Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dapat Data Baru soal Riwayat Pendidikan Wapres Gibran dari Australia, Dokter Tifa: Ampun Gusti Allah

    Dapat Data Baru soal Riwayat Pendidikan Wapres Gibran dari Australia, Dokter Tifa: Ampun Gusti Allah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Dokter Tifa terus memberikan pembahasan soal riwayat pendidikan dari Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakanuming Raka.

    Kali ini yang disoroti oleh Dokter Tifa terkait beberapa kemungkinan yang bisa hadir dari riwayat pendidikan Wapres Gibran.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut beberapa kemungkinan bisa hadir.

    Seperti riwayat pendidikan Gibran disebut sangat problematik, rawan scam, potensial fake.

    Ia berani bicara terkait hal ini karena mengaku mendapatkan tambahan data terbaru soal isu ini.

    “Riwayat pendidikan Gibran sangat problematik, rawan scam, potensial fake,” tulisnya dikutip Minggu (21/9/2025).

    “Barusan dapat tambahan data fresh dari Australia yang bikin saya geleng kepala,” tuturnya.

    Dokter Tifa pun lanjut dengan menyindir terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang sudah berproses sangat lama.

    Dan kini muncul pembahasan dan pertanyaan besar soal riwayat pendidikan untuk Wakil Presiden yang saat ini menjabat.

    “Negara ini sudah bermusibah dengan Presiden berijazah palsu 10 tahun,” sebutnya.

    “Masa kita masih tahan dengan penderitaan 5 tahun ke depan gara-gara amburadulitas pendidikan Wapres?

    “Ampun Gusti Allah,” pungkasnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Start Buruk PSM Makassar, Bernardo Tavares Malah Curhat Gajinya Terlambat 5 Bulan

    Start Buruk PSM Makassar, Bernardo Tavares Malah Curhat Gajinya Terlambat 5 Bulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, secara terbuka mengungkapkan keluhannya terkait kondisi nonteknis yang membelit timnya menjelang laga BRI Super League 2025/2026 melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9).

    Tavares menuturkan para pemain dan staf menghadapi situasi sulit akibat keterlambatan pembayaran gaji dan bonus. Ia menyebut keterlambatan itu sudah berlangsung hingga lima bulan dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari anggota tim.

    “Saya punya staf yang pekan lalu tidak bisa makan malam karena tidak memiliki uang. Saya sendiri juga hampir lima bulan tidak menerima gaji. Hal ini membuat fokus 200 persen pada sepak bola menjadi sangat sulit,” kata Tavares dalam konferensi pers prapertandingan di Parepare, Sabtu.

    Meski menegaskan hal itu bukan alasan atas hasil buruk tim, pelatih asal Portugal tersebut mengaku frustrasi dengan situasi yang berulang sejak musim pertamanya di Makassar. Ia menambahkan, keterlambatan pembayaran sudah menjadi masalah sejak tiga musim terakhir.

    “Ini bukan alasan tentang hasil karena saya profesional. Tapi kondisi seperti ini tidak bisa terjadi di sepak bola profesional,” ujarnya.

    Selain masalah finansial, Tavares juga menyebut PSM menghadapi tantangan lain, mulai dari absennya turnamen pramusim, pemain yang terlambat bergabung, hingga larangan transfer FIFA yang membuat klub kesulitan merekrut pemain baru.

    “Kami seperti melakukan pramusim di tengah kompetisi. Banyak pemain baru, ada yang pulih dari cedera, ada yang baru kembali dari tugas militer. Situasinya tidak ideal,” tambahnya.

  • Ijazah Palsu Dibahas di Mana-mana Termasuk saat Acara Kenegaraan, Roy Suryo Harap Presiden Prabowo Menindak Segala Kepalsuan

    Ijazah Palsu Dibahas di Mana-mana Termasuk saat Acara Kenegaraan, Roy Suryo Harap Presiden Prabowo Menindak Segala Kepalsuan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Serah terima jabatan (Sertijab) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Kamis, 18 September 2025 di Wisma Kemenpora berlangsung meriah.

    Acara itu mempertemukan sejumlah tokoh penting, mulai dari Menpora ke-6 Hayono Isman, Menpora ke-7 Agung Laksono, Menpora ke-10 Andi Alfian Mallarangeng, Menpora ke-13 Zainudin Amali, Menpora ke-14 Dito Ariotedjo Nindito, hingga Menpora ke-15 Erick Thohir yang baru dilantik.

