Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Lembaganya Duduki Survei Terburuk, Menteri HAM Pigai Malah Singgung Pilpres dan Pendukung Anies

    Lembaganya Duduki Survei Terburuk, Menteri HAM Pigai Malah Singgung Pilpres dan Pendukung Anies

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menuding Center of Economic and Law Studies (Celios) pendukung Anies Baswedan. Itu diungkapkan menanggapi survei Celios soal kementerian dengan kinerja terburuk.

    Di survei tersebut, lembaga yang digawangi Pigai menduduki urutan pertama. Dengan poin minus 113.

    “Oke. Celios pendukung Anies.Kita harus ngomong, orang Celios pendukung Anies. Nggak papa, silahkan klarifikasi. Celios pendukung Anies,” kata Pigai dikutip dari YouTube CNN Indonesia, Sabtu (11/10/2025).

    Dia menjelaskan bahwa dirinya 10 tahun oposisi. Tidak masuk dalam pemerintahan.

    Selama itu, dia mengatakan tiap saat mengkritik pemerintah.

    “Terlepas dari penilaian ini. Saya 10 tahun berada di oposisi. Tidak masuk dalam pemerintahan. Kritik pagi, siang, dan malam,” ujarnya.

    Karenanya, kata dia, ketika dia sekarang ada di pemerintahan, tidak heran lagi ada pembencinya. Karena menurutnya, ada orang yang memang membenci dirinya.

    “Ketika saya ada di pemerintahan, saya tah ada yang tidak suka saya. Saya tahu ada yang benci sama saya. Ada buzzer, ada benci,” ucapnya.

    Pigai lalu bercerita, dirinya masuk dalam jajaran tim pemenangan Prabowo. Karenanya, dia paham dua kelompok lain yang melawan Prabowo di Pemilihan Presiden, membencinya.

    “Saya mendukung Prabowo, kami memenangkan pertarungan. Saya tahu, ada dua calon maupun kelompok pengikut yang tidak suka sama saya,” imbuhnya.

    “Oleh karena itulah, saya memahami, ketika ada misalnya survei kinerja, kritikan, kasi komentar di media. Pasti saya buruk,” sambungnya.

  • Publik Dukung Penuh Ketegasan Purbaya Menolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

    Publik Dukung Penuh Ketegasan Purbaya Menolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gebrakan yang dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhir-akhir ini mendapat dukungan positif dari publik Indonesia, terkhusus di media sosial.

    Salah satu gebrakan yang didukung penuh publik dan pegiat media sosial adalah ketegasan Purbaya menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat JakartaBandung (Whoosh).

    Pandangan itu salah satunya disampaikan Taufik TM melalui akun pribadinya di X, @taufik_q.

    “Selamat Sabtu pagiii. MenKeu Purbaya menolak opsi pembayaran utang Proyek Kereta Cepat melalui APBN.
    Bagus. Jika melalui APBN berarti seluruh rakyat Indonesia yg menanggung. Biar Jokowi, LBP & DPR aja yang nanggung. 😊😄👍,” tulis Taufik sembari memposting terkait pernyataan Purbaya itu.

    Unggahan itu pun kini viral dan ramai dikomentari warganet. Banyak yang sepakat dengan pernyataan Taufik.

    “Pinter nih Purbaya gk mau dikadalin termul rakus. Dia tau selama ini BUMN kl untung masuknya kantong pejabatnya, kl rugi minta apbn bahkan kantong pejabatnya ttp basah dg gaji ratusan jt + tantiem milyaran,” balas warganet di kolom komentar.

    “Baru kali ini ada Menteri yang berani 🤭,” puji lainnya.

    Sebelumnya diketahui, Menkeu Purbaya menegaskan, sebagai induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara dinilainya telah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola persoalan utang yang dihadapi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Kekuatan itu, kata dia, bersumber dari aliran dividen yang langsung masuk ke kas holding tersebut.

  • Purbaya Ungkap Era SBY Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Mentok 5 Persen, Gus Umar: Menkeu Ini Asyik Juga

    Purbaya Ungkap Era SBY Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Jokowi Mentok 5 Persen, Gus Umar: Menkeu Ini Asyik Juga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkap bahwa era SBY ekonomi tumbuh 6 persen, sementara era Jokowi mentok 5 persen mendapat sorotan positif dari publik.

    Pasalnya, pernyataan tersebut memang sudah jadi kritikan banyak pihak terutama dari ekonom terhadap pemerintahan Jokow selama 10 tahun terakhir.

