Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Jusuf Kalla Beri Syarat Mutlak ke DPR Soal Revisi UU Pemerintahan Aceh

    Jusuf Kalla Beri Syarat Mutlak ke DPR Soal Revisi UU Pemerintahan Aceh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menekankan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak boleh menabrak poin-poin yang tertuang dalam nota kesepahaman atau MoU Helsinki. Hal ini tengah digodok DPR RI.

    “Apabila undang-undang pemerintahan Aceh itu direvisi, prinsipnya ialah seperti saya katakan tadi, selama itu tidak bertentangan dengan MoU di Helsinki, maka itu dapat dilakukan,” kata JK usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9).

    RDPU yang digelar Baleg DPR RI tersebut membahas evaluasi pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh sekaligus menggali pengalaman dan pandangan Jusuf Kalla mengenai proses perdamaian Aceh yang menghasilkan Perjanjian Helsinki.

    Dia menilai revisi aturan pemerintahan Aceh itu memang boleh dilakukan untuk menjawab zaman, tetapi spirit tak boleh melenceng dari MoU Helsinki.

    Selain itu, kata JK, RUU Pemerintahan Aceh tak bisa diubah tanpa mengacu upaya menyejahterakan rakyat.

    “Ya, sesuai dengan zamannya boleh, tetapi tetap tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, seperti itu,” tegasnya

    JK juga mengungkapkan RUU Pemerintahan Aceh harus memakai kesepakatan 1956 ketika hendak menentukan batas wilayah provinsi paling barat Indonesia itu.

    Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai langkah pembaruan regulasi setelah lebih dari 20 tahun diberlakukan.

  • Komisi III DPR RI Dukung Reformasi, Bachrum Achmadi: Polri Rusak Sejak Kasus Sambo

    Komisi III DPR RI Dukung Reformasi, Bachrum Achmadi: Polri Rusak Sejak Kasus Sambo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Bachrum Achmadi, menyebut bahwa kerusakan internal Polri semakin nyata sejak mencuatnya kasus Ferdy Sambo.

    Ia menyebut publik sempat dibohongi oleh aparat, bahkan dimulai dari konferensi pers Polres Jaksel kala itu.

    “Berawal dari kasus Sambo, Polri di bawah Listyo Sigit Prabowo berusaha membohongi publik,” ujar Bachrum di X @bachrum_achmadi (13/9/2025).

    Namun, upaya menutup-nutupi justru gagal karena muncul kecurigaan masyarakat.

    “Di awali konpers Kapolres Jaksel saat itu, namun gagal karena publik curiga,” tegasnya.

    Dikatakan Bachrum, kasus Sambo kemudian memperlihatkan akar persoalan sebenarnya di tubuh Polri.

    “Pada akhirnya Sambo biang keroknya. Lalu Kapolri Listyo Sigit sampai dengan saat ini masih duduk disinggasana Polri,” Bachrum menuturkan.

    Bachrum bilang, kondisi tersebut merupakan kekeliruan besar yang seharusnya segera dievaluasi Presiden Prabowo.

    “Jelas ini sangat keliru pak presiden Prabowo!” tandasnya.

    Sebelumnya, saat ditemui di Polda Sulsel, Benny K Harman menegaskan bahwa keberadaan Komisi Reformasi Kepolisian tidak akan berbenturan dengan tugas Kompolnas.

    Ini yang menjadi ketakutan publik, sebab selama ini Kompolnas diketahui telah menjadi pengawas fungsional terhadap kinerja Polri.

    “Kita mendukung rencana bapak Presiden melakukan reformasi institusi kepolisian. Bagi saya sih itu sudah tepat,” ujar Benny kepada awak media, Jumat (12/9/2025).

    Dikatakan Benny, saat ini telah ada blueprint atau atau kerangka kerja terperinci mengenai reformasi Kepolisian.

  • Ijazah Gibran Digugat, Roy Suryo: Buah Jatuh Tak Jauh dari Pohonnya

    Ijazah Gibran Digugat, Roy Suryo: Buah Jatuh Tak Jauh dari Pohonnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik ijazah jenjang SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak jadi perhatian publik usai digugat Subhan Palal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Pengamat telematika sekaligus mantan Menpora, Roy Suryo, mengatakan bahwa persoalan ini ibarat judul sinetron, sebab kronologi pendidikan Gibran dinilai tidak konsisten dan membingungkan.

    “Dalam bahasa Jawa ada pepatah yang sangat terkenal, kacang mongso ninggalno lanjaran, artinya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tidak ayah, tidak juga anaknya,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menyinggung soal ijazah Presiden Jokowi yang menurutnya sudah diteliti secara akademis dalam buku Jokowi’s White Paper.

