Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Saan Mustopa Kembali Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, Respons Keputusan Presiden Prabowo Tetapkan sebagai Ibu Kota Politik

    Saan Mustopa Kembali Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, Respons Keputusan Presiden Prabowo Tetapkan sebagai Ibu Kota Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul agar Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), kembali disuarakan oleh polikus Partai Nasdem.

    Wacana itu kembali disuarakan Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem, Saan Mustopa sebagai respons atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik.

    Dia menyebut, dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN, Partai Nasdem memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah tersebut tidak akan mubazir.

    “Kan, kalau Nasdem berpikirnya yang penting IKN itu tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi,” kata Saan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

    Saan Mustopa menyebut, NasDem pernah mengusulkan beberapa alternatif kepada pemerintah agar pembangunan IKN yang memakan biaya besar tak menjadi mubazir.

    “Sudah jauh memberikan alternatif, supaya apa yang sudah dibangun tidak mubazir, karena sudah mengeluarkan anggaran negara yang begitu besar,” ujar Saan.

    Satu di antara usul yang pernah disampaikan NasDem ialah diaktifkannya kegiatan pemerintah pusat di IKN. Semisal, kata Saan, IKN menjadi tempat Wapres RI Gibran Rakabuming Raka berkegiatan agar lokasi bisa dirawat.

    “Kalau ada Wapres berkantor di sana, kan, aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN, Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

    Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Perpres tersebut diteken oleh Prabowo pada 30 Juni 2025, yang diterbitkan Jumat (19/9) lalu.

  • Garuda Indonesia Terus Merugi, Anggota Komisi VI DPR RI Sampai Sarankan Pembubaran

    Garuda Indonesia Terus Merugi, Anggota Komisi VI DPR RI Sampai Sarankan Pembubaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikan tajam kini ditujukan ke manajemen PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA).

    Sorotan dan kritikan tersebut datang dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam.

    Berbagai masalah yang dihadapi oleh Garuda Indonesia membuatnya melontarkan kritik bahkan menyarankan agar dibubarkan.

    “Kalau memang tidak diselesaikan, tidak ada harapan buat Garuda, daripada memusingkan kita, membebani rakyat, juga ke rakyat tidak ada dampak secara langsung dari Garuda Indonesia, bubarkan saja,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Garuda Indonesia dikutip Selasa (23/9/2025).

    Ia menyoroti beberapa permasalahan Garuda yang dianggap tidak pernah memberikan keuntungan bagi negara.

    Bahkan suntikan dana segar dari Danantara sebesar Rp6,6 triliun belum mampu membuat perusahaan bergerak lebih baik.

    “Mengenai 50% menguasai pasar domestik, buat kami ini mustahil. Sekarang saja baru 11%, di atas swasta 60%. Maka kami tidak mau ini jadi omon-omon,” tegasnya.

    “50% penguasaan pasar domestik itu dicapai tahun berapa? Kami tidak mau ditipu-tipu lagi di tempat ini. Kami minta road map [peta jalan] nya di tahun 2026, berapa persen penguasaan pasar. Dan kalau tidak tercapai, sanggup nggak direksi mundur,” terangnya.

    Sampai saat ini, Garuda sendiri masih membukukan kerugian sepanjang kuartal I-2025.

    Berdasarkan laporan keuangan, Garuda Indonesia (GIAA) mencatat kerugian bersih US$76,49 juta atau setara sekitar Rp1,25 triliun di tiga bulan pertama tahun ini. 

    Kerugian bersih GIAA tersebut mengecil dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, US$87,04 juta.

  • RUPSLB PT Vale: Penguatan Tata Kelola dengan Perubahan Susunan Direksi

    RUPSLB PT Vale: Penguatan Tata Kelola dengan Perubahan Susunan Direksi

    FAJAR.CO.ID, ​JAKARTA – PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) mengumumkan perubahan susunan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan hari ini. Rapat ini menyetujui pengunduran diri Luke Mahony dari jabatannya sebagai Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer, serta menunjuk Slamet Sugiharto sebagai penggantinya.