    Hadir pula Roy Suryo, Menpora ke-11, yang kemudian menyoroti satu momen tak terduga di acara tersebut.

    Diceritakan Roy, sejarah panjang Kemenpora kembali diingatkan dalam acara Sertijab itu.

    Mulai dari Menteri Pemuda pertama Indonesia, Wikana, yang menjabat sejak 1946 hingga 1947 dan terkenal dengan perannya dalam Peristiwa Rengasdengklok bersama tokoh-tokoh pemuda lainnya.

    Namun, di balik nuansa sejarah itu, ada kejadian yang membuat audiens tertawa.

    Roy menyebut, Menpora ke-14 Dito Ariotedjo sempat melontarkan kelakar soal isu ijazah palsu yang sedang ramai diperbincangkan.

    “Ijazahnya Pak Erick aman, Pak Roy Suryo?” Roy mengikuti gaya bicara Dito, yang disebut langsung disambut tawa dan applause meriah dari para undangan, Minggu (21/9/2025).

    Kata Roy, fenomena itu memperlihatkan betapa isu ijazah palsu kini sudah menjadi pembicaraan di mana-mana, bahkan sampai dibawa ke forum resmi kenegaraan.

    “Di mana saja, kapan saja, dan dalam peristiwa apa saja, rupanya fakta dan data soal ijazah palsu ini sudah menjadi top-of-mind di masyarakat Indonesia,” Roy menuturkan.

  • Perkuat Dukungan Terhadap Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita, BRI Salurkan KPR Subsidi Rp14,65 Triliun hingga Agustus 2025

    Perkuat Dukungan Terhadap Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita, BRI Salurkan KPR Subsidi Rp14,65 Triliun hingga Agustus 2025

    Fajar.co.id, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program perumahan rakyat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS). Sebagai bentuk komitmen dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah layak huni, BRI telah menyalurkan KPRS sebesar Rp14,65 triliun kepada 107 ribu debitur di seluruh Indonesia hingga akhir Agustus 2025.

    Apabila dirinci, penyaluran KPRS BRI terdiri dari KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp14,21 triliun, KPR Tapera sebesar Rp329,92 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp103,75 miliar, dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp9,24 miliar.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut menegaskan komitmen BRI sebagai bank penyalur program perumahan subsidi pemerintah. “Kami berkomitmen menghadirkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyaluran KPRS ini sejalan dengan visi BRI untuk terus berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” ujarnya.

    Sebagai wujud nyata dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, BRI pada Agustus 2025 juga menambah kuota penyaluran KPR FLPP dari semula 17.700 unit menjadi 25.000 unit. “Kami optimistis program perumahan subsidi dapat terus diperluas jangkauannya, sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang bisa memiliki rumah layak huni,” tambah Dhanny.

  • PAN Diserang Isu Hoaks, Heru Subagia: Ada Perang Asimetri di Baliknya

    PAN Diserang Isu Hoaks, Heru Subagia: Ada Perang Asimetri di Baliknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, merespons kisruh surat yang mencatut DPW PAN Jawa Barat (Jabar) soal penjaringan bakal calon pendamping desa.

    Heru mengungkapkan bahwa isu ini tak lepas dari kondisi politik nasional yang tengah panas.

    Dikatakan Heru, PAN memang sedang menjadi target serangan politik tertentu.

    “Viva Yoga menyampaikan ke saya bahwa PAN sedang menjadi target atau sasaran,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Minggu (21/9/2025).

    Ia menyebut, hingga kini belum ada penjelasan rinci apa yang dimaksud dengan target spesifik tersebut.

    Namun, Heru menilai maraknya isu dan hoaks yang menyeret nama PAN tak bisa dilepaskan dari persaingan politik yang keras.

    “Di antaranya DPW PAN Jabar (dituding) berkaitan pendampingan desa melakukan nepotisme. Kita sudah konfirmasi bahwa edaran yang keluar itu nyata tidak dikeluarkan oleh pihak resmi DPW PAN Jabar,” tegasnya.

    Kata Heru, klarifikasi resmi yang dikeluarkan PAN sudah cukup menjadi jawaban bahwa partai tersebut tidak pernah menerbitkan surat dimaksud.

    Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi politik sekarang tidak bisa serta-merta dituding ke satu pihak.

    “Saya melihat dalam konteks persaingan politik saat ini memang tidak bisa cepat untuk melakukan diagnosa, tidak bisa serta-merta menuduh pihak yang terlibat, karena saya mempunyai praduga bahwa saat itu betul-betul memang sedang terjadi perang asimetri,” terangnya.

