Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • LBH Pers soal Gugatan Rp200 Miliar Mentan Amran ke Tempo: Aneh dan Mengada-ada

    LBH Pers soal Gugatan Rp200 Miliar Mentan Amran ke Tempo: Aneh dan Mengada-ada

    Dewan Pers menerima keberatan dan membuat lima poin rekomendasi, empat untuk Tempo. Antara lain, mengubah judul, mengganti poster, memoderasi konten poster edisi 16 Mei 2025, dan meminta maaf.

    Menurut Mustafa, Tempo sudah melaksanakan seluruh rekomendasi itu sebelum tenggat yang dibuat Dewan Pers, yakni 2 x 24 jam. Tempo menerima dokumen PPR pada 18 Juni 2025 dan melaksanakan seluruh rekomendasi pada 19 Juni 2025.

    Tempo juga mengirimkan pemberitahuan dengan mencantumkan tautan perubahan judul poster di Instagram menjadi “Main Serap Gabah Rusak”.

    Karena itu Mustafa menyayangkan Amran yang ngotot mengguggat media ke pengadilan. Menurut Dewan Pers, berita Tempo merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dilindungi Undang-Undang Pers.

    “Apalagi, Kementerian Pertanian tak mengirimkan hak jawab terlebih dahulu kepada kami sebelum membuat pengaduan ke Dewan Pers,” kata Mustafa.

    Ia berharap hakim tak meneruskan sidang tersebut karena mencederai kebebasan pers. Menurut Mustafa, keberatan narasumber terhadap berita, sesuai UU Pers, diselesaikan dengan hak jawab dan hak koreksi.

    Karena itu, sesuai rekomendasi Dewan Pers, Tempo juga sudah melaksanakan keduanya, meski tak diminta Kementerian Pertanian. Dengan pelaksanaan rekomendasi Dewan Pers, Mustafa juga mempertanyakan perbuatan melawan hukum yang menjadi tuduhan pokok Amran Sulaiman bahwa Tempo tak melaksanakan rekomendasi Dewan Pers.

    “Karena itu gugatan ini cenderung bertujuan membungkam kebebasan pers yang menjadi syarat penting demokrasi,” ujar Mustafa.

  • Bank Mandiri Siap Optimalkan Dana Rp55 Triliun untuk Perkuat Akselerasi Ekonomi Nasional

    Bank Mandiri Siap Optimalkan Dana Rp55 Triliun untuk Perkuat Akselerasi Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bank Mandiri menyambut baik sekaligus mendukung penuh langkah Pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp55 triliun, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276 Tahun 2025.

    Penempatan dana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah bersama bank-bank Himbara untuk menjaga likuiditas perbankan tetap kuat, memperperat sinergi strategis dalam akselerasi pembiayaan sektor riil, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

    Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menyampaikan bahwa tambahan likuiditas tersebut memberi ruang lebih besar bagi perseroan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang mendukung agenda pembangunan nasional.

    “Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami semakin kuat untuk menopang sektor-sektor produktif yang meningkatkan daya saing ekspor dan memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujar Novita dalam keterangan resminya, Selasa (16/9).

    Bank Mandiri berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor strategis seperti perkebunan dan ketahanan pangan, hilirisasi SDA dan energi terbarukan, infrastruktur, layanan kesehatan, manufaktur, kawasan industri, serta UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Selain itu, Bank Mandiri secara bank only mencatat pencairan kredit untuk nasabah baru rata-rata Rp24,63 triliun dari total Rp45 triliun per bulan, yang menunjukkan tingginya minat pembiayaan dan potensi pertumbuhan sektor riil di tengah dukungan kebijakan Pemerintah.

  • Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya

    Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gatot Nurmantyo dianggap sosok lebih kuat mengisi kursi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Ketimbang tokoh lain dari militer.

    Itu diungkapkan Pengamat Politik Refly Harun. Melalui video yang diunggah di YouTube pribadinya.

    Menurutnya, Gatot layak mengisi kursi tersebut. Bahkan kandidat yang diperhitungkan.

    “Kalau Gatot Nurmantyo menjadi Menko Polkam bukan Menko Polhukam, rasanya layak sekali. Karena urusannya hanya soal politik dan keamanan,” kata Refly dikutip dari Selasa, (16/9/2025).

