Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Pegawai SPBU Swasta Mulai Dirumahkan Karena BBM Langka, Akibat Aturan Impor Satu Pintu?

    Pegawai SPBU Swasta Mulai Dirumahkan Karena BBM Langka, Akibat Aturan Impor Satu Pintu?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta mulai merumahkan karyawannya. Akibat dari kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Salah satu perusahaan yang mulai merumahkan karyawannya adalah Shell. Perusahaan asal Inggris itu mengonfirmasi pihaknya melakukan penyesuaian operasional.

    Itu diungkapkan President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian. Ia mengatakan itu dilakukan selama BBM jenis bensin tidak tersedia.

    “Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap,” kata Inggris.

    Penyesuaian yang ia maksud, bukan hanya merumahkan karyawan. Tapi juga penyesuaian jam kerja dan hari kerja.

    Saat ini, ia mengatakan Shell masih melayani dengan produk Shell V-Power Diesel. Serta Shell Recharge, bengkel, Shell Select, dan pelumas Shell.

    Sementara untuk produk lainnya. Seperti Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU.

    “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan produk BBM jenis bensin dapat tersedia kembali,” ujar Ingrid.

    Kelangkaan tersebut, kata dia berlangsung sejak Agustus 2025. Sejak pemerintah menyatakan SPBU swasta tak dapat kuota impor BBM tambahan.

    Diketahui, pemerintah telah memberlakukan impor BBM satu pintu.
    Semuanya mesti melalui Pertamina.

    Sebelumnya, SPBU Swasta seperti Shell, BP, dan Vivo bisa mengimpor langsung BBM dari Kementerian ESDM dan Bea Cukai.

  • Massa Bakal Geruduk Kejagung Tuntut Penangkapan Terpidana Silfester Matutina

    Massa Bakal Geruduk Kejagung Tuntut Penangkapan Terpidana Silfester Matutina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana aksi kembali digelar di depan kantor Kejaksaan Agung RI, Jumat (19/9/2025) besok.

    Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, massa mendesak agar pendukung setia mantan Presiden Jokowi, Silfester Matutina, segera ditangkap.

    Dalam seruan aksi yang beredar, massa menegaskan akan memulai aksi pada pukul 13.30 WIB usai salat Jumat. Titik kumpul ditetapkan di pintu belakang Kejagung.

    Seruan itu dikemas dengan tuntutan tegas, ‘Tangkap Silfester Matutina, atau copot Jaksa Agung ST Burhanudin.

    Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, yang turut ambil bagian dalam aksi tersebut menyebut bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi terpidana yang hingga kini disebut belum dieksekusi aparat.

    “Negara tidak boleh kalah terpidana Silfester Matutina,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Kamis (18/9/2025).

    Dalam undangan aksi yang diterima, salah satu seruan aksi menyertakan tagar #TangkapSilfesterMatutina dan #AtauCopotJaksaAgung.

    Adapun beberapa poin tuntutan massa di antaranya:

    Menangkap Silfester Matutina, atau mencopot Jaksa Agung ST Burhanudin.

    Menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi terpidana.

    Mendesak Kejagung segera menetapkan status buron terhadap Silfester Matutina.

    Menyuarakan kekecewaan publik karena Silfester belum ditangkap hingga kini.

    Mendesak agar Silfester tetap diburu meski harus bersembunyi sampai ke Solo.

    Rencana aksi ini sontak menarik perhatian publik, mengingat nama Silfester Matutina selalu dianggap kebal hukum karena nyaris tidak tersentuh.

    Sebelumnya, nama Silfester Matutina kembali mencuat ke permukaan publik, usai pernyataannya yang menuding Partai Demokrat berada di balik isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Namun, di balik tudingan panas tersebut, terkuak kembali rekam jejak hukum Silfester.

    Ia ternyata pernah dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun 6 bulan karena terbukti menyebarkan informasi bohong yang mencemarkan nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan keluarganya.

  • Paviliun Indonesia di CAEXPO 2025 Hadirkan AI, Sawit Berkelanjutan, dan UMKM Go Global

    Paviliun Indonesia di CAEXPO 2025 Hadirkan AI, Sawit Berkelanjutan, dan UMKM Go Global

    Di Hall B1, Paviliun AI yang dikelola Mastel menampilkan solusi digital untuk smart farming, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan. Kehadiran paviliun ini memperkuat kerja sama teknologi Indonesia–Tiongkok sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor digital.

