Xcloud.id

Author: Fajar.co.id

  • Disebut Mandi Air Galon setiap Kunjungan Kerja, Menpar Widiyanti Beri Penjelasan

    Disebut Mandi Air Galon setiap Kunjungan Kerja, Menpar Widiyanti Beri Penjelasan

    FAJAR.COID, JAKARTA – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana meluruskan kabar yang menyebut dirinya menggunakan air galon untuk mandi ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah.

    Klarifikasi tersebut disampaikannya saat hadir dalam podcast di kanal YouTube Helmy Yahya Berbicara.

    Isu itu beredar usai muncul unggahan di media sosial yang diklaim dibuat oleh seorang ASN Kementerian Pariwisata.

    Dalam unggahan tersebut disebutkan Widiyanti meminta air galon untuk mandi saat berada di daerah.

    Selain itu, pengguna yang mengaku ASN daerah juga mengeluhkan kebiasaan menteri yang dianggap kerap membatalkan kunjungan secara mendadak.

    Menanggapi kabar tersebut, Widiyanti menegaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan hanya karangan pihak yang tidak terkait dengan kementeriannya.

    “Saya tuh paling jarang merepotkan sebenarnya. Kalau dari booking hotel atau apapun, biasanya kami lakukan sendiri, kan saya punya karyawan lama dari kantor,” ujar Widiyanti, dikutip Senin (29/9/2025).

    Ia menambahkan, selama kunjungan kerja dirinya selalu memanfaatkan fasilitas air bersih yang disediakan hotel, bukan air galon. Menurutnya, menyebarkan kabar seperti itu justru bisa merusak citra industri perhotelan nasional.

    “Jadi saya memilih hotel-hotel dan sekalian me-review gitu ya. Jadi, semua hotel itu ada air bersih dong. Bagi saya itu itu bukan pada diri saya,” jelasnya.

    Terkait isu pembatalan mendadak kunjungan kerja yang dikeluhkan sejumlah pihak, Widiyanti menjelaskan bahwa hal itu hanya terjadi jika ada panggilan penting dari Presiden Prabowo Subianto atau DPR.

  • Beredar Kabar Ketua Nasdem Sulsel Rusdi Masse Bakal Dilantik Kaesang Sebagai Waketum PSI Hari Ini

    Beredar Kabar Ketua Nasdem Sulsel Rusdi Masse Bakal Dilantik Kaesang Sebagai Waketum PSI Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusdi Masse Mappasessu (RMS), kian santer diisukan bakal loncat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari NasDem Sulsel terkait kebenaran kabar tersebut.

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep sejatinya telah mengumumkan dan melantik pengurus DPP PSI periode 2025-2030 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025) kemarin.

    Namun hanya dua kader Nasdem yang diumumkan bergabung dan dilantik jadi pengurus inti, yakni mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali sebagai ketua harian DPP PSI dan Bestari Barus yang dipercaya menjabat Ketua Bidang Politik DPP PSI.

    Nama Rusdi Masse tidak ada diantara dua kader Nasdem tersebut.

    Terbaru pada Minggu (28/9), Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem itu kembali disebut-sebut bakal bergabung ke PSI. Bahkan dari informasi yang diterima, Rusdi Masse bakal dilantik hari ini, Senin (29/9) sebagai wakil ketua umum DPP PSI.

    “Info terakhir…. Boss (Rusdi Masse) dilantik besok (sebagai) wakil ketua PSI,” bunyi pesan percakapan di WhatsApp yang beredar di kalangan awak media.

    Gosip politik ini sejatinya telah tersiar sejak beberapa bulan terakhir. Rusdi Masse bahkan pernah disebut akan mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu 20 Agustus 2025. Namun informasi tersebut tidak terbukti kebenarannya.

    Pada Kamis (4/9), Anggota DPR RI dua periode itu justru dilantik menjadi pimpinan Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni.

  • Refly Harun Ungkap Anies Baswedan Tiga Kali Tolak Tawaran Masuk Kabinet Prabowo

    Refly Harun Ungkap Anies Baswedan Tiga Kali Tolak Tawaran Masuk Kabinet Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih di era Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Padahal, sejak dilantik pada Oktober 2024 lalu, perombakan menteri sudah dilakukan sebanyak tiga kali.

    Di tengah spekulasi soal kursi menteri baru, nama Anies Baswedan ikut disebut. Mantan capres 2024 dan eks Gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan masuk radar calon menteri.