    ​RUPSLB yang digelar secara fisik dan virtual ini, dihadiri oleh para pemegang saham untuk mengesahkan keputusan penting terkait penguatan kepemimpinan perusahaan. Menurut Bernardus Irmanto, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale, pengangkatan Slamet Sugiharto diharapkan dapat memperkuat strategi dan kapabilitas teknis perusahaan.

    ​”Dengan pengalaman dan keahliannya, beliau diharapkan dapat memperkuat strategi dan kapabilitas teknis perusahaan,” ujar Bernardus Irmanto dalam keterangan resminya. “PT Vale akan terus memastikan kesinambungan kepemimpinan yang solid, dengan komitmen menjalankan praktik pertambangan terbaik, mendorong hilirisasi yang bertanggung jawab, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.”

    ​Luke Mahony yang sebelumnya menjabat, mendapat apresiasi tinggi dari Dewan Komisaris dan Direksi atas kontribusi serta dedikasinya dalam memperkuat aspek strategi dan teknis operasi perusahaan.

    ​Dengan pengangkatan ini, susunan lengkap Direksi PT Vale kini adalah sebagai berikut:

    ​Presiden Direktur dan Chief Executive Officer: Bernardus Irmanto

    ​Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer: Abu Ashar

    ​Direktur dan Chief Human Capital Officer: Heriyanto Agung Putra

    ​Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer: Budiawansyah

    ​Direktur dan Chief Financial Officer: Rizky Andhika Putra

    ​Direktur dan Chief Project Officer: Muhammad Asril

    ​Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer: Slamet Sugiharto

    ​Keputusan RUPSLB ini mencerminkan komitmen PT Vale untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan yang adaptif, stabilitas operasional, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perusahaan juga memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan akan selalu mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.(yus/fnn)

  • Presiden Prabowo Bela dan Akui Kemerdekaan Palestina di Pidatonya, Umar Hasibuan: Your Speech Was Awesome

    Presiden Prabowo Bela dan Akui Kemerdekaan Palestina di Pidatonya, Umar Hasibuan: Your Speech Was Awesome

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan menyampaikan apresiasinya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Apresiasi yang diberikannya itu terkait pidato yang disampaikan untuk membela dan mengakui Palestina.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar menyampaikan apresiasinya ini ke Presiden Prabowo.

    “Terimakasih atas pidatonya membela palestina dan akui Palestine sbg negara,” tulisnya dikutip Selasa (23/9/2025).

    Ia pun dengan tegas mengungkap tidak akan pernah setuju mengakui Israel sebagai negara.

    Umar mengungkap alasannya untuk tidak mengakui karena sudah menghilangkan banyak nyawa warga Palestina.

    “Tp saya tak akan pernah setuju israel sbg negara krn sdh membunuh 70 ribu warga gaza pak prabowo,” ujarnya.

    “Your speech was awesome 👏,” tuturnya.

    Adapun Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel.

    Ini pidato lengkap Prabowo.

    Forum ini disiarkan langsung oleh kanal YouTube United Nations, Selasa (23/9/2025).

    Berikut Pidato Lengkap Presiden Prabowo Subianto.

    Yang terhormat Presiden Prancis Emmanuel Macron, Yang Mulia Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, selaku pimpinan bersama (co-chairs) pertemuan terhormat ini.

    Pimpinan sidang, perwakilan sidang PBB yang terhormat, Saya ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan tertinggi kami kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan dan keyakinan mereka dalam musyawarah penting ini.

  • Komite Reformasi Polri Diumumkan Usai Prabowo Lawatan ke Luar Negeri, Mahfud MD Bersedia Gabung

    Komite Reformasi Polri Diumumkan Usai Prabowo Lawatan ke Luar Negeri, Mahfud MD Bersedia Gabung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto dipastikan segera diumumkan tokoh yang terlibat di dalamnya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi meminta publik untuk menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari luar negeri untuk mengumumkan perihal Komite Reformasi Polri.

    “Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (23/9).

