Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Perbaikan Ponpes Al Khoziny Dibiayai APBN? Herwin Sudikta: Ini Jelas Bermasalah Secara Etika dan Hukum Publik

    Perbaikan Ponpes Al Khoziny Dibiayai APBN? Herwin Sudikta: Ini Jelas Bermasalah Secara Etika dan Hukum Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik penggunaan anggaran negara untuk renovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang sebelumnya mengalami kerusakan, menuai kritik dari berbagai kalangan.

    Salah satunya datang dari pegiat media sosial, Herwin Sudikta.

    Herwin menilai kabar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai perbaikan lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang bersifat privat, tidak bisa dibenarkan secara etika maupun hukum publik.

    Dikatakan Herwin, sumber dana APBN berasal dari pajak rakyat dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk menanggung kesalahan pengelolaan pihak tertentu.

    “Kejadian di Ponpes Al Khoziny itu disebabkan kelalaian individu atau pihak pengelola, bukan bencana alam,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (12/10/2025).

    “Maka menggunakan APBN untuk perbaikannya jelas bermasalah secara etika dan hukum publik,” tambahnya.

    Ia mengatakan, jika kebijakan semacam itu dibiarkan, akan membuka celah penyalahgunaan dana publik.

    “Uang negara berasal dari pajak rakyat, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dan layanan dasar. Bukan untuk menutup konsekuensi dari kesalahan pengelolaan pribadi atau lembaga privat,” timpalnya.

    Herwin juga memperingatkan, logika semacam ini bisa menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola keuangan negara.

    “Kalau logikanya diteruskan, nanti setiap gedung swasta yang ambruk pun bisa minta dana APBN atas nama kepentingan sosial,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah kabar yang menyebut pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, akan dibiayai menggunakan dana APBN.

  • Adhie Massardi: Gibran Duri dalam Pemerintahan, Dirundung Kepalsuan

    Adhie Massardi: Gibran Duri dalam Pemerintahan, Dirundung Kepalsuan

    “Kita hormati putusan MKMK. Ini budaya hukum yang harus kita bangun,” ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X (9/11/2023).

    Meskipun demikian, Denny mengatakan publik tetap membuka ruang diskusi akademik yang bertanggung jawab, atas putusan MKMK tersebut.

    “Terkait Putusan 90, MKMK menyatakan ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman,” ucapnya.

    Untuk itu, kata Denny, dirinya mengusulkan agar Anwar Usman berbesar hati untuk mengundurkan diri, agar tidak terus membebani Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sementara terkait putusan 90 yang sudah final and binding, agar tidak terus terbebani sebagai putusan yang lahir dari pelanggaran etik, maka Denny mengusulkan MK menyidangkan permohonan atas UU Pemilu, terkait syarat umur.

    “Sehingga, kalaupun ada perubahan atas Putusan 90, dilakukan melalui Putusan MK sendiri,” Denny menuturkan.

    “Termasuk misalnya dengan mempertimbangkan dan memutus permohonan uji formil atas Putusan 90 yang saya dan Zainala Mochtar ajukan,” tukasnya.

    Tambahnya, pascakeluarnya putusan MKMK, harus tetap menjaga proses yang independen dan akuntabel.

    “Kami mengusulkan MK memutus dengan cepat, lebih baik lagi jika sebelum tanggal 13 November, batas akhir penetapan paslon Pilpres 2024,” imbuhnya.

    Dituturkan Denny, putusan tersebut perlu dilakukan MK. Sebagai bentuk penguatan legitimasi pendaftaran pasangan calon (Paslon) dan Pilpres 2024.

    “Putusan yang cepat itu diperlukan dilakukan MK, untuk menguatkan legitimasi Pendaftaran Paslon, dan Pilpres 2024 secara keseluruhan,” tandasnya.

  • Regulasi Pelatih Baru, PSM Makassar Diharuskan Tunjuk Pelatih Baru Saat Hadapi Dewa United

    Regulasi Pelatih Baru, PSM Makassar Diharuskan Tunjuk Pelatih Baru Saat Hadapi Dewa United

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Move on seperti jadi kata yang tepat untuk PSM Makassar agar segera bisa memperkenalkan pelatih barunya untuk musim Super League 2025/2026.