    “Gatot Nurmantyo itu kandidat yang sangat diperhitungkan,” tambahnya.

    Apalagi, kata dia, Gatot beruntung karena tidak terikat pada kekuatan politik lain. Berbeda dengan jenderal lainnya.

    “Gatot Nurmantyo adalah jenderal yang relatif independen dari kekuatan politik yang berseberangan dengan Gerindra, karena dia tidak gabung dengan kekuatan partai politik manapun. Seperti Moeldoko, seperti Andika Perkasa,” jelasnya.

    Ia mengatakan sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Kalaupun bukan dari militer, harus yang berwibawa.

    “Sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Atau paling tidak orang yang memiliki wibawa sendiri kendati dia sipil, seperti Mahfud MD dulu. Ada Purnomo Yus Giantoro, dan sebelumnya Jono Sudarsono,” ujarnya.

    “Berarti dia membawahi Kementerian Pertahanan, kemudian saya tidak tahu polisi di mana. Apakah urusan hukum, apakah urusan keamanan gitu ya. Kemudian bidang pertahanan dan berbagai macamnya,” sambungnya.

    Apalagi, kata dia, Gatot Nurmantyo adalah tokoh yang dipersepsi sebagai anti Jokowi. Mengingat ia bagian dari koalisi yang kerap mengkritik Jokowi.

  • Soal Keputusan KPU yang Kini Dibatalkan, Komisi Informasi Sulsel: Siapa Pun Calon Pemimpin Harus Siap Privasinya Terbuka

    Soal Keputusan KPU yang Kini Dibatalkan, Komisi Informasi Sulsel: Siapa Pun Calon Pemimpin Harus Siap Privasinya Terbuka

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan (Sulsel), Fauziah Erwin memberi respon terkait keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025

    Adapun untuk Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.

    Pembatalan keputusan ini dilakukan oleh KPU karena ramainya kritikan yang bermunculan.

    Meski sudah dianulir, Fauziah Erwin menyebut rencana awal KPU untuk mengeluarkan keputusan ini agar informasi pribadi termasuk Ijazah ditutup.

    Namun, ia menyebut permasalah ini seperti untuk Komisi Informasi Sulawesi Selatan menganggap KPU tidak sensitif

    “Yang jelas sebenarnya upaya KPU menutup ini informasi seluruh berkas Pencapresan dan wakilnya, kami di Komisi Informasi Sulawesi Selatan menganggapnya tidak sensitif dengan situasi masyarakat hari ini,” katanya saat dihubungi Fajar.co.id, Selasa (16/9/2025).

    “Karena masyarakat baru mengalami situasi yang riuh negara ini masih di tengah ketidakpastian, apakah masyarakat sudah akan dipenuhi Pemerintah atau tidak,” sebutnya.

    Terkait upaya dari KPU itu disebut juga urgensi juga belum maksimal karena pelaksaan Pemilu masih sangat lama.

    Mengingat situasi di masyarakat yang saat ini belum kondusif dan ditambah lagi dengan hadirnya keputusan ini.

    “Upaya yang dilakukan oleh KPU ini saya pikir, aspek sosiologis dan politisnya ini tidak sensitif. Apalagi urgensinya masih sangat lama,” paparnya.

  • Atasi Masalah Sampah di Bali, BRI Peduli Beri Pelatihan Diversifikasi dan Penguatan Mutu Produk Pupuk Kompos

    Atasi Masalah Sampah di Bali, BRI Peduli Beri Pelatihan Diversifikasi dan Penguatan Mutu Produk Pupuk Kompos

    Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, serta mendorong kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

    “Pelatihan ini bermanfaat untuk menjawab tantangan kelembagaan TPS3R, yaitu bagaimana mengubah paradigma dari sekadar unit pengelolaan sampah menjadi sentra inovasi berbasis ekonomi sirkular”, ungkapnya.

    Dhanny juga menambahkan, TPS3R Pudak Mesari memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk turunan dari kompos, seperti pupuk organik cair, pupuk granul, atau media tanam siap pakai yang memiliki pasar luas, baik untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, maupun urban farming.

    Selain itu, mutu kompos yang dihasilkan juga perlu diperkuat agar sesuai dengan standar kualitas, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga layak dipasarkan secara lebih profesional.

