Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Dua Elit Nasdem Rusdi Masse dan Ahmad Ali Diisukan Loncat ke PSI, Dapat Jabatan Penting?

    Dua Elit Nasdem Rusdi Masse dan Ahmad Ali Diisukan Loncat ke PSI, Dapat Jabatan Penting?

    Menurut Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia itu, dua pertanyaan ini tentu akan menjadi perbincangan yang selalu menarik walaupun pemilu masih tergolong lama.

    “Namun dalam kalkulasi saya, jika RMS final meninggalkan partai Nasdem, paling tidak ada tiga potensi efek risiko terhadap partai Nasdem Sulsel,” ungkap Ras.

    Pertama, lanjut Ras, gelembung prestasi partai Nasdem Sulsel bisa runtuh.

    “Kita harus akui di bawah kepemimpinan RMS, partai Nasdem Sulsel mencatat prestasi luar biasa. Untuk kali pertama, partai Golkar Sulsel di Pemilu 2024 lalu tersingkir dari dominasi partai Nasdem. RMS efek bekerja maksimal terutama di dapil IX yaitu Sidrap, Pinrang dan Enrekang.

    Kedua, risiko koordinasi dan mobilisasi politik melemah. Hilangnya figur karismatik seperti RMS, menurut Ras, bisa membuat partai kehilangan mesin politik yang telah berjalan efektif.

    “Interaksi antar kader, strategi lokal, serta mobilisasi suara di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota rentan melemah apalagi jika kadernya ikut bermigrasi,” sambung Ras.

    Ketiga, potensi reorientasi dukungan ke partai dimana RMS berlabuh. Jika RMS memutuskan gabung di partai PSI, tentu simpatisan maupun loyalisnya berpotensi mengubah dukungan.

    “Artinya partai Nasdem Sulsel akan mengalami defisit dukungan sebesar efek yang ditinggalkan RMS. Potensi efek resiko partai Nasdem Sulsel akibat hilangnya RMS efek membuat partai Golkar Sulsel bisa bernafas lega. Peluang Golkar merebut kejayaannya kembali terbuka lebar apalagi jika partai golkar sulsel berbenah dalam momentum musda mendatang,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Siswa Keracunan, BGN Sebut Ikan Hiu Goreng Kearifan Lokal, YLKI: MBG ‘Bom Waktu’

    Siswa Keracunan, BGN Sebut Ikan Hiu Goreng Kearifan Lokal, YLKI: MBG ‘Bom Waktu’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menanggapi viralnya menu sajian ikan hiu goreng Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ketapang, Kalimantan Barat.

    Menurut Nanik, menu tersebut sudah sesuai kearifan lokal.

    “Jadi sebetulnya begini, menu apapun itu kan karena judulnya kearifan lokal. Jadi apa yang menjadi kearifan lokal, ya kita gunakan,” kata Nanik kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

    Nanik menyebut menu ikan hiu goreng baru diberikan dua kali di sekolah itu.

    “Kalau hiu misalnya, ternyata di situ biasa memang hiu dihidangkan. Kalau di sini kan hiu mahal banget, tapi karena di sana banyak hiu, jadi ya diberikan,” ungkap Nanik.

    Alhasil, sebanyak 20 siswa SDN 12 Benua Kayong mengalami muntah hingga sesak napas.

    Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG, sambil melakukan evaluasi total.

    “Bila perlu untuk dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin perbaikan secara sempurna dan menyeluruh,” ujarnya.

    Niti mengatakan, anak-anak di sekolah yang menjadi penerima manfaat, harus diperhatikan keamanan, kesehatan, dan keselamatannya setelah mengkonsumsi makanan gratis dari pemerintah tersebut.

    “Jika tidak dilakukan perbaikan secara serius dan komperhensif maka MBG akan menjadi “bom waktu” penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan bagi penerima manfaat,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • PT Vale Indonesia Raih Penghargaan ESG Business Awards 2025 atas Inovasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Limbah

    PT Vale Indonesia Raih Penghargaan ESG Business Awards 2025 atas Inovasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Limbah

    FAJAR.CO.ID, KUALA LUMPUR – Di tengah tantangan dunia menghadapi krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan persoalan limbah yang kian mendesak, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bagian dari MindID, menorehkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan bergengsi pada ESG Business Awards 2025: Biodiversity Conservation Award – Indonesia dan Waste Management Award – Indonesia.

    Penghargaan ini menegaskan bahwa PT Vale tidak hanya berperan sebagai penyedia mineral penting bagi transisi energi global, tetapi juga sebagai pelopor dalam memulihkan ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, dan memperkuat ketahanan masyarakat lokal.