    Pasalnya, PSM sendiri diburu aturan regulasi soal pelatih usai mundurnya Bernardo Tavares.

    Setidaknya sejak pengunduran diri Bernardo Tavares, tim berjuluk Juku Eja ini punya waktu 30 hari untuk mencari pelatih baru.

    Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 19 Ayat 13 Regulasi Super league 2025/2026.

    Klub yang mengganti pelatih kepala wajib memberitahukan PSSI dan I.League secara tertulis paling lambat H+3 pengakhiran kontrak.

    “Klub juga wajib mendaftarkan pelatih kepala baru paling lambat 30 hari setelah menyampaikan surat pemberitahuan dan wajib memenuhi kualifikasi pelatih kepala sesuai Pasal 20 Regulasi ini,” bunyi Pasal 19 Ayat 13.

    Jika nantinya gagal menemukan pelatih dalam kurung waktu tersebut, maka denda bisa dijatuhkan.

    PSM bisa dijatuhi denda Rp100 juta hingga Rp200 juta jika mengabaikan regulasi.

    “Pelanggaran terhadap ayat (13) Pasal ini akan dikenakan denda sebesar Rp100 juta. Jika melebihi 30 hari kedua, klub tidak mendaftarkan pelatih kepala maka berlaku tambahan denda sebesar Rp200 juta dan terus berlaku kelipatan,” tertulis di Pasal 19 Ayat 14.

    Terkait hal ini, Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim memberikan penjelasan.

    Ia menyebut soal regulasi ini baru akan berlaku tepat 18 Oktober mendatang sehari sebelum laga PSM menghadapi Arema FC.

    Alasan regulasi ini berlaku di tanggal tersebut, karena pelatih interim yang ditunjuk Ahmad Amiruddin baru terhitung menjalankan tugasnya pada tanggal dan hari tersebut.

  • Regulasi Pelatih Baru, PSM Makassar Diharuskan Tunjuk Pelatih Baru Saat Hadapi Dewa United

    Regulasi Pelatih Baru, PSM Makassar Diharuskan Tunjuk Pelatih Baru Saat Hadapi Dewa United

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Move on seperti jadi kata yang tepat untuk PSM Makassar agar segera bisa memperkenalkan pelatih barunya untuk musim Super League 2025/2026.

    Pasalnya, PSM sendiri diburu aturan regulasi soal pelatih usai mundurnya Bernardo Tavares.

    Setidaknya sejak pengunduran diri Bernardo Tavares, tim berjuluk Juku Eja ini punya waktu 30 hari untuk mencari pelatih baru.

    Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 19 Ayat 13 Regulasi Super league 2025/2026.

    Klub yang mengganti pelatih kepala wajib memberitahukan PSSI dan I.League secara tertulis paling lambat H+3 pengakhiran kontrak.

    “Klub juga wajib mendaftarkan pelatih kepala baru paling lambat 30 hari setelah menyampaikan surat pemberitahuan dan wajib memenuhi kualifikasi pelatih kepala sesuai Pasal 20 Regulasi ini,” bunyi Pasal 19 Ayat 13.

    Jika nantinya gagal menemukan pelatih dalam kurung waktu tersebut, maka denda bisa dijatuhkan.

    PSM bisa dijatuhi denda Rp100 juta hingga Rp200 juta jika mengabaikan regulasi.

    “Pelanggaran terhadap ayat (13) Pasal ini akan dikenakan denda sebesar Rp100 juta. Jika melebihi 30 hari kedua, klub tidak mendaftarkan pelatih kepala maka berlaku tambahan denda sebesar Rp200 juta dan terus berlaku kelipatan,” tertulis di Pasal 19 Ayat 14.

    Terkait hal ini, Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim memberikan penjelasan.

    Ia menyebut soal regulasi ini baru akan berlaku tepat 18 Oktober mendatang sehari sebelum laga PSM menghadapi Arema FC.

    Alasan regulasi ini berlaku di tanggal tersebut, karena pelatih interim yang ditunjuk Ahmad Amiruddin baru terhitung menjalankan tugasnya pada tanggal dan hari tersebut.