    Informasi ini disampaikan pakar hukum tata negara, Refly Harun. Dalam tayangan Podcast Bikin Terang, Refly menyebut Anies sudah tiga kali ditawari posisi di kabinet. Kabar itu ia dapatkan dari lingkar terdekat Anies sendiri.

    “Orang lingkar dekat Anies bilang, memang Anies tidak berkenan, tidak bersedia. Saya senang juga mendengarnya. Senang tidak senang,” ucap Refly, dikutip Senin (29/9/2025).

    Refly menilai sikap penolakan Anies bisa dimengerti. Menurutnya, Anies tetap konsisten dengan prinsip politiknya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan yang sebelumnya menjadi rival di Pilpres 2024.

    Namun, ia juga menilai pintu perubahan sikap Anies tetap terbuka jika ada dinamika besar di lingkar kekuasaan.

    “Perekrutan Anies oleh Prabowo nyaris mustahil tanpa adanya kesepakatan politik. Salah satu skenario yang dibayangkan adalah Anies setuju masuk kabinet dengan syarat tidak maju di Pilpres 2029, atau mungkin bersedia jadi cawapres jika Prabowo kembali maju,” jelas Refly.

    Refly juga menyinggung kondisi politik pasca-Pilpres 2024 yang dinilainya makin minim oposisi. Ia khawatir hal itu bisa mengganggu keseimbangan demokrasi.

  • Tantowi Yahya Sebut Program MBG Bagus Tapi Lemah

    Tantowi Yahya Sebut Program MBG Bagus Tapi Lemah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior, Tantowi Yahya, menyoroti maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih disebabkan oleh kelemahan sistem, bukan semata pada pelaksana lapangan.

    Dikatakan Tantowi, secara konsep program tersebut sangat baik karena sejalan dengan tujuan negara maju.

    “Negara maju isinya rakyat yang pintar dan sehat. Itu dimulai dari anak-anak yang merupakan generasi penerus,” ujar Tantowi di Instagram pribadinya @tantowiyahyaofficial, dikutip pada Senin (29/9/2025).

    Namun, ia menilai pelaksanaan MBG masih jauh dari harapan. Tantowi menyoroti lemahnya pengawasan serta buruknya kualitas di lapangan.

    “Sayangnya pelaksanaannya kurang baik dan pengawasannya lemah. Itu dibuktikan oleh rendahnya serapan anggaran, makanan bergizi rendah dan terjadinya keracunan di banyak lokasi,” ucapnya.

    Bagi Tantowi, kondisi itu merupakan sebuah ironi. Rendahnya kualitas, kuantitas, dan gizi makanan dihadapkan dengan rendahnya serapan anggaran.

    “Ini adalah sebuah paradok,” tegasnya.

    Ia pun menawarkan solusi agar program ini lebih efektif. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberdayakan kantin sekolah dan kepala sekolah sebagai pengawas langsung.

    “Rakyat dan pengamat banyak yang tidak habis pikir mengapa Pemerintah tidak memberdayakan kantin sekolah sebagai penyedia makanan dan kepala sekolah sebagai pengawasnya,” Tantowi menuturkan.

    “Rasanya ini akan lebih baik daripada yang berlangsung saat ini,” imbuhnya.

    Ia menambahkan, jika skema itu dijalankan, manfaatnya akan jauh lebih besar.

  • PT Vale: Kita Sudah Bangun Pabrik Pengolahan Jauh Sebelum Program Hilirisasi Pemerintah Digaungkan

    PT Vale: Kita Sudah Bangun Pabrik Pengolahan Jauh Sebelum Program Hilirisasi Pemerintah Digaungkan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale Bernardus Irmanto menyebut pihaknya sebagai pionir industri nikel di Indonesia. Bersama dengan PT Antam.

    Itu disampaikan Anto saat rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI. Berlangsung di Senayan, Jakarta pada Senin, (29/9/2025).

    “PT Vale Indonesia sudah beroperasi kurang lebih 50 tahun di Indonesia. Jadi, PT Vale bersama Antam dulu Pionir di dalam industri nikel di Indonesia,” kata Anto.

    Bahkan, kata dia, pihaknya tidak hanya menambang. Tapi sudah lama melakukan pengolahan nikel di.

    Itu, kata dia, dilakukan sebelum hilirisasi digembar-gemborkan pemerintah.

    “Kita sudah membangun pabrik pengolahan jauh sebelum program hilirisasi pemerintah itu digaungkan,” ujarnya.