    Heru menilai, perang politik yang terjadi saat ini tidak lagi mengarah pada tujuan mensejahterakan rakyat.

  • Beda Pandangan Penggunaan Food Tray Mengandung Minyak Babi, Muhammadiyah Minta Dihentikan, NU Bolehkan

    Beda Pandangan Penggunaan Food Tray Mengandung Minyak Babi, Muhammadiyah Minta Dihentikan, NU Bolehkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik food tray (ompreng) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan.

    Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), mengeluarkan pandangan yang berbeda soal dugaan adanya kandungan minyak babi dalam wadah makan tersebut.

    Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menegaskan pemerintah harus segera memastikan apakah benar food tray yang digunakan dalam program MBG mengandung unsur babi.

    Ia berpendapat bahwa bila terbukti, maka penggunaannya wajib dihentikan.

    Ia juga mengingatkan, konstitusi sudah menegaskan pentingnya menjamin kebebasan beribadah, termasuk menjaga kehalalan makanan dan minuman bagi umat Islam.

    Anwar mengacu pada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadah sesuai agamanya.

    Ia menarik kesimpulan bahwa soal kehalalan makanan adalah bagian dari ibadah.

    Muhammadiyah juga menyerukan agar pemerintah memberi jaminan halal pada setiap program yang menyangkut konsumsi masyarakat luas.

    Sementara itu, PBNU mengambil posisi berbeda. Ketua PBNU, Fahrur A Rozi, menyebut food tray tetap bisa dipakai selama dibersihkan sesuai kaidah fikih NU.

    PBNU juga menilai program MBG sangat bermanfaat bagi santri dan pesantren.

    Karena itu, mereka berharap pelaksanaannya tetap berjalan dengan lebih higienis dan dijamin kehalalannya.

    Meski demikian, PBNU tetap meminta klarifikasi resmi dari pemerintah, terutama terkait proses produksi dan lokasi temuan dugaan minyak babi yang dipakai saat pencetakan wadah tersebut.

  • Heboh Surat Palsu Penjaringan Pendamping Desa, Ahmad Najib: Itu Bukan dari Kami

    Heboh Surat Palsu Penjaringan Pendamping Desa, Ahmad Najib: Itu Bukan dari Kami

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahmad Najib Qodratullah, menegaskan, DPW PAN Jawa Barat (Jabar) tidak pernah menerbitkan surat tentang penjaringan bakal calon pendamping desa.

    Hal ini diungkapkan Ketua DPW PAN Jabar ini setelah heboh surat yang mencatut partainya dan beredar luas di Medsos.

    Isi surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon serta Ketua DPD PAN Kabupaten Indramayu.

    “Ada surat bantahan secara resmi, DPW PAN Jabar tidak mengeluarkan surat tersebut,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Sabtu (20/9/2025) malam.

    Mengenai dugaan pihak tertentu ingin merusak citra PAN, Ahmad bilang bahwa pihak sementara masih melakukan investasi.

    “Begini, kami masih menelusuri atau investigasi terlebih dahulu,” sebutnya.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah meluruskan informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat.

    “Yang jelas kami ingin sampaikan kepada khalayak umum bahwa surat tersebut tidak pernah kami terbitkan,” tandasnya.

    Saat ditanya mengenai tindakan dari Partai seandainya yang menyebar surat itu merupakan oknum anggota, Ahmad menegaskan bahwa segala sesuatu memiliki mekanisme.

    “Semua ada mekanismenya,” kuncinya.

    Untuk diketahui, dalam surat bantahan yang ditandatangani langsung oleh Ahmad, dijelaskan bahwa DPW PAN Jabar tidak pernah menginstruksikan dan menerbitkan surat terkait perihal Penjaringan Bakal Calon Pendamping Desa.

    “Bahwa Ketua dan Sekretaris DPW PAN Jabar tidak pernah melakukan penandatanganan surat yang dimaksud,” tertulis dalam surat tersebut.

  • Videonya Viral ‘Rampok Uang Negara’, Kekayaan Wahyudin Moridu di LHKPN Minus Rp2 Juta

    Videonya Viral ‘Rampok Uang Negara’, Kekayaan Wahyudin Moridu di LHKPN Minus Rp2 Juta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Wahyudin Moridu kini jadi pembahasan hangat publik. Itu setelah sosoknya viral karena video ucapannya yang akan “merampok uang negara”.

    Hingga kemudian DPP PDIP mencopot Wahyudin dan akan mengurus kader yang akan menggantikan Wahyudin di DPRD Provinsi Gorontalo.

