbarunya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan penyesuaian jadwal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2024. Tercantum dalam surat nomor 13834/B-KS.04/01/SD/D/2025).

    Surat tersebut dikeluarkan Kamis, 11 September 2025. Ditanda tangki langsung Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Aris Windiyanto.

    Di surat tersebut, disebutkan masih banyak calon PPPK Paruh Waktu yang belum menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidu[ (DRH). Sehingga jadwal dilakukan penyesuaian.

    Sedianya, pengisian DRH PPPK Paruh Waktu berakhir 15 September 2025. Namun diperpanjang menjadi 22 September 2025.

    “Dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jadwal pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024,” dikutip dari surat tersebut, Jumat (12/9/2025).

    Adapun penyesuaian jadwalnya sebagai berikut:

    Pengisian DRH PPPK Paruh waktu 28 Agustus sampai 22 September 2025

    Usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus sampai 25 September 2025

    Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus sampai 30 September 2025

    Sebelumnya, jadwal PPPK Paruh Waktu sebagai berikut:

    Usulan Penetapan Kebutuhan oleh Instansi 7 s/d 25 Agustus 2025

    Penetapan Kebutuhan oleh MenPAN-RB semula 21 s/d 30 Agustus 2025, menjadi 26 Agustus s/d 4 September 2025

    Pengumuman Alokasi Kebutuhan 27 Agustus s/d 6 September 2025

    Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 15 September 2025

    Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 20 September 2025.

    Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 30 September 2025.
    (Arya/Fajar)

  • HELLO PIK Perluas Promosi Wisata, Surabaya Jadi Kota Perdana

    HELLO PIK Perluas Promosi Wisata, Surabaya Jadi Kota Perdana

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Surabaya resmi menjadi kota pertama peluncuran program nasional HELLO PIK yang digagas PIK Tourism Board. Acara pada 9 September 2025 itu mempertemukan lebih dari 125 pelaku industri pariwisata dari berbagai daerah, sekaligus memperkenalkan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia.

    Program ini dirancang dalam format seminar yang menyuguhkan pemaparan informasi, promosi destinasi, serta sesi networking. Tour operator dan agen perjalanan Surabaya menjadi sasaran utama, dengan tujuan memperluas jangkauan promosi PIK ke Jawa Timur dan sekitarnya.

    Head of Tourism Development Center Agung Sedayu Group Fenny Maria menegaskan, HELLO PIK merupakan upaya memperkuat posisi PIK sebagai destinasi pariwisata sekaligus pusat gaya hidup.

    “Melalui peluncuran perdana program Hello PIK, PIK Tourism Board dengan semangat membuka ruang sinergi untuk memajukan PIK sebagai destinasi pariwisata, dan juga sebagai pilihan utama dalam pengadaan event seperti konser, pameran seni, dan kegiatan lainnya dalam skala yang lebih luas dari Jakarta, Banten, hingga ke seluruh penjuru Nusantara,” ujar Fenny.

    Antusiasme juga ditunjukkan pelaku industri pariwisata yang hadir. Business Development Aneka Kartika Tour & Travel Moh. Nachrodji menilai PIK punya potensi besar.

    “PIK sangat menjanjikan utk industri pariwisata Indonesia,” katanya.

    Senada dengan itu, pemilik Monas Tour & Travel Monas Tjahyono menyebut PIK telah menjadi ikon tersendiri bagi pariwisata nasional.

  • Prof Connie ke TNI: Kenapa Ngurusin Ferry Irwandi? Gak Masuk Akal!

    Prof Connie ke TNI: Kenapa Ngurusin Ferry Irwandi? Gak Masuk Akal!

    Fajar.co.id, Jakarta — Beberapa waktu belakangan, publik dibuat heran dengan sejumlah petinggi TNI yang hendak melaporkan Ferry Irwandi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

    Meski mendapat kritikan dari banyak pihak, TNI terkesan sangat ingin memenjarakan sang konten kreator itu.

    Itu tampak dari penyampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah. Dia mengatakan, TNI menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Ferry Irwandi.

    Menanggapi hal itu, guru besar bidang Hubungan Internasional (HI), Prof Connie Rahakundini Bakrie ikut menyampaikan sindiran tajam ke TNI.

    Melalui video singkatnya yang kini beredar luas, Connie membahas terkait kasus yang disebutnya Irwandi versus TNI.

