Author: Fajar.co.id

  • Dian Sandi PSI Minta Pendukung Jokowi Tidak Emosi soal Roy Suryo Cs: Cukup Senyumin Aja

    Dian Sandi PSI Minta Pendukung Jokowi Tidak Emosi soal Roy Suryo Cs: Cukup Senyumin Aja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, kembali bersuara terkait aksi Roy Suryo dan rombongan yang berkunjung ke makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Dian mengatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku keluarga sudah menyampaikan ucapan terima kasih.

    Karena itu, ia menilai tak perlu lagi ada perdebatan panjang mengenai konten yang dibuat Roy Suryo Cs dalam kunjungan ke makam tersebut.

    “Mas Wapres sudah sampaikan terima kasih, maka tidak ada lagi tanggapan yang lebih penting selain dari beliau sebagai pihak keluarga,” ujar Dian di X @DianSandiU, Minggu (12/10/2025).

    Kata Dian, masyarakat yang masih menyoroti kunjungan itu kemungkinan karena masih memegang kuat nilai-nilai adat dan budaya yang mensakralkan makam.

    “Jika ada yang masih marah-marah, barangkali karena selama ini masyarakat kita secara adat dan budaya sangat mensakralkan makam,” jelasnya.

    Dian juga menyebut, Gibran telah banyak belajar dari ayahnya, Presiden Jokowi, termasuk soal kesabaran menghadapi serangan politik.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” Dian menuturkan.

    “Mengelola hati dengan sangat tenang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sambung dia.

    Ia menegaskan, hal itu juga berlaku ketika Roy Suryo Cs membuat konten di makam kakek dan nenek Jokowi.

    “Termasuk ketika Roy Suryo Cs ngonten di makam almarhum kakek dan neneknya,” terangnya.

    Karena itu, Dian meminta seluruh kader PSI, relawan Jokowi, dan simpatisan Gibran untuk tidak terpancing emosi.

  • Logam Tanah Jarang Jadi Senjata Perang Dagang, China Kuasai 70 Persen Pasokan Global, AS Sangat Bergantung untuk Industri Pertahanan

    Logam Tanah Jarang Jadi Senjata Perang Dagang, China Kuasai 70 Persen Pasokan Global, AS Sangat Bergantung untuk Industri Pertahanan

    Neodymium dan praseodymium digunakan untuk membuat motor magnet permanen, teknologi yang mengubah listrik dari baterai menjadi gerakan, seperti memutar roda mobil listrik.

    Motor jenis ini juga dapat bekerja sebaliknya, mengubah gerak menjadi listrik, misalnya melalui putaran baling-baling turbin angin.

    Logam tanah jarang ini disebut langka, meski sebenarnya unsur-unsur tersebut cukup melimpah di kerak bumi. Unsur cerium misalnya, lebih banyak daripada timah atau timbal.

    Tantangannya adalah menemukan deposit dengan konsentrasi tinggi yang cukup ekonomis untuk ditambang.

    Proses ekstraksinya juga berisiko terhadap lingkungan, karena membutuhkan air dan energi dalam jumlah besar untuk memisahkan logam dari batuan.

    Penambangan juga berpotensi mencemari tanah dan air tanah, mengingat logam tanah jarang sering ditemukan bersama unsur radioaktif seperti uranium dan thorium.

    Pada dekade 1960-1980-an, AS sempat menjadi produsen terbesar logam tanah jarang, sebelum China mengambil alih dengan operasi berbiaya rendah yang membanjiri pasar global dan membangun hampir monopoli di rantai pasok dunia.

    China kini menyumbang sekitar 70% produksi global. Negara itu menghasilkan 270.000 ton logam tanah jarang pada 2024 — dua kali lipat dibanding lima tahun sebelumnya, menurut data US Geological Survey. AS berada jauh di posisi kedua dengan 45.000 ton.

    Dominasi China diperkuat oleh cadangan besar yang dimilikinya, hampir separuh dari total dunia, yakni sekitar 44 juta ton, lebih dari dua kali lipat cadangan Brasil di posisi kedua.

