Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Etanol Dicampur ke BBM, YLKI Tuntut Bahlil Transparan

    Etanol Dicampur ke BBM, YLKI Tuntut Bahlil Transparan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan pemerintah mencampur etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai langkah menuju transisi energi bersih menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait keamanan mesin, harga, dan kesiapan infrastruktur.

    Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol 10% dalam BBM jenis bensin (E10). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa program ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor serta menciptakan lapangan kerja baru.

    “Tujuannya apa? Kita mengurangi impor. Dan etanol ini didapatkan dari singkong atau dari tebu. Dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan sekaligus pemerintahan,” ujar Bahlil Lahadalia dalam acara Investor Daily Summit 2025, dikutip pada Sabtu (25/10/2025).

    Dalam program edukasi konsumen YLKI, yang rutin disiarkan setiap Selasa pagi melalui RPK 96.30 FM, hadir Agus Sujatno, dan Tri Yuswidjajanto Zaenuri, untuk membahas topik ini secara mendalam.

    Ahli bahan bakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto Zaenuri mengatakan penggunaan etanol dalam BBM sudah umum di berbagai negara. Di Amerika Serikat dan Eropa sudah lama digunakan E10, di Thailand bahkan E20, India E27, dan Brasil mencapai E85.

    Namun, ia menilai produksi etanol di Indonesia masih jauh dari cukup.

    “Kalau mau E10 secara nasional, kita butuh sekitar 3,8 miliar liter etanol per tahun. Saat ini baru sekitar 100 ribu liter dari satu pabrik di Sidoarjo,” jelasnya.

  • Amien Rais Minta Prabowo Pecat Luhut: Dia Sukses Berduet dengan Jokowi Menghancurkan Indonesia Selama 10 Tahun

    Amien Rais Minta Prabowo Pecat Luhut: Dia Sukses Berduet dengan Jokowi Menghancurkan Indonesia Selama 10 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Amien Rais mengingatkan Presiden Prabowo Subianto terkait orang di sekitarnya. Walau kepercayaan publik di masa setahun pemerintahannya terbilang tinggi.

    “Kita bersyukur tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Prabowo itu cukup tinggi. Tapi banyak hal yang membuat kita gundah dan khawatir,” kata Amien dikutip dari YouTuube Amien Rais Official, Sabtu (25/10/2025).

    Di sekitar Prabowo, dia mengatakan, masih banyak pemuja Jokowi. Salah satunya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaita.

    “Masih cukup banyak oknum-oknum jahat yang tetap memuja Jokowi, dan yang paling bahaya adalah tokoh bernama Luhut Binsar Pandjaita,” ujar mantan Ketua MPR RI itu.

    “Tokoh yang satu ini berduet dengan Jokowi, sukses menghancurkan Indonesia selama sepuluh tahun,” sambung Amien Rais.

    Bagi orang yang mengenal Luhut, Amien Rais mengatakan Luhut adalah sosok plin plan. Tidak hanya itu. Dia bahkan mengggambarkannya sebagai orang rakus dan serakah.

    “Si Luhut ini juga manusia sombong dan plin-plan. Tapi bagi yang tahu siapa Luhut sebenarnya, seperti Pak Mayjen Purnawirawan Soenarko, beliau berkata,” terangnya.

    “Dia Luhut ngomong kita kampungan, karena itu saya katakan Luhut itu manusia pembohong. Penjliat, yang sangat rakus dan serakah,” tambahnya.

    Amien Rais juga mengungkit bagaimana Prabowo pernah mendamprat Prabowo. Kala itu Prabowo mencalonkan presiden.

    “Sebagai pemuja Jokowi, dia pernah mendamprat Prabowo seenak mulutnya. Saya kutip omongan Luhut. “Dari TNI saja dipecat, masa Prabowo mau jadi presiden.”,” imbuhnya, mengulang kembali pernyataan Luhut.

  • BRI Peduli Salurkan Perahu Literasi, Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan di Wilayah Pesisir Tolitoli

    BRI Peduli Salurkan Perahu Literasi, Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan di Wilayah Pesisir Tolitoli

    Pemberian Perahu Literasi di Tolitoli merupakan bentuk nyata kepedulian BRI bagi kemajuan pendidikan di daerah, terutama wilayah pesisir. Harapannya, Perahu Literasi ini dapat menjangkau pulau-pulau di sekitar sehingga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk meningkatkan literasi melalui membaca, ujar Dhanny.