    “Kalau saya komentarnya sederhana saja ya. Kenapa ya, Irwandi ini kan warga negara Indonesia, saya enggak kenal ya, tapi maksud saya gini dia warga negara Indonesia dianggap ancaman cyber oleh institusi TNI, as if TNI harus menghadapi seorang Irwandi gitu loh,” ujar Connie, heran.

    “Jadi aku kira, apa TNI enggak merendahkan dirinya sendiri itu kalau menurut pandangan aku,” kritiknya.

    “Ke-2 eh ini loh, kenapa ya kalau bisanya cuma nangkep, urusan Irwandi ya gampang sekali rumahnya. Kalau enggak salah di Sentul dan enggak usah juga pakai publikasi ramai begitu, mendingan kalau memang TNI itu canggih banget dan percaya,” sindirnya.

    Connie mengaku tak percaya ada permainan asing atau operasi soros yang jadi argumentasi sejumlah pihak terkait kejadian rusuh beberapa waktu lalu.

    “Kalau saya sih enggak percaya bahwa ada permainan asing katanya ada operasi soros, apa pun itu walau pun saya tinggal di Rusia tapi saya enggak percaya argumentasi itu,” tegasnya.

  • Indonesia Design Week 2025, Saat Desain Jadi Medium Identitas dan Solidaritas

    Indonesia Design Week 2025, Saat Desain Jadi Medium Identitas dan Solidaritas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali menjadi sorotan lewat perhelatan Indonesia Design Week (IDW) 2025. Digelar di Indonesia Design District (IDD) pada 12–20 September, acara ini menghadirkan lebih dari sekadar pameran.

    IDW menyatukan kekuatan ide, identitas, dan kepedulian sosial dalam satu panggung yang menggugah.

    Sejak resmi dibuka 16 September 2023, IDD telah mencatat sejarah sebagai kawasan kreatif terbesar di Asia Tenggara.

    Di lahan 12 hektare bergaya semi-outdoor, lebih dari 200 brand lokal dan internasional berkolaborasi dalam bidang home living, interior, seni, hingga gaya hidup. Desain arsitektur yang menonjol, koridor terbuka, dan ruang publik tematik menjadikan IDD lebih dari sekadar pusat belanja, ia adalah ruang inspirasi.

    Tahun ini, IDW mengangkat tema “Ideantity”. Tema ini menggabungkan kata idea dan identity, mengajak komunitas desain untuk menggali kekhasan Indonesia sebagai modal budaya sekaligus inspirasi global. Dengan semangat ini, Indonesia menegaskan dirinya sebagai bangsa yang bukan hanya mengonsumsi, tetapi juga memberi kontribusi penting dalam percakapan desain dunia.

    Keistimewaan IDW 2025 tak berhenti di situ. Sejumlah tenant IDD ikut dalam program bedah rumah CSR PIK2, menghadirkan kontribusi nyata untuk keluarga prasejahtera. Sleep & Co mendonasikan kasur, BIKA Living menghadirkan kitchen cabinet dan lemari, TOTO menyumbangkan kloset, sementara Juno Home dan PT Escalier Indonesia melengkapi dengan meja makan beserta kursinya. Dukungan ini menjadikan rumah-rumah hasil renovasi lebih layak huni, lebih nyaman, dan lebih bermakna.

  • Kaget! Sekjen Gibranku Bongkar Kedok Gerakan Adu Domba Antara Jokowi-Gibran dan Prabowo

    Kaget! Sekjen Gibranku Bongkar Kedok Gerakan Adu Domba Antara Jokowi-Gibran dan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Gibranku, Pangeran Mangkubumi menyayangkan munculnya tudingan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ada di balik aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Opini tersebut menurutnya merupakan bentuk adu domba jahat.

    Pangeran Mangkubumi menyebut upaya itu bertujuan untuk membenturkan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mencermati adanya narasi-narasi yang sengaja dibentuk untuk menciptakan dikotomi antara Presiden Prabowo dan Jokowi, seolah ada kepentingan tersembunyi yang dimainkan oleh Gibran maupun PSI. Ini bukan hanya absurd, tetapi juga merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan kecerdasan publik,” tegas Pangeran dalam keterangan tertulis dilansir pada Jumat (12/9/2025).

