Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Jadwal dan Link Streaming Babak 32 Besar Korea Open 2025, 5 Wakil Indonesia Bakal Tampil Hari Ini, Chico dan Zaki Mulai dari Kualifikasi

    Jadwal dan Link Streaming Babak 32 Besar Korea Open 2025, 5 Wakil Indonesia Bakal Tampil Hari Ini, Chico dan Zaki Mulai dari Kualifikasi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Babak pertama atau 32 besar Korea Open 2025 hari pertama bakal berlangsung hari ini.

    Berlaga di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, Selasa (23/9/2025), wakil Indonesia akan turun berlaga.

    Untuk hari pertama babak 32 besar ini, ada lima wakil Indonesia yang akan berlaga.

    Diantaranya, dua harus berjuang dari babak kualifikasi yaitu Mohammad Zaki Ubaidillah dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

    Sementara untuk tiga wakil lainnya, ada ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Menjadi satu-satunya wakil ganda putri Indonesia

    Kemudian ganda putra ada, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Muhammad Rian Ardianto/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

    Untuk hari pertama ajang Korea Open 2025 bisa disaksikan secara langsung atau pun melalui layanan streaming.

    Live streaming Korea Open 2025 jika tidak ada perubahan akan tayang di Vidio.

    link streaming

    Berikut Jadwal Wakil Indonesia di Hari Pertama Korea Open 2025.

    Lapangan 3

    MS – Kualifikasi: Teh Jin Hong (Malaysia) vs Mohammad Zaki Ubaidillah (Indonesia)

    WD – R32: Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan (Hong Kong) vs Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia)

    Jam dan Lapangan Tiba

    MS – Kualifikasi: Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) vs Wang Yue Hang (Inggris)

    MD – R32: Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong (Malaysia) vs Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia)

    MD – R32: Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) vs Muhammad Rian Ardianto/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (Indonesia)

    (Erfyansya/fajar)

  • Ekonom UGM: Lebih 25 Persen Anak Muda Indonesia Tidak Sekolah dan Tidak Bekerja, Khususnya Perempuan

    Ekonom UGM: Lebih 25 Persen Anak Muda Indonesia Tidak Sekolah dan Tidak Bekerja, Khususnya Perempuan

    Adapun desakan keenam adalah mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, sekaligus menghentikan program populis yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal.

    Terakhir, desakan ketujuh berfokus pada peningkatan kualitas institusi dengan membangun kembali kepercayaan publik, memperbaiki tata kelola demokrasi, dan memberantas praktik konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    “Tujuh desakan ini merupakan bentuk seruan bersama para ekonom agar penyelenggara negara segera menindaklanjuti secara serius persoalan perekonomian yang dirasakan rakyat,” jelas Sekar.

    Panelis Rizki Nauli Siregar, Ph.D., dosen sekaligus peneliti LPEM UI, menyoroti soal masalah rendahnya produktivitas anak muda di Indonesia sekarang ini.

    “Lebih dari 25% anak muda di Indonesia tidak produktif, baik tidak bekerja maupun tidak sekolah, khususnya perempuan,” katanya.

    Kondisi ini menurutnya, dampak dari misalokasi sumber daya yang masih masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah,

    Dosen FEB UGM, Dr. Elan Satriawan mengatakan desakan darurat ekonomi ini dapat menjadi momentum refleksi dan dorongan bagi berbagai pihak untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional.

    Menurutnya, diperlukan fondasi kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat, kesejahteraan dapat diwujudkan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pram/fajar)

  • Bukan untuk Bangsa, PDIP: Seruan Jokowi agar Relawannya Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Demi Kepentingan Anaknya Saja

    Bukan untuk Bangsa, PDIP: Seruan Jokowi agar Relawannya Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Demi Kepentingan Anaknya Saja

    Fajar.co.id, Jakarta — Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode kini menuai polemik.

    Kritikan datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Dia merespons tajam pernyataan ayah Gibran itu.

    Menurut Andreas, dukungan tersebut tidak lahir dari niat menjaga kepentingan bangsa, melainkan demi keberlangsungan karier politik sang anak.

