Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Ketum PKB Muhaimin Iskandar: Sikap PKB Soal Pilkada Dipilih DPRD Sejak saat Pemerintahan Pak SBY

    Ketum PKB Muhaimin Iskandar: Sikap PKB Soal Pilkada Dipilih DPRD Sejak saat Pemerintahan Pak SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar kembali berbicara terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang santer dibahas saat ini.

    Dia menegaskan bahwa sikap PKB agar Kepala Daerah dipilih DPRD sudah ada sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangannya, Kamis, (1/1/2026).

    Cak Imin mengungkap alasannya yakni anggaran yang cukup mahal jika dilakukan secara langsung dan dianggap penuh kecurangan.

    “Alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral. Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” tuturnya.

    Menurutnya, Pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri.

    “Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. Bagaimana menurutmu sobat ?, ” tandasnya. 

    Diketahui, sejumlah partai ingin agar Pilkada melalui DPR seperti PKB, PAN, Gerindra dan Golkar.

    NasDem pun menyebut wacana itu tak melanggar konstitusi.

    Sementara PDI Perjuangan sangat menentang wacana ini. Begitu pun dengan Partai Demokrat.

    Sedangkan PKS belum memberikan sikap pasti soal wacana itu. Namun Politisi PKS, Mardani Ali Sera sempat bersuara soal pilkada Melali DPRD sebaiknya dilakukan pada kabupaten saja. Tapi untuk level wali kota tetap secara langsung. (Selfi/Fajar)

  • Cak Imin Ngaku PKB Setuju Pilkada Dipilih DPRD Sejak Era SBY: Biaya Mahal, Penuh Kecurangan, Aparat Tidak Netral

    Cak Imin Ngaku PKB Setuju Pilkada Dipilih DPRD Sejak Era SBY: Biaya Mahal, Penuh Kecurangan, Aparat Tidak Netral

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku sikap partainya mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih DPRD bukan hal baru.Sikap itu, kata dia, sudah sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” kata Cak Imin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (1/1/2026).

    Dia mengungkapkan sejumlah alasan. Utamanya biaya mahal hingga aprat tak netral.

    “Alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,” terangnya.

    Namun Undang-Undang (UU) itu, kata Cak Imin, dibatalkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). “Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” ucapnya.

    Menurut Cak Imin, Pilkada tak menghasilkan kepala daerah yang mandiri dan kuat.

    “Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,” ucapnya. “Bagaimana menurutmu sobat?” tambahnya.(Arya/Fajar)

  • Cak Imin Lempar Wacana Pilkada melalui DPRD, Kolom Komentar Malah Hujan Kritikan

    Cak Imin Lempar Wacana Pilkada melalui DPRD, Kolom Komentar Malah Hujan Kritikan

    Pernyataan Cak Imin itu tentu saja mendapat banyak respons dari masyarakat di media sosial. Sayangnya, sikap PKB terkait wacana pilkada melalui DPRD tidak mendapat respons positif dari masyarakat. Mayoritas respons masyarakat di kolom komentarnya bahkan menunjukkan ketidaksetujuan atas wacana itu. Kendati ada juga sedikit yang memberikan dukungan.

    “Saya kira ada bbrp hal penting yg perlu menjadi reintropeksi, klu kemudian pilkada dipilih DPRD apakah itu bkn bagian dr pengingkaran agenda reformasi 98. Dan bila itu terjadi maka kita mengalami kemunduran berdemokrasi. Klu hanya biaya mahal, itu krn mekanisme yg perlu diperkuat,” timpal Abhieb Syah.

    “Menurut ane, ente punya partai berkewajiban mengedukasi politik kepada kader dan masyarakat utk tdk main politik uang. Jgn ulangi pilkada lewat DPRD di zaman orba, banyak mudaratnya, uang hanya beredar di elit. Ngaku!!,” kata CapitalisGanMarc.

    *Menurut saya: parpol-lah yg harusnya bubar. Rakyat biar milih sendiri pemimpinnya tanpa parpol,” kata netizen lainnya, Miftakhur Risal.

    “Kalau Pingin Gak Ada Kecurangan Di Undi Saja Di Samping Biayanya Sedikit Di Jamin Gak Ada Kecurangan, Sebab Kalau Di Pilih Legislatif Bisa Jadi Kecurangannya Ada Di Balik Tangan 😂,” kata Wisnu.