    Di jantung Pulau Sulawesi terdapat ekosistem ultrabasa—salah satu ekosistem unik di dunia, dengan tanah miskin hara namun kaya akan logam berat, termasuk nikel. Sejak 2003, PT Vale menjadikan perlindungan dan rehabilitasi ekosistem langka ini sebagai prioritas.

    Selama lebih dari dua dekade, lebih dari 2 juta tanaman endemik dan dilindungi berhasil dibudidayakan. Hingga Juli 2024, PT Vale telah merehabilitasi 3.817 hektare lahan pascatambang, menanam 67 spesies lokal, dan meningkatkan indeks keanekaragaman hayati hingga mencapai 2,06–2,39, setara dengan tingkat hutan alami.

    Hasilnya, kawasan yang dulunya terganggu kini kembali menjadi rumah bagi rangkong sulawesi, monyet moor, dan beragam spesies kupu-kupu. Melalui inovasi teknik rootballed propagation yang mampu mempercepat pemulihan hutan hingga 6–10 tahun lebih cepat, PT Vale menunjukkan bahwa industri tambang pun dapat menjadi agen pemulihan. Dua arboretum yang didirikan; Taman Kehati Sawerigading Wallacea dan Himalaya Arboretum, kini menjadi laboratorium hidup, pusat riset, sekaligus benteng konservasi generasi mendatang.

  • Purbaya Rilis Aturan KUR Rumah, Bagaimana Skemanya?

    Purbaya Rilis Aturan KUR Rumah, Bagaimana Skemanya?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemerintah resmi merilis aturan baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk rumah.

    Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 65 Tahun 2025 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Prrogram Perumahan yang telah diundangkan pada 24 September 2025.

    Purbaya menjelaskan bahwa masyarakat bisa mendapatkan subsidi bunga KPR hingga 10 persen per tahun.

    Skema subsidi ini adalah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan dalam sektor perumahan nasional.

    Selain itu untuk mendukung adanya program penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

    Perlu dicatat dalam aturan tidak semua rumah bisa mendapat subsidi penuh 10 persen. Nilai efektif menurut pasal 14 besaran ditetapkan sebesar 5 persen.

    Jangka waktunya paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

    “Subsudi bunga ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh rumah pertama mereka, sekaligus menjaga daya beli di tengah tantangan ekonomi,” jelas Purbaya.

    Jika melewati waktu yang di atas maka perpanjangan tidak akan diberikan subsidi bunga/subsidi margin Kredit Program Perumahan.

    Rumah dengan plafon tertentu bunga yang bersubsidi diatur dalam pasal 15 yakni plafon di atas Rp 10 juta sampai Rp 100 juta sebesar Rp 10 persen.

    Semantara untuk plafon di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta sebesar 5,5 persen. (Elva/Fajar)

  • Belajar dari Gerakan Stop de Kindermoord Belanda atas Keracunan MBG

    Belajar dari Gerakan Stop de Kindermoord Belanda atas Keracunan MBG

    Dr. Dono Baswardono Harap ada Langkah Tegas yang Diambil Pemerintah Soal Ramainya Kasus Keracunan karena MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Psychoanalyst , graphologist, sexologist, serta marriage & family therapist, Dr. Dono Baswardono memberi respon soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Respon ini diberikannya ditengah ramainya temuan kasus siswa-siswi yang mengalami keracunan usai mengkonsumsi makan program tersebut.

    Lewat salah satu unggahan di akun Threads pribadinya, Dr. Dono Baswardono memberi perumpamaan.

    Contoh kasus yang dibeberkannya persoalan angka kecelakaan anak di Belanda pada tahun 1970.

    Dimana, sang itu angka kecelakaan anak lumayan tinggi dan dapat sorotan tajam.

    Warga Belanda yang merasa khawatir soal ini pun memberikan respon dengan menggelar kampanye yang berbuah dan mendapatkan hasil.

    “Gegara melihat angka kecelakaan anak-anak, orang Belanda berkampanye ‘Stop de Kindermoord,’ tulisnya dikutip Jumat (26/9/2025).

    “Pada tahun 1970-an, lalu terjadilah perubahan besar infrastruktur yang membuat orang Belanda bersepeda ke mana-mana,” tuturnya.

    Contoh kasus inilah yang diharapnya bisa menjadi pelajaran di tengah ramai polemik siswa keracunan karena program MBG itu.

    Ia berharap ada langkah tegas uang diambil oleh Pemerintah menyikapi kasus yang terjadi ini.

    “Sudah ribuan anak keracunan MBG, dan pemerintah malah keukeuh mempertahankan programnya,” jelasnya.