    “Kalau ijazah UGM saja sampai dibuatkan buku JWP alias Jokowi’s White Paper yang secara ilmiah, komprehensif dan metodologis sudah memastikan 99,9 persen kepalsuannya, maka kalau ini lebih parah lagi, karena kronologinya saja sempat berubah-ubah alias amburadul,” sebutnya.

    Dikatakan Roy, generasi muda, termasuk Gen Z dan Gen Alpha, membaca persoalan ini tidak jauh berbeda.

    “Mereka menganggapnya sebelas duabelas alias sama saja sami mawon, kalau tidak menyebutnya mirip,” ucapnya.

    Roy mengingatkan, isu ini baru benar-benar terbuka ke publik setelah seorang pengacara bernama Subhan Palal mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    “Barulah kabar carut marutnya ijazah si Fufufafa ini dipertanyakan keabsahannya secara hukum dan menjadi terbuka di hadapan publik,” Roy menuturkan.

    Ia bahkan menyebut jalannya persidangan pertama pada 8 September lalu cukup mengejutkan.

  • Sri Mulyani Disebut Dua Kali Ajukan Pengunduran Diri Tapi Ditolak Prabowo, Adhie Massardi: Pencitraan Habis-habisan

    Sri Mulyani Disebut Dua Kali Ajukan Pengunduran Diri Tapi Ditolak Prabowo, Adhie Massardi: Pencitraan Habis-habisan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Juru Bicara (Jubir) Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Adhie Massardi menyebut narasi Sri Mulyani ajukan pengunduran diri dua kali hanya pencitraan.

    “Undur-undur SMI. Kisah ‘2 X’ Sri Mulyani mau mundur jadi legenda pencitraan habis-an,” kata Adhie dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menanyakan mengapa Sri Mulyani tak mundur sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat itu, Adhie menyebut postur anggaran ancur-ancuran.

    “Why zaman Widodo, saat postur APBN ancur-ancuran dan Peta Keuangan berantakan SMI gak mundur?” ujarnya.

    Dia sendiri mengaku sudah mengonfirmasi soal pengunduran diri itu. Tapi surat resminya tidak ada.

    “Saya cek ke teman yang punya akses ke Istana soal ini. ‘Gak nemu surat mundur Bu Menkeu,’ katanya. Nah,” pungkasnya.

    Diketahui, Sri Mulyani direshuffle dalam Kabinet Merah Putih. Posisinya sebagai Menteri Keuangan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

    Sebelum diganti, Sri Mulyani oleh sejumlah sumber disebut mengajukan pengunduran diri dua kali. Namun ditolak Presiden Prabowo.
    (Arya/Fajar)

  • Menteri Pecatan Budi Arie Ucapkan Terima Kasih pada Budi Arie, Netizen Was-was

    Menteri Pecatan Budi Arie Ucapkan Terima Kasih pada Budi Arie, Netizen Was-was

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) kembali dikritik bahkan setelah ia dicopot jadi Menteri Koperasi. Pasalnya, ia mengucapkan terima kasih untuk dirinya sendiri.

    Ucapan terima kasih itu ia unggah di akun Instagramnya @budiarisetaiadi. Terlihat ada tiga unggahan dengan narasi serupa.

    Pertama, ucapan yang diunggah Instagram Kemenkop dan menandai Budi Arie. Lembaga negara yang ia pimpin di Kabinet Merah Putih sebelum dicopot.

    “Keluarga besar Kementerian Koperasi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Arie Setiadi atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia,” tulis keterangan unggahan ucapan tersebut.

    Di unggahan kedua, Budi Arie mengunggah ucapan dari Telkom Indonesia. Namun uniknya, Budi mengunggah poster BUMN itu sendiri.

    “Pede bener upload ucapan makasih ke diri sendiri,” ujar warganet yang mengomentari.

    Di unggahan ketiga, ada poster berlatar biru dengan logo Kemenkop. Sama dengan unggahan kedua, poster tersebut juga diunggah sendiri.

    Kritik warganet secara satire pun tak terhindarkan.

    “Dari aku, untuk aku, pesan terima kasih, aku,” kata warganet.

    “Salah satu bentuk self love yang paripurna,” kata warganet lainnya.

    “Gak ada yang ngucapin ya? Yauda, ngucapin diri sendiri aja biar senang,” tulis warganet lainnya.
    (Arya/Fajar)

  • Presiden Prabowo Dinilai Manfaatkan Kerusuhan Agustus untuk Reshuffle, Selamat Ginting: Akan Ada Kocok Ulang Kabinet Tahun Ini

    Presiden Prabowo Dinilai Manfaatkan Kerusuhan Agustus untuk Reshuffle, Selamat Ginting: Akan Ada Kocok Ulang Kabinet Tahun Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting menyebut Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan kerusuhan Agustus lalu. Dalam hal ini melakukan perombakan kabinet.