    Ada pun harta kekayaan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ternyata minus Rp2 juta.

    Hal itu terungkap dari laman e-LHKPN KPK. Wahyudin tercatat baru sekali melaporkan harta kekayaan ke KPK, yakni saat menjabat Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD Provinsi Gorontalo. Laporan itu tertanggal 26 Maret 2025.

    Wahyudin mempunyai aset tanah dan bangunan seluas 2.000 meter persegi (m2)/72 m2 di Boalemo dengan status warisan senilai Rp180.000.000.

    Dia juga melaporkan kepemilikan kas dan setara kas sejumlah Rp18.000.000. Namun, Wahyudin mempunyai utang sebesar Rp200.000.000.

    “Total harta kekayaan Rp-2.000.000,” dilansir dari laman e-LHKPN KPK.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengaku akan segera memanggil teman wanita Wahyudin Moridu.

    “Jadi peristiwa itu terjadi pada bulan Juni 2025, sesuai hasil klarifikasi kami terhadap terduga (Wahyudin),” beber Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama saat memberikan keterangan persnya, Jumat malam (19/9/2025). (bs-sam/fajar)

  • KPK Buka Peluang Panggil Raja Juli hingga Siti Nurbaya, Tambah Daftar Eks Menteri Jokowi Terseret Korupsi?

    KPK Buka Peluang Panggil Raja Juli hingga Siti Nurbaya, Tambah Daftar Eks Menteri Jokowi Terseret Korupsi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juga mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

    Itu terkait kasus dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan di lingkungan PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V. Dikonfirmasi Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9).

    “Tidak menutup kemungkinan dari informasi-informasi yang kami terima, siapa pun yang nanti disebutkan bahwa ada keterlibatan dari oknum orang atau oknum pejabat atau pegawai tentu kami akan panggil,” kata Asep.

    Itu diungkapkan Asep, setelah Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional sekaligus mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Dida Migfar Ridha diperiksa KPK sebagai saksi kasus tersebut. Pada 17 September 2025.

    Sementara itu, dia menjelaskan pemanggilan terhadap Dida Migfar dilakukan untuk pemeriksaan silang keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi lain.

    “Jadi begini, kami memanggil seseorang untuk diminta keterangan sebagai saksi itu dasarnya pasti ada. Pertama, dasarnya itu disebutkan oleh saksi atau tersangka bahwa yang bersangkutan ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Jadi, kami panggil untuk diminta keterangan,” jelasnya.

    Kedua, kata dia, nama saksi tersebut tercantum dalam dokumen yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani KPK.

    “Misalkan ada di surat, surat keputusan atau surat apa pun. Ada tanda tangannya, ada namanya di situ, nah kami akan dalami pada saat bagaimana surat itu misalkan terbit dan lain-lain, latar belakang dan lain-lain, seperti itu,” ujarnya.

  • Jokowi Masih Pelihara Relawan untuk Kepentingan Politik, Said Didu: Orang Ini Mau Jadi Apa?

    Jokowi Masih Pelihara Relawan untuk Kepentingan Politik, Said Didu: Orang Ini Mau Jadi Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membeberkan bahwa dirinya memerintahkan relawan Bara JP mendukung Prabowo-Gibran dua periode kini jadi sorotan.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo-Gibran dua periode),” ujar Jokowi kepada awak media saat ditanya mengenai pernyataan relawan Bara JP mendapat arahan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, Jumat (19/9/2025).

    Arahan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa Jokowi masih memelihara relawan untuk kepentingan politiknya.

    Penilaian itu disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Dia heran sekaligus mempertanyakan sikap Jokowi itu.

    “Mantan Presiden masih memelihara Relawan – orang ini mau jadi apa?” tanya Said Didu melalui cuitan di akun media sosialnya, dikutip Sabtu malam (20/9/2025).

    Cuitan Said Didu itu pun viral dan banyak dikomentari warganet.

    “Pak SBY dan Bu Mega di masa pensiun diundang jadi pembicara di forum2 dunia, Jokowi malah ngurus relawan terus🤣🤣🤣🤣🤣,” balas warganet di kolom komentar.

    “Ya beliau ini lah yg memulai usaha pecah belah bangsa dgn relawan2, sampai zaman SBY tdk ada itu relawan2 kalau mau dukung silahkan lewat jalur yg resmi dan legal yaitu partai politik. Kolompok2 relawan ini bisa dibilang partai politik ilegal yg harus dibubarkan,,” kritik lainnya. (sam/fajar)