    “Jadi tahun 70-an kami sudah membangun pengolahan di Sorowako,” sambungnya.

    Menariknya, pabrik tersebut beroperasi dari listrik dari tenaga air. Yakni dari tiga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dibangun di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

    “Pabrik tersebut mendapatkan pasokan listrik dari 3 PLTA yang kami bangun juga di Sorowako, dengan kapasitas produksi sekitar 365 Mega Watt,” ucapnya.

    Sampai saat ini, pabrik tersebut terus beroperasi. Memproduksi puluhan kilo ton nikel tiap harinya.

    “Pada saat ini , pabrik kami yang ada di Sorowako memproduksi sekitar 70 sampai 75 kilo ton nikel mat. Ini memang bisa digunakan untuk bahan baku baterai mobil listrik,” pungkasnya.
    (Adv/Fajar)

  • Kejahatan Jalanan di Makassar Sengaja Didesign?

    Kejahatan Jalanan di Makassar Sengaja Didesign?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penyerangan yang diduga dilakukan anggota geng motor di sejumlah titik kota Makassar beberapa hari terakhir diduga didesign.

    Hal ini semakin diperkuat oleh pernyataan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam beberapa kesempatan.

    Arya penegaskan bahwa rentetan kejahatan jalanan belakangan ini terkesan didesign dan ada pihak yang tidak ingin melihat kota Makassar menjadi aman dan kondusif.

    Pengamat Hukum dan Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Amir Ilyas, menyebut, sedikitnya ada dua cara pendekatan yang bisa dilakukan Polisi dalam kasus ini.

    “Dengan pendekatan empirik yang berobjekan hukum, misal dengan menggunakan pendekatan kriminologi, sosiologi, politik,” Amir mengungkapkan cara pertama, Minggu (28/9/2025).

    “Kedua, dengan pendekatan pure hukum,” tambahnya.

    Dikatakan Amir pendekatan pertama bersifat probabilitas. Bisa benar dan bisa juga tidak.

    “Misalnya karena kejadian ini berentetan maka dalam dugaan sementara mungkin saja ada yang mendesign di baliknya,” Amir menuturkan.

    Tambahnya, dugaan ini menyasar kelompok tertentu yang tidak ingin Makassar terlihat aman, merusak citra, dan kepemimpinan walikota Makassar.

    “Tapi itu masih dalam wilayah probabilitas,” terangnya.

    Lalu pada pendekatan yang kedua, Amir bilang, pure hukum jelas mengutamakan pada pembuktian hukum, khususnya hukum pidana.

    “Ini tentunya dibutuhkan kerja ekstra dari kepolisian untuk menelusuri atau menangkap, menahan dan menggali informasi dari para pelaku yang terlibat,” tukasnya.

  • Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Presiden Prabowo atas Evaluasi Program MBG

    Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Presiden Prabowo atas Evaluasi Program MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Affandi Affan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dengan cepat mengambil langkah evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca munculnya kasus keracunan di sejumlah daerah.

    Menurut Affandi, sikap presiden menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keberlangsungan MBG sebagai salah satu agenda utama Asta Cita, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    “Pemuda Muhammadiyah memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo. Evaluasi ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah serius memastikan MBG berjalan aman, sehat, dan bermanfaat bagi jutaan anak Indonesia,” ujar Affandi.

    Dalam kapasitasnya sebagai Managing Partner Serambi Law Firm, Affandi menambahkan, jika ditemukan adanya kelalaian atau perbuatan melawan hukum oleh pengelola dapur MBG, aparat penegak hukum perlu bertindak tegas demi keadilan dan perlindungan masyarakat.

    “Program ini adalah amanah besar bagi generasi penerus bangsa. Perbaikan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum agar tujuan mulia Presiden benar-benar terwujud,” ungkapnya.

    Affandi Affan menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah berdiri bersama pemerintah dalam memastikan keberlangsungan MBG. Evaluasi dan perbaikan sistem harus dipandang sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas program, menjaga integritas, serta memastikan generasi penerus bangsa mendapatkan hak gizi yang layak. (fajar)

  • Utamakan Keselamatan Siswa, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah

    Utamakan Keselamatan Siswa, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah

    “Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Kementerian, daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan,” ucap Zulhas.

    Zulhas menambahkan, setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).

    “Memang sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat. Tetapi setelah kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus. Harus, atau wajib hukumnya, setiap SPPG punya SLHS. Harus. Karena kalau tidak ada, nanti kejadian lagi, kejadian lagi. Karena keselamatan anak-anak kita adalah perintah utama,” tuturnya.