    “Pertama menurut saya, ini adalah respons terhadap kondisi Agustus kelabu itu,” kata Slamet dikutip dari YouTube Abraham Samad SpakUp, Jumat (12/9/2025).

    “Demo, rusuh, dimanfaatkan oleh Prabowo sehingga kalau ada orang direshuffle bisa dipahami. Ada sebab akibat,” tambahnya.

    Ia menyinggung Geng Solo. Di tubuh kabinet Prabowo, ada sejumlah menteri dari pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

    “17 menteri warisan Jokowi dan juga relawan yang masuk di dalam kabinet Geng Solo ini, akan menjadi musuh dalam selimut Presiden Prabowo Subianto,” terangnya.

    Momentum Agustus kemarin, dinilainya jadi pintu masuk.

    “Jadi, kerusuhan Agustus 2025 ini itu menjadi alasan bagi Prabowo, sudah waktunya melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya,” ujarnya.

    Ia meyakini, perombakan kabinet tidak hanya sekali saja untuk satu tahun periode Prabowo. Akan ada reshuffle selanjutnya.

    “Ini tidak berhenti di periode ini. Akan ada reshuffle kedua, akan ada reshuffle ketiga di satu tahun itu,” terangnya.

    “Itu akan lebih besar-besaran lagi menurut analisis saya,” sambungnya.

    Walau demikian, ia mengingatkan, perombakan kabinet itu bukan untuk menata kabinet.

    “Ini alih-alih menata kabinet, tapi sesungguhnya Prabowo sedang melakukan kondisi politik di kabinetnya. Di internalnya,” paparnya.

    “Jadi dia melihat bahwa kebutuhan strategis mesti diambil, terutama di level yang paling tinggi sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yaitu Budi Gunawan,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)

  • Beda Jawaban RMS dan Benny K Harman soal RUU Perampasan Aset

    Beda Jawaban RMS dan Benny K Harman soal RUU Perampasan Aset

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rusdi Masse Mapasessu, mengaku belum bisa memberikan tanggapan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Hal ini diungkapkan Ketua DPW NasDem Sulsel usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Mapolda Sulsel, Jumat (12/9/2025).

    Alasannya, ia baru saja ditunjuk menggantikan Ahmad Sahroni di posisi tersebut.

    “Saya engga tahu jawab itu pertanyaan (RUU Perampasan Aset), karena saya baru di Komisi III. Baru beberapa hari,” ujar Rusdi kepada awak media.

    Berbeda dengan Rusdi, Wakil Ketua Komisi III lainnya, Benny K. Harman, memastikan RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

    Dikatakan Benny, Komisi III kini tengah menyiapkan naskah akademik untuk pembahasan lebih lanjut.

    “Sekarang kan sudah masuk prolegnas dan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam tahun ini. Disiapkan naskah akademiknya oleh Komisi III,” kata Benny, terpisah.

    Ia menekankan, pembahasan nantinya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik.

    Akademisi, universitas, hingga elemen masyarakat akan diundang untuk memberikan masukan.

    “Sudah disiapkan dan terbuka dengan mengundang, melibatkan, partisipasi masyarakat seluas-luasnya,” tambahnya.

    Politisi Demokrat itu juga mengungkapkan bahwa draf RUU yang akan dibahas nantinya tidak sama dengan yang pernah diajukan di era Presiden Jokowi.

    Meski begitu, ia belum merinci perubahan apa saja yang dimaksud. “Pasti akan ada perubahan. Itu kan dulu (Draf RUU Perampasan Aset era Jokowi),” kuncinya. (Muhsin/fajar)

  • Berapa Biaya Urus SKCK? Bisa Lewat Online, Masyarakat Tetap Pilih Antre di Loket

    Berapa Biaya Urus SKCK? Bisa Lewat Online, Masyarakat Tetap Pilih Antre di Loket

    Di Kabupaten Gowa, salah seorang warga, Lukman, mengaku puas dengan pelayanan meski harus bersabar karena padatnya antrean.

    “Pelayanan dari awal di Polsek sampai di sini, Alhamdulillah bagus. Hanya memang harus sabar karena jumlah pemohon banyak sekali,” ujar Lukman kepada media.

    Lukman juga mengapresiasi Kapolres Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman yang turun langsung memantau pelayanan pengurusan SKCK.

    “Tadi Pak Kapolres juga sempat ngobrol, tanya-tanya soal pelayanan. Saya sampaikan aman saja,” Lukman menutukan.

    Lukman berharap ke depan, bisa disediakan tempat yang lebih nyaman untuk masyarakat yang sedang isi formulir di Polsek.