  • Menkeu Purbaya Tolak APBN Dipakai Bayar Utang Kereta Cepat, Hodari: Geng Solo dan Termul Kepanasan

    Menkeu Purbaya Tolak APBN Dipakai Bayar Utang Kereta Cepat, Hodari: Geng Solo dan Termul Kepanasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat media sosial, Hodari, merespons langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Dikatakan Hodari, keputusan Purbaya ini menjadi kabar mengejutkan sekaligus langkah yang berani.

    Ia menyebut sikap tegas Purbaya menolak keterlibatan APBN dalam menanggung utang proyek tersebut membuat sejumlah pihak yang selama ini mendukung proyek kereta cepat menjadi gerah.

    “Ada kabar yang begitu mengejutkan. Bahkan ini geng Solo termul-termul ini kepanasan,” ujar Hodari dikutip pada Minggu (12/10/2025).

    Ia menilai, penolakan Menkeu Purbaya terhadap pembebanan APBN merupakan bentuk tanggung jawab agar negara tidak terus menanggung beban utang proyek yang awalnya dijanjikan tidak akan menggunakan uang negara.

    “Ternyata Pak Purbaya, begitu kan, ogah yang membayar hutang-hutang kereta cepat yang dibebankan kepada APBN. Dia menolak keras,” lanjutnya.

    Hodari kemudian menyinggung kembali janji mantan Presiden Jokowi di awal proyek kereta cepat yang menyebut bahwa pembangunan tersebut tidak akan membebani APBN. Namun, realita yang terjadi justru sebaliknya.

    “Jokowi, ke mana Jokowi? Kalau tidak dibebankan APBN, lalu dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada Luhut? Dibebankan kepada Jokowi?,” imbuhnya.

    Tidak berhenti di situ, ia juga menilai utang proyek yang mencapai ratusan triliun rupiah dan menyebut kebijakan tersebut telah menekan sejumlah BUMN yang ikut terlibat dalam proyek tersebut.

  • Penawaran Eksklusif BRImo Diskon 25 Persen, Nikmati Musik Kelas Dunia di Konser Babyface

    Penawaran Eksklusif BRImo Diskon 25 Persen, Nikmati Musik Kelas Dunia di Konser Babyface

    “Melalui aplikasi BRImo, masyarakat dapat membeli tiket konser Babyface secara mudah, aman, dan cepat sekaligus menikmati potongan harga spesial 25%,” kata Dhanny.

    “Kami berharap kolaborasi ini dapat semakin memperkuat posisi BRI sebagai bank yang terus hadir mendampingi nasabah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menghadirkan pengalaman gaya hidup digital yang lebih bermakna,” tambahnya.

    Sebagai informasi harga tiket konser Babyface Live in Jakarta 2025 dimulai dari kategori Bronze adalah sebesar Rp1.050.000 hingga VVIP Rp2.750.000, belum termasuk pajak dan biaya administrasi.

    Semua tiket memiliki nomor tempat duduk dan dapat diperoleh melalui platform resmi dengan opsi pembayaran eksklusif menggunakan BRImo untuk mendapatkan diskon 25% di semua kategori selama periode 9–25 Oktober 2025.

    Sementara itu, Sysan Ibrahim, CEO Otello Asia, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi bersama BRI.

    “Dengan dukungan With Love From BRI, kami dapat menghadirkan kesempatan spesial bagi penonton untuk menikmati konser Babyface dengan harga lebih terjangkau. Cukup dengan bertransaksi melalui BRImo, penonton bisa mendapatkan potongan harga 25% untuk semua kategori tiket selama periode 9 hingga 25 Oktober 2025. Ini menjadi bentuk apresiasi kami kepada penggemar yang sudah lama menantikan Babyface kembali ke Jakarta,” jelasnya.