    Provinsi Kalimantan Selatan juga hadir di Paviliun City of Charm Hall B2 dengan menonjolkan pesona alam, kuliner khas, serta peluang investasi di bidang pertambangan dan perkebunan. “Partisipasi ini diharapkan menjadi langkah untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dalam bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama strategis dengan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat ASEAN, khususnya di Provinsi Guangxi,” kata Gubernur Kalsel Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan Ahmad Bagiawan.

    Ia menambahkan, Kalimantan Selatan dan Guangxi memiliki banyak kesamaan dalam sektor sumber daya alam, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

    Acara semakin semarak dengan penampilan karya fashion desainer muda Yoseph Kurnia bersama model Jember Fashion Carnaval yang menarik perhatian pengunjung.

    Selain pameran, delegasi Indonesia juga menggelar forum bisnis, antara lain Business Talk with Government of South Kalimantan Province, penandatanganan MoU Johnlin Agro Raya–Yonghong Group di sektor sawit berkelanjutan, Forum Dialogue of Plantation Fund Management Agency yang membahas hilirisasi sawit dan energi hijau, serta Business Matching UMKM yang ditargetkan menghasilkan transaksi Rp100 miliar.

    Wakil Dubes RI untuk China, Parulian Silalahi, menegaskan partisipasi Indonesia di CAEXPO–CABIS 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat rantai pasok global, mendorong ekspor UMKM, dan menarik investasi berkelanjutan. “Partisipasi Indonesia di CAEXPO–CABIS 2025 bukan sekadar mempromosikan produk, tapi memperkuat kemitraan strategis dengan Tiongkok dan ASEAN,” ujarnya.

  • Rukan Euroasia PIK2: Investasi Cerdas di Pusat Pertumbuhan Baru Jakarta

    Rukan Euroasia PIK2: Investasi Cerdas di Pusat Pertumbuhan Baru Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah perkembangan pesat kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Rukan Euroasia hadir bukan hanya sebagai ruang usaha, tetapi juga aset investasi jangka panjang yang menjanjikan.

    Dengan desain tematik internasional, lokasi strategis, hingga skema kepemilikan yang memudahkan, kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat bisnis paling prospektif di Jakarta Utara.

    Setiap unit rukan dirancang terinspirasi dari delapan kota dan negara dunia: Paris, Spanyol, London, Jerman, Praha, Korea, China, dan Jepang. Beberapa bahkan memiliki dua fasad berbeda, yakni Asia di satu sisi, Eropa di sisi lain, yang membuat nilai jualnya semakin tinggi.

    Bukan hanya indah dipandang, fasad ini juga menjadi daya tarik konsumen sekaligus memperkuat citra merek tenant yang beroperasi di dalamnya.

    Konsep rukan 2 muka semakin menambah potensi. Sisi boulevard menawarkan visibilitas maksimal bagi arus kendaraan, sementara sisi pedestrian walk berkanopi transparan menciptakan pengalaman seperti lifestyle mall terbuka.

    Koridor panjang yang nyaman untuk berjalan, lengkap dengan spot foto instagramable dan area bersantai keluarga, membuat kawasan ini memiliki daya tarik komersial sekaligus rekreasi.

    Lebih penting lagi, Rukan Euroasia berdiri di lingkungan yang sudah hidup. Kawasan sekitar dipenuhi landmark penting seperti Osaka Hotel, RS Hermina, apartemen modern, hingga Taman Doa Our Lady of Akita. Hadir pula Nusantara International Convention Exhibition (NICE) yang diproyeksikan sebagai magnet baru event internasional.

  • Didukung Fundamental Kuat dan Berbagai Katalis Positif, Investor Global Naikkan Target Price BBRI

    Didukung Fundamental Kuat dan Berbagai Katalis Positif, Investor Global Naikkan Target Price BBRI

    Hingga akhir Kuartal II 2025, total kredit yang berhasil disalurkan BRI mencapai Rp1.363,3 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar yaitu 84,4% atau sekitar Rp1.150 triliun tersalurkan ke segmen UMKM. Angka ini menegaskan posisi BRI sebagai market leader dalam pembiayaan UMKM, sekaligus memperkuat kontribusi nyata BRI terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan penempatan dana Pemerintah sebesar Rp55 triliun yang telah diterima merupakan bentuk kepercayaan negara kepada BRI. “Dana ini tidak hanya memperkuat likuiditas kami, tetapi juga memperbesar ruang bagi BRI untuk mempercepat ekspansi kredit, khususnya ke segmen UMKM dan program program prioritas pemerintah”, jelas Hery.

    “Kami optimis penempatan ini akan menciptakan multiplier effect yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Hery.