    Terkait tokoh-tokoh yang akan mengisi Komite Reformasi Polri, Prasetyo Hadi menyebut salah satunya adalah mantan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

    Mensesneg mengaku Mahfud MD sudah memberi konfirmasi tentang kesediaanya untuk bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.

    Dia mengatakan anggota komite tersebut nantinya akan berjumlah sekitar sembilan orang. Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa sosok mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

    Namun, dia belum bisa menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut.

    Diketahui, Mahfud MD beberapa kali aktif berbicara mengenai kinerja kepolisian yang harus baik agar bisa meningkatkan kepercayaan publik.

    Polri, kata dia, saat ini sedang disoroti publik terlebih setelah beberapa peristiwa yang terjadi saat demonstrasi beberapa waktu lalu.

  • Jokowi Minta Prabowo-Gibran Dua Periode, Said Didu Sebut Ancaman Pada Prabowo Agar 2029 Tetap Berpasangan dengan Gibran

    Jokowi Minta Prabowo-Gibran Dua Periode, Said Didu Sebut Ancaman Pada Prabowo Agar 2029 Tetap Berpasangan dengan Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi meminta agar Prabowo-Gibran menjabat dua periode. Hal tersebut diartikan ancaman.

    Itu diungkapkan eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Ancaman serupa, kata dia sudah dua kali dilakukan.

    “Sudah 2 (dua) kali Jokowi “mengancam” Presiden @prabowo,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa (23/9/2025).

    Pertama, ia mengatakan pada 6 Juni 2025. Saat itu, Jokowi menanggapi isu pemakzulan Gibran.

    Bekas Wali Kota Solo itu menegaskan, pemilihan presiden satu paket. Jika salah satu jatuh, maka keduanya harus jatuh.

    “6 Juni 2025 : soal pemaksulan Gibran : Pemilihan Presiden itu satu paket, maknanya: kalau mau jatuhkan anak saya, maka Prabowo juga harus jatuh,” jelasnya.

    Kedua, baru-baru ini, pada 19 September 2025. Permintaan Jokowi agar Prabowo-Gibran dua periode, baginya sebuah ancaman.

    Bahwa di pemilihan presiden mendatang, Prabowo mesti berpasangan dengan anaknya.

    “19 September 2025: Jokowi perintahkan dukung Prabowo-Gibran 2 Priode, maknanya: kalau Prabowo mau maju jadi Capres 2029 maka harus bersama anak saya (Gibran),” pungkasnya.

    Adapun permintaan Jokowi itu i sampaikan kepada Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) maupun kelompok pendukung lainnya.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (mendukung Prabowo–Gibran memimpin dua periode),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (19/9).

    Soal kemungkinan Prabowo–Gibran kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi tidak menampik. Ia menegaskan dirinya konsisten dengan sikap mendukung kepemimpinan dua periode.

  • Fenomena Side Hustle di Indonesia: Antara Peluang, Gaya Hidup, dan Tantangan

    Fenomena Side Hustle di Indonesia: Antara Peluang, Gaya Hidup, dan Tantangan

    FAJAR.CO.ID — Dalam beberapa tahun terakhir, istilah side hustle semakin populer di Indonesia. Side hustle merujuk pada pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama, yang biasanya dilakukan untuk menambah penghasilan atau mengembangkan passion pribadi. Fenomena ini kian terasa terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang akrab dengan teknologi digital.

    Bekerja tidak lagi sebatas “9 to 5”, melainkan bisa dilakukan fleksibel di malam hari, akhir pekan, atau bahkan secara online dari rumah. Banyak anak muda yang kini memiliki dua hingga tiga sumber penghasilan sekaligus, baik melalui usaha kecil, konten digital, maupun jasa berbasis keterampilan.

    Faktor Pendorong

    Kebutuhan Ekonomi

    Biaya hidup yang terus meningkat mendorong banyak orang mencari tambahan penghasilan. Dengan gaji utama yang dirasa belum cukup, side hustle menjadi solusi praktis.

