Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Tompi Semprot Menkeu Purbaya: Udah Guyur Rp200 T, Kok Bunga Pinjaman Masih Tinggi?

    Tompi Semprot Menkeu Purbaya: Udah Guyur Rp200 T, Kok Bunga Pinjaman Masih Tinggi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyanyi yang juga berprofesi sebagai dokter, Teuku Adifitrian alias Tompi, ikut merespons penempatan dana jumbo Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.

    Tompi menyemprot Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai meski dana besar sudah dikucurkan, bunga pinjaman di bank justru masih belum mengalami perubahan berarti.

    “Udah diguyur Rp200 T, tapi bunga pinjaman masih tinggi aja. Nyaris gak gerak dari bunga lama,” ujar Tompi di X @dr_tompi (20/9/2025).

    Tompi juga menyinggung Menteri Keuangan, seraya mengingatkan bahwa tujuan penempatan dana itu adalah untuk mendorong roda perekonomian, bukan sekadar tersimpan di bank tanpa manfaat.

    “Gimana nih pak Menkeu? Kalau masih tinggi begini, dana itu akan ngendap aja ntar di bank,” Tompi menuturkan.

    “Bukankah niatnya menggerakkan ekonomi?” tandasnya.

    Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, kebijakan tersebut sulit mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Permasalahan utama kita saat ini bukan kekurangan likuiditas,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (14/9/2025).

    Dikatakan Anthony, kondisi perbankan justru sebaliknya. Likuiditas di dalam negeri masih sangat longgar.

    Ia menunjuk indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang berada di kisaran 86 hingga 88 persen.

    “Angka itu artinya dana pihak ketiga lebih besar dibanding penyaluran kredit,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Anthony juga menyoroti penempatan dana perbankan pada instrumen negara.

  • Istana Minta Maaf atas Keracunan MBG, Presiden Prabowo Didesak untuk Lakukan Evaluasi

    Istana Minta Maaf atas Keracunan MBG, Presiden Prabowo Didesak untuk Lakukan Evaluasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meskipun pihak istana telah meminta maaf, Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, meminta Presiden Prabowo Subianto agar mengevaluasi program MBG.

    Seperti diketahui, belakangan ini program MBG terus diterpa kabar miring dengan banyaknya pelajar yang keracunan.

    “Bapak Presiden Prabowo, sekali lagi mohon pertimbangkan untuk evaluasi program MBG ini,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (20/9/2025).

    Alasannya pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini cukup masuk akal, ia menganggap bahwa program unggulan Presiden itu menelan terlalu banyak anggaran.

    “Karena habiskan anggaran sangat besar dan makan gratis bukan kebutuhan nyata seluruh rakyat,” sebutnya.

    Bukan hanya itu, kata Said Didu, ia juga menekankan bahwa MBG sangat rawan disabotase oleh pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan.

    “Bisa saja kerucunan adalah sabotase, rawan korupsi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Program MBG sejatinya sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan lahirnya generasi emas yang mampu membawa Indonesia masuk ke jajaran negara maju.

    Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala bahkan berakhir petaka.

    Terjadi keracunan di berbagai daerah usai menyantap makanan MBG. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

    Dilaporkan, sebanyak 157 siswa dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di wilayah Kota Salakan, mengalami keracunan massal usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (17/9/2025).

    Para siswa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan dengan keluhan utama berupa mual, muntah, sesak napas, gatal-gatal, dan kram perut.

  • Warga Tuntut Bupati Pati Dimakzulkan, Gerindra Janji Sampaikan Surat ke DPP Gerindra

    Warga Tuntut Bupati Pati Dimakzulkan, Gerindra Janji Sampaikan Surat ke DPP Gerindra

    FAJAR.CO.ID, PATI — Posisi Sudewo sebagai Bupati Pati semakin terancam. Itu setelah masyarakat Pati kembali turun ke jalan dengan menyuarakan tuntutan agar sang bupati segera dimakzulkan.

    Menanggapi tuntutan terbaru masyarakat Pati itu, Gerindra Kabupaten Pati, Jawa Tengah, siap mengusulkan pemecatan keanggotaan Bupati Pati Sudewo, dari partai berlambang garuda tersebut.

    Usulan pemecatan tersebut mencuat menyusul adanya desakan masyarakat Pati yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati, Jumat.

    “Kami akan menyampaikan surat sesuai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) kepada DPP Partai Gerindra melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah,” kata Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, saat menemui massa aksi bersama Ketua DPRD Pati Ali Badrudin beserta jajaran di depan gedung DPRD Pati.

    Selain pemecatan, warga juga menuntut adanya pergantian anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, yakni Irianto Budi Utomo, dengan anggota lain juga disetujui dan segera ditindaklanjuti.