  • Ketua Umum PWI Akhmad Munir Dianugerahi Lencana Kehormatan dari Gubernur Jatim

    Ketua Umum PWI Akhmad Munir Dianugerahi Lencana Kehormatan dari Gubernur Jatim

    Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menerima Lencana Kehormatan Provinsi Jawa Timur “Jer Basuki Mawa Beya” dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10/2025).

    Penghargaan bergengsi ini diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan prestasi luar biasa Akhmad Munir dalam memajukan dunia pers nasional, serta kontribusinya dalam pembangunan komunikasi publik dan penguatan nilai-nilai kebangsaan, khususnya di Jawa Timur.

    “Lencana Jer Basuki Mawa Beya merupakan penghormatan bagi tokoh yang telah memberi sumbangsih besar bagi Jawa Timur, baik dalam bidang sosial, budaya, maupun komunikasi publik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai Bapak Akhmad Munir sebagai figur pers nasional yang turut mengharumkan nama daerah,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mewakili Gubernur Jawa Timur.

    Dalam kesempatan itu, Akhmad Munir yang akrab disapa Cak Munir menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    “Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh insan pers Indonesia yang terus berjuang menjaga marwah jurnalistik yang profesional dan berintegritas. Jawa Timur selalu menjadi tanah yang subur bagi lahirnya jurnalis tangguh dan idealis,” ungkap Cak Munir.

    Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat pentingnya peran pers dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berdaya kritis.

  • Inisial J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina PSI Masih Misteri, Jokowi atau Jefri Geovanni?

    Inisial J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina PSI Masih Misteri, Jokowi atau Jefri Geovanni?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sosok inisial J yang ditunjuk jadi Ketua Dewan Pembina PSI hingga kini masih misteri. Sejumlah spekulasi mencuat.

    Loyalis Jokowi, yang tergabung dalam Barisan Rekonsiliasi Jokowi Prabowo Subianto, Tommy BR mengatakan PSI sengaja menggulirkan isu soal inisial J tersebut.

    “PSI ini pinter untuk memperkosa pikiran-pikiran pembenci yang otaknya terbatas,” tulis Tommy dikutip dari akun Threadsnya, Sabtu (11/10/2025).

    Pasalnya, kata Tommy, di PSI ada dua inisial J yang merupakan elit. Dia adalah Presiden ke-7 Jokowi dan tokoh PSI, Jefri Geovanni.

    “Tau di circle elit ada dua nama J, yakni Jokowi & Jefri Geovanni,” ucapnya.

    Menurut Tommy, kabar inisial J itu hanya gimik. Agar sorot media tak hanya fokus pada Jokowi.

    “Maka dimainkanlah gimmik itu untuk menjaga ritme pemberitaan media & melokalosir orang-orang yang terbatas otaknya, untuk berfikir J itu inisial Pak Jokowi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jeneral PSI Raja Juli Antoni PSI ini pinter untuk memperkosa pikiran-pikiran pembenci yang otaknya terbatas.

    Tau di circle elit ada dua nama J, yakni Jokowi & Jefri Geovanni maka dimainkanlah gimmik itu untuk menjaga ritme pemberitaan media & melokalosir orang-orang yang terbatas otaknya, untuk berfikir J itu inisial Pak Jokowi.

    Namun, Raja Juli tidak menyebut nama secara lengkap Ketua Dewan Pembina tersebut. Ia hanya menyebut inisial J.

    “Dewan Pembina, ketua, yang terhormat, Bapak J. Saya diperintahkan Mas Ketum, siapa nama J ini beliau yang menjelaskan,” kata Raja Juli Antoni di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

  • Mata Uang Kripto Arus Utama Anjlok, RGD Mining Luncurkan Kontrak Penambangan Awan XRP yang Gandakan Keuntungan

    Mata Uang Kripto Arus Utama Anjlok, RGD Mining Luncurkan Kontrak Penambangan Awan XRP yang Gandakan Keuntungan

    Fajar.co.id, Jakarta — Saat harga mata uang kripto arus utama anjlok, RDG Mining meluncurkan kontrak penambangan awan XRP satu hari baru, yang menggandakan keuntungan dalam 7 hari.

    Di tengah volatilitas pasar mata uang kripto, RDG Mining telah meluncurkan kontrak satu hari baru untuk memastikan imbal hasil tanpa gangguan bagi pengguna. Kontrak ini menjamin imbal hasil harian hingga 15% untuk semua pengguna, dengan beberapa kontrak baru menawarkan tanpa batas pembelian.