    Pandangan itu salah satunya disampaikan oleh politisi PKB yang juga kader Nahdlatul Ulama, Umar Syahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    “Saya setuju sama menkeu: SBY bikin rakyat makmur tanpa perlu banyak bangun infrastruktur. Suara kritik kita dulu ke Jokowi dikritik lagi sama menkeu. Jempol nih sama Purbaya. Lama-lama Menkeu ini asyik juga 👌👍,” tulis Gus Umar, dikutip Minggu (11/10/2025).

    Sebelumnya, Purbaya meyakini bahwa ekonomi akan tumbuh 6,5 persen dalam waktu cepat. Ada dua strategi yang harus dijalankan yakni memperkuat likuiditas serta mendorong peran swasta dalam pembangunan.

    Dia berkaca dari kinerja ekonomi di era pemerintahan sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya pasokan uang di sistem untuk menopang pertumbuhan.

    Era SBY, ekonomi bisa tumbuh rata-rata 6 persen, karena derasnya pertumbuhan uang primer atau base money yang di atas 17 persen.

    Hasilnya, lonjakan kredit mencapai 22 persen. Kala itu, swasta gencar memanfaatkan kredit yang berdampak kepada perputaran ekonomi. Artinya, perekonomian ditopang peran swasta.

    Adapun, lanjur Purbaya, era Jokowi pertumbuhan ekonomi mentok di level 5 persen seiring melambatnya base money di level 7 persen. Selain itu, peran BUMN terlalu luas sehingga swasta banyak yang tumbang.

  • Konsisten Terapkan GCG Terbaik, BRI Raih Apresiasi dari IICD Award 2025

    Konsisten Terapkan GCG Terbaik, BRI Raih Apresiasi dari IICD Award 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mendapatkan apresiasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Pada ajang The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 di Ballroom Hotel Pullman Thamrin, Jakarta (15/9/2025), BRI tercatat sebagai salah satu perusahaan dalam daftar Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Besar (BigCap PLCs).

    Apresiasi ini diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) kepada perusahaan-perusahaan publik yang dinilai memiliki kapabilitas unggul serta konsisten dalam mengimplementasikan praktik GCG yang sehat, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Penilaian dilakukan secara independen terhadap 200 emiten publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metodologi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2023.

    Direktur Human Capital & Compliance BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan positif bagi Perseroan. “Masuknya BRI dalam daftar Top 50 Emiten BigCap mencerminkan upaya berkesinambungan kami dalam mewujudkan bisnis yang berintegritas melalui tata kelola yang sehat. Kami meyakini bahwa penerapan GCG bukan hanya kewajiban, tetapi juga fondasi untuk mendukung pertumbuhan usaha yang unggul dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Apresiasi ini memperlihatkan bahwa BRI terus berkomitmen untuk menjaga standar tata kelola perusahaan dengan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC). Hal ini mendukung langkah BRI dalam membangun bisnis yang berkelanjutan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

  • Kepengurusan PSI Disahkan, Sosok Bapak J Ketua Dewan Pembina kok Masih Dirahasiakan?

    Kepengurusan PSI Disahkan, Sosok Bapak J Ketua Dewan Pembina kok Masih Dirahasiakan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi mengesahkan kepengurusan hingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Surat keputusan (SK) tersebut diserahkan langsung Supratman kepada Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Grha Pengayoman, Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/10)

    “Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum, baik menyangkut soal anggaran dasar, kemudian lambang partai, dan juga susunan kepengurusan kepada Sekjen Partai Solidaritas Indonesia,” kata Supratman saat konferensi pers.

    Supratman menjelaskan dirinya menandatangani SK tersebut pada Kamis (9/10) dan hal ini bagian dari transformasi percepatan pelayanan publik kepada semua pemangku kepentingan, termasuk partai politik.

    “Ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan layanan kepastian,” katanya.

    Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum atas pelayanan cepat yang diberikan.

    Dia juga mengapresiasi digitalisasi layanan di Kementerian Hukum yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami baru masukkan kemarin dengan sistem secara online, kemudian ternyata malam hari sudah ditelepon. Malam hari kemarin berkomunikasi, pagi hari ini kami sudah terima SK kepengurusan, AD/ART, dan sebagainya,” tuturnya.

    “Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja yang sangat baik, sangat super cepat ini. Ini sangat menginspirasi mungkin bagi kementerian lain agar bekerja dengan lebih baik lagi,” tambahnya.