    “Pada prinsipnya, Partai Gerindra mendukung penuh Pansus Hak Angket DPRD Pati yang saat ini sedang berjalan. Tentu melalui mekanisme usulan dari fraksi kepada pimpinan dewan,” ujar Hardi yang juga wakil ketua DPRD Pati.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menegaskan pihaknya bersama seluruh anggota dewan berkomitmen menuntaskan Pansus Hak Angket DPRD Pati hingga tuntas.

    “DPRD Pati akan mengawal dan menyelesaikan pansus ini semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila terbukti melanggar hukum,” ujarnya.

  • Surat DPW PAN Jabar Bikin Resah Pendamping Desa, Heru Subagia: Bisa Jadi Hoaks

    Surat DPW PAN Jabar Bikin Resah Pendamping Desa, Heru Subagia: Bisa Jadi Hoaks

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beredarnya surat berkop DPW PAN Jawa Barat bernomor PAN/10/A/K-S/070/VIII/2025 tertanggal 29 Agustus 2025 menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kader hingga pendamping desa.

    Surat tersebut berisi tentang penjaringan bakal calon pendamping desa dan ditujukan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon serta Ketua DPD PAN Kabupaten Indramayu.

    Surat yang ditandatangani Ketua DPW PAN Jabar, Ahmad Najib Qodratullah dan Sekretaris Ivan Fadilla itu memuat instruksi agar pengurus daerah melakukan pendataan nama bakal calon.

    Juga meminta agar mengisi kelengkapan berkas ke dalam file MS Excel, melampirkannya ke Google Drive, dan melaporkan hasil penjaringan ke sekretariat DPW PAN Jawa Barat paling lambat 8 September 2025.

    Namun, isi surat ini langsung menimbulkan keresahan. Pasalnya, dokumen tersebut berkaitan langsung dengan posisi para pendamping desa yang masih aktif bertugas, sehingga memunculkan dugaan adanya kemungkinan pergeseran jabatan.

    Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, yang juga mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, mengaku turut menerima surat serupa.

    Ia menegaskan bahwa dokumen itu memang sampai ke tangannya, meski justru diterima dari pihak luar partai.

    “Kalau surat yang beredar untuk Kabupaten Cirebon dan Indramayu, berkaitan dengan pendamping desa memang saya terima,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Jumat (19/9/2025).

    Ia kemudian menambahkan bahwa penerimaan dokumen tersebut terasa janggal karena tidak bersumber dari internal PAN.

    “Tetapi karena di Cirebon pengganti saya, sudah meninggal, perkembangan lebih rinci mengenai surat ini justru saya terima dari pihak yang bukan kader PAN,” sebutnya.

  • Heboh SKCK Palsu di Makassar, Propam Dalami Peran Pemohon hingga Oknum Polisi

    Heboh SKCK Palsu di Makassar, Propam Dalami Peran Pemohon hingga Oknum Polisi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kasi Propam Polrestabes Makassar, Kompol Ramli, menyebut bahwa pihaknya saat ini masih mendalami oknum yang terlibat dalam pembuatan SKCK palsu.

    “Kita masih dalami ini. Itu anggota dia memang membantu mengurus tapi bukan dia yang memalsu,” ujar Ramli, Jumat (19/9/2025).

    Dikatakan Ramli, selain menyelidiki dugaan keterlibatan oknum anggotanya, ia juga mendalami pemohon yang mendapatkan SKCK palsu.

    “Jadi inimi kita yang dalami karena termasuk itu yang si pembuat yang minta tolong dibuatkan SKCK masih diperiksa ini,” sebutnya.

    Ramli membeberkan bahwa sejauh ini hanya satu oknum yang diduga terlibat dalam pembuatan SKCK palsu.

    “Satu orang ji. Jadi keterlibatannya kita untuk pelaku pembuat SKCK belum bisa kita ini, belum, dia masih sebatas perantara ji,” terangnya.

    Lanjut Ramli, oknum anggota tersebut tidak menerima sepeserpun uang dari pemohon yang mendapatkan SKCK palsu.

    “Tidak dapatki uang dari itu (warga Sri) dia (Bripak E) semata-mata mau membantu karena memang kan sibuk, banyak antrean itu,” Ramli menuturkan.

    “Sudahmi kuambil keterangannya (oknum anggota). Iya itu yang ramai sekarang, bersamaan semua itu hari. Empat itu (korban),” tandasnya.

    Sebelumnya, dugaan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu untuk syarat pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu viral di Makassar.

    Kasat Intelkam Polrestabes Makassar, Kompol Asdar, membenarkan adanya laporan terkait SKCK yang diduga tidak asli.

    Dikatakan Asdar, kasus tersebut sementara dalam penyelidikan oleh Satintel, Propam, dan Satreskrim.