    Babyface, atau Kenneth “Babyface” Edmonds, dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser musik legendaris yang telah menulis dan memproduksi lebih dari 125 lagu Top 10. Ia juga telah mencetak 45 lagu R&B No.1 dan 16 lagu pop No.1, dengan total lebih dari 800 juta penjualan rekaman global. Ia pernah berkolaborasi dengan nama-nama besar dunia seperti Whitney Houston, Mariah Carey, Beyoncé, Madonna, Eric Clapton, Bruno Mars, hingga Boyz II Men, dan meraih GRAMMY ke-13 atas kontribusinya dalam lagu “Snooze” milik SZA.

  • Purbaya Bilang Utang Kereta Cepat Tidak Boleh Dibebankan ke APBN, Herwin Sudikta: Lagi-lagi Jadi Korban Skema B2B Bohongan

    Purbaya Bilang Utang Kereta Cepat Tidak Boleh Dibebankan ke APBN, Herwin Sudikta: Lagi-lagi Jadi Korban Skema B2B Bohongan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, menyinggung pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat tidak boleh dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Herwin menyebut proyek tersebut sejak awal memang dirancang rumit, agar saat muncul persoalan, tanggung jawabnya bisa dilempar ke berbagai pihak.

    “Proyek ini memang sengaja dibuat kompleks dari awal, supaya kalau nanti bermasalah, tanggung jawabnya bisa dibagi rata atau dilempar ke siapa saja yang masih bisa disalahkan,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (12/10/2025).

    Ia menilai, janji awal pemerintah yang menyebut proyek kereta cepat tanpa menggunakan dana APBN hanyalah ilusi efisiensi.

    “Dulu dibilang tanpa APBN, biar kelihatan efisien dan keren,” ucapnya.

    Dikatakan Herwin, faktanya dana yang digunakan tetap bersumber dari pinjaman luar negeri yang dijamin oleh BUMN, sehingga pada akhirnya tetap menjadi beban negara.

    “Padahal uangnya dari utang luar negeri, dijamin BUMN, yang ujungnya tetap negara juga,” ungkapnya.

    Ia bahkan menyindir bahwa jika keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mulai tersendat, skenario penyelamatan dari negara tinggal menunggu waktu.

    “Jadi kalau KCIC megap-megap, siap-siap aja, penyertaan modal, restrukturisasi, atau bailout terselubung,” Herwin menuturkan.

    Herwin bilang, perubahan pola hubungan proyek yang awalnya disebut bisnis ke bisnis (B2B) tapi kini menyeret negara untuk ikut menanggung beban merupakan tanda tanya besar.

  • Kejagung Belum Eksekusi Silfester Dinilai sebagai Bentuk Ketidakberdayaan Negara, Praktisi Hukum: Ini Memalukan

    Kejagung Belum Eksekusi Silfester Dinilai sebagai Bentuk Ketidakberdayaan Negara, Praktisi Hukum: Ini Memalukan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Praktisi Hukum Ahmad Khozinudin, menyemprot Kejaksaan Agung (Kejagung) soal mandeknya eksekusi terhadap narapidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik, Silfester Matutina.

    Dikatakan Ahmad, pernyataan Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, yang meminta kuasa hukum Silfester agar menghadirkan kliennya untuk dieksekusi merupakan bentuk ketidakberdayaan negara.

    “Negara, dengan seluruh sumber daya yang ada, dibuat kalah oleh seorang terpidana,” ujar advokat itu kepada fajar.co.id, (12/10/2025).

    Ia menyinggung sikap Kejagung yang dinilai justru memelas kepada kuasa hukum Silfester, Lechumanan, agar membantu menghadirkan kliennya ke jaksa.

    “Bahkan, yang lebih parah, Kapuspenkum Kejagung memelas pada kuasa hukum terpidana untuk mengantarkan kliennya agar dapat dieksekusi,” sebutnya.

    “Sebuah deklarasi kekalahan dan ketidakberdayaan yang sangat memalukan,” tambahnya.

    Ahmad menyindir keras sikap Kejaksaan yang menurutnya lebih berani menghadapi masyarakat kecil dibanding mengeksekusi terpidana berpengaruh.