    “Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan soal kepentingan bangsa dan negara, kepentingan menjaga pemerintahan ini, tapi kepentingan anaknya,” tegas Hugo dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Senin (22/9/2025).

    Hugo menilai, pernyataan dukungan Jokowi tak lepas dari berbagai persoalan yang kini tengah membelit Gibran Rakabuming Raka.

    Salah satunya adalah ketidakhadiran Gibran dalam pelantikan menteri baru hasil reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    Gibran saat ini juga mendapat gugatan terkait ijazah SMA-nya yang dinilai tidak sah secara hukum oleh seorang pengacara bernama Subhan Palal.

    Subhan menggugat keabsahan ijazah SMA Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia menyebutkan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi syarat formal pencalonan wakil presiden.

    Gugatan tersebut diajukan secara pribadi tanpa dukungan pihak lain, dan menyasar dua tergugat. Masing-masing Gibran secara pribadi serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. (bs-sam/fajar)

  • Komisi XI DPR RI Fit And Proper Tes Calon Ketua DK LPS, Ini Lima Tokoh yang Diusulkan Presiden Prabowo

    Komisi XI DPR RI Fit And Proper Tes Calon Ketua DK LPS, Ini Lima Tokoh yang Diusulkan Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin malam.

    Ketua DK LPS yang diseleksi itu untuk periode 2025-2030. Adapun sosok yang terpilih akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (23/9) besok.

    Ada lima calon Ketua DK LPS menjalani uji kepatutan dan kelayakan mulai pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

    Fit and proper test itu dilakukan DPR menindaklanjuti surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait daftar nama calon ketua DK LPS periode 2025-2030.

    Nama yang terpilih akan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menkeu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal mengatakan hasil dari fit and proper test malam ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang rencananya akan berlangsung pada Selasa (23/9) atau besok.

    “Insya Allah (hasil fit and proper test dibawa ke paripurna besok),” kata Hekal, dilansir pojoksatu, Senin (22/9/2025).

    Adapun nama-nama sebagai calon Ketua DK LPS periode 2025-2030 antara lain Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

    Kedua, Ferdinan Dwikoraja Purba yang merupakan Komisaris Independen di PT Asuransi Jasa Tania Tbk.

    Nama ketiga Agresius R Kardiman yang tercatat sebagai Direktur Kepatuhan di Bank CCB Indonesia.

    Keempat, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji yang merupakan salah satu anggota dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

    Nama kelima adalah Dwityapoetra Soeyasa Besar yang merupakan Direktur Eksekutif Surveilans Pemeriksaan dan Statistik LPS.

  • IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik, KSP Qodari Beri Penjelasan

    IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik, KSP Qodari Beri Penjelasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik. Terkait hal itu, pihak Istana memberikan penjelasan terkait maksud Ibu Kota Politik tersebut.

    Diketahui, penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja, yang ditandatangani pada 30 Juni 2025.

    Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari menyebut, istilah Ibu Kota Politik bukan berarti Indonesia nantinya akan memiliki ibu kota lain dengan label berbeda, seperti ibu kota ekonomi atau budaya.

    “Oke jadi gini, sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada Ibu Kota Politik lalu ada Ibu Kota Ekonomi kan begitu kira-kira kan? Nanti ada Ibu Kota Budaya dan Ibu Kota lain-lain itu nanti. Nggak, nggak begitu maksudnya,” kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9).

    Qodari menekankan, jika nantinya ditetapkan sebagai pusat pemerintahan, IKN harus memiliki infrastruktur memadai untuk menampung seluruh pilar utama kenegaraan. Ia menyebutkan, tiga lembaga tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai Ibu Kota, maka tiga lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, itu sudah harus ada fasilitasnya,” jelasnya.

    Karena itu, Presiden Prabowo sudah menargetkan pada 2028 seluruh lembaga negara tersebut telah memiliki fasilitas permanen di IKN.

    “Nah ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo, bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya,” pungkasnya.

  • Rombak Direksi Pelindo, Arief Poyuono Jadi Komisaris

    Rombak Direksi Pelindo, Arief Poyuono Jadi Komisaris

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero mengalami perombakan direksi dan komisaris dengan mengangkat pejabat yang baru.