    “Apa pelajaran yang kalian dapat?,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Anak Buah Megawati Ultimatum Prabowo Soal Ribuan Orang Keracunan MBG: Program Ini akan Mubazir

    Anak Buah Megawati Ultimatum Prabowo Soal Ribuan Orang Keracunan MBG: Program Ini akan Mubazir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam menyusul maraknya kasus keracunan yang dialami siswa di sejumlah daerah tanah air.

    Salah satu yang terparah adalah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang telah menetapkan situasi darurat atau kejadian luar biasa (KLB) karena banyaknya siswa yang keracunan hidangan MBG.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menegaskan bahwa persoalan keracunan dalam program MBG bukan semata pada pelaksana lapangan, tapi lebih disebabkan oleh kelemahan sistem. Karena itu, ia mendorong agar rekomendasi yang muncul diarahkan pada perbaikan tata kelola dan bukan penghentian program.

    Menurutnya, tanpa perbaikan sistem, kasus keracunan akan terus berulang seiring bertambahnya jumlah dapur. Kondisi ini, kata Charles, bisa memunculkan trauma di kalangan orang tua sehingga anak-anak tidak lagi diizinkan mengkonsumsi makanan dari program MBG.

    “Kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, tanpa adanya kampanye negatif sekalipun, saya punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG. Jadi program ini akan mubazir, akan sia-sia. Anggaran ratusan triliun yang disediakan akan terbuang sia-sia,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Jumat (26/9/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan solusi dan alternatif pengelolaan MBG agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi. Misalnya menunjuk pihak sekolah untuk menyediakan menu MBG yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa.

  • Indonesia dan Radiogram yang Diabaikan

    Indonesia dan Radiogram yang Diabaikan

    Slogan pembangunan yang indah di baliho, di Laptop para pemimpin, atau klaim pertumbuhan ekonomi yang gemerlap. Padahal, di balik angka-angka itu, ada jurang ketidakadilan sosial, ada kemiskinan struktural, dan ada kerentanan lingkungan yang nyata.

    Jika keangkuhan membuat kita menutup telinga dari peringatan, maka bahaya yang menghadang tak terhindarkan. Indonesia bisa saja mengulang nasib Titanic, karam bukan karena takdir, melainkan karena kelalaian manusia.

    Pelajaran Titanic sederhana tapi mendalam: kapal sebesar apa pun akan selamat hanya jika mau mendengarkan peringatan dini. Keselamatan tidak ditentukan oleh baja tebal atau mesin modern, melainkan oleh sikap rendah hati untuk menerima kritik.

    Demikian pula Indonesia. Negeri ini akan tetap berlayar dengan selamat hanya jika pemerintah mau membuka telinga pada suara rakyat. Kritik bukan ancaman, melainkan radiogram penyelamat. Akademisi, jurnalis, aktivis, hingga warga biasa, mereka adalah pengirim pesan yang menjaga kapal besar bernama Indonesia agar tetap pada jalurnya.

    Kita semua tentu berharap Indonesia tidak menjadi Titanic. Kita ingin negeri ini sampai di dermaga tempat tujuan kita berlabuh yaitu keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan bangsa. Tapi itu hanya mungkin jika radiogram dari masyarakat sipil tidak lagi diabaikan.

    Wallahu a’lam bishshawab
    Sungguminasa, 26 September 2025

  • PORDI Gandeng Tokoh Agama dan Adat, Tegaskan Komitmen Berantas Judi, Narkoba, dan Miras

    PORDI Gandeng Tokoh Agama dan Adat, Tegaskan Komitmen Berantas Judi, Narkoba, dan Miras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pendidikan menyatakan tekad untuk memberantas praktik judi, narkoba, dan minuman keras (miras) di tanah air.

    Ketua Umum PB PORDI, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si, yang juga pernah menjabat Ketua PB NU Periode 2000-2010, menegaskan komitmen ini sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga generasi bangsa dari dampak buruk ketiga permasalahan tersebut.

    “PORDI bersama segenap tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pendidik bertekad memberantas judi, narkoba, dan miras di Bumi Nusantara,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).

    Penegasan itu juga tertuang dalam AD/ART PB PORDI yang mengusung motto 4 N + 1, yaitu No Judi, No Alkohol, No Narkoba, No Rokok, dan Tertib Ibadah.

    Gerakan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menekan penyebaran perilaku destruktif di tengah masyarakat. PORDI menegaskan perannya bukan hanya sebagai organisasi olahraga, tetapi juga bagian dari upaya menjaga moralitas bangsa.

    PORDI juga memastikan setiap turnamen domino yang digelar di bawah naungannya harus terbebas dari praktik perjudian. Andi Jamaro Dulung menekankan bahwa olahraga domino merupakan wadah untuk menjalin persaudaraan, meningkatkan prestasi, sekaligus melestarikan budaya, bukan ajang taruhan.