    “Ini adalah bentuk upaya nyata BRI dalam mengatasi persoalan sampah dan menjadi kolaborasi nyata BRI dengan berbagai pihak terkait, agar pengelolaan sampah dan diversifikasi produk pupuk kompos bisa membawa dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian desa,” imbuh Dhanny.

    Setelah pemaparan materi dari para narasumber dilakukan, para peserta juga langsung mengimplementasikan ke tempat produksi pupuk kompos, dimana peserta dapat melihat penerapan mesin-mesin tersebut dalam proses produksi.

    Peserta juga diberikan kesempatan untuk mengamati secara detail bagaimana mesin digunakan untuk mempercepat dan mempermudah proses pembuatan kompos yang efisien.

  • Dikritik Bahkan Dituding untuk Melindungi Pihak Tertentu, KPU Pilih Batalkan Keputusan 731 Tahun 2025

    Dikritik Bahkan Dituding untuk Melindungi Pihak Tertentu, KPU Pilih Batalkan Keputusan 731 Tahun 2025

    Ray menilai Keputusan 731 tak sejalan dengan prinsip demokratis, yakni mengedepankan transparansi, partisipasi, dan akuntabel. “Aturan ini sangat bertentangan dengan prinsip pemilu demokratis,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengatakan data setiap calon pejabat negara sebenarnya perlu dibuka ke publik demi mewujudkan transparansi.

    “Setiap calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, menteri, presiden, saya pikir itu sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang,” kata Dede ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

    Diketahui, Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Sekjen lembaga tersebut Novy Hasbhy Munnawar sebelumnya meneken Keputusan Nomor 731 pada 21 Agustus 2025.

    Keputusan itu mengatur tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang dikecualikan dibuka oleh KPU.

    Beberapa dokumen yang dikecualikan dibuka dalam lima tahun ke depan ialah fotokopi KTP, SKCK, surat keterangan kesehatan, hingga ijazah.

    Namun, dokumen bisa dibuka oleh KPU andai pihak terkait memberikan persetujuan dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

    Dede mengaku akan menanyakan alasan KPU ketika menerbitkan keputusan Nomor 731 yang akhirnya memunculkan kontroversi.

    “Nanti kami tanyakan, kenapa, argumentasinya apa? Kami baru tahu. Kalau enggak dikasih lihat, ya, kami enggak tahu,” ujar legislator fraksi Demokrat itu. (fajar)

  • Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemhan dan TNI Rp187,1 Triliun, Sjafrie Sjamsoeddin Ingin Pastikan Pertahanan Negara Kuat

    Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemhan dan TNI Rp187,1 Triliun, Sjafrie Sjamsoeddin Ingin Pastikan Pertahanan Negara Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan, menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, pada Selasa (16/9/2025).

    Pertemuan penting ini berfokus pada pembahasan dan persetujuan proposal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI untuk tahun anggaran 2026.

    Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI menyetujui proposal akhir anggaran Kemhan dan TNI dengan nilai total Rp187,1 triliun. Angka ini merupakan hasil konsensus yang akan diajukan ke Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan lebih lanjut.

    Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa anggaran ini akan dialokasikan secara cermat untuk beberapa prioritas utama, termasuk pembayaran gaji personel, pemeliharaan alutsista, serta modernisasi peralatan militer guna meningkatkan kesiapsiagaan operasional TNI di seluruh matra.

    Menhan Sjafrie menekankan bahwa alokasi anggaran ini sangat krusial untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di tengah dinamika situasi global yang tidak menentu. “Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima,” tegas Menhan.

    Ia menambahkan, anggaran ini akan dipergunakan untuk pembangunan kekuatan TNI dan kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu.

    Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam memastikan pertahanan negara tetap kuat dan adaptif.

  • Soal Putusan KPU, Palti Hutabarat: Hal Beginilah yang Bikin Publik Yakin Ijazah Gibran Bermasalah

    Soal Putusan KPU, Palti Hutabarat: Hal Beginilah yang Bikin Publik Yakin Ijazah Gibran Bermasalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Palti Hutabarat, ikut merespons keputusan KPU yang menetapkan dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan.

    Dikatakan Palti, keputusan tersebut justru memperkuat kecurigaan publik, khususnya terkait keaslian ijazah milik Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Hal-hal beginilah membuat publik jadi yakin Ijazah Gibran Rakabuming bermasalah,” ujar Palti di X @PaltiWest (16/9/2025).