    Dari perombakan ini, Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono ditunjuk menjadi komisaris.

    Perombakan direksi dan komisaris Pelindo tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia, Nomor: SK-264/MBU/09/2025 dan SK.059/DIDAM/DO/2025 Tanggal 19 September 2025.

    Surat Keputusan itu tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

    Kemudian salinan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-265/MBU/09/2025 dan SK.060/DIDAM/DO/2025 Tanggal 19 September 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelindo.

    “Bahwa terhitung tanggal 19 September 2025, masa jabatan atas nama Hambra sebagai Wakil Direktur Utama dan Andus Winarno sebagai Dewan Komisaris telah berakhir,” tulis Pelindo dalam keterbukaan informasi perseroan, dikutip pada Senin (22/9/2025). (fajar)

    Berikut Susunan Direksi dan Komisaris PT Pelindo terbaru:

    Dewan Direksi

    Direktur Utama : Arief Suhartono

    Direktur Operasi: Putut Sri Muljianto

    Direktur Komersial: Dradjat Sulistyo

    Direktur Manajemen Resiko : Boy Robyanto

    Direktur Pengembangan Usaha: Hosadi A. Putra

    Direktur Teknik: Suriawan Wakan

    Direktur Keuangan: Bachtiar Soeria Atmadja

    Direktur SDM dan Umum: Dwi Fatan Lilyana

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama : Agus Suhartono

    Wakil Komisaris Utama : Suntana

    Komisaris : Jodi Mahardi

    Komisaris : Elwi Danil

    Komisaris Independen : Rakhman Fiadhy Kurniawan

    Komisaris Independen : Maximus Puguh Djiwanto

    Komisaris : Arief Poyuono

    Komisaris Independen : Ilhamsyah

  • Tren Penerimaan Negara Turun, Menkeu Purbaya Beri Rincian

    Tren Penerimaan Negara Turun, Menkeu Purbaya Beri Rincian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tren penurunan pendapatan negara terjadi hampir pada semua komponen. Kondisi tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

    Purbaya menyebutkan, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi (outlook) APBN 2025.

    Dia menjelaskan nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun.

    Menurut Purbaya, tren penurunan ini pun terlihat pada hampir seluruh komponen

    penerimaan negara. “Serapan dari perpajakan turun sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi

    Rp 1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9).

    Adapun perinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai

    realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.

    Namun, dukungan positif terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4

    persen dengan realisasi Rp194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.

    Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp306,8 triliun atau

    64,3 persen dari outlook, tetapi turun signifikan sebesar 20,1 persen.

    Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit

    sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31

    Agustus 2025. “Defisit APBN Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen PDB,” ungkap Purbaya.

    Di sisi lain, tren berbeda terlihat pada penyaluran belanja negara yang rata-rata komponen

  • Manfaatkan KUR BRI, Pedagang Nanas Ini Sukses Kembangkan Produk Olahan yang Diminati Pasar

    Manfaatkan KUR BRI, Pedagang Nanas Ini Sukses Kembangkan Produk Olahan yang Diminati Pasar

    Lebih lanjut, kini Nadi terus memanfaatkan layanan digital BRI untuk menunjang kelancaran usahanya. Melalui aplikasi BRImo, ia mengelola keuangan dengan lebih teratur, mulai dari mengecek saldo, melakukan transfer, hingga membayar berbagai kebutuhan usaha. Ia pun mengandalkan QRIS agar proses pembayaran pelanggan menjadi praktis, cepat, dan aman.

    Di samping itu, pertumbuhan usaha milik Nadi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dia mengungkapkan dari semula bisnisnya hanya dikelola sendiri, kini Nadi mampu membuka lapangan kerja dengan melibatkan sejumlah karyawan tetap. Bahkan, pada periode Ramadan ketika permintaan melonjak, jumlah pekerja bisa bertambah hingga 15 orang.

    “Alhamdulillah, usaha ini bukan hanya bermanfaat bagi keluarga saya, tapi juga bisa memberi peluang kerja bagi warga sekitar. Setiap kali permintaan meningkat, saya bisa mengajak lebih banyak orang untuk membantu,” tutur Nadi.