    Ia menegaskan, pondasi utama untuk mencapai visi besar Indonesia Emas terletak pada peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata. Oleh karena itu, dalam semangat gotong royong dan kebangsaan, BRI terus berkontribusi dalam menciptakan generasi unggul, cerdas dan tangguh.

    Di sisi lain, Fandy Lamaming, Ketua Yayasan Lopie Bahari Nusantara Tolitoli, mengungkapkan bahwa keberadaan Perahu Literasi sangat penting untuk mempercepat mobilitas keluar masuk pulau sehingga gerakan literasi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Tolitoli dapat berjalan maksimal. Selain itu, Perahu Literasi dari BRI Peduli juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana angkutan bagi siswa dan guru dari setiap pulau di wilayah tersebut.

    “Kami sangat bersyukur atas bantuan kapal, mesin dan sarana dari BRI Peduli. Bantuan ini membuat program Perahu Pustaka Tolitoli berjalan lancar. Sekarang kami bisa berlayar ke pulau terluar dengan aman, anak-anak senang dengan buku baru, dan malamnya mereka menikmati film edukasi. Mimpi jadi nyata,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, Yayasan Lopie Bahari Nusantara Tolitoli resmi berdiri pada 2022 dengan program utama menyebarkan literasi dan edukasi ke pulau-pulau terluar di wilayah Kabupaten Tolitoli, termasuk di antaranya Pulau Lingayan, Pulau Dolangan, dan Pulau Salando. Kegiatan dilakukan tiga kali seminggu dengan pendekatan literasi anak dan dewasa, kelas buta aksara, serta pelatihan bahari berkelanjutan.

  • Denny Siregar: Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Adalah Isu Terbodoh

    Denny Siregar: Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Adalah Isu Terbodoh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan lama aktivis media sosial, Denny Siregar terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat di media sosial.

    Kala itu Denny Siregar mempertanyakan asal-usul isu tersebut dan menyebutnya sebagai salah satu tuduhan paling tidak masuk akal yang pernah beredar di ruang publik

    “Dari mana sih asalnya isu ijazah palsu? Mungkin ini salah satu isu terbodoh yang saya temui selama main di media sosial,” ujar Denny dikutip pada Jumat (24/10/2025).

    Ia menilai bahwa tuduhan tersebut sama tidak masuk akalnya dengan isu lain yang pernah menyerang Jokowi, seperti soal kancing jas, dialek bahasa Inggris, hingga tuduhan terhadap latar belakang keluarga.

    “Isu ijazah palsu sama bodohnya dengan isu kancing jas Jokowi, dialek Inggris Jokowi, dan orangtua Jokowi itu PKI,” katanya.

    Kata Denny, isu-isu semacam itu kerap dimunculkan setiap tahun sejak Jokowi menjabat sebagai presiden.

    Ia menyebut bahwa pihak oposisi seharusnya dapat menyampaikan kritik yang lebih cerdas dan membangun.

    “Seakan-akan nggak ada lagi isu cerdas dari kelompok oposisi yang bisa mencerdaskan kita semua dalam membela pemerintahan ini,” ucapnya.

    Denny juga menjelaskan bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu sebenarnya mudah dibantah karena sistem administrasi dan hukum Indonesia sudah memiliki mekanisme yang ketat.

    “Kalau ijazah Jokowi itu palsu, sejak awal dia mendaftar walikota sudah pasti pendaftarannya tertolak. Bahkan bukan saja ditolak panitia pendaftaran, tapi sudah pasti kena masalah hukum,” tegasnya.

  • Lihat Penemuan Batu Giok Super Raksasa di Nagan Raya Aceh, Terbesar dalam Sejarah

    Lihat Penemuan Batu Giok Super Raksasa di Nagan Raya Aceh, Terbesar dalam Sejarah

    FAJAR.CO.ID, ACEH — Bumi Nagan Raya, Provinsi Aceh tampaknya tidak pernah kehabisan cerita tentang kekayaan alamnya.

    Setelah sebelumnya sempat menghebohkan publik dengan penemuan batu giok seberat 20 ton, kini daerah yang terkenal dengan keindahan Masjid Giok itu kembali mencuri perhatian dengan ditemukannya kawasan baru yang dipenuhi batu giok berukuran raksasa dan bernilai komersial tinggi.

    Penemuan batu mulia yang banyak digunakan sebagai bahan perhiasan tersebut berada tidak jauh dari lokasi penemuan sebelumnya, tepatnya di kawasan Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

    Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan meninjau penemuan batu giok raksasa di Beutong, Kamis (23/10). (Foto: Instagram t_raja_keuamangan)

    Berdasarkan perkiraan awal, batu giok yang baru ditemukan ini memiliki berat hampir mencapai 5.000 ton.

    Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan meninjau penemuan batu giok raksasa di Beutong didampingi jajaran Pemda, Kamis (23/10).

    Bupati Keumangan menyebut penemuan di Beutong ini adalah terbesar dalam sejarah eksplorasi giok di Aceh melebihi penemuan sebelumnya seberat 20 ton.

    “Penemuan ini sebagai anugerah luar biasa dan penemuan batu giok raksasa ini akan dikelola oleh masyarakat dan kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas bupati.

    Politisi Partai Golkar itu menyatakan, batu giok raksasa itu juga akan dipakai untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Giok Nagan Raya. Masjid itu dibangun menggunakan giok sebagai bahan utama pada bagian luar dan dalam.

    “Dengan ditemukannya cadangan giok baru ini diharapkan proses penyelesaian pembangunan masjid yang digadang-gadang akan menjadi ikon dunia itu dapat segera terwujud,” ujarnya.

  • Taruna Ikrar: BPOM Hadirkan Regulasi Stemcell yang Berpihak pada Keamanan Rakyat Indonesia

    Taruna Ikrar: BPOM Hadirkan Regulasi Stemcell yang Berpihak pada Keamanan Rakyat Indonesia

    Regulasi ini juga menegaskan kolaborasi antara BPOM dan Kementerian Kesehatan:

    Kementerian Kesehatan berwenang dalam perizinan operasional fasilitas penelitian dan layanan,

    BPOM bertanggung jawab terhadap izin edar produk dan sertifikasi Good Manufacturing Practice (GMP).

    Langkah ini sejalan dengan standar internasional seperti WHO, ICH, PIC/S, EMA, US-FDA, TGA, PMDA, dan HSA. Pelanggaran terhadap regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dengan ancaman denda maksimal Rp5 miliar dan pidana hingga 12 tahun.

    “Dengan regulasi yang jelas, kita memastikan bahwa setiap terapi sel punca yang dikembangkan di Indonesia bukan hanya aman dan bermutu, tapi juga berorientasi pada nilai kemanusiaan—untuk menyembuhkan, bukan sekadar memperdagangkan harapan,” ujar Taruna Ikrar.

    Taruna menambahkan, pedoman ini juga diharapkan menjadi fondasi penting bagi percepatan riset dan inovasi berbasis sel punca di Indonesia, sejalan dengan visi “Menjulang, Membumi, dan Mengakar” yang diusung BPOM — menjulang dalam standar global, membumi dalam penerapan nasional, dan mengakar dalam nilai kemanusiaan.

    “Ilmu dan regulasi harus berjalan seiring. Karena di balik setiap molekul dan sel, ada kehidupan yang harus kita jaga,” tutupnya penuh makna.

    Melalui penguatan regulasi terapi sel punca, Indonesia menunjukkan perannya di kancah global sebagai bangsa yang tidak hanya mengikuti arus kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga menuntunnya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan beber taruna. (*)

  • Pegawai Senam saat Menkeu Purbaya Sambangi Kantor DJP, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

    Pegawai Senam saat Menkeu Purbaya Sambangi Kantor DJP, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan Fajar.co.id pada Minggu, 19 Oktober 2025, yang mengangkat narasi soal sidak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke kantor pajak dan mendapati pegawai sedang berolahraga.

    DJP menegaskan bahwa kegiatan olahraga yang terekam dalam video viral tersebut tidak dilakukan pada jam kerja dan bukan bagian dari inspeksi mendadak.

    Dalam keterangan resmi, DJP menyampaikan apresiasi kepada Fajar.co.id yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi perpajakan secara informatif dan edukatif. Namun, pihaknya menilai perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

    “Kegiatan olahraga ‘pound fit’ yang terlihat dalam video tidak berlangsung pada jam kerja. Kegiatan tersebut merupakan sesi employee wellness yang dilaksanakan setelah jam kerja, bukan saat jam operasional,” tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmanuli dalam pernyataan resminya yang diterima redaksi fajar.co.id, Jum’at (24/10/2025).

    DJP menjelaskan, peristiwa dalam video itu terjadi pada 17 September 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, bukan 17 Oktober 2025 sebelum jam kerja sebagaimana diberitakan sebelumnya.

    Pihak DJP menegaskan, kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di lokasi bukan dalam rangka sidak untuk mencari ketidakdisiplinan pegawai, melainkan kunjungan biasa usai mengikuti agenda rapat di Kantor Pusat DJP.