    Lebih jauh ia menyoroti narasi yang mencoba menggiring opini bahwa Gibran atau PSI sedang memainkan peran ganda adalah tafsir politis yang dibangun tanpa dasar yang objektif.

    Pangeran menegaskan Gibran adalah bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, bukan bermain di balik aksi anarkis itu.

    “Jika ada yang berfikir Gibran menjadi simbol oposisi dalam diam, tentu itu artinya mereka keliru dalam membaca peta. Gibran adalah bagian dari pemerintahan yang sah, Tidak ada motif ganda, tidak ada agenda tersembunyi. Gibran merupakan bagian dari sistem, bukan bermain dibaliknya,” jelasnya.

    Lebih jauh, dia mengingatkan relasi antara Prabowo dan Jokowi bukanlah arena untuk dibaca dalam narasi konflik, melainkan sebagai kelanjutan dari kerja besar dua generasi kepemimpinan.

  • Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng

    Amien Rais Desak Prabowo Copot Menteri Titipan Jokowi hingga Pimpinan TNI-Polri Bertopeng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, angkat bicara terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 lalu.

    Ia bahkan menyampaikan rasa terima kasih atas langkah politik yang menurutnya menyejukkan dan memberikan harapan baru bagi rakyat.

    “Akhirnya Presiden Prabowo membuat gebrakan politik yang menyejukkan dan menggembirakan, memberikan harapan buat sebagian besar anak bangsa,” ujar Amien dalam keterangannya dikutip pada Jumat (12/9/2025).

    Dikatakan Amien, reshuffle kabinet merah putih pada 8 September kemana dengan mendrop lima Menteri disambut positif oleh masyarakat.

    Namun, Amien mengaku masih kurang sependapat dengan alasan pencopotan Menkopolhukam, Budi Gunawan.

    Meski demikian, ia menilai reshuffle tersebut mendapat respons positif dari masyarakat luas.

    “Hanya saja alasan mencopot pak Budi Gunawan sebagai Menkopolkam itu saya seperti belum merasa sreg. Yang saya pikir pencopotan lima Menteri itu mendapat reaksi positif dari masyarakat,” ucapnya.

    Lebih jauh, Amien menyarankan agar dalam reshuffle susulan nanti, Presiden Prabowo juga tidak ragu menyingkirkan menteri maupun wakil menteri yang merupakan titipan mantan Presiden Jokowi.

    “Kalau saya boleh menambahkan beberapa Menteri atau Wamen yang berasal dari titipan Jokowi memang sebaiknya jangan terlambat didrop,” Amien menuturkan.

    “Dalam reshuffle susulan nanti, mereka bekerja setengah hati, fisiknya ada di Jakarta tapi pikiran dan hatinya tergantung dan terkatung di Solo,” tambahnya.

  • Sindir Kejaksaan RI, Ferdinand Hutahaean Soal Kasus Sifester Matutina: Jaksa Standard Ganda

    Sindir Kejaksaan RI, Ferdinand Hutahaean Soal Kasus Sifester Matutina: Jaksa Standard Ganda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Kejaksaan RI.

    Ini berkaitan dengan salah satu unggahan cuitan Kejaksaan RI di akun media sosial X resminya.

    Ferdinand merespon dan memberi sorotan unggahan dari Kejaksaan RI soal hukum yang berlaku di Aceh.

    Dari cuitan tersebut, Aceh disebut memiliki ketentuan hukum yang sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia

    “Aceh, yang dijuluki serambi mekkah, memiliki ketentuan hukum yang sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia,” tulis unggahan Kejaksaan RI.

    Lewat cuitannya, Ferdinand Hutahaean memberikan respon dan juga sorotannya.

    Ia menyebut saat ini jaksa di Jakarta Selatan saat ini berdiri di dua kaki menurunya.

    Ini berkaitan dengan situasi yang menyeret nama Silfester Matutina yang berstatus tersangka tapi belum ditangkap.

    “Di Jakarta Selatan juga Jaksa berdiri di dua kaki Pak,” tulisnya dikutip Jumat (12/9/2025).

    “1 kaki gemar nahan orang, 1 kaki lagi ngga kunjung berani nahan silfester,” ujarnya.

    Ia pun dengan tegas menyebut ini tindakan ini sebagai tindakan Jaksa Standard Ganda.

    “Kalian Jaksa standar ganda..!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)