    Digitalisasi dan Platform Online

    Akses ke platform e-commerce, media sosial, hingga aplikasi freelance memudahkan siapa saja memulai usaha sampingan tanpa modal besar.

    Pencarian Passion

    Tidak sedikit pekerja yang merasa pekerjaan utama hanya sekadar rutinitas, sehingga side hustle menjadi jalan untuk menyalurkan hobi yang menghasilkan.

    Tren Gaya Hidup Fleksibel

    Generasi muda lebih terbuka pada konsep multiple income stream dibanding bergantung pada satu pekerjaan saja.

    Bentuk Side Hustle Populer di Indonesia

    Bisnis online: berjualan di marketplace, dropship, atau membuka toko kecil di Instagram/TikTok.

    Konten kreator: menjadi YouTuber, TikToker, atau streamer.

    Jasa freelance: penulis, desainer grafis, fotografer, editor video, hingga penerjemah.

    Investasi & trading: meski berisiko, banyak yang menjadikannya pekerjaan sampingan.

    Kuliner rumahan: catering, kue, atau minuman kekinian berbasis pesanan online.

    Dampak Positif

    Menambah penghasilan dan membantu stabilitas keuangan.

    Mengasah keterampilan baru di luar pekerjaan utama.

    Memperluas jejaring karena bertemu komunitas baru.

    Peluang berwirausaha yang bisa berkembang menjadi bisnis utama.

    Tantangan yang Dihadapi

    Manajemen waktu: sulit membagi fokus antara pekerjaan utama, side hustle, dan waktu pribadi.

    Kelelahan mental: risiko burnout meningkat jika tidak ada batas jelas.

    Legalitas & perpajakan: belum semua side hustle dikelola secara formal, sehingga rawan masalah hukum atau pajak.

    Konflik kepentingan: beberapa perusahaan membatasi karyawan punya usaha sampingan yang bersinggungan dengan bisnis mereka.

    Masa Depan Side Hustle di Indonesia

  • Yaqut Bakal Kembali Diperiksa KPK Ketiga Kalinya, Ini Jejak Dua Menteri Agama yang Terjerat Kasus Korupsi Haji

    Yaqut Bakal Kembali Diperiksa KPK Ketiga Kalinya, Ini Jejak Dua Menteri Agama yang Terjerat Kasus Korupsi Haji

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama saat ini memang jadi pembahasan yang hangat.

    Nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil saat ini masuk dalam dugaan dan berhadapan dengan KPK atas dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024.

    Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi haji yang telah melanda Kementerian Agama sejak era reformasi.

    Jika nantinya benar terbukti, ini bukan yang pertama kalinya terjadi korupsi kuota haji di Indonesia.

    Sebelumnya, ada dua kasus yang melibat dua mantan Menteri Agama sebagai tersangka utama.

    Sejak era reformasi, setidaknya dua menteri agama telah dipenjara karena kasus korupsi haji, Said Agil Husni Almunawar dan Suryadharma Ali.

    Untuk Said Agil Husni Almunawar diketahui ia terbukti dan diberi hukuman lima tahun penjara pada tahun 2006 silam.

    Kemudian ada Suryadharma Ali yang juga terbukti dan mendapatkan vonis enam tahun penjara pada tahun 2014 lalu.

    Kini, Yaqut berpotensi menjadi yang ketiga setelah KPK menetapkan kasus korupsi kuota haji sebagai perkara pidana.

    Berawal dari kebijakannya mengeluarkan Surat Keputusan yang membagi kuota tambahan 20.000 jemaah haji menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

    Keputusan ini bertentangan dengan undang-undang yang mengatur proporsi 92:8.

    Kini Yaqut berpeluang diperiksa kembali dalam kasus korupsi ini.

    Sebelumnya, KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.

  • Pakar Pertahanan Andi Widjajanto: Negara ini Punya Uang atau Tidak?

    Pakar Pertahanan Andi Widjajanto: Negara ini Punya Uang atau Tidak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Pertahanan, Andi Widjajanto bicara persoalan anggaran besar militer yang saat ini jadi pertanyaan.