    Hery juga menegaskan bahwa BRI akan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). “Kami berkomitmen memastikan setiap rupiah dari dana ini disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan nilai tambah nyata, baik bagi nasabah, pelaku UMKM, maupun perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.

    Dengan dukungan kebijakan Pemerintah, kepercayaan investor global, dan fundamental kinerja yang solid, BRI optimistis dapat terus melanjutkan perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mempertegas posisinya sebagai bank dengan fokus terbesar pada pemberdayaan UMKM di Indonesia.

  • Kursi Menteri BUMN Kosong, Herwin Sudikta: Mending Bubarkan, Hemat Anggaran

    Kursi Menteri BUMN Kosong, Herwin Sudikta: Mending Bubarkan, Hemat Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kursi Menteri BUMN masih kosong usai Erick Thohir resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Di tengah kekosongan itu, mencuat wacana bahwa Kementerian BUMN akan dilebur ke Danantara.

    Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, ikut menanggapi isu tersebut dengan nada blak-blakan.

    “Kalau urusan bisnis sudah dipegang holding, KemenBUMN akhirnya lebih mirip biro jasa tanda tangan,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (20/9/2025).

    Dikatakan Herwin, peleburan kementerian tersebut justru bisa menjadi langkah efisiensi nyata bagi negara.

    “Lebih baik dilebur, toh negara bisa hemat gaji menteri, wamen, staf, plus biaya gengsi,” cetusnya.

    Menurutnya, jargon efisiensi selama ini hanya sebatas kata-kata tanpa tindakan.

    Padahal, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memangkas institusi yang dianggap tak efektif.

    “Efisiensi harusnya bukan sekadar jargon, tapi keberanian memangkas institusi yang kerjaannya cuma basa-basi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Erick Thohir dilantik jadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Pelantikan berlangsung Rabu, 17 September 2025 sore.

    Pelantikan itu meninggalkan tanda tanya. Apakah Menteri BUMN kosong?

    Pertanyaan tersebut makin relevan di tengah hadirnya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Pertanyaan itu dijawab Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Ia mengatakan pemerintah masih mencari sosok yang tepat mengisi posisi Menteri BUMN.

    “Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk, karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9).

  • Rocky Gerung Kritik Keras Reshuffle Kabinet ke-3 Presiden Prabowo: Buruk!

    Rocky Gerung Kritik Keras Reshuffle Kabinet ke-3 Presiden Prabowo: Buruk!

    Letjen TNI (Pur) Djamari Chaniago dilantik jadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan

    Erick Thohir dilantik jadi Menteri Pemuda dan Olahraga

    Muhammad Qodari Kepala Staf Kepresidenan

    Angga Raka Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO)

    Afriansyah Noor dilantik jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

    Rohmat Marzuki dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan

    Farida Faricha dilantik menjadi Wakil Menteri Koperasi

    Nanik Sudayanti dilantik menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional

    Sonny Sanjaya dilantik menjadi Wakil Ketua Badan Gizi Nasional

    Sara Sadiqa dilantik menjadi Kepala LKPP

    Diketahui, Prabowo melakukan reshuffle pertama pada Februari 2025. Prabowo pertama kali merombak kabinet pada 19 Februari 2025. Saat itu Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto.

    Pada September 2025, Prabowo melakukan dua kali reshuffle.

    Pada 8 September 2025, Prabowo mengganti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo

    Kemudian melantik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

  • Golkar Bongkar Struktur, Puluhan Posisi Strategis Diganti

    Golkar Bongkar Struktur, Puluhan Posisi Strategis Diganti

    Munafri menyebut, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi organisasi jelang agenda politik ke depan.

    Ia memaparkan, tiga inti acara yang digelar malam itu meliputi. Pertama, Penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan kepada para ketua Partai Golkar tingkat kecamatan.

    Kedua, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) pengurus DPD Golkar Makassar karena adanya kekosongan jabatan. Dan ketiga, Rencana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Kota Makassar.

    “Ada beberapa pengurus yang mengundurkan diri dan ada yang meninggal dunia. Posisi tersebut kami isi dari teman-teman yang ada di kepengurusan sekarang,” ungkap Munafri.

    Dalam kesempatan itu, Munafri merinci tujuh posisi di jajaran DPD yang diganti melalui mekanisme PAW, termasuk beberapa wakil ketua, wakil sekretaris, dan pengurus kecamatan.

    Selain itu, 15 kecamatan menerima SK kepengurusan di tingkat Pimcan (Pimoinan Kecamatan), dengan rincian 7 ketua kecamatan baru dan 8 ketua kecamatan lama yang tetap melanjutkan tugas.