    “Karena kemarin sempat duduk di luar dekat gudang. Kalau di polres sudah bagus, nyaman dan dingin, tempat duduk sudah memadai,” tekannya.

    Diceritakan Lukman, Kapolres Gowa ikut membagikan makanan dan minuman gratis bagi masyarakat yang mengantre.

    “Pak Kapolres kasih minum gratis, karena beliau bilang pasti orang haus seharian. Bahkan makanan juga ada, beberapa porsi ditanggung untuk masyarakat yang urus SKCK,” imbuhnya.

    Kapolres Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, bersama Kasat Intel langsung meninjau pelayanan pada Jumat tadi.

    “Alhamdulillah hari ini saya bersama Kasat Intel melakukan kontrol terhadap masyarakat yang sedang mengurus SKCK. Lonjakan pemohon memang terjadi karena adanya penerimaan P3K,” kata MAS, sapaan akrab Muhammad Aldy Sulaiman.

    MAS bilang, untuk mengurangi rasa jenuh masyarakat, pihaknya menyiapkan makanan dan minuman gratis, terutama untuk lansia dan warga yang membawa anak-anak.

  • Udang Beku yang Diekspor ke AS Tercemar Zat Radioaktif Cs-137, Menko Pangan Sebut Berasal dari Filipina

    Udang Beku yang Diekspor ke AS Tercemar Zat Radioaktif Cs-137, Menko Pangan Sebut Berasal dari Filipina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu produk udang beku yang tercemar zat radioaktif Cesium 137 (Cs-137) mengangetkan masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan pun mengklaim produk pangan tersebut berasal dari Filipina.

    Karena itu, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa posisi Indonesia dalam isu udang beku terpapar zat radioaktif Cesium 137 adalah korban. Salah satu alasannya karena pihaknya mengaku menemukan 14 kontainer udang beku diketahui berasal dari Filipina.

    “Nah, yang paling penting saudara-saudara, kita ini, Indonesia ini sebetulnya menjadi korban, karena di saat bersamaan, pemerintah kita menemukan ada 14 kontainer ini di Pelabuhan Priok segera kita ekspor yang berasal dari Filipina, terdeteksi paparan Cs-137 (9 di antaranya),” kata Zulhas setelah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantornya, Jakarta, Jumat (12/9).

    Diketahui, isu ini pertama kali mengemuka setelah makanan laut yang diimpor dari sebuah perusahaan di Indonesia dan telah dipasarkan di 13 negara bagian AS oleh raksasa ritel Walmart diputuskan ditarik. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) di situs webnya.

    Diberitakan kantor berita AFP, pada Rabu (20/8) lalu, penarikan ini dilakukan menyusul terdeteksinya isotop radioaktif Cs-137 pada udang yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Indonesia.

    Atas temuan ini pula, regulasi akan diperketat, terutama untuk barang-barang yang mengandung limbah seperti scrap besi. Zulhas pun menegaskan bahwa keamanan pangan telah menjadi prioritas utama. Bahkan, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, pihaknya telah melokalisir dan menutup dugaan sumber pencemaran.

  • Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI dan Medco E&P Jalin Kolaborasi Strategis Program Pemberdayaan UMKM

    Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI dan Medco E&P Jalin Kolaborasi Strategis Program Pemberdayaan UMKM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebagai bentuk nyata komitmen dalam mendorong ekonomi kerakyatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin kolaborasi strategis dengan PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) melalui anak usahanya, Medco E&P Indonesia (MEPI).

    Kerjasama ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain kolaborasi pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui Program Pemberdayaan BRI yang dapat memberikan akses lebih luas terhadap sumber daya dan dukungan yang tersedia dari kedua belah pihak, serta pemanfaatan dashboard partnership untuk melakukan monitoring perkembangan pelaku UMKM. Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan di Gedung BRI Pusat di Jakarta pada Jumat (29/08/2025).

    Senior Executive Vice President BRI, Muhammad Candra Utama mengungkapkan bahwa penandatanganan kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen dan keseriusan BRI dalam membangun sinergi, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM.

    “BRI memiliki peran sebagai bank yang berfokus kepada segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tidak terbatas sebagai lembaga intermediary keuangan, namun terus berkomitmen dalam meningkatkan ekonomi dan social value kepada masyarakat melalui program pelatihan, pendampingan, serta pengembangan dan akses perluasan pasar, sehingga UMKM dapat tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing,” ungkap Candra.

    “Kami percaya kolaborasi ini akan memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM, terutama di wilayah-wilayah operasi MedcoEnergi. Dengan mengedepankan prinsip inklusi, digitalisasi, dan keberlanjutan, BRI ingin terus menjadi mitra strategis dalam menciptakan pelaku UMKM yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing,” imbuhnya.