  • Forum Dialog Hijau di CAEXPO–CABIS 2025: Menyatukan Visi Sawit Berkelanjutan dan Peluang Kerja Sama Internasional

    Forum Dialog Hijau di CAEXPO–CABIS 2025: Menyatukan Visi Sawit Berkelanjutan dan Peluang Kerja Sama Internasional

    Pembicara utama lainnya, Sany Anthony, Wakil Ketua GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), selain memaparkan potensi besar sawit Indonesia, juga menekankan pentingnya kampanye sawit berkelanjutan dan peluang kerja sama untuk produk sawit dan turunannya.

    “Pasar China dan negara-negara mitra kini semakin menuntut komoditas yang bukan hanya murah, tetapi bersertifikat keberlanjutan. Inilah peluang kita untuk memperkuat kerja sama ekspor, mendukung sertifikasi ISPO/RSPO, dan mendorong nilai tambah produk sawit Indonesia,” ujar Sany Anthony.

    Data Ekspor Sawit Indonesia ke China

    Berdasarkan data BPS, pada semester I 2025 Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit sebanyak 12,4 juta ton secara nasional, dengan nilai sekitar US$13,53 miliar. Dalam periode itu, China menjadi negara tujuan ekspor utama, menyerap sekitar 1,74 juta ton atau sekitar 14% dari total ekspor nasional.

    Namun dalam periode penuh 2024, volume ekspor sawit Indonesia ke China mengalami penurunan signifikan menjadi 4,48 juta ton, dibandingkan 7,73 juta ton pada 2023 menurut data GAPKI.

    Penurunan ini menegaskan pentingnya strategi baru: diversifikasi pasar, dorongan hilirisasi, serta peningkatan praktik keberlanjutan agar Indonesia tetap kompetitif di pasar China.
    Pasar sawit Indonesia ke China disinyalir digerogoti oleh negara pesaing, Malaysia. Negara jiran itu gencar melakukan investasi untuk mendukung ekspor. Seperti dengan memuka fasilitas pengolahan dan tangki timbun di China.

    Menuju Kolaborasi Hijau & Strategi Masa Depan

  • Program Pemberdayaan BRI Antar UMKM Jahit Rumahan Sukses Hasilkan Omzet Miliaran Rupiah hingga Jangkau Pasar Eropa

    Program Pemberdayaan BRI Antar UMKM Jahit Rumahan Sukses Hasilkan Omzet Miliaran Rupiah hingga Jangkau Pasar Eropa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — JJC Rumah Jahit, sebuah bisnis jahit rumahan asal Jakarta Utara kini telah sukses berkembang menjadi rumah produksi fashion yang berorientasi pada ekspor dengan omzet miliaran rupiah.

    Bisnis yang dijalankan Jihan Astriningtrias berhasil disulap menjadi ruang kreativitas yang menghadirkan koleksi busana wanita dengan memadukan tradisi dan desain modern, sembari membuka ruang pemberdayaan perempuan.

    “Rebranding yang kami lakukan pada Desember 2023 menjadi titik balik penting bagi JJC Rumah Jahit. Langkah ini kami ambil agar usaha dapat berkembang dan terus menjaga relevansi sekaligus menjawab permintaan konsumen sekaligus mendukung perempuan untuk tetap percaya diri dalam setiap aktivitasnya,” ujar Jihan.

    Transformasi itu juga tampak dari koleksi ready-to-wear terbaru bertajuk “Eunoia Jakarta” yang diperkenalkan pada 2025. Koleksi outerwear siap pakai ini ditujukan bagi perempuan aktif dengan selera desain unik. Terinspirasi dari kehidupan kota Jakarta, Eunoia Jakarta memadukan kain tenun dan perca dengan detail bordir yang memadukan seni tradisional dan sentuhan modern.

    Adapun di sisi produksi, Jihan menekankan bahwa JJC Rumah Jahit juga memberdayakan perempuan di sekitar lingkungan usahanya. “Kami melibatkan ibu rumah tangga untuk mempelajari berbagai keahlian fesyen, mulai dari pemotongan pola hingga finishing. Saat ini, sekitar 80% pekerja di butik rumahan kami adalah perempuan,” ungkapnya.

    Perjalanan usaha yang makin berkembang ini ternyata tidak terlepas dari dukungan BRI, di mana JJC Rumah Jahit tergabung dalam program Rumah BUMN BRI Jakarta sejak 2024.
    “Banyak manfaat yang kami peroleh, terutama dari pelatihan online gratis yang diadakan setiap hari dan bisa diikuti seluruh anggota grup. Selain itu, kami juga mendapat informasi penting terkait pitching dan kesempatan pameran,” tuturnya.

