Author: Fajar.co.id

  • Rp25 Miliar untuk Audit 80 Pesantren, Cak Imin: Akan Diberikan Secara Adil

    Rp25 Miliar untuk Audit 80 Pesantren, Cak Imin: Akan Diberikan Secara Adil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan Rp25 miliar untuk mengaudit 80 pondok pesantren yang berisiko ambruk. Persen ya tengah berjalan.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pihaknya telah melakukan. Bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden prabowo, saya bersama prasetyo_hadi28, nasaruddin_umar, dan dody_hanggodo meneruskan diskusi perkembangan audit pesantren dan beberapa rencana paket kebijakan lainnya,” tulis Cak Imin di akun Threadsnya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia mengatakan bantuan yang akan diturunkan akan dilakukan secara adil. Selain pesantren, juga terhadap rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan.

    “Bantuan negara akan diberikan secara adil — untuk pesantren, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya,” ujarnya.

    Hal tersebut, kata dia, agar tiap umat beragama bisa dengan aman dan nyaman beraktivitas.

    “Agar setiap santri, anak didik, dan umat beragama bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Bergerak, bertindak, berdaya!” ucapnya.

    Sementara itu, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan jumlah pondok pesantren di Indonesia sebenarnya sangat banyak. Audit akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang.

    “Anggaran untuk mereview 80 sampling pertama, yang batch 1 itu sekitar Rp 25 miliaran,” kata Dody Hanggodo seperti dilansir dari Antara, Jumat (17/10/2025).

  • Apa yang Sudah Diberikan Anies Kepada Prabowo? Qodari: Tolong Anak Abah Jawab Hahahaha

    Apa yang Sudah Diberikan Anies Kepada Prabowo? Qodari: Tolong Anak Abah Jawab Hahahaha

    Namun, Qodari merasa aneh ketika Anies yang mendapatkan banyak manfaat politik dari Prabowo justru memberi penilaian sangat rendah di forum debat terbuka.

    “Kok di debat terbuka gitu, tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung,” katanya.

    Qodari bahkan mengulangi pertanyaannya dengan nada tegas.

    “Saya ulang ya. Apa yang sudah diberikan? Tolong anak abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo?” tegasnya.

    “Nggak ada. Sorry ya. Iya jawabannya nggak, itu jawabannya Prabowo,” timpalnya.

    Qodari juga menyinggung sikap Anies yang kerap menekankan pentingnya etika dalam politik.

    “Terus kan etika, etika apa dia bilang? Oh ya. Etika dasmu,” kuncinya.

    Sebelumnya, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Dikatakan Yudi, ucapan Prabowo itu bisa saja menjadi sinyal politik baru di tengah situasi yang tampak tenang.

    Ia menyebut dinamika politik kerap berubah secara tak terduga.

    “Turbulensi politik terkadang terjadi di saat situasi tenang,” ujar Yudi di trheads (7/10/2025).

    Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang terkesan ramah terhadap Anies.

    Yudi pun mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan tanda bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan diajak bergabung ke pemerintahan.

  • Pesantren Tidak Kompatibel dengan Dunia Modern? Nadirsyah Hosen Jawab Begini

    Pesantren Tidak Kompatibel dengan Dunia Modern? Nadirsyah Hosen Jawab Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Akademisi Universitas Melbourne, Nadirsyah Hosen jawab pernyataan seputar dunia pesantren.

    Dalam salah satu komentar yang diunggahnya di X, seorang pengguna akun bertanya soal apakah pesantren tidak kompatibel dengan zaman modern saat ini.

    “Pesantren gak kompatibel dengan dunia modern? Masih ada pandangan keliru yang terus berulang: bahwa Islam hanya bisa “modern” kalau dibuat sekuler,” ungkapnya dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Nadirsyah menyoroti soal pandangan soal pandangan agama yang harus dikesampingkan dari sains agar bisa lebih berkembang.

    Menurutnya, pandangan ini sudah tidak relate dengan peradaban saat ini. Pandangan ini dinilai cocok pada abad ke-18.

    “Bahwa agama harus dipinggirkan supaya sains bisa berkembang. Pandangan seperti ini mungkin cocok di Eropa abad ke-18, tapi tidak relevan bagi Islam,” jelasnya.