    Ia pun merasa heran ketika publik ramai membicarakan keaslian ijazah keluarga Jokowi, tiba-tiba lahir aturan baru yang terkesan menjadi tameng.

    “Ngapain coba dibuat aturan supaya Ijazah Gibran tidak perlu dilihat publik. Aneh,” tandasnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan sejumlah dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan.

    Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan KPU FI Nomor 731 Tahun 2025 yang diteken Ketua KPU Affifuddin pada 21 Agustus 2025.

    Total ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, salah satunya ijazah.

    “Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikecualikan selama jangka waktu lima tahun,” tulis KPU dalam putusan tersebut, dikutip Senin (15/9/2025).

    Kecuali, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Dan, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

    KPU menjelaskan, dokumen persyaratan capres-cawapres seperti ijazah, surat tanda tamat belajar, maupun keterangan lain yang dilegalisasi sekolah atau program pendidikan, masuk kategori data pribadi.

  • Penampilan dan Performa Ciamik, Megawati Hangestri Curi Sorotan Media Turki

    Penampilan dan Performa Ciamik, Megawati Hangestri Curi Sorotan Media Turki

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemain voli asal Indonesia, Megawati Hangestri sudah mulai mendapatkan perhatian dari media Turki.

    Usai bergabung dengan tim Manisa BBSK, Megawati memang berhasil mencuri perhatian publik Turki khususnya pecinta voli.

    Terbukti ia mampu membawa tim barunya Manisa BBSK meraih gelar juara di ajang Pra-musim.

    Kini, media Turki memang telah menaruh perhatian lebih pada Megawati.

    Salah satu media olahraga terkemuka di sana, Voleybolunsesi, bahkan sempat memuat artikel berjudul “Megawati Hangestri Siap Tampil Perdana di Turki”.

    Dalam artikel media tersebut, mereka membahas terkait profil pemain asal Indonesia ini.

    Tak sampai disitu, performanya selama dua musim membela Daejeon JungKwanJang Red Soarks di liga voli Korea Selatan.

    Turki juga menyinggung hal yang lebih dalam, alasan di balik kedatangan Megawati ke Manisa BBSK.

    “Kini, ia (Megawati Hangestri) akan menjalani debut di Turki untuk pertama kalinya, memperkuat skuad Manisa BBSK demi memajukan prestasi tim,” tulis media Voleybolunsesi.

    Setelah gemilang di pramusim, tugas utama Megawati baru akan dimulai pada Oktober 2025, saat Liga Voli Turki 2025/2026 resmi bergulir.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Profil Andi Seto Asapa, Bos PT Timah yang Masuk Bursa Menpora

    Profil Andi Seto Asapa, Bos PT Timah yang Masuk Bursa Menpora

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nama Andi Seto Asapa disebut-sebut layak menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Siapa sebenarnya dia?

    Pria yang karib disapa Seto atau ASA itu bernama lengkap Andi Seto Gadhista Asapa. Lahir di Ujung Pandang (Makassar), Sulawesi Selatan.

    Ia dikenal sebagai politisi Gerindra dengan karir melejit. Bagaimana tidak, pria kelahiran 20 November 1983 itu di usianya saat ini telah menduduki jabatan strategis.

    Di partai yang diketuai Presiden Prabowo Subianto itu, Seto pernah menjabat Ketua Bidang Penanganan Perselisihan Sengketa Pemilu DPP Partai Gerindra. 

    Sekarang, ia masih menjadi pengurus partai. Mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Kepala Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

    Seto menempuh pendidikan dasarnya di Makassar. Lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

    Pendidikan magisternya ditempuh di Australia. Tepatnya di Monako University.

    Karir terbilang mentereng, ia terpilih menjadi Bupati Sinjai di 2018. Lalu menanggalkan jabatannya di 2023.

    Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Seto bertarung di Pemilihan Wali Kota Makassar. Tapi hanya finish di urutan kedua dalam pemungutan suara.

    Karirnya tak berhenti di situ, pada Mei 2025 ia ditunjuk sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Timah. melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) per 31 Maret 2024. Seto memiliki kekayaan RP35 miliar. Tepatnya Rp35.725.000.000.