  • Mulai Keracunan hingga c: Kasihan Anak-anak Jadi Korban Keracunan MBG Pak Wowo

    Mulai Keracunan hingga c: Kasihan Anak-anak Jadi Korban Keracunan MBG Pak Wowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan bicara soal Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Umar bicara persoalan ini terkait ramainya kasus yang menyebut siswa yang keracunan dari program ini.

    Tak cuma para siswa, bahkan guru yang mencoba makanan dari program MBG ini juga ikut keracunan.

    Bukan cuma perkara keracunan, makanan dari program ini juga disebut-sebut mengandung babi.

    Umar Hasibuan lewat cuitan di akun media sosial X pribadi pun menyampaikan sorotannya.

    Ia berpesan ke Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memaksakan program ini.

    Solusi yang ditawarkan agar tidak memaksa berjalannya program ini agar MBG bisa berjalan dengan baik.

    “Dear pak @prabowo klu blm siap kenapa dipaksakan carilah solusi jika ingin MBG ini berjalan dgn baik,” tulisnya dikutip Jumat (19/9/2025).

    Bahkan, ia menyarankan agar Kepala MBG untuk melakukan kunjungan dan belajar terkait program ini ke Korea Selatan.

    “Coba suruh tuh kepala MBG belajar ke korsel. Sekolah di korsel sdh lalukan makan di sekolah dgn keren,” sebutnya.

    “Kasihan anak2 jd korbam keracunan MBG pak Wowo,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Pembangunan Stadion Untia Dipastikan akan Tetap Berjalan, Kapasitas sudah Ditetapkan dan tidak ada Penambahan

    Pembangunan Stadion Untia Dipastikan akan Tetap Berjalan, Kapasitas sudah Ditetapkan dan tidak ada Penambahan

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, memastikan pembangunan Stadion Untia masih akan tetap berjalan.

    Bahkan untuk pembangunan Stadion Untia sendiri masuk dalam program prioritas.

    Meski kabarnya adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

    Walikota Makassar, Munafri Arifuddin juga menetapkan untuk kapasitas Stadion Untia ini.

    Munafri menyebut ukuran tidak besar berada di kisaran 15 sampai 20 ribu penonton.

    “Sudah pasti tidak besar, kapasitasnya mungkin 15 ribu sampai 20 ribu,“ kata Munafri.

    Walikota Makassar itu juga sudah menetapkan untuk kapasitasnya tidak lebih dari angka tersebut.

    “Kita close disitu yah,” ungkapnya.

    Dan prosesnya saat ini masih berada di tahap penganggaran, penimbunan dan beberapa tahapan-tahapan awal.

    “Lagi proses penganggaran, FS, DND, penimbunan dan beberapa lainnya,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ekonom Ingatkan, Dana Ribuan Triliun Belum Sentuh Daya Beli Rakyat

    Ekonom Ingatkan, Dana Ribuan Triliun Belum Sentuh Daya Beli Rakyat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengamat Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Sutardjo Tui, blak-blakan menanggapi kebijakan moneter The Fed dan Bank Indonesia.

    Dikatakan Sutardjo, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) baru saja menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke level 4,00-4,25 persen, sekaligus memberi sinyal akan ada kemungkinan dua kali penurunan lagi.

    “Hal ini diumumkan oleh The Fed pada hari Rabu, 17 September 2025, waktu Amerika, atau Kamis dini hari waktu Indonesia,” ujar Sutardjo kepada fajar.co.id, Jumat (19/9/2025).

    Pada saat yang sama, Bank Indonesia juga memangkas suku bunga acuannya menjadi 4,75 persen.

    Namun, menurut Sutardjo, jika dibandingkan, suku bunga acuan Bank Indonesia masih lebih tinggi daripada The Fed.

    Ia menambahkan bahwa tingkat suku bunga SRBI juga jauh lebih tinggi.

    Sutardjo menilai penurunan bunga The Fed didorong oleh meningkatnya inflasi dan melambatnya aktivitas ekonomi.

    Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut hampir mirip dengan situasi di Indonesia, sehingga wajar jika Bank Indonesia turut menurunkan bunga acuannya menjadi 4,75 persen.

    Menurutnya, kebijakan The Fed berpotensi kuat memicu arus modal asing masuk ke Indonesia.

    “Kemungkinan besarnya adalah serbuan investor asing ke capital market dan money market. Akan banyak permintaan saham liquid 45,” Sutardjo menuturkan.

    “Juga emas tetap masih banyak permintaan atau secara keseluruhan financial investment terjadi peningkatan aktivitas,” tambahnya.

    Ia juga menyinggung tambahan likuiditas sektor perbankan domestik, mulai dari kucuran dana Rp200 triliun dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.