    Dia memberikan bukti dengan mengutip sejarawan Marshall Hodgson dalam The Venture of Islam bahwa Islam justru yang melahirkan sains itu sendiri.

    “Iman bukan penghalang bagi akal, tapi justru bahan bakarnya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Nadirsyah memaparkan banyaknya pandangan soal para santri yang berbicara kritis soal demokrasi, HAM dan sebagainya disebut liberal.

    Belum lagi soal pandangan tentang pakaian santri yang memakai sarung dan hidup sederhana seringkali dianggap kolot.

    “Dua-duanya salah paham karena keduanya lahir dari cara pandang yang gagal memahami apa itu modernitas, dan apa itu ruh pesantren,” tambahnya.

    Pesantren tidak sebatas itu saja, melainkan berada di jalur tengah untuk menciptakan manusia cerdas, berpikir kritis tanpa melupakan soal tunduk dan hormat pada gurunya.

  • PT Vale Raih Sertifikasi Great Place To Word 2025, 59 Persen di Atas Rata-rata Global

    PT Vale Raih Sertifikasi Great Place To Word 2025, 59 Persen di Atas Rata-rata Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Satu lagi bukti kualitas PT Vale Indonesia. Anak perusahaan MIND ID itu meraih sertifikasi Great Place To Word 2025.

    Ini adalah sebuah pengakuan internasional. Diberikan kepada mereka yang berhasil menciptakan lingkungan kerja terbaik bagi karyawan.

    Sertifikasi tersebut tidak mudah didapatkan. Dilakukan secara independen dengan melibatkan 947 partisipan karyawan dari berbagai lini di PT Vale.

    Hasilnya, 88 persen responden menyatakan PT Vale adalah tempat kerja yang hebat. Itu menunjukkan nilai CARES diterapkan di perusahaan tambang dan pengolah nikel itu.

    CARES sendiri adalah akronim dari lima nilai inti (core values) perusahaan. Di antaranya: Compassion (kepedulian), Accountability (tanggung jawab), Resilience (ketangguhan), Excellence (keunggulan), dan Sustainability (keberlanjutan).

    Nilai-nilai inilah yang membentuk budaya kerja positif dan saling menghargai di lingkungan PT Vale. Nilai CARES menjadi fondasi utama dalam pertumbuhan PT Vale, mencerminkan semangat kepedulian, tanggung jawab, ketangguhan, keunggulan, dan keberlanjutan.

    Tidak hanya itu, sertifikasi yang menempatkan PT Vale 59 persen lebih tinggi dari rata-rata global. Bahwa budaya kerja di perusahaan tambang nikel berkelanjutan ini telah melampaui standar dunia.

    Bagi PT Vale, tempat kerja yang hebat dibangun oleh semua pihak. Karena itu, perusahaan terus berkomitmen menciptakan budaya kerja yang aman, inklusif, dan bermakna, agar setiap karyawan dapat tumbuh, berkontribusi, dan bersama-sama membangun masa depan yang berkelanjutan.
    (Adv/Fajar)

  • MK Perintahkan Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen, Begini Nasib BKN

    MK Perintahkan Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen, Begini Nasib BKN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    MK menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “penerapan pengawasan sistem merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN yang dilakukan oleh suatu lembaga independen”.

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut, putusan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam proses revisi UU ASN yang saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI bersama pemerintah.

    “Pertama, tentu Komisi II DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan menjadi salah satu masukan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini sudah teragendakan dalam prolegnas prioritas yang disepakati antara DPR dengan pemerintah,” ujar Rifqi di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rifqi menjelaskan bahwa sejak dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap sistem merit dalam birokrasi dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, dengan adanya putusan MK, ia menilai perlu dibentuk lembaga independen baru yang berfungsi secara otonom.