    Lebih lanjut, DJP menegaskan bahwa kegiatan olahraga seperti pound fit merupakan bagian dari program employee wellness yang bertujuan menjaga kebugaran dan semangat kerja pegawai.

  • Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    “Sekarang mereka (tim LG) sudah lebih cepat, walaupun masih lambat, tapi mereka sudah kirim orang ke sini, dan di-guide oleh orang-orang kita, apa yang diperlukan, dan bagaimana betulnya diajarin juga tuh. Jadi orang sana gak pintar-pintar amat,” ujar Purbaya di Kompleks Kemenkeu, Jumat (24/10/2025).

    Dia menjelaskan, tim IT Kemenkeu kemudian melakukan analisis usai berhasil mengakses source code Coretax di level menengah. Analisis tim dalam negeri mengungkap kualitas pemrograman yang mengecewakan.

    “Komentarnya lucu deh, begitu mereka dapet source codenya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya,” ujarnya.

    Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa kendala teknis yang selama ini menghambat performa Coretax tidak lepas dari kualitas SDM yang ditugaskan oleh vendor. Purbaya pun menyayangkan Indonesia sering dikibuli oleh hal-hal yang berbau asing.

    Purbaya memastikan bahwa kemampuan ahli siber dalam negeri justru unggul. Sistem keamanan Coretax bahkan telah meloncat dari skor 30 menjadi 95 plus dalam waktu singkat berkat kontribusi hacker lokal.

    “Anda jangan kira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya juga menyampaikan empat hal utama hasil evaluasi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan atau Coretax.

    Keempat hal itu terdiri dari penyelesaian problem-problem kritis, perbaikan aplikasi, perbaikan dari sisi keamanan dan infrastruktur serta perbaikan non teknis. (*)

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ahmad Muzani Bilang Tak Bermasalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengusulan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto jadi Pahlawan Nasional menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak mempersoalkan pengusulan tersebut dengan alasan jejak masa lalunya saat berkuasa.

    Merespons pro dan kontra itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden kedua RI, Soeharto sudah tak bermasalah.

    Alasannya, karena pencabutan nama eks Pangkostrad itu dalam TAP Nomor XI/MPR/1998.

    “Kalau dari sisi MPR, kan, pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan klir, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, sehingga seharusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi,” ujar Muzani kepada awak media seperti dikutip, Jumat (24/10).

    Namun, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra itu menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto.

    Muzani merasa yakin Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam memberikan seseorang gelar Pahlawan Nasional.

    “Jadi, saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar Pahlawan Nasional ke tokoh yang dipilih,” ujarnya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh bisa memperoleh gelar Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang.

    Nama Soeharto bersama aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masuk usulan Kemensos.

    Mensos Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan (Mnebud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

  • Isu Reformasi Polri Dinilai Bermuatan Politik, Haidar Alwi Minta Prabowo Lakukan Pembatalan

    Isu Reformasi Polri Dinilai Bermuatan Politik, Haidar Alwi Minta Prabowo Lakukan Pembatalan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diharapkan mengambil keputusan tegas untuk membatalkan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri demi mengakhiri tekanan politik yang justru berpotensi merugikan pemerintah serta stabilitas negara.

    Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi.

    “Ketegasan selalu jauh lebih dihormati daripada kebijakan yang menggantung. Pembatalan secara tegas bukan saja memberi kepastian bagi publik, melainkan juga menyelamatkan Presiden dari jebakan agenda politik kelompok tertentu yang menjadikan isu reformasi sebagai alat untuk menekan Polri dan otoritas kepemimpinan nasional,” kata Haidar Alwi, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya, tuntutan Reformasi Polri yang kini mengemuka tidak lahir dari aspirasi mayoritas masyarakat. Konstelasi di ruang publik dengan jelas menunjukkan bahwa isu ini didorong oleh kelompok tertentu pasca kerusuhan Agustus 2025. Akar kemarahan rakyat justru bermula dari tindakan provokatif oknum anggota DPR yang menyulut emosi masyarakat.

    Pelimpahan kesalahan kepada Polri dalam peristiwa tersebut hanya menunjukkan bagaimana isu ini telah direkayasa dan diarahkan ke institusi kepolisian serta pimpinannya.

    “Seruan Reformasi Polri sesungguhnya tidak murni bertujuan memperbaiki institusi. Polanya menunjukkan strategi politik yang terencana. Awalnya dimulai dari tekanan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun karena alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membangun legitimasi di mata publik, niat terselubung itu kemudian dibungkus dengan tuntutan Reformasi Polri,” jelas Haidar Alwi.