    Dengan model penambangan awan RDG Mining , aset-aset utama seperti XRP, Bitcoin, dan Ethereum tidak lagi sekadar kepemilikan pasif, melainkan diubah menjadi arus kas yang dihasilkan secara berkelanjutan. Pengguna cukup mengaktifkan kontrak melalui ponsel mereka, dan AI akan secara otomatis mengalokasikan daya komputasi.

    Apa itu RDG Mining?

    RDG Mining adalah platform penambangan awan global yang didirikan pada tahun 2019 dan berkantor pusat di Inggris. Dengan memanfaatkan sistem penjadwalan daya komputasi bertenaga AI miliknya, platform ini menyediakan layanan penambangan cerdas dan berbiaya rendah bagi pengguna untuk Bitcoin dan mata uang digital arus utama lainnya. Platform ini mendukung operasi seluler, menjangkau 175 negara, dan memiliki lebih dari 8,5 juta pengguna.

    Mengapa pengguna tingkat lanjut memilih RDG Mining?

    Bagi investor, signifikansi terbesar RDG Mining bukan terletak pada prediksi harga, melainkan pada penyederhanaan proses menghasilkan imbal hasil. Sebelumnya, pemegang mata uang kripto harus terus memantau kondisi pasar dan mengidentifikasi peluang jual beli. Kini, mereka cukup mengaktifkan cloud mining melalui ponsel dan menerima arus kas harian. Pendekatan ini mengubah investasi mata uang kripto dari “spekulasi yang menegangkan” menjadi “pendapatan pasif”, menurunkan hambatan masuk dan memungkinkan lebih banyak orang untuk mempertahankan pola pikir yang stabil di tengah pasar yang volatil.

  • Mata Uang Kripto Arus Utama Anjlok, RGD Mining Luncurkan Kontrak Penambangan Awan XRP yang Gandakan Keuntungan

    Mata Uang Kripto Arus Utama Anjlok, RGD Mining Luncurkan Kontrak Penambangan Awan XRP yang Gandakan Keuntungan

    Fajar.co.id, Jakarta — Saat harga mata uang kripto arus utama anjlok, RDG Mining meluncurkan kontrak penambangan awan XRP satu hari baru, yang menggandakan keuntungan dalam 7 hari.

    Di tengah volatilitas pasar mata uang kripto, RDG Mining telah meluncurkan kontrak satu hari baru untuk memastikan imbal hasil tanpa gangguan bagi pengguna. Kontrak ini menjamin imbal hasil harian hingga 15% untuk semua pengguna, dengan beberapa kontrak baru menawarkan tanpa batas pembelian.

    Dengan model penambangan awan RDG Mining , aset-aset utama seperti XRP, Bitcoin, dan Ethereum tidak lagi sekadar kepemilikan pasif, melainkan diubah menjadi arus kas yang dihasilkan secara berkelanjutan. Pengguna cukup mengaktifkan kontrak melalui ponsel mereka, dan AI akan secara otomatis mengalokasikan daya komputasi.

    Apa itu RDG Mining?

    RDG Mining adalah platform penambangan awan global yang didirikan pada tahun 2019 dan berkantor pusat di Inggris. Dengan memanfaatkan sistem penjadwalan daya komputasi bertenaga AI miliknya, platform ini menyediakan layanan penambangan cerdas dan berbiaya rendah bagi pengguna untuk Bitcoin dan mata uang digital arus utama lainnya. Platform ini mendukung operasi seluler, menjangkau 175 negara, dan memiliki lebih dari 8,5 juta pengguna.

    Mengapa pengguna tingkat lanjut memilih RDG Mining?

    Bagi investor, signifikansi terbesar RDG Mining bukan terletak pada prediksi harga, melainkan pada penyederhanaan proses menghasilkan imbal hasil. Sebelumnya, pemegang mata uang kripto harus terus memantau kondisi pasar dan mengidentifikasi peluang jual beli. Kini, mereka cukup mengaktifkan cloud mining melalui ponsel dan menerima arus kas harian. Pendekatan ini mengubah investasi mata uang kripto dari “spekulasi yang menegangkan” menjadi “pendapatan pasif”, menurunkan hambatan masuk dan memungkinkan lebih banyak orang untuk mempertahankan pola pikir yang stabil di tengah pasar yang volatil.