    “Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka kita semua wajib mengikhtiarkan hadirnya satu lembaga baru yang bertugas secara otonom untuk memastikan bagaimana seluruh proses mulai dari pengangkatan, mutasi, rotasi, demosi, promosi, sampai dengan pemberhentian aparatur sipil negara dapat dilakukan dengan baik,” terang Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

  • Peringati Hari Pangan Sedunia, BRI Peduli Tegaskan Komitmen Dukung Ketahanan Pangan Melalui Panen Raya BRInita

    Peringati Hari Pangan Sedunia, BRI Peduli Tegaskan Komitmen Dukung Ketahanan Pangan Melalui Panen Raya BRInita

    Program ini juga mendukung Asta Cita Pemerintah yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    “Di Hari Pangan Sedunia 2025 ini, mari kita dukung dan kembangkan urban farming sebagai bagian dari solusi modern menghadapi krisis pangan dan perubahan iklim. Bersama, kita wujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan, demi masa depan pangan yang lebih baik untuk seluruh generasi”, imbuhnya.

    Di lain pihak, Neni, selaku Ketua Kelompok Wanita (KWT) Buruan Sae Pajajarah Hegar mengungkapkan bahwa Kebun Agro Wisata Kampung Berkebun Pajajaran merupakan salah satu wadah urban farming yang dimanfaatkan oleh anggota kelompok untuk kegiatan positif sekaligus sebagai sebagai solusi ketersedian pangan bagi anggota kelompok.

    “Tadinya kami tidak punya lokasi untuk menaman, sekarang sudah ada wadahnya. Kami sangat gembira tentunya, bisa menikmati hasil panen bersama”, ungkapnya.

    Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 2022, program BRINita telah dilaksanakan di 31 titik dan telah memberikan manfaat bagi 1.160 jiwa. Program ini juga telah berkontribusi bagi 86,48% Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum serta 20,16% IPM Perempuan. 

    Selain itu, program ini juga secara nyata telah menghasilkan 9.544,33 Kg tanaman sayuran hasil panen, 112 tanaman obat-obatan keluarga (Toga) dan berkontribusi 11,27% terhadap penurunan stunting. Program ini juga telah berkontribusi bagi lingkungan dengan menghasilkan 3.982 kg pupuk organik cair, 2.218 liter eco enzim, 64 produk olahan pupuk, 80 kg maggot BSF dan 238,61 kg C02-eq yang berkontribusi bagi efisiensi emisi gas rumah kaca dari penanaman sayuran hidroponik.(*)

  • Ahmad Ali PSI Bocorkan Sinyal Kejutan Besar di 10 November

    Ahmad Ali PSI Bocorkan Sinyal Kejutan Besar di 10 November

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu bergabungnya Bendahara Umum DPP NasDem, Ahmad Sahroni, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya dibantah tegas oleh Ketua Harian PSI, Ahmad Ali.

    Sebelumnya, publik sempat heboh usai Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron, diketahui bertemu dengan Ahmad Sahroni beberapa waktu lalu.

    Pertemuan itu memicu spekulasi bahwa “Crazy Rich Tanjung Priok” tersebut bakal hijrah ke PSI.

    Namun, Ahmad Ali memastikan kabar itu tidak benar. Ia menegaskan bahwa Sahroni tidak akan bergabung dengan PSI dalam waktu dekat maupun ke depan.

    “Oh tidak, saya pastikan tidak. Sahroni itu tidak bergabung di partai PSI itu saya pastikan. Sahroni saya pastikan tidak bergabung di partai PSI. Itu clear,” ujar Ali, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

    Meski membantah kabar soal Sahroni, Ahmad Ali justru memberi isyarat bahwa PSI tengah menyiapkan kejutan besar dalam waktu dekat.

    Ia menyebut akan ada sejumlah tokoh politik hingga aktivis yang segera bergabung dengan partai berlambang mawar itu.

    “Nah, soal rencana kejutan di 10 November, Ali belum bisa bocorin. Tapi yang jelas, katanya bakal ada tokoh politik sampai aktivis yang gabung ke PSI dalam waktu dekat,” tandasnya.

    Sebelumnya, pada foto yang beredar, ia tampak bertemu dengan Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga, atau yang akrab disapa Bro Ron.

    Momen pertemuan keduanya diunggah langsung oleh Bro Ron melalui akun Instagram pribadinya, @brorondm, pada Senin (13/10/2025) kemarin.

    Dalam unggahan itu, tampak Sahroni dan Bro Ron saling berbincang akrab. Unggahan tersebut juga terlihat mendapat tanda suka dari Sahroni.

  • KPK Tantang Mahfud MD Buktikan Markup Whoosh, Islah Bahrawi Beri Sentilan

    KPK Tantang Mahfud MD Buktikan Markup Whoosh, Islah Bahrawi Beri Sentilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tokoh Nahdatul Ulama, Islah Bahrawi menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin tantang Mahfud MD.