    “Kami memastikan semua kegiatan resmi PORDI tidak boleh tercemar dengan praktik perjudian. Domino adalah olahraga rekreasi dan kompetisi sehat, bukan perjudian,” tegasnya.

    Sebagai bentuk komitmen, PORDI menerapkan regulasi ketat dalam setiap turnamen, termasuk pengawasan langsung dari panitia dan pengurus organisasi. PORDI juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta tokoh masyarakat untuk menindak tegas oknum yang mencoba menyusupkan unsur perjudian dalam kompetisi.

  • Soal Video Wapres Gibran Periksa Tas Siswi, Sutan Mangara Harahap: Apa Wapres Jadi Satpam Sekolah?

    Soal Video Wapres Gibran Periksa Tas Siswi, Sutan Mangara Harahap: Apa Wapres Jadi Satpam Sekolah?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Sutan Mangara Harahap angkat suara terkait video Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka memeriksa tas siswa saat mengunjung salah satu sekolah rakyat.

    Sutan Mangara menyebut, siswi SMP meski di sekolah tetap memiliki hak privasi. Sehingga membuka tas dan memeriksa isinya menjadi sebuah pelanggaran etika.

    “Jika negara lewat Wapres bisa seenaknya masuk ruang kelas dan menggeledah, ini preseden buruk bagi demokrasi & pendidikan,” tulis Sutan Mangara di akun media sosialnya, Kamis (25/9).

    Dia menyebut, wapres tidak punya otoritas hukum untuk menggeledah tas siswa. Bahkan menurutnya, wilayah itu menjadi ranah guru atau aparat hukum (jika ada dugaan pelanggaran serius).

    “Aksi ini malah dinilai menjadi preseden butuk di mata publik. Publik bisa bertanya: apa kerja Wakil Presiden? Menyelesaikan masalah bangsa atau jadi satpam sekolah? Kalau tas anak SMP saja harus dibuka oleh Wapres?,” tandasnya.

    Dia lantas menyingguh bahwa Negara Indonesua butuh pemimpin yang fokus pada strategi besar, bukan gimmick receh. Rakyat butuh kebijakan, bukan tontonan.

    “Kalau pejabat negara bisa seenaknya masuk sekolah dan membuka tas anak, apa bedanya dengan negara yang abai pada hak privasi dan batas kewenangan? Anak-anak sekolah butuh pendidikan dan keteladanan, bukan demonstrasi kekuasaan?,” tandasnya.

    Namun, video tentang aktivitas Wapres Gibran di salah satu sekolah rakyat itu tidak seperti yang dibayangkan sejumlah pihak.

    Dilansir dari unggahan TikTok @m.faridsakti, kala itu Gibran Rakabuming tidak sedang menggeledah isi tas murid perempuan.

  • Jelang Muktamar X, Dukungan terhadap Agus Suparmanto Semakin Menguat sebagai Caketum PPP

    Jelang Muktamar X, Dukungan terhadap Agus Suparmanto Semakin Menguat sebagai Caketum PPP

    FAJAR.CO.ID, SAMARINDA — Dukungan terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto sebagai caketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar X semakin menguat.

    Setelah beberapa DPW menyatakan dukungan, kini giliran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)PPP Kalimantan Timur menyatakan dukungan yang sama.

    Dukungan DPW PPP Kaltim itu juga diikuti seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Kaltim untuk mendukung Agus seabagai ketum partai.

    “Alhamdulillah, DPW PPP Kaltim bersama sepuluh DPC PPP se-Kaltim bulat sepakat mengusung bapak Agus Suparmanto untuk maju tampil memimpin PPP masa bakti 2025–2030,” ungkap Sekretaris DPW PPP Kaltim Leny Marlina kepada awak media dikutip Kamis (25/9).

    Leny menuturkan kesepakatan dukungan DPW dan DPC PPP se-Kaltim diungkapkan setelah mereka melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II di Hotel Grand Jamrud, Kota Samarinda, Rabu (24/9).

    Dia menyebut, Agus dianggap sebagai figur yang tepat dan mampu mengembalikan kejayaan PPP, sehingga didukung DPW Kaltim.

    “DPW PPP Kaltim menganggap bahwa Agus Suparmanto itu sosok figur yang cakap untuk memimpin PPP ke depan, dengan misi utama mengembalikan PPP ke Senayan,” ujar dia.
    Leny juga merasa Agus punya kedekatan dengan ulama hingga pondok pesantren, sehingga wajar didukung sebagai Caketum PPP.

    “Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa figur AS (Agus Suparmanto, red) itu sosok yang dekat dengan ulama, pondok pesantren, dan relasi politik nasional. Tentu ini sangat cocok dengan background PPP sebagai partai yang berasas dan berbasis masyarakat Islam,” ujar dia.