    “Padahal, dengan kewenangannya, institusi kejaksaan bisa mengerahkan seluruh anggotanya untuk memburu Silfester Matutina. Jangan hanya gagah menghadapi kasus rakyat kecil,” katanya.

    Lebih lanjut, Ahmad mendesak agar Kejagung menindak pihak-pihak yang diduga menghalangi proses eksekusi.

    “Kejaksaan juga bisa memburu semua pihak yang menghalangi eksekusi dan memprosesnya secara hukum dengan pidana Obstruction of Justice, bukan malah membiarkan mereka bebas berkoar di media,” terangnya.

  • Pupus Sudah Harapan Garuda, Indonesia Gugur di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Usai Takluk 1-0 dari Irak

    Pupus Sudah Harapan Garuda, Indonesia Gugur di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Usai Takluk 1-0 dari Irak

    FAJAR.CO.ID, JEDDAH — Timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Irak pada laga Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 (WCQ) Zona Asia. Mimpi Garuda terbang ke Piala Dunia resmi pupus.

    Pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (12/10/2025) dini hari, menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda karena hasil ini memastikan mereka gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026.

    Kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk Indonesia, setelah sebelumnya juga kalah 2-3 dari Arab Saudi pada pertandingan perdana Grup B. Dengan hasil ini, Irak dan Arab Saudi sama-sama mengoleksi tiga poin dan menempati posisi teratas klasemen sementara. Sementara itu, Indonesia harus puas berada di dasar klasemen tanpa poin.

    Dalam laga kontra Irak, pelatih Patrick Kluivert menurunkan duet bek tengah Rizky Ridho dan Jay Idzes untuk menjaga pertahanan. Posisi penjaga gawang tetap dipercayakan kepada Maarten Paes.

    Di lini tengah, Kluivert mengandalkan Joey Pelupessy, Thom Haye, Ricky Kambuaya, dan Eliano Reijnders untuk mengatur aliran bola. Sementara itu, Mauro Zijlstra dipercaya menjadi ujung tombak serangan, dengan Ole Romeny yang kali ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.

    Dari kubu lawan, pelatih Irak Graham Arnold menerapkan formasi empat bek yang diisi oleh Hussein Ali, Younis Manaf, Zaid Tahseen, dan Merchas Doski. Kombinasi solid di lini belakang serta efektivitas serangan membuat Irak mampu mencuri tiga poin penting di awal fase ronde 4.

  • Dihadiri Habib Ja’far, ISNU Gelar Diskusi Panel Crowdfunding dan Peluncuran Aplikasi Cendekia+

    Dihadiri Habib Ja’far, ISNU Gelar Diskusi Panel Crowdfunding dan Peluncuran Aplikasi Cendekia+

    “Yang terakhir, crowdfunding-nya ISNU nantinya harus bisa berkolaborasi dengan Lembaga lain, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Misalnya, ISNU nanti menjadi pihak distributornya, karena memiliki program dan member yang sesuai dari crowdfunding yang dikelola,” terangnya.

    Sementara itu, M Ali Yusuf membeberkan, ISNU punya modal luar biasa. Bukan hanya lewat zakat, ada juga infak, sedekah, dan wakaf.

    Sebagai organisasi yang diisi para akademisi dan sarjana, dia meyakinkan pemahamannya sudah cukup tinggi dan memiliki anggota yang banyak, maka posisinya bisa berkolaborasi dengan BWI, atau badan lain sebagai pendistribusi.

    “Jadi, Ayo ISNU berkolaborasi dengan BWI,” tegas Ali Yusuf.

    Berkaca pada pernyataan Ketua Umum PP ISNU Prof Kamaruddin Amin yang sekaligus Ketua BWI bahwa ada Rp 181 T lebih potensi wakaf di Indonesia, tetapi ternyata baru 3,5 T yang baru terkelola. Ali Yusuf kemudian mengajak agar dengan kolaborasi ISNU bersama BWI bisa memaksimalkan pendistribusian wakaf ini.