    KPK menantang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk melaporkan secara resmi dugaan penyimpangan atau markup dalam proyek pembangunan kereta cepat Whoosh.

    Islah menerangkan tanpa perlu dibuktikan juga, hal itu sudah dilihat dari kronologi pemindahan tender dari Jepang ke China.

    Kata Islah, biaya yang ditawarkan sat dipegang oleh Jepang lebih rendah dengan bunga yang kecil dibandingkan dengan China.

    Bahkan, dia menyebut saat dialihkan ke tender China biayanya langsung membengkak berkali-kali lipat.

    “Gimana sih? Kronologi peristiwanya jelas. Dari Jepang yg biaya dan bunganya kecil, tiba-tiba dipindah tanpa tender ke China dengan bunga lebih tinggi dan “cost overrun” yang bengkak,” jelasnya dikutip X Sabtu (18/10/2025).

    Dengan nilai tersebut sebenarnya, potensi kerugian negara sudah bisa diterawang bahkan sebelum proyek dijalankan.

    Untuk itu, Islah berharap agar tak perlu menunggu pengaduan, penyelidikan dudah bisa dilakukan dengan fakta tersebut.

    “Potensi kerugian negaranya sudah jelas ada. Lidik tinggal lidik aja tidak usah nunggu pengaduan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KPK menjelaskan penyelidikan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan secara formal dari masyarakat.

    “KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Elva/Fajar)

  • Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai yang Kedapatan Nongkrong di Stabucks

    Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai yang Kedapatan Nongkrong di Stabucks

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak segan memecat pegawai Bea Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks. Terlebih menggunakan seragam.

    Hal tersebut, setelah Purbaya mendapat laporan masyarakat. Melalui layanan pengaduan ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 082240406600.

    Purbaya bahkan membacakan laporan tersebut. Bahwa ada pejabat Bea Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks dengan pakaian dinas.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat (17/10/2025).

    Bahkan, pelapor tersebut membeberkan perbincangan oknum pegawai tersebut.

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” ujar Purbaya melanjutkan membaca laporan.

    Dia mengingatkan, agar pegawai Bea Cukai tak lagi nongkrong di Starbucks menggunakan seragam. Purbaya juga meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menindaklanjuti laporan tersebut.

    Dia mengaku baru tahu adanya hal demikian.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main,” ujarnya.

    Kalaupun kembali ditemukan hal serupa, dia mengaku tak segan akan memecat.

  • Pemerintah Perkuat Tata Kelola Pupuk 2026

    Pemerintah Perkuat Tata Kelola Pupuk 2026

    Ia meminta penyusunan eRDKK benar-benar disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Saat ini, pemutakhiran data eRDKK dapat dilakukan sepanjang tahun, sehingga akurasi dan validitas data tetap terjaga.

    “Apabila pendataan eRDKK 2026 berjalan lancar, seluruh SK Alokasi Pupuk Bersubsidi mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dapat terbit sebelum 31 Desember 2025. Dengan begitu, petani sudah bisa menebus pupuk mulai 1 Januari 2026, tanpa kekhawatiran kekurangan pupuk,” ujar Jekvy.

    Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Kemenko Pangan, Bona Kusuma menyampaikan bahwa perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai kemandirian pangan.

    “Baru di era Presiden Prabowo Subianto, fokus terhadap swasembada pangan dijalankan secara nyata. Sebanyak 145 peraturan telah disinkronkan untuk memperkuat dan sinergi dalam tata kelola pupuk bersubsidi,” jelas Bona.

    Ia menambahkan, implementasi Perpres Nomor 65 Tahun 2025 telah berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap sistem distribusi pupuk nasional.

    “Esensi dari Pupuk bersubsidi ini sebagai komponen kunci dari komitmen Pemerintah Indonesia mencapai Swasembada Pangan,” ujar Bona

    Sementara itu, terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Kita akan mencapai swasembada pangan secepat mungkin. Ini adalah perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Pemerintah memastikan seluruh sarana produksi, termasuk pupuk, tersedia tepat waktu dan tepat sasaran bagi petani,” tegas Mentan Amran