    “Ada yang tetap (lama) delapan orang, dan tujuh lainnya baru. Ada yang meninggal, ada yang terpilih menjadi direksi atau dewan pengawas,” jelasnya.

    Munafri menekankan pentingnya konsolidasi cepat dan kerja nyata di tingkat kecamatan. Arahan jangan menyia-nyiakan waktu. Pengurus kecamatan harus segera punya program.

    “Tidak menunggu waktu, tapi berinisiatif memperkenalkan Partai Golkar agar lebih eksis dibanding Pemilu legislatif sebelumnya,” tegasnya.

    Ia juga menargetkan para pengurus baru segera menyusun rencana kerja, termasuk program rekrutmen kader dan anggota baru di masing-masing wilayah.

  • Aktivitas Tambang Raja Ampat Menggeliat, Yulian Gunhar Beri Sorotan Tajam

    Aktivitas Tambang Raja Ampat Menggeliat, Yulian Gunhar Beri Sorotan Tajam

    FAJAR.CO.ID, RAJA AMPAT — Proses penutupan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya tampaknya tidak berlangsung lama. Setelah sorotan masyarakat mereda, pertambangan tersebut kembali beroperasi.

    Pemerintah diketahui telah mengizinkan kembali PT Gag Nikel untuk beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. Izin operasi tersebut disebut-sebut berlaku sejak 3 September 2025.

    Adanya izin pemerintah terhadap PT Gag Nikel beroperasi di Raja Ampat itu tentu saja menuai sorotan dari anggota DPR RI.

    Salah satunya sorotan disampaikan anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar.

    Dia menilai, langkah pemerintah memberi izin kepada PT Gag Nikel sarat risiko bagi kelestarian ekosistem Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai surga kecil dengan kekayaan hayati mendunia.

    “Pembukaan tambang kembali ini perlu disikapi hati-hati, karena berpotensi merusak ekosistem hayati dan keberlanjutan lingkungan di Raja Ampat,” kata Gunhar kepada wartawan, Rabu (17/9).

    Gunhar mengingatkan, Raja Ampat bukan sekadar aset daerah, melainkan warisan dunia yang sudah diakui secara internasional. Karena itu, menurutnya, kepentingan jangka panjang bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi sesaat.

    “Kami mendesak agar keuntungan tambang jangan hanya lari ke kantong segelintir pihak, sementara rakyat setempat menanggung kerusakan lingkungan yang tak terbayar,” ujarnya.

    Legislator dari Dapil Sumatera Selatan I itu menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Prinsip keberlanjutan harus menjadi dasar setiap kebijakan, terlebih di kawasan sensitif seperti Raja Ampat.

  • Dana Rp200 T ke Himbara, Heru Subagia: Sia-sia, Malah Timbulkan Beban

    Dana Rp200 T ke Himbara, Heru Subagia: Sia-sia, Malah Timbulkan Beban

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengucurkan dana Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk direspons Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia.

    Dikatakan Heru, kebijakan tersebut tidak hanya keliru secara teknis, tetapi juga berpotensi menabrak aturan hukum yang mendasar.

    “Yang dilakukan Menteri baru ini menyalahi aturan yang fundamental,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (17/9/2025).

    Heru menilai, secara ekonomi langkah itu tidak akan memberi dampak signifikan karena kondisi perbankan saat ini justru sedang kelebihan likuiditas.

    Bank, kata dia, sudah memiliki dana besar yang dihimpun dari masyarakat maupun surat berharga.

    “Karenanya kucuran dana yang dilakukan Menkeu ini sia-sia dan hanya menambah beban terhadap ekosistem perbankan itu sendiri, terutama bank nasional,” sebutnya.

    Sementara itu, kondisi masyarakat dan dunia usaha menurutnya sedang porak-poranda. Banyak pelaku usaha tidak lagi layak dibiayai secara perbankan.

    “Terjadi paradoks, bank-bank diharuskan membiayai pelaku usaha untuk membangkitkan ekonomi, tapi di lain pihak pengusaha pada kenyataannya sudah rusak,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Heru menyebut kebijakan Purbaya sebagai langkah tergesa-gesa tanpa urgensi yang jelas. Ia bahkan menuding ada “penumpang gelap” di balik keputusan tersebut.

    “Dua kondisi ini memungkinkan bahwa apa yang dilakukan Purbaya adalah pekerjaan yang sama sekali dianggap buta mata. Inilah yang membuat langkah Menkeu ini betul-betul tergesa-gesa,” Heru menuturkan.