    Selain itu, puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diminta ikut aktif melakukan pemantauan rutin.

    “Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstitusikan puskesmas di seluruh tanah air, dan juga UKS, usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, aktif. Untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala,” jelas Zulhas.

    Zulhas menegaskan langkah-langkah ini dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman.

    “Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tuturnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan bahwa koordinasi akan berlanjut pada Senin (29/9) pagi.

    “Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan. Juga ada dari BGN,” pungkasnya. (fajar)

  • Klaim Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Ketua Umum PPP, Rommy: Pimpinan PPP, Kiai, serta Pejabat Partai Tingkat Pusat sebagai Saksi

    Klaim Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Ketua Umum PPP, Rommy: Pimpinan PPP, Kiai, serta Pejabat Partai Tingkat Pusat sebagai Saksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Siapa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X menjadi tanda tanya besar publik tanah air bahkan sebagian kader sendiri. Betapa tidak, dua kubu saling klaim sebagai Ketua Umum yang sah.

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Rommy, klaim kubu Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP yang dipilih secara aklamasi tidak sah.

    Ia menilai, pemilihan yang dilakukan di sebuah ruangan lantai 10 Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, tidak sesuai mekanisme partai.

    Dia menegaskan, tindakan tersebut jauh menyimpang dari tata cara Muktamar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Hal itu ia sampaikan usai acara Tasyakuran Muktamar X PPP yang digelar di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9).

    “Kami mengajak seluruh pihak termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan Muktamar, tetapi mau ngamar,” kata Rommy menyindir.

    Ia menegaskan, Muktamar tidak mungkin digelar hanya di suatu ruangan dengan jumlah peserta terbatas. “Tentulah tidak mungkin sebuah Muktamar PPP yang pesertanya seperti yang rekan-rekan lihat di sini jumlahnya ada 1.304, kemudian berkumpul di salah satu kamar hotel mengatakan telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum,” ujarnya.

    Rommy menekankan, kepengurusan PPP yang sah hanya melalui forum resmi yang konstitusional. Ia meyakini, terpilihnya Agus Suparmanto sah dan konstitusional dalam Muktamar X PPP.

  • Dipercaya Kaesang Masuk Struktur DPP PSI, Pengunggah Ijazah Jokowi: Sebagai Anak Desa, Saya Berterimakasih

    Dipercaya Kaesang Masuk Struktur DPP PSI, Pengunggah Ijazah Jokowi: Sebagai Anak Desa, Saya Berterimakasih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi melantik jajaran pengurus DPP PSI periode 2025-2030.

    Seperti diketahui, pelantikan tersebut digelar di sebuah teater kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Di antara nama-nama yang dilantik, Dian Sandi Utama sontak mencuri perhatian publik.

    Ia merupakan sosok yang pernah mengunggah ijazah mantan Presiden Jokowi lalu dijadikan bahan penelitian oleh Roy Suryo Cs.

    Dian kini dipercaya mengemban posisi Direktorat Diseminasi Informasi dan Media Sosial DPP PSI.

    Sekjen PSI Raja Juli Antoni membacakan langsung susunan kepengurusan, termasuk nama Dian Sandi.

    Bagi Dian, masuk ke struktur DPP bukan hal baru. Ia menuturkan sudah cukup lama berproses di PSI.

    Mulai dari menjabat Ketua DPW PSI NTB pada masa Grace Natalie, lalu menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) Bali-Nusra di era Giring Ganesha.

    “Sudah 3 kali pergantian kepemimpinan saya berada di Partai ini, dari awal dulu sebagai pengurus daerah. Lalu ditarik sebagai Korwil Bali Nusra,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Minggu (28/9/2025).

    Sekarang, di bawah kepemimpinan Kaesang, dirinya kembali didapuk di tingkat pusat.

    “Kemarin dilantik jadi Pengurus Pusat,” sebutnya.

    Dian mengaku tidak menyangka bisa dipercaya masuk dalam jajaran DPP.

    Ia menegaskan kesiapannya bekerja sama dengan pengurus lain untuk membawa PSI lolos ke parlemen.

    “Sebagai anak desa, saya berterima kasih karena dipercaya,” tegasnya.

    Diketahui, Dian sempat jadi sorotan publik usai mengunggah foto ijazah mantan Presiden Jokowi di media sosial X. Unggahan itu berujung pada proses hukum hingga pemeriksaan kepolisian.