    “Harus nya dipilih langsung oleh rakyat tanpa ada embel2 parpol, perbanyak calon yang maju independen tanpa embel2 parpol, karena selama ini parpol itu sendiri lah yang menyebabkan kepala daerah yang tidak kuat dan mandiri.,” sebut Dyllan Ardiansyah.

    “Setuju Gus Ketum, sbg Politisi di ‘kampung’ sy merasakan dinamikanya, mending kita pilih secara demokratis melalui dprd, dg tetap menjaga keterbukaan dan partisipasi publik,” kata Levi Firmansyah. (fajar)

  • Optimis Menyambut Tahun 2026, Direktur Utama BRI Tegaskan Keyakinan pada Transformasi dan Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang

    Optimis Menyambut Tahun 2026, Direktur Utama BRI Tegaskan Keyakinan pada Transformasi dan Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang

    Hery menjelaskan, transformasi tersebut akan berfokus pada sisi funding (pendanaan), dengan memperbaiki struktur pendanaan dengan meningkatkan rasio dana murah sehingga dapat menekan cost of fund. “Di sisi penyaluran kredit dan pinjaman, kami terus memperbaiki segmen mikro, konsumen, usaha kecil dan menengah, serta komersial. BRI juga bertransformasi pada sisi operasional yang  berfokus pada pembenahan dan peningkatan kualitas layanan,” imbuhnya.

    Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, BRI terus memperbaiki kualitas data dan sistem, memperbarui sistem manajemen talenta, serta menguatkan performa manajemen, termasuk dengan sistem reward (penghargaan).

    Yang terbaru, pada Selasa (16/12) perseroan melakukan peluncuran Corporate Rebranding yang merupakan bagian integral dari agenda transformasi menyeluruh untuk memastikan relevansi dan daya saing jangka panjang di tengah perubahan lanskap industri keuangan.

    “Melalui Corporate Rebranding, BRI menegaskan posisi sebagai bank universal yang tetap berakar kuat pada UMKM dan DNA ekonomi kerakyatan, sekaligus adaptif terhadap akselerasi digital, dinamika kebutuhan nasabah, dan tuntutan tata kelola berkelanjutan. Rebranding ini tidak sekadar pembaruan identitas visual, tetapi mencerminkan perubahan cara berpikir, cara bekerja, serta cara BRI menghadirkan nilai bagi nasabah, investor, pelaku UMKM, dan perekonomian nasional secara lebih relevan dan inklusif,” pungkas Hery. (fajar)

  • Mensos Wajibkan Influencer Pengumpul Donasi Bencana Melapor untuk Diaudit, yang Jadi Tersangka Korupsi Justru Kadis Sosial

    Mensos Wajibkan Influencer Pengumpul Donasi Bencana Melapor untuk Diaudit, yang Jadi Tersangka Korupsi Justru Kadis Sosial

    Fajar.co.id, Samosir — Pernyataan Mensos beberapa waktu lalu saat meminta influencer yang kumpulkan donasi wajib melapor untuk diaudit kembali jadi sorotan

    Itu setelah salah seorang Kepala Dinas (kadis) sosial diduga korupsi dana bantuan bencana.

    Adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, berinisial FAK, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan korban bencana Rp1,5 miliar.

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir mengungkap modus dugaan korupsi tersebut.

    Kajari Kabupaten Samosir, Satria Irawan, mengatakan Kementerian Sosial awalnya menggelontorkan dana Rp 1.515.000.000 untuk dibagikan kepada 303 keluarga korban bencana banjir bandang di Samosir pada 2024. Seharusnya, menurut dia, setiap keluarga mendapat bantuan senilai Rp 5 juta.

    “Bahwa pada tahun 2024, 303 kepala keluarga yang terkena dampak banjir di tiga desa di Kecamatan Harian, Samosir, menerima bantuan uang sebesar Rp 5.000.000 per KK dari Kementerian Sosial Republik Indonesia,” kata Satria, pada Senin (29/12/2025) lalu.

    Dia mengatakan FAK selaku pengawas dan pemantau program bantuan tersebut diduga mengubah cara penyaluran dana menjadi bentuk barang. FAK diduga menunjuk BUMDes-MA Marsada Tahi selaku penyedia barang yang akan disalurkan kepada korban.

    “Tanpa seizin dari dari pihak Kementerian Sosial. Inisiatif dari tersangka menunjuk BUMDes karena tersangka sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemerintah Masyarakat Desa,” bebernya.