    Lewat podcast di channel YouTube, Akbar Faizal Unsunsored, ia bicara banyak soal itu.

    Apalagi, perbicangan dan kesan awal bahwa Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dibuat tidak memiliki uang.

    Dengan beberapa kebijakan yang membuat kesan tersebut, salah satunya adalah efisiensi.

    Namun, setelah pelantikan Menteri Keuangan baru kesan tersebut pun memudar dan terungkap fakta baru.

    “Sebenarnya negara ini mengarah ke teka-teki, negara ini punya uang atau tidak,” katanya.

    “Misal ketika pak Purbaya dilantik jadi Menteri tiba-tiba kita tahu negara ini punya uang,” ujarnya.

    Ia menyebut dari pernyataan tersebut, Indonesia sebenarnya punya uang namun belum digerakkan.

    “Hanya saja uang ini tidak digerakkan, tapi sejak awal Pemerintahan Pak Presiden kita seolah menangkap negara ini tidak punya uang,” ungkapnya.

    Namun, pertanyaan besar muncul disaat negara dibuat kesannya tidak memiliki dana atau uang.

    Beberapa kebijakan ekonomi makro dengan ekspaksi fiskal salah satu di anggaran militer pun kini menjadi pertanyaan.

    “Pada saat bersamaan saat kesan negara ini tidak punya uang, ada beberapa kebijakan yang dalam ekonomi makro menutupkan ekspaksi fiskal,” tuturnya.

    Andi menjelaskan adalah salah satu program yaitu Patriot Fun yang coba digarap Pemerintah dengan cara mencari dana segar.

    “Salah satunya adalah Patriot Fun yang dirancang memang tidak komersial sehingga bunganya tapi berharap ada orang yang menampatkan dananya sehingga terkumpul,” terangnya.

  • Makin Banyak Warga Kerja Sampingan, Dokter Ini Cerita Saat Jadi Dosen Nyambi di RSUD-RS Swasta Demi Bertahan Hidup

    Makin Banyak Warga Kerja Sampingan, Dokter Ini Cerita Saat Jadi Dosen Nyambi di RSUD-RS Swasta Demi Bertahan Hidup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Data menunjukkan warga RI yang cari kerja sampingan tiap tahun makin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada peningkatan dari 14,3 persen pada 2019 menjadi 17,8 persen di 2023.

    Menariknya, itu bahkan terjadi pada kerjaan yang selama kerap dianggap mapan. Yakni dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Dokter Urologi, Akhada Maulana menceritakan pengalamannya. Ia bahkan melakoni side hustle atau pekerjaan sampingan itu sejak 2009.

    “Hal ini sudah kami lakukan sejak dulu bang. Lulus spesialis tahun 2009,” tulisnya dikutip dari unggahannya di X, Selasa (23/9/2025).

    Saat itu, ia bekerja sebagai dosen PNS di fakultas kedokteran. Dia mendapat gaji dan tunjangan istri-anak 1 sekitar 3 jutaan.

    “Belum ada remun jaman segitu. Plus 2 jutaan kalau gak salah dapatnya mulai 2010,” ucapnya.

    Selain jadi dosen, ia juga bekerja paruh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Gajinya Rp800 ribu per bulan.

    “Trus karena ngajar koass harus kerja paruh waktu d RSUD, dibayar RP800 ribu per bulan, tapi ya harus pegang pasien poli, bangsal, dan operasi,” ucapnya.

    “Karena saya junior. Dokter uro se NTB cuma dua org. Operasi saya batasi 3 or 4 sehari. Di luar op cito,” sambungnya.

    Bayaran Rp800 ribu itu, berlangsung sampai beberapa tahun ke depan. Karenanya dia mencari pekerjaan tambahan.

    “Bayarnya tetap per bulan RP800 ribu (sampai tahun 2013/14 baru ada jaspel per pasien). Mau gak mau harus cari kerja tambahan. Praktek dan operasi di swasta pulang kadang jam 23 or dini hari. Habis Subuh sudah operasi lagi di swasta,” ujarnya.