  • Program Donasi 1.000 Sehari Dedi Mulyadi Dikecam, Valentinus Resa: Negara Udah Pungut Pajak, Masih Minta Lagi?

    Program Donasi 1.000 Sehari Dedi Mulyadi Dikecam, Valentinus Resa: Negara Udah Pungut Pajak, Masih Minta Lagi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menuai banyak tanggapan dan kecaman.

    Salah satunya datang dari presenter Metro TV, Valentinus Resa, yang secara terbuka mengkritik kebijakan tersebut dalam salah satu program siaran televisi nasional.

    Dalam surat edaran bernomor 149/PMD.03.04/KESRA, yang diterbitkan pada 1 Oktober 2025, Dedi Mulyadi mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat Jawa Barat untuk berdonasi Rp1.000 per hari guna membantu sektor pendidikan dan kesehatan.

    Namun, Resa menilai kebijakan tersebut justru menunjukkan lemahnya peran negara dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat.

    “Negara kan sudah punya anggaran yang diambil dari pajak rakyat. Jadi kenapa urusan pendidikan dan kesehatan yang harusnya jadi tanggung jawab negara kok malah diserahkan lagi ke rakyat,” ujar Resa dalam tayangan Metro TV, dikutip Minggu (12/10/2025).

    Dengan gaya khasnya, Resa bahkan menyindir kebijakan itu dengan analogi yang menohok.

    “Ini ibarat kita pesen nasi goreng, udah bayar tapi kita disuruh bawa piring sendiri, telur sendiri, masak sendiri,” sebutnya.

    Dikatakan Resa, meski nominal Rp1.000 terdengar kecil, namun bagi sebagian masyarakat angka itu tetap berarti besar.

    “Selain itu seribu rupiah buat sebagian orang mungkin kedengarannya receh, tapi buat sebagian lainnya seribu itu gak kecil. Makanya wajar kalau banyak warga yang menolak imbauan itu,” katanya.

    Resa juga menyinggung kekhawatiran publik bahwa kebijakan yang disebut sukarela itu bisa saja berubah menjadi kewajiban di lapangan.

  • Dian Sandi PSI Minta Pendukung Jokowi Tidak Emosi soal Roy Suryo Cs: Cukup Senyumin Aja

    Dian Sandi PSI Minta Pendukung Jokowi Tidak Emosi soal Roy Suryo Cs: Cukup Senyumin Aja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, kembali bersuara terkait aksi Roy Suryo dan rombongan yang berkunjung ke makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Dian mengatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku keluarga sudah menyampaikan ucapan terima kasih.

    Karena itu, ia menilai tak perlu lagi ada perdebatan panjang mengenai konten yang dibuat Roy Suryo Cs dalam kunjungan ke makam tersebut.

    “Mas Wapres sudah sampaikan terima kasih, maka tidak ada lagi tanggapan yang lebih penting selain dari beliau sebagai pihak keluarga,” ujar Dian di X @DianSandiU, Minggu (12/10/2025).

    Kata Dian, masyarakat yang masih menyoroti kunjungan itu kemungkinan karena masih memegang kuat nilai-nilai adat dan budaya yang mensakralkan makam.

    “Jika ada yang masih marah-marah, barangkali karena selama ini masyarakat kita secara adat dan budaya sangat mensakralkan makam,” jelasnya.

    Dian juga menyebut, Gibran telah banyak belajar dari ayahnya, Presiden Jokowi, termasuk soal kesabaran menghadapi serangan politik.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” Dian menuturkan.

    “Mengelola hati dengan sangat tenang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sambung dia.

    Ia menegaskan, hal itu juga berlaku ketika Roy Suryo Cs membuat konten di makam kakek dan nenek Jokowi.

    “Termasuk ketika Roy Suryo Cs ngonten di makam almarhum kakek dan neneknya,” terangnya.

    Karena itu, Dian meminta seluruh kader PSI, relawan Jokowi, dan simpatisan Gibran untuk tidak terpancing emosi.