  • Angin Segar Bagi Fresh Graduate, Pemerintah Tambah 100 Ribu Kuota Magang Nasional

    Angin Segar Bagi Fresh Graduate, Pemerintah Tambah 100 Ribu Kuota Magang Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyebut pemerintah telah menyiapkan opsi penambahan kuota hingga 100 ribu orang pada Program Magang Nasional 2025.

    Kuota itu ditambah jika tahap pertama dengan target 20 ribu peserta berjalan sesuai rencana.

    “Kalau target awal cepat terpenuhi, kita akan evaluasi dan melihat kemungkinan untuk menambah hingga 100 ribu pemagang. Tapi kita pastikan dulu hasil tahap pertama,” jelas Febrio di Jakarta, dikutip pada Sabtu (11/10/2025).

    Program Magang Nasional 2025 ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi untuk menekan tingkat pengangguran, terutama di kalangan anak muda. Setiap tahun, sekitar 3,5 juta penduduk usia produktif masuk ke pasar kerja, termasuk lulusan perguruan tinggi.

    Menurut Febrio, program magang nasional bisa menjadi jembatan agar lulusan baru lebih cepat masuk ke dunia kerja formal. Meski begitu, ia juga menilai sektor informal tetap memberi peluang, misalnya pekerjaan di gig economy yang fleksibel dan menjanjikan.

    Peserta magang akan mendapat uang saku sebesar Rp 3,3 juta per bulan selama maksimal enam bulan, sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2025.

    Namun, perusahaan penyelenggara magang diperbolehkan memberi upah lebih tinggi sesuai kebijakan masing-masing.

    Uang saku tersebut akan disalurkan melalui bank-bank BUMN seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI. Selain uang saku, peserta juga akan mendapat manfaat lain berupa jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), yang biayanya dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

  • Danny Pomanto Beri Warning Bagi Figur Potensial di Pilgub Sulsel 2029

    Danny Pomanto Beri Warning Bagi Figur Potensial di Pilgub Sulsel 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kehadiran Danny Pomanto di kancah politik Sulsel memberi warning tersendiri bagi figur-figur potensial di Sulsel.

    Meski sempat bertarung dan kalah, bukan berarti itu menjadi pukulan telak baginya. Bahkan itu bisa saja menjadi pelajaran yang baik untuk kontestasi selanjutnya.

    Ali Armunanto menilai, langkah Danny di Sulsel bisa semakin baik, jika ke depannya mampu mengkonsolidasikan figur-figur potensial yang lain. Sebab kata dia, selain memberi tantangan untuk fur lain, ini juga menjadi tantangan untuk dirinya sendiri.

    “Saya meyakini, besar atau kecilnya, ini menjadi pintu dan langkah yang baik untuk Pak Danny di Pilgub Sulsel mendatang. Dia memang kemarin kalah, tetapi bukan berarti itu menutup ruangnya, bisa saja itu menjadi pelajaran yang baik untuk berbenah,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia menyampaikan, tantangan bagi Danny juga masih berat. Sebab, beberapa figur populer bisa saja ambil bagian pada Pilgub Sulsel mendatang.

    Nama Andi Sudirman Sulaiman bisa saja kembali ambil bagian. Kemudian muncul juga nama Fatmawati Rusdi, Ilham Arief Sirajuddin, termasuk Andi Muhammad Mappanyukki Bau Sawa (Panglima Ta).

    “Tetapi tantangan tentu akan tetap ada. Bisa saja nanti Andi Sudirman maju lagi. Kemudian nama Ibu Wagub kan mulai naik juga. Terus ada Panglima Ta yang sekarang sudah punya partai sendiri, tentu ini menjadi tantangan ke depan,” jelasnya.

    Panglima Ta sendiri memang belum menyatakan secara terbuka untuk ambil bagian dalam Pilgub mendatang. Dia hanya menyampaikan, cita-cita Hanura ke depan adalah memberikan akses kesejahteraan untuk masyarakat.

  • Kemendagri Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah Demi Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Publik

    Kemendagri Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah Demi Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Publik

    “Artinya ke depan komunikasi antara daerah, asosiasi wali kota, bupati, gubernur dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan ini akan lebih intens lagi,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memaksimalkan belanja pemerintah (government spending) untuk memperkuat perputaran ekonomi daerah.

    “Yang penting sekarang kita fokus dulu untuk memaksimalkan government spending, belanja. Ini angkanya masih agak lebih rendah dibanding tahun lalu. Jadi supaya perputaran uangnya lebih kuat lagi, kita dorong government spending,” tegasnya.