    Narasumber lainnya, Fitriansyah Agus Setiawan CRFM dari BAZNAS pun menyebut ISNU yang memiliki SDM besar bisa dioptimalkan. Zakat, lanjut dia, ada Rp 327 Triliun potensinya. Namun, kali inibaru sekitar Rp 40 T zakat yang terkelola.

    “Sementara Baznas baru mengelola sekitar Rp 17 T, jadi masih ada potensi besar yang belum terkelola dan ini menjadi gerak Crowdfunding ISNU nanti agar melipatgandakan pengelolaan ini,” tuturnya.

    Narasumber terakhir, Chaidir Bamualim menegaskan bahwa Indonesia pernah diminta memimpin filantropi Islam dunia. Karena itu, melihat potensi filantropi ini, Chaedir pun menilai yang lebih penting dampaknya apa.

  • Posisi di Jakarta tapi Belum Dieksekusi Kejaksaan, Terpidana Silfester Kembali Jadi Sorotan Publik

    Posisi di Jakarta tapi Belum Dieksekusi Kejaksaan, Terpidana Silfester Kembali Jadi Sorotan Publik

    “Seingat saya sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Coba cek lagi nanti ke Kejari Selatan selaku eksekutornya, langkah-langkah apa yang diambil oleh yang bersangkutan,” kata mantan Kepala Kejari Jaksel itu.

    Sementara itu, Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Jan Samuel Maringka memberikan kritik pedas terkait berlarut-larutnya eksekusi terpidana Silfester Matutina.

    Dia menegaskan, alasan keberadaan Silfester Matutina kini masih dalam pencarian sangat tidak masuk akal. Sebab, Kejaksaan telah dilengkapi alat yang canggih untuk melacak pelaku pidana.

    “Saya inisiator bikin program Tangkap Buronan (Tabur) untuk 31 kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia agar tidak ada lagi tempat aman bagi pelaku pidana. Nah, berdasarkan pengalaman, dengan alat yang semakin mapan saya kira untuk mengeksekusi Silfester ini tidak sulit lewat dengan segala perangkat baru yang dimiliki Kejaksaan RI,” tutur Jan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Terpisah, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan, Silfester dituntut melanggar Pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana empat tahun penjara. Berdasarkan aturan, hitungan masa kedaluwarsa pemidaan Silfester baru sampai 2035.

    “Jadi ini belum kedaluwarsa pemidanaan. Kalau mau kedaluwarsa pemidanaan, berarti saudara Silfester baru bisa bebas secara pidana itu pada tahun 2035, bukan 2025 ini, karena masih sisa 10 tahun,” kata Gafur di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 11 Agustus 2025.

    Gafur melanjutkan, ada dua faktor yang bisa membebaskan terpidana dan kejaksaan tidak bisa mengeksekusi terpidana. Pertama, karena halangan administrasi. Sementara, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dipastikan tidak ada lagi halangan administrasi untuk mengeksekusi Silfester. (bs-sam/fajar)

  • Akibat Utang Luar Negeri, Brankas BI Menyusut RP33 Triliun Per September 2025

    Akibat Utang Luar Negeri, Brankas BI Menyusut RP33 Triliun Per September 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utang luar negeri membuat cadangan devisa menyusut. Mencapai US$148,7 miliar atau sekitar Rp2.461 triliun per akhir September 2025.

    Angka tersebut lebih rendah US$2 miliar atau Rp33 triliun. Jika dibandingkan pada akhir Agustus 2025 yang mencapai US$150,7 miliar.

    Itu dikonfirmasi Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Deny Prakoso. Dia mengatakan penurunan ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.

    Selain itu, dia mengatakan penyebabnya kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia dalam menghadapi izin pasar keuangan global yang tetap tinggi.

    Posisi cadangan devisa akhir September 2025 tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    ”Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini tetap kuat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ungkap Ramdan dalam keterangan resminya, Selasa (7/10/2025).

    Dia menambahkan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus.

    Hal ini sejalan dengan persepsi investor positif terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

    ”Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal,” ucapnya.