    Dia mengatakan FAK selaku pengawas dan pemantau program bantuan tersebut diduga mengubah cara penyaluran dana menjadi bentuk barang. FAK diduga menunjuk BUMDes-MA Marsada Tahi selaku penyedia barang yang akan disalurkan kepada korban.

  • Eks Waketum Projo Buka-bukaan Ungkap Pengaruh Slank Menangkan Jokowi di Pilpres 2014, Sekarang Rilis Lagu Republik Fufufafa

    Eks Waketum Projo Buka-bukaan Ungkap Pengaruh Slank Menangkan Jokowi di Pilpres 2014, Sekarang Rilis Lagu Republik Fufufafa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Projo 2014-2019, Budianto Tarigan buka-bukaan terkait pengaruh Slank dalam karir politik Presiden ke-7 Jokowi. Terutama saat Pemiilhan Presiden (Pilpres) 2014.

    Budi mengatakan, Slank dikenal dngan lagu yang sarat pesan moral dan etika. Terutama dalam kritik sosial.

    Pada Pilpres 2014, Jokowi bertarung melawan Prabowo Subianto. Di situ, Slank jadi mesin politik Jokowi.

    “Slank ini salah satu mesin politik Jokowi loh. Saya di Projo dulu, waktu awal di 2014, bagaimana kita cari kekuatan untuk kemenangan Jokowi,” kata Budi dikutup dari YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (1/1/2026).

    Terutama, kata dia, saat konser salam dua jari yang dihelat di Stadion Gelora Bung Karno. Massa datang Jawa Barat, Banten, dan sebagaian Jawa Tengah.

    “Puncaknya waktu itu, saat kita bikin konser salam dua jari. Pak Jokowi datang, pidato, di situlah mungkin dia mulai PD, bahwa dia punya banyak pendukung Pidato, ribuan manusia kan,” tuturnya.

    Namun kini, sikap Slank sudah berbeda. Kata Budi, Slank dan Slanker yang semulanya jadi mesin politik Jokowi, kini berubah haluan.

    “Mungkin mereka juga sadar lama. Mungkin lagu ini muncul ke publik baru-baru ini. Tapi Slanker itu bukan baru sadar, udah lama sebenarnya,” terangnya.

    Dia menyebut perubahan sikap Slank bukan karena persoalan uang atau jabatan. Tapi memang karena kesadaran.

    “Mereka juga buka enggak dapat apa-apa. Mereka juga orang kaya kok, mamu semua kok. Enggak harus dapat jabatan atau tidak, baru bikin lagu seperti ini,” teranfnya.

  • Pratikno Diam-diam Temui Jokowi di Solo, Rizal Fadillah Curiga Ada Agenda Tersembunyi

    Pratikno Diam-diam Temui Jokowi di Solo, Rizal Fadillah Curiga Ada Agenda Tersembunyi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kunjungan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ke kediaman Presiden ke-7 RI, Jokowi di Solo, Jawa Tengah, menuai sorotan.

    Pertemuan yang berlangsung tertutup hampir satu jam itu memicu beragam spekulasi, terutama di tengah kembali menguatnya isu ijazah palsu Jokowi.

    Rizal Fadillah mengatakan, pertemuan tersebut sarat makna politis. Ia menyinggung kedatangan Pratikno yang disebut berlangsung secara tertutup dan menghindari media.

    “Secara tergesa-gesa dan menghindari media Pratikno datang ke Solo menemui Jokowi. Datang inisiatif sendiri atau dipanggil tidaklah penting,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Kamis (1/1/2026).

    Dijelaskan Rizal, yang paling mencolok dari pertemuan tersebut adalah relasi keduanya yang dinilainya sudah lama terbangun.

    “Yang terbaca terang adalah bahwa keduanya memang berkolaborasi bahkan berkonspirasi,” sebutnya.

    Rizal menuturkan, pertemuan itu justru semakin menguatkan dugaan keterlibatan Pratikno dalam pusaran isu ijazah Jokowi yang kembali mencuat.

    “Pertemuan kemarin itu bukti bahwa akhirnya Pratikno muncul dan segera terseret ke pusat isu ijazah palsu. Sudah lama rakyat mencurigai akan peran besar dirinya,” lanjutnya.

    Ia juga menyinggung sikap Pratikno ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatannya dalam polemik tersebut.

    “Saat ditanyakan padanya mengenai dugaan keterlibatan, termasuk kemungkinan sebagai disainer, ia minta agar tanyakan kepada instusi,” ucap Rizal.