    Sebagai informasi, hingga akhir Agustus 2025 BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp114,28 triliun kepada 2,5 juta debitur UMKM. Penyaluran KUR BRI ini setara dengan 65,31% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025, yaitu sebesar Rp175 triliun.

    Pada kesempatan terpisah, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan bahwa perluasan akses pembiayaan terus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat menghasilkan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

    “KUR merupakan instrumen strategis dalam memperluas pembiayaan produktif yang berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Penyaluran yang tepat sasaran akan mendorong produktivitas, mendukung keberlanjutan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. BRI pun terus konsisten untuk mendorong UMKM dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Akhmad.

  • Gibran Hendak Dimakzulkan, Projo Ungkap Titah Jokowi

    Gibran Hendak Dimakzulkan, Projo Ungkap Titah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kelompok relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjant selama dua periode.

    Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Fredy Damanik menegaskan bahwa relawan harus mengawal, memastikan, dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar berhasil menjalankan program-programnya.

    Ia mengungkapkan, sejatinya 5 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran terlalu singkat untuk merampungkan seluruh program yang telah dicanangkan.

    Sementara itu, Sekjen Projo, Handoko menegaskan sejak awal relawan garis keras Jokowi ini telah bertekad mendukung Prabowo-Gibran dua periode. Komitmen ini bahkan telah dicetuskan sejak tahun 2024 lalu.

    “Dukungan tersebut sudah menjadi komitmen sejak sebelum Pilpres 2024. Projo tetap konsisten. Bapak Presiden Prabowo juga sudah mengetahuinya sejak awal,” tutur Handoko.

    Diketahui, Jokowi secara terang-terangan mengakui dirinya memerintahkan kelompok relawannya, Barisan Rakyat Jokowi Presiden (Bara JP) untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

    Bukan baru-baru ini, Jokowi bahkan telah memberi arahan tersebut sejak sebelum Pilpres 2024 digelar.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (mendukung Prabowo-Gibran memimpin dua periode),” ujar Jokowi kepada wartawan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. (Pram/fajar)

  • Relawan Militan Jokowi Beri Peringatan Keras Jangan Sampai Prabowo-Gibran Bubar di Tengah Jalan, Ini yang Akan Terjadi

    Relawan Militan Jokowi Beri Peringatan Keras Jangan Sampai Prabowo-Gibran Bubar di Tengah Jalan, Ini yang Akan Terjadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim telah memerintahkan barisan relawannya, khususnya Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) solid mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.

    David Pajung, Wakil Ketua Umum Bara JP, menegaskan, jika Prabowo-Gibran terpecah di tengah jalan maka dirinya memprediksi akan terjadi gejolak politik dahsyat yang berbuntut pada kekacauan yang sulit dikontrol.

    “Ketika (Prabowo-Gibran) dipecah di tengah jalan, itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik yang membuat energi bangsa ini hilang, capek mengurusi dinamika politik yang lepas dari kontrol,” kata David dalam wawancara program Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, dikutip pada Senin (22/9/2025).

    Untuk mencegah terjadi gejolak maka, Bara JP mengingatkan agar dua kubu ini tetap jalan beriringan. Relawan Jokowi pun siap mengawal seluruh program pemerintah.

    “Sehingga, maksud baik dari Pak Jokowi adalah tolong dibantu program-program pemerintah Prabowo Gibran sampai selesainya,” ungkap David.

    David menambahkan, dukungan dua periode yang diinstruksikan Jokowi tentu mempertimbangkan dinamika politik di Indonesia ke depannya.

    “Ya, kalau dua periode ini kan kita lihat dinamika ke depan. Bahwa kalau memungkinkan dua periode diterima oleh rakyat dan direspon positif oleh masyarakat, maka enggak ada pilihan lain selain mendukung dua periode Prabowo-Gibran,” tegas David.

    Sebelumnya, Jokowi mengaku telah memerintahkan relawan Bara JP mendukung Prabowo-Gibran dua periode. Arahan itu bahkan telah disampaikan Jokowi sejak perhelatan Pilpres 2024.