    Selain itu, Bima juga mengingatkan agar Pemda melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran yang masih bisa ditekan.

    “Dan kami masih mendekankan kepada pemerintah daerah untuk fokus pada efisiensi pos-pos yang memang masih bisa dihemat. Itu tolong disisir lagi sekali lagi semuanya. Seperti perjalanan dinas, makan minum, dan lain-lain,” ucapnya.

    Ia meminta agar kepala daerah lebih terlibat langsung dalam mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

    “Kepala daerah bersama bapeda, bersama bagian keuangan. Itu menyisir semua pos-posnya. Kadang-kadang ada kepala daerah yang tidak terlalu terlibat. Kami mendorong kepala daerah itu untuk hafal,” katanya.

    Bima juga menilai bahwa penguatan koordinasi dan efisiensi anggaran tidak boleh menghambat ruang inovasi. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghadapi tantangan fiskal daerah.

    “Kita ingin pastikan bahwa pelayanan publik itu tidak terdampak dan ada ruang bagi inovasi dan investasi di daerah,” ujarnya. (Wahyuni/Fajar)

  • Purbaya Sebut Utang RI Rp9,138 Triliun Belum Lampaui PDB, Pengamat Ingatkan Bunga

    Purbaya Sebut Utang RI Rp9,138 Triliun Belum Lampaui PDB, Pengamat Ingatkan Bunga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut utang RI belum melampaui Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu menuai sorotan.

    Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto salah satu yang menyoroti. Dia menanyakan cara pemerintah menanggapi utang tersebut.

    Apalagi, dengan membandingkan negara maju seperti Jepang. Mengingat Jepang utangnya sudah lebih dari PDB.

    “Pemerintah berulang kali membandingkan dengan negara maju seperti Jepang yang utangnya melampaui PDB,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (11/9/2025).

    Di sisi lain, dia mengingatkan bunga utang. Menurutnya, bunga yang dibayarkan pemerintah RI ratusan kali lipat dari utang Jepang.

    “Tapi tidak pernah membandingkan bunga yang harus dibayar pemerintah Indonesia sampai ratusan kali lipat dari utang Jepang,” terangnya.

    Sebelumnya, Purbaya menyebut utang RI Rp9.128,05 baru setara 39,86 persen. Itu masih di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “39% PDB dari standar ukuran internasional itu masih aman,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025

    “Kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan ekonominya,” sambung Purbaya.

    Purbaya mengaku akan memastikan penerbitan utang akan terus diredam. Di sisi lain akan meningkatkan penerimaan negara.
    (Arya/Fajar)

  • Indonesia di Pusat Mineral Kritis: Menempa Masa Depan Energi Bersih dengan Keberlanjutan dan Standar Global

    Indonesia di Pusat Mineral Kritis: Menempa Masa Depan Energi Bersih dengan Keberlanjutan dan Standar Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia menjadi sorotan utama dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) melalui sebuah sesi dialog penting yang menyoroti peran strategis bangsa dalam transisi energi global.

    Sesi berdurasi 90 menit yang diselenggarakan oleh PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bertajuk “Indonesia at the Epicenterof Critical Minerals: Nickel, Copper, and the Global Energy Transition” ini mempertemukan para pemimpin dari kalangan pemerintah, industri, dan lembaga keberlanjutan.

    Para narasumber membahas bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan potensi sumber daya alamnya yang besar dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, inklusi sosial, serta ketahanan ekonomi jangka panjang.
     
    Sesi ini dimoderatori oleh Ashwin Balasubramanian, Partner di McKinsey & Company, dan menghadirkan Bernardus Irmanto (Presiden Direktur & CEO, PT Vale Indonesia), Dr. Ing. Tri Winarno (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), David Wei(General Manager, Huayou Indonesia), Tom Malik (Head ofCorporate Communications, PT Merdeka Copper Gold Tbk), serta Rebecca Burton (Deputy Director, Initiative forResponsible Mining Assurance – IRMA).
     
    Permintaan global terhadap nikel dan tembaga—dua mineral penting bagi kendaraan listrik, energi terbarukan, dan elektrifikasi—diproyeksikan akan meningkat dua hingga tiga kali lipat pada tahun 2040. Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan operasi tembaga yang berkembang pesat, berada di pusat transformasi tersebut.“Mineral kritis merupakan fondasi dari transisi energi global, dan Indonesia berada di pusatnya,” ujar Bernardus Irmanto, CEO PT Vale Indonesia.