    Namun, Rizal mengkritik respons Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dinilainya tidak terbuka dalam menjelaskan polemik ijazah Jokowi.

  • Gaji Dosen di Bawah UMR, P2G: Ajak Serukan Kesejahteraan Bersama

    Gaji Dosen di Bawah UMR, P2G: Ajak Serukan Kesejahteraan Bersama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri bersuara persoalan gaji dosen.

    Ini berkaitan dengan munculnya kabar sampai saat ini masih ada gaji dosen yang dibawah UMR.

    Karena itu, lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Iman Zanatul Haeri bersuara lantang

    Ia memberikan dukungan penuhnya untuk mendukung kesejahteraan para dosen.

    Tidak hanya untuk dosen, melainkan tenaga pendidik lainnya termasuk para guru.

    “Mari sama-sama dukung kesejahteraan dosen. Guru dan Dosen,” tulisnya dikutip Kamis (1/1/2025).

    Sebelumnya, Serikat Pekerja Kampus dan sejumlah dosen menggugat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Para dosen meminta agar gaji pokok dosen setara dengan upah minimum regional (UMR).

    Merespons gugatan ini, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, isu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk dosen saat ini menjadi isu strategis dalam proses revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

    Revisi UU Sisdiknas ini termasuk kodifikasi UU Guru dan Dosen.

    “Dalam draf RUU Sisdiknas yang masih pada tahap penyusunan, ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya,” kata Hetifah dalam keterangannya.

    “Dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Anies Baswedan: Orang Baik itu Bernama Jokowi

    Anies Baswedan: Orang Baik itu Bernama Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Barisan pendukung Anies Baswedan kerap diidentikkan berseberangan dengan loyalis Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya hal itu tampak dari interaksi di media sosial.

    Namun jangan lupa, kedua tokoh politik yang memiliki fans fanatik ini pernah bersatu untuk memperebutkan kekuasaan. Tepatnya pada Pemilu 2014.

    Anies Baswedan ditunjuk menjadi juru bicara tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.

    Anies menyatakan menerima tawaran masuk dalam tim pemenangan Jokowi-JK diiringi dengan tekad mendukung orang baik di pemerintahan.

    “Saya mengiyakan undangan tersebut sebagai sebuah ikhtiar turun tangan ikut mendorong orang baik mengelola pemerintahan,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

    Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar itu mengatakan, Jokowi-JK adalah kombinasi pasangan baru-senior yang lebih berpotensi menghadirkan kebaruan dan terobosan.

    Suasana kebaruan inilah yang diperlukan oleh Indonesia setelah 15 tahun lebih menapaki masa reformasi berjalan.

    “Bahwa masih banyak orang Indonesia yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Saudara datang kesini karena panggilan hati, karena tahu Indonesia harus diurus oleh orang baik, orang terpercaya. Dan kita akan sama-sama perjuangkan, memastikan bahwa orang baik itu yang bernama Jokowi dan JK bisa mendapatkan kemenangan,” tegas Anies lantang dalam orasi politiknya pada 14 Juni 2014.

    Anies kala itu memandang Jokowi adalah sosok yang berkarya bukan beriklan. Jokowi menunjukkan telah berbuat untuk Indonesia. (Pram/fajar)

  • Megawati dan SBY Terseret Isu Ijazah Jokowi, PDIP Ngamuk

    Megawati dan SBY Terseret Isu Ijazah Jokowi, PDIP Ngamuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus ijazah Jokowi melebar kemana-mana. Dua presiden RI sebelumnya Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan ikut terkena getahnya.

    Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri ikut diseret-seret dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas komentar politikus Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa terganggu karena dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi dan dianggap berkolaborasi dengan Megawati.

    “Itu kan upaya orang yang merasa tersudut soal ijazah palsu untuk mengalihkan isu, agar seolah-olah dizalimi secara politik. Padahal sangat jelas kelompok dan orang yang meributkan soal ijazah itu adalah kelompok dan orang yang berseberangan dengan yang dituduh memakai ijazah palsu sejak pemilu 2014,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

    Lebih lanjut, Deddy menilai isu ijazah bukanlah persoalan politik, melainkan ranah hukum dan etika. Karena itu, ia menganggap wajar jika Partai Demokrat memilih menempuh jalur hukum terkait tudingan tersebut.

    Di sisi lain, Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa terganggu dan tak terima namanya dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi.

    “Saya bertemu Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini,” ujar